Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Di Kerajaan Medang abad IX contohnya, dari berbagai prasasti
yang ditemukan, kerajaan ini punya sekitar 328 Mangilala Drwhya Haji. Namun &nbsp;pada masa Majapahit, hanya tersisa sekitar 125
jabatan.

Lalu apa saja sih macam-macam golongan Mangilala Drwhya Haji?

1. Para penarik pajak: bertanggung jawab mengumpulkan pajak
dari rakyat. Diantaranya yaitu: misra
paramirsa, pangulang, pinta palaku, skar tahun, tandas ning mas, turun-turun,
tutan, dan wulu-wulu.

2. Pengelola perjudian: bertanggungjawab terkait masalah
perjudian. Jabatan ini diisi oleh juru
judi, juru legel, lebeleb, leca, dan malandang.

3. Pengrajin: merupakan orang-prang yang membuat kerajinan
yang dibagi menjadi pengrajin (menciptakan barang dari kayu), tukang (membuat
barang dari besi dan sejenisnya), dan pande (membuat barang dari logam).

4. Pejabat keagamaan: mengurus segala hal terkait keagamaan
seperti memimpin upacara&nbsp; kegamaan atau
mengajar kegamaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: air haji, tapa haji, amhat, kawur hyang,
makudur, pinghai, tirwan, dan watu walang.

5. Administrator: mengatasi masalah protokoler dan
administrasi seperti juru tulis, penasihat raja, atau juru perang.

6. Seniman: kelompok ini bertugas memberikan hiburan pada
keluarga kerajaan dnegan berbagai kesenian. Mereka adalah aluwarak, magindung (pesinden), mabika
(penari), mapadahi (penabuh
gendang), pinglai (penabuh gendang),
hingga juru banyol.

7. Tentara kerajaan,&nbsp;yang terdiri atas: &nbsp;anglingan (prajurit kereta perang), juru salit (ahli tangkis atau kepala tentara), magalah (prajurit bersenjata tombak), makitran (bertugas berkeliling istana), mamanah (prajurit bersenjata panah), palawang (penjaga pintu gerbang), purug (tentara kerajaan),
tapukan (tetara berseragam lengkap), upihan
(ahli taktik untuk mengatur sesuatu).

8. Pelayan atau budak: bertugas melayani semua kebutuhan
raja dan keluarganya dari urusan mencuci, mengurus bantal, urusan makan, urusan
pakaian, tukang pijat, urusan perbekalan, dan pembawa tandu.

9. Pengurus pertanian dan peternakan: tentu bertugas
memelihara tanaman dan hewan milik raja. Berbagai posisi untuk masalah ini
biasanya punya tugas masing-masing yang spesifik seperti membersihkan tanaman
atau bahkan menjaga tanaman.

10. Perdagangan dan transportasi: bertugas mengawasi
perdagangan sebagai salah satu sumber penghasilan kerajaan. Mereka juga
bertugas mengatur kelancaran transportasi perairan yang juga mendukung
aktivitas perdagangan.

11. Paranormal: berurusan dengan masalah supranatural dan
pennentuan hari baik seperti peramal dan dukun.

12. Penderita cacat: para penghuni istana yang menderita
cacat tubuh namun belum jelas apa tugasnya. Mereka biasanya adalah orang yang
nggak&nbsp; mampu berjalan, bungkuk, kerdil,
atau menderita cacat tertentu.

Itulah &nbsp;berbagai
bidang Mangilala Drwhya Haji yang
masih dibagi dalam berbagai jabatan. Mereka masih bisa dijumpai di
Keraton Surakarta pada 1830-an.&nbsp; Pada masa
pemerintahan Pakubuwono X, jumlah abdi dalem ini berusia 10-30 tahun yang
digaji sesuai dengan usia.

Nah, itulah kira-kira berbagai jabatan Mangilala Drwhya Haji yang membantu memperkuat kedudukan dan
kekuasaan seorang raja. Kini jabatan para abdi negara tentu lebih bekembang dan
sesuai dengan kebutuhan ya, Millens! (Kek/IB27/E03)

Inibaru.id – Prasasti-prasasti di Indonesia nggak jarang diawali dengan larangan bagi Mangilala Drwhya Haji agar nggak masuk ke daerah tertentu yang ditetapkan
sebagai daerah sima atau daerah perdikan yang bebas pajak.

Mangilala Drwhya Haji
ini mengacu pada petugas pemungut pajak pada masa lampau. Namun, para ahli
kemudian menyimpulkan istilah tersebut sebagai abdi dalem keraton. Pemaknaan ini
didukung bukti ditemukannya kata Mamita
Drwhya Haji di Bali yang berarti lembaga yang keberadaanya ditentukan dan
dibiayai oleh penguasa.

Bertugas melayani raja beserta keluarga, Mangilala Drwhya Haji ini kemungkinan
tinggal di ibukota kerajaan. Mereka akan mendapat&nbsp; gaji yang berasal dari kas kerajaan. Para abdi
dalem yang berasal dari rakyat yang bekerja untuk raja ini berfungsi memperkuat
kedudukan dan kekuasaan seorang raja.

Jika kini Pegawai Negeri Sipil membantu jalannya pemerintahan, dahulu sudah ada&nbsp;Mangilala Drwhya Haji&nbsp;yang memperkuat kedudukan dan kekuasaan seorang raja. Lalu apa saja macam-macam jabatan dan tugas mereka?&nbsp;&nbsp;

Macam-Macam Jabatan PNS Pada Zaman Kerajaan Kuno

“Ya untuk semua K/L dengan standar biaya yang diterapkan Menkeu,”
ungkap Askolani.

