Cara Perempuan Jawa Tempo Dulu Menyudahi Pernikahan

Cara Perempuan Jawa Tempo Dulu Menyudahi Pernikahan
Ilustrasi: Perempuan juga berhak mengakhiri pernikahan jika nggak bahagia. (Twitter/PotretLawas)

Kehidupan setelah menikah kerap menjadi momen yang diidam-idamkan, baik lelaki atau perempuan. Sayangnya, nggak semua berjalan mulus. Terkadang, pernikahan yang sakral harus diakhiri dengan perceraian. Ini juga berlaku sejak zaman dulu.

Iniaru.id – Banyak dari kita berpikir bahwa pernikahan merupakan hal yang hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup. Namun takdir bisa jadi punya jalannya tersendiri. Dari perjalanan itu, pasti ada aja hal-hal yang nggak menyenangkan di dalamnya, ada pula yang memilih bercerai sebagai solusi terakhir.

Perceraian yang kita tahu ternyata bukanlah hal yang baru. Di zaman Kerajaan Majapahit, pernikahan malah bisa dibatalkan oleh sang istri jika suaminya memiliki penyakit gila, sampai impoten.

Di sini perempuan bangsawan yang memiliki derajat tinggi lebih beruntung. Mereka bisa mengambil keputusan dalam pernikahan. Namun, rakyat jelata juga mungkin kok bercerai karena sudah diatur dalam agama.

Di zaman Majapahit, pernikahan dan segala macam unsurnya diatur dalam hukum Agama atau Kutaramanawa. Aturan ini secara umum menjelaskan tentang perizinan istri untuk menggugat cerai sang suami jika suami menderita penyakit tertentu.

Alasan Boleh Bercerai

Umumnya, istri boleh mengajukan cerai jika suami menderita penyakit. Di antaranya; ayan, banci, penyakit gila, hingga batuk kering. Dari penyakit yang dideritanya, sang suami biasa diberi waktu selama tiga tahun untuk mencari pengobatan.

Jika selama tiga tahun penyakit nggak kunjung sembuh, perceraian harus tetap dilaksanakan. Soal tata cara perceraian ini, ada aturan yang dinamakan siddha atadin. Penggugat diharuskan menghadirkan ada saksi, melakukan pecah uang yang diucapkan oleh saudara pihak laki-laki, memberikan butir beras, dan memberikan air untuk cuci muka.

Aturan ini sifatnya wajib dilaksanakan. Karena jika terlewat, perceraian dikatakan nggak sah untuk keduanya. Bahkan perempuan akan didenda sejumlah empat laksa jika dirinya akan menikah lagi.

Perceraian Zaman Kerajaan

Perceraian selama kisruhnya ahli waris Kerajaan Mataram pun, sempat menimpa Ratu Bendoro. Secara hukum, dia dipisahkan oleh sang ayah, yakni Sultan Hamengkubuwono I pada Desember 1763 dari suaminya Raden Mas Said atau Mangkunegara I, atau biasa dipanggil sebagai Pangeran Samber Nyawa.

Perceraian ini sebenarnya timbul akibat dari perseteruan antara sang suami dengan ayahnya. Dari sini akhirnya Ratu Bendoro membawa perkara ini pada Pengadilan Surambi di Kasunanan Surakarta.

Contoh perceraian kedua dari keluarga kerajaan, adalah Raden Ayu Notodiningrat sebagai cucu dari Mangkunegoro II. Selama masa perkawinan, dia mengalami penganiyaan dan tindakan kasar oleh suaminya, Bupati Probolinggo.

Menurut Peter Carey dan Vincen Houben dalam bukunya Perempuan-Perempuan Jawa, mereka mengatakan bahwa perceraian bisa diperoleh jika istri mendapat pelanggaran dari kontrak pernikahan. Alasan yang sering terjadi adalah melarikan diri dan kurangnya dukungan dari suami. Ini sering dinamakan sebagai talak.

Ada juga penamaan taklik, yakni perceraian bersyarat yang diucapkan dalam pernikahan. Jadi, kalau suami melanggar janji-janji yang dulu diucapkan ketika menikah, istri diperbolehkan menggugat cerai.

Terakhir, ada mancal. Di sini, istri bisa membeli kebebasannya sendiri. Memilih bercerai dengan cara ini berarti pihak perempuan harus siap mengembalikan mahar atau lebih banyak dari itu. 

Dari situ kita jadi tahu, perempuan juga punya hak atas pernikahannya. Karena banyak kasus perempuan yang disiksa atau nggak diperlakukan dengan layak oleh sang suami. Padahal hak sebagai manusia nggak memandang hirarki bangsawan atau orang biasa. Betul kan, Millens?(His/IB31/E05)