Makanya, pas Bank Dunia mengeluarkan data Macro Poverty
Index pada April 2025 dengan acuan garis kemiskinan di angka 6,85 dolar AS
(sekitar Rp113 ribuan) per kapita per hari untuk negara dengan pendapatan
menengah ke atas, Yuna bisa memahaminya. Dia merasa acuan garis kemiskinan yang
diterapkan di Indonesia terlalu rendah.

Asal kamu tahu, per September 2024 lalu, BPS mencatat garis
kemiskinan per kapita nasional ada di angka Rp595.242 per bulan. Nah, perbedaan
inilah yang bikin BPS menyebut jumlah orang miskin di Indonesia ada di angka
24,06 juta orang alias 8,57 persen dari total populasi, sementara Bank Dunia
dengan acuan garis kemiskinannya menyebut ada lebih dari 171 juta orang
Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan alias sekitar 60,3 persen dari total
populasi.

“BPS tentu punya data dan pertimbangannya sendiri sampai
menentukan angka tersebut. Tapi pas tahu garis kemiskinannya serendah itu,
kalau di Korea artinya hanya 50 ribuan won per bulan. Masa iya kalau
menghabiskan uang lebih banyak dari itu per bulan sudah dianggap nggak miskin?”
ungkap Yuna penuh tanya.

Dia pun jadi nggak lagi heran saat Bank Dunia mengeluarkan
data lain yang menyebutkan bahwa dengan persentase kemiskinan sampai 60,3
persen, Indonesia masuk 5 besar negara dengan persentase penduduk miskin
terbanyak per data 2024 lalu.

Indonesia hanya bernasib lebih baik dari Afrika
Selatan (63,4 persen) dan Namibia (62,5 persen), serta sama dengan Botswana (60,3 persen). Sementara, posisi di atas&nbsp; Indonesia adalah Guatemala (57,3 persen).

“Memang sih, kalau kemudian acuannya adalah garis kemiskinan
Bank Dunia, nantinya malah UMR bulanan di banyak daerah jadi lebih rendah dari
itu. Tapi, menurut saya, seharusnya data ini jadi cambuk bagi pemerintah kalau
ternyata sebagian besar warga Indonesia memang masih struggling.
Boro-boro bisa piknik, kayaknya banyak dari kita yang nabung saja kesulitan kan
meski sudah punya pekerjaan tetap?” saran Yuna.

Hm, yang namanya data yang dikeluarkan memang pasti ada
dasar dan acuannya. Tapi, apa yang dikeluhkan Yuna ada benarnya. Semoga saja
pemerintah bisa mengatasi hal ini dan jumlah orang miskin di Indonesia bisa
semakin berkurang. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sepulang dari liburan di Korea Selatan
pada musim sakura kemarin, Yuna Rahmawati menceritakan sejumlah pengalamannya
di Negeri Ginseng. Salah satu yang bikin dia tergelitik adalah soal
pendapatan orang Korea yang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan
pendapatan orang Indonesia.

Dia mengetahui hal tersebut karena kebetulan bertemu teman
kuliahnya yang kini tinggal dan bekerja di Kota Busan. Dari obrolan singkat
itu, dia menyadari ketimpangan pendapatan ini.&nbsp;

“Kalau dibandingkan dengan UMR dua jutaan rupiah, misalnya,
pekerja-pekerja di Korea bisa mendapatkan 10 kali lebih banyak. Padahal,
menurut cerita teman saya biaya hidup di Korea hanya tiga atau empat kali lebih
mahal dari Indonesia. Makanya di sana dia bisa mengirim uang untuk orang tuanya
dan masih bisa menabung banyak. Dia bahkan bisa liburan ke negara-negara lain
dengan mudah,” cerita Yuna yang mengungkapkan bahwa perjalanan ke Korea ini adalah pengalaman perdananya traveling ke luar negeri ini, pada Rabu (14/5/2025).

Menurut acuan garis kemiskinan Bank Dunia, persentase orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen yang merupakan terbanyak keempat di dunia.

Indonesia Posisi Keempat Negara dengan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Dunia

Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya UU Eugenika
benar-benar diterapkan di Jepang. Intinya sih, orang-orang yang dianggap nggak
layak untuk memiliki keturunan, baik itu yang punya paras atau fisik kurang
mumpuni, mengalami penyakit genetik, disabilitas, atau memiliki gangguan
mental, bakal disteril agar nggak punya keturunan.