Kebijakan ini rencananya akan berlaku mulai awal 2021.
Sayangnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi PNS. Sehingga tenaga honorer dan
pegawai outsourching yang ada di instansi pemerintah nggak bisa mendapatkan
fasilitas yang sama.

Meski begitu, besaran anggaran pulsa ini masih dalam proses
penetapan oleh Menteri Keuangan.

“Sekarang masih dalam proses penetapan Menteri Keuangan,
nanti dilihat persisnya ya,” jelas Askolani.

Bergulirnya wacana kebijakan ini mendapat berbagai respon. Pemerintah
hendaknya mengalokasikan anggaran pulsa untuk tenaga honorer, guru, dosen,
serta tenaga medis di tengah pandemi virus corona.

Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari
Universitas Trisakti mengatakan bahwa pemerintah juga harus membedakan besaran
anggaran pulsa bagi calon penerima. Dirinya mengatakan bahwa para guru di
perbatasan harusnya mendapatkan anggaran yang lebih besar.

Trubus juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan data calon penerima, tingkat ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitasnya supaya pelaksanaan
kebijakan ini bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Ekonom dari Center of Refirm of Economic
(Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian anggaran pulsa pada PNS bisa
menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang nggak menerima. Karenanya, dia
menyarankan agar pemerintah nggak menerapkan kebijakan ini secara pukul rata.

“Saya kira dalam situasi seperti sekarang memang perlu
dipilah instansi dan golongan beberapa saja yang membutuhkan anggaran pulsa
ini, jadi tidak perlu dipukul rata ke semua PNS. Adapun untuk kecenderungan kecemburuan
bisa saja terjadi,” ungkap Yusuf.

Terkait kebijakan ini, bagaimana pendapatmu, Millens? (Det/IB27/E05)

Inibaru.id – Mulai awal 2021 seluruh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di instansi pemerintah dikabarkan bakal mendapatkan pulsa sebesar Rp 200
ribu per bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk menopang penerapan flexible working space (FWS) di tengah
pandemi virus corona.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri keuangan RI kini tengah
menetapkan alokasi anggaran pembelian pulsa bagi PNS di seluruh kementerian
atau lembaga (K/L). Hal ini juga diamini oleh Dirjen Anggaran Kementerian
Keuangan Askolani. Dirinya mengatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh PNS
di kementerian atau lembaga.

Menteri Keuangan tengah menggodok kebijakan yang mengatur pemberian anggaran pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di kementerian atau lembaga. Lalu apa tanggapan para ahli terkait kebijakan ini?

PNS Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu Per Bulan, Begini Tanggapan Pengamat

“Kan dibagi dua nih 1,6 juta (PNS tenaga administrasi) itu ada yang
daerah maupun di pusat. Kalau di pusat tetap di pusat, tapi dikembangkan untuk
jabatan-jabatan fungsional yang memang dibutuhkan di pusat,” kata teguh pada
Minggu (3/8).

PNS yang akan dikirim untuk mengisi kekosongan tenaga di
desa adalah para tenaga administrasi yang kini bekerja di daerah.

“Nah yang di daerah ini, nanti yang tenaga-tenaga
administrasi yang potensial ini setelah dididik dan sebagainya, punya kapasitas
bagus, mereka bisa dikirim ke daerah-daerah yang kekurangan formasi itu. Nah itulah
mereka fungsinya di situ, rencananya seperti itu,” bebernya.

Lebih jelasnya, Teguh mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyaring PNS tenaga
administrasi di daerah yang punya kapasitas untuk menjadi tenaga fungsional di
desa-desa. Hal ini dikarenakan para PNS tenaga administrasi di daerah merupakan
lulusan SMA, bahkan ada yang lebih rendah dari itu.

Namun begitu, PNS yang dipindahkan ke desa-desa juga akan
punya tugas yang sama yaitu sebagai tenaga administrasi.

“Nah ini juga perlu kita lihat mana yang punya potensi dan
mana yang tidak, ya tetap sebagai tenaga administrasi,” pungkas Teguh.

Nah bagimu para abdi negara, siap nggak dengan kebijakan
satu ini?&nbsp;(Det/IB27/E05)

Inibaru.id – Sebuah berita mengejutkan bagi Pegawai Negeri
Sipil datang dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dikabarkan bahwa Kementerian
PAN-RB tengah menjaring 1,6 juta PNS tenaga administrasi yang berpotensi
dialihkan sebagai tenaga fungsional untuk ditempatkan di desa-desa.

Hal ini tentu menjadi perbincangan hangat bagi para PNS.
Namun ternyata ada beberapa kriteria lo di balik pemindahan ini. Plt Deputi
Sumber Daya manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjanarko mengungkapkan
bahwa PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat akan tetap ditugaskan di
pusat.

Kabar bahwa tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipindahkan ke desa-desa ternyata benar adanya. Namun nggak semua bakal terimbas kebijakan ini kok. Lalu apa saja kriterianya?

PNS dengan Kriteria Ini Bakal Dipindah ke Desa

Ditutupnya penerimaan tersebut berkaitan
dengan perintah Presiden Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat
perizinan. Langkah tersebut dinilai mampu memangkas anggaran cukup besar. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penghematan yang baru-baru ini memang diungkap oleh pemerintah.

"Tahap ini kami target selesai akhir tahun," lanjut Tjahjo.

Sebelum informasi ini diungkap, pemerintah juga telah menunda pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Formasi Tahun 2019. Kelanjutan seleksi tahap tersebut dijadwalkan akan digelar setelah pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan Formasi Tahun 2020. Rencananya, tes
SKB paling cepat baru bisa digelar pada Agustus 2020.

Faktor lain yang membuat penerimaan PNS akhirnya nggak diadakan selama dua tahun adