OJK Tepis Sektor Ritel Terganggu

Bisnis ritel masih ada. Kata OJK, outlet-nya yang kemungkinan berbeda.

OJK Tepis Sektor Ritel Terganggu
Aktivitas di sebuah gerai ritel (keuangan.blogekstra.com/pixabay)

Inibaru.id – Pemberitaan gencar dalam banyak media mengenai kelesuan bisnis ritel ditepis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dibuktikan dari pertumbuhan kredit ritel maupun angka kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Dilansir Liputan6 (31/10/2017), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengantongi data pertumbuhan kredit perbankan. Meskipun tidak menyebut secara rinci, Wimboh mengatakan, pertumbuhan kredit sektor ritel meningkat.

"Kalau kita lihat pertumbuhannya, kebetulan kami punya angka individual bank maupun total. Itu bank-bank besar justru kredit ritel meningkat dan NPL-nya paling kecil," kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Baca juga: Penjualan Online Melambung, Bisnis Ritel Tenggelam

Dia menuturkan, pertumbuhan kredit ritel salah satu bank BUMN lebih besar dibanding kredit korporasi.

"Kalau kita lihat pertumbuhan kredit ritel salah satu bank BUMN besar lebih besar dari kredit corporate-nya 7,6 persen," sambung dia.

Tak hanya itu, bank spesialis ritel juga mencatat kenaikan kredit ritel cukup tinggi. Meski, pihaknya juga tak menyebut secara rinci.

"Salah satu bank memang spesialis di ritel naiknya cukup tinggi bahkan juga NPL relatif-nya rendah. Jadi sebenarnya untuk aktivitas ritel ini kok kayaknya tidak terganggu. Dilihat dari segi kredit dan NPL-nya," kata dia.

Atas kondisi ini, Wimboh menyebut, transaksi ritel masih ada, hanya wadah transaksinya berbeda. "Ini kemungkinan memang sebenarnya transaksi itu ada. Namun outlet-nya yang berbeda," tutur Wimboh.

Perlu Diwaspadai

Sebelumnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mewaspadai sentimen negatif dari penurunan daya beli masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat kelas menengah hingga perubahan bisnis dari konvensional ke era digital menjadi fokus perhatian KSSK.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu anggota KSSK saat Konferensi Pers di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.

"Kami mencermati berkembangnya sentimen negatif penurunan daya beli. Persepsi penurunan daya beli ini terus menerus menjadi perhatian kami. Kami di KSSK, melihat apakah ini persepsi atau riil," kata Sri Mulyani.

Baca juga: E-commerce Menggeliat, Ritel Konvensional Merana

Dia menjelaskan, penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari seluruh sektor ekonomi tercatat positif dan cukup kuat dengan pertumbuhan dua digit. Dia menuturkan, ini menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam pembayaran pajak tersebut.

"Ini yang membuat kami melakukan penelitian mengenai persepsi daya beli," Sri Mulyani mengatakan. (EBC/SA)