Masalahnya, ada yang secara sukarela disteril, tapi banyak
pula yang dipaksa melakukannya. Lebih dari itu, ada juga aturan turunan yang dibuat agar penderita lepra harus dipisah tempat tinggal dan aktivitasnya dari masyarakat pada umumnya.

Hal inilah yang kemudian jadi kontroversi meski
aturan ini terus diberlakukan hingga 1996.

Perkembangan zaman bikin orang Jepang dan pemerintahan
Jepang merasa aturan ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga mereka
kemudian menghentikan aturan tersebut. Tapi, pada akhirnya terungkap data bahwa
16.500-an orang sudah disteril paksa gara-gara aturan ini. 

Sebanyak 8.500-an
orang juga disteril dengan pesetujuan, meski banyak pihak menduga jika mereka
juga melakukannya dengan tekanan.

Salah satunya adalah Saburo Kita. Dia disteril sejak usia 14
tahun dan akhirnya nggak punya keturunan. Dia bahkan baru berani memberi tahu
soal hal ini ke istrinya nggak lama sebelum istrinya meninggal pada 2013 lalu.

“Aturan ini sudah dihentikan. Meski begitu, kami belum
merasa menang sepenuhnya karena pemerintah belum memberikan kompensasi yang
layak bagi korban. Kami menderita seumur hidup,” ucap Kita yang memakai nama samaran
tersebut sebagaimana dilansir dari VOA&nbsp;(4/7/2024).

Kompensasi yang dimaksud adalah pembayaran 3,2 juta yen bagi
setiap korban yang sudah disahkan oleh pemerintah Jepang. Meski pemerintah Jepang
juga sudah meminta maaf, jumlah tersebut dianggap masih belum layak.

Siapa sangka ya, Millens, ternyata Jepang pernah
menerapkan peraturan Eugenika yang cukup diskriminatif ini. Yap, tapi
setidaknya mereka sudah mengakui kesalahannya dan menghentikan aturan tersebut. Semoga kompensasinya terbayar lunas.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jepang dikenal sebagai salah satu negara
dengan warga yang punya genetik paras dan fisik yang ideal. Banyak yang
mengaitkannya dengan pola makan orang Jepang yang sehat. Tapi, bisa jadi, ada sedikit
pengaruh dari sebuah aturan yang sudah lama dihapus di Jepang terkait hal ini,
yaitu Aturan Eugenika.

Aturan ini diberlakukan tiga tahun pasca-Perang Dunia II
usai, tepatnya pada 1948. Jepang kala itu kalah perang dengan kondisi ekonomi
yang hancur berantakan. Meski begitu, ide untuk menerapkan aturan ini sudah
eksis jauh lebih lama, yaitu sejak 1880-an. Intinya sih, dengan aturan ini, kala
itu orang-orang Jepang pengin punya keturunan yang unggul dan berkualitas.

Masalahnya, di masa setelah Perang Dunia, jumlah warga
Jepang yang jadi disabilitas, menderita penyakit genetik, hingga mengalami
gangguan mental meningkat. Nah, banyak pemangku kebijakan di kala itu yang
merasa orang-orang tersebut nggak akan memberikan kontribusi bagi kebangkitan
Jepang.

Ribuan warga Jepang yang dianggap nggak punya genetik bagus dilarang memiliki keturunan gara-gara adanya aturan Eugenika yang diberlakukan pada 1948-1996.

Rapor Merah Sejarah Jepang: 'Eugenika' yang Bikin Puluhan Ribu Orang Disteril Paksa

“Sebenarnya ada investasi baru yang masuk ke Indonesia dan
bikin terciptanya 3 – 4 juta lapangan kerja baru. Tapi angka ini masih belum
cukup untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja di Indonesia, baik itu bagi
korban PHK ataupun angkatan kerja baru. Ini nggak memadai,” ungkap Shinta dalam
acara yang digelar Apindo pada Selasa (13/5/2025) kemarin.

Selain menguak angka badai PHK yang masih tinggi, Apindo juga
menguak alasan mengapa banyak perusahaan yang masih melakukan pengurangan
karyawan. Nah, dari survei yang dilakukan Apindo terhadap 357 perusahaan yang
jadi anggotanya, terkuak kalau iklim usaha di Indonesia memang lagi beneran
nggak kondusif.

Sebanyak 65 persen perusahaan mengakui terpaksa melakukannya
akibat permintaan barang hasil produksi yang terus menurun. Lebih dari 43
persen mengaku jika biaya produksi yang semakin tinggi bikin mereka mengambil
langkah PHK kepada karyawan-karyawannya. Bahkan, 33,2 persen di antaranya
mengaku jika perubahan regulasi, khususnya dalam hal berubahnya angka upah
minimum jadi penyebab mereka melakukan PHK.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti semakin membanjirnya
produk impor juga jadi alasan yang diambil 21,4 perusahaan untuk melakukan PHK.
Jumlah perusahaan yang hampir sama, yaitu 20,9 persen juga mengaku PHK
dilakukan gara-gara faktor perkembangan teknologi.

Yang lebih mengenaskan, 67,1 persen perusahaan mengaku nggak
berencana melakukan investasi baru di Indonesia, setidaknya dalam setahun ke
depan. Nah, alasan inilah yang bikin Apindo merasa khawatir atas masa depan
dunia ketenagakerjaan di Tanah Air.

Yap, realitanya, badai PHK masih belum berhenti. Kalau kamu
masih memiliki pekerjaan, semoga tetap bisa bertahan. Kalau kamu jadi salah
satu korbannya, semoga bisa segera mendapatkan penghidupan yang baru dan
stabil, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Nggak hanya terjadi sepanjang 2024 saja,
badai PHK (pemutusan hubungan kerja) terus berlanjut dari Januari sampai Mei
2025. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Apindo Shinta Kamdani bahkan sampai menyebut tingginya
angka badai PHK yang sebanyak 73.992 orang berdasarkan data berhentinya kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari Januari sampai Maret 2025 sangat mengkhawatirkan.
Maklum, laju PHK ini seperti nggak turun layaknya pada tahun sebelumnya yang
bikin lebih dari 257 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan berhenti dari program
tersebut.

Dia pun khawatir jika hal ini menandakan bahwa kondisi
industri dalam negeri, khususnya di sektor padat karya semakin menurun. Lebih
dari itu, dia juga mengkhawatirkan kondisi orang-orang yang jadi korban PHK ini
di masa depan karena belum tentu mereka bisa kembali mendapatkan pekerjaan
dalam waktu dekat.

Data yang dipegang Apindo sampai Mei 2025 ini menunjukkan kalau selama 2025, sudah ada lebih dari 73 ribu orang terkena badai PHK di Indonesia.

Faktor Pendorong Perusahaan Melakukan PHK Menurut Apindo

Terlepas yang dilakukan kawan-kawannya sekadar fomo atau memang punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap lingkungan, nggak sulit menemukan anak muda yang menenteng tumbler dan kotak makan sendiri ke mana-mana. Obrolan tentang&nbsp;zero waste juga cukup akrab di tongkrongannya.&nbsp;&nbsp;

"Menurutku, kemampuan bertahan hidup bukanlah ditentukan dari seberapa kuat kita survive di lingkungan yang buruk, tapi seberapa cepat kita merespons kemungkinan adanya bencana di sekitar kita; yang untuk saat ini tentu saja pemanasan global itu sendiri," tegasnya, Rabu (14/5/2025).

Divka, demikian gadis 20 tahun itu biasa disapa, menilai kerusakan ekosistem dan krisis iklim bukanlah isu yang jauh, tapi realitas sangat dekat, dengan masa depan generasinya sebagai pertaruhan. Dia justru menyayangkan para orang tua yang masih abai dengan masalah sampah plastik masih dibuang seenaknya.

"Medsos itu bukan cuma untuk pamer body, tapi juga sumber informasi. Kampanye lingkungan global, gaya hidup zero waste, budaya thrifting, diet plastik, semua ada di situ. SIapa yang paling banyak terpapar informasi itu? Tentu saja kami!" serunya, lalu tertawa.

Ditambah dorongan dari para influencer lingkungan, generasi muda pun kian menyadari pentingnya gaya hidup ramah lingkungan, yang kemudian mulai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari; misalnya budaya thrifting serta praktik zero waste untuk mereduksi sampah.

Dikutip dari Ekuatorial (9/4/2025), di kalangan generasi muda, mengadopsi zero waste bahkan kini dianggap keren dan menjadi bagian dari citra diri yang mereka inginkan. Dalam hal "mencintai lingkungan", mungkin inilah yang membedakan gen-z dengan generasi-generasi sebelumnya.

Adhi Krishna, pemuda asal Kabupaten Kendal yang saat ini tengah menyelesaikan gelar master di Yogyakarta ini mengatakan, gaya hidup minim sampah dengan mengadopsi zero waste bukanlah pekerjaan yang sulit. Menurutnya, banyak hal bisa dilakukan.

Thrifting adalah salah satu gaya hidup yang saat ini diterapkan Adhi. Pakaian, sepatu, topi, hingga tas yang dimilikinya sebagian besar adalah barang bekas. Bukan pelit, dia sengaja membeli barang thrift alih-alih baru untuk mengurangi sampah tekstil yang menurutnya cukup memprihatinkan.

"Saya beli (item fesyen) bekas, yang lama disumbangkan jika masih layak. Kalau nggak ya bisa didaur ulang jadi tas atau kantung belanja," akunya.

Adhi juga mengaku selalu menyiapkan tas belanja di jok motornya agar untuk mengurangi penggunaan kantung plastik saat belanja. Selain itu, jika memungkinkan, dia juga akan menyodorkan tumbler atau kotak bekal sendiri saat memesan minum atau makan di warung.

"Pakai alat makan dan minum yang bisa dicuci ulang sudah paling benar, sih. Kalau beruntung, beberapa tempat makan bahkan kasih diskon untuk mereka yang bawa wadah sendiri, lo! Memang sudah seharusnya begitu, kan?" kelakarnya.

Sebagai anak kos yang terbiasa hidup minimalis, nggak sulit bagi Adhi untuk memilah sampah sebelum dibuang. Dia sengaja meletakkan dua keranjang sampah berbeda di depan kamar kosnya untuk membedakan antara sampah organik dengan anorganik untuk memudahkan proses daur ulang.

Karena nggak bisa masak di kos, sehari-hari Adhi membeli makan di warung dan sebisa mungkin menghabiskan apa yang dibelinya. Nah, jika sisa, dia akan membuat kompos dengan memasukkannya ke komposter yang diletakkannya di pekarangan kosnya.

"Jujur, ini agak ribet. Saya juga belum konsisten melakukannya. Baru beberapa bulan, saya belajar dari teman-teman komunitas zero waste daring yang saya ikuti," tandasnya.

Nah, persepsi bahwa gen-z akan menjadi kaum pertama yang nggak akan mampu bertahan hidup sepertinya terpatahkan ya, Millens?&nbsp;Justru merekalah yang sepertinya akan membuat bumi ini bertahan lebih lama! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Banyak yang bilang bahwa gen-Z atau acap disebut zilenial punya kemampuan bertahan hidup yang lebih buruk dari generasi-generasi sebelumnya lantaran dianggap effortless,&nbsp;kurang ulet,&nbsp;dan terlalu mengandalkan gawai.

Namun, anggapan itu dengan tegas disanggah Amaliya Divkahuma. Sebagai gen-z yang sehari-hari dicekoki isu pemanasan global, polusi plastik, dan kerusakan ekosistem, perempuan asal Kota Semarang ini justru merasa menjadi bagian dari generasi yang paling peduli terhadap isu lingkungan.

Bukan kaum tanpa masa depan yang memiliki kemampuan bertahan hidup paling buruk, gen-z justru berada di garda terdepan dalam kampanye zero waste untuk menyikapi krisis global.

Kampanye Zero Waste Justru Dimotori oleh Generasi Muda, lo!

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB tepat waktu. Dia mengingatkan agar warga nggak lagi menunda pembayaran dengan dalih menunggu program pemutihan pajak.

"Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), ini saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 (Juni). Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di kantornya, Rabu (14/5/2025).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah berlangsung mencakup penghapusan tunggakan pokok pajak serta denda, dan telah berjalan sejak 8 April 2025. Gubernur menegaskan bahwa pemutihan seharusnya menjadi solusi bagi kendaraan yang sudah lama nggak membayar pajak, bukan menjadi kebiasaan.

Dia juga menekankan bahwa tahun 2026 mendatang, nggak ada alasan lagi untuk menunda pembayaran.

"Karena pemutihan seyogyanya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor PKB, Luthfi menyatakan bahwa pengawasan dan penagihan pajak akan diperkuat hingga ke tingkat desa. Pemerintah provinsi akan melibatkan seluruh elemen, termasuk pemerintah desa, dalam proses pendataan dan penagihan.

“Ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan semua potensi pajak, khususnya PKB, bisa dimaksimalkan demi mendukung pembangunan di Jawa Tengah,” tutupnya.

Dengan PKB sebagai tulang punggung pendapatan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperluas kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat pajak untuk kemajuan bersama.

Wah, luar biasa ya pendapatan dari PKB ini! Semoga pajak ini bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Jateng ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi pendapatan pajak daerah mencapai Rp3,77 triliun hingga 30 April 2025. Angka ini menunjukkan capaian yang melebihi target sementara sebesar 27,79 persen, dengan realisasi mencapai 29,81 persen.

Dari total pendapatan tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai Rp1,248 triliun; disusul Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan sebesar Rp874,2 miliar, Pajak Rokok Rp1,18 triliun, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp456,6 miliar.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi pendapatan pajak daerah Jawa Tengah yang mencapai Rp3,77 triliun hingga April 2025, mendorong pemerintah perkuat pengawasan dan imbau warga taat bayar pajak tepat waktu.

April 2025, Jateng Raup Pajak Daerah Rp3,77 Triliun; Terbesar dari PKB

Inibaru.id &ndash; Buat kamu yang sudah pernah main ke Taman Sari pasti melihat ada kemiripan Situs Warungboto dengan lokawisata tersebut. Bahkan, di medsos, nggak sedikit orang yang beranggapan bahwa situs itu adalah Taman Sari, padahal keduanya sama sekali nggak punya pertalian.
Namun, nggak ada yang bisa menampik kalau arsitektur situs ini memang mirip dengan Taman Sari. Di sana, ada dua kolam besar berbentuk bulat dan persegi.
Dulu, situs ini merupakan pesanggrahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi, sangat wajar kalau antara Situs Warungboto dengan Taman Sari memiliki kemiripan.
<img src="/nuploads/64/aaa%20%281%29.jpg" alt="" width="704" height="394" />
<code>Situs yang baru selesai dipugar dan diresmikan pada 2016 ini mulai ramai pengunjung. (Tribunnews)</code>
Oya, lantaran terhitung anyar karena baru saja diresmikan sebagai cagar budaya pada 2016 lalu, nggak sedikit yang belum mengetahui situs tersebut. Peningkatan pengunjung baru terjadi sekitar 2018 kemarin setelah banyak orang yang mengunggah situs ini di medsos.
Arsitektur zadul yang ditampilkan di situs tersebut memang cukup Instagenik. Jadi, wajar kalau sekarang tempat itu banyak dikunjungi wisatawan pencinta fotografi.
<img src="/nuploads/64/Segini-Budget-yang-Harus-Kamu-Siapkan-Untuk-Bisa-Foto-Prewedding-Seperti-Kahiyang-Ayu-dan-Bobby-Nasution-master-1117102589.jpg" alt="" width="600" height="336" />
<code>Warungboto menjadi salah satu spot pre-wedding oleh Kahyang, putri Presiden Jokowi. (Tribunnews)</code>
Nah, buat yang penasaran dengan situs ini, kamu bisa langsung mampir, ya, Millens! Mumpung liburan panjang, nih! Lokawisata itu gratis kok. Kamu mungkin hanya bakal dimintai biaya parkir sekitar Rp 3.000.
Tertarik menyambanginya? Nggak sulit kok menemukan tempat ini, karena Situs Warungboto berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Veteran No 77, Umbulharjo, Yogyakarta. Wah, enak nih! (IB23/E03)

Untuk berwisata, Yogyakarta memang nggak ada matinya. Yang terbaru, kamu bisa menyambangi Warungboto yang sekilas mirip dengan Taman Sari yang sudah lebih dulu terkenal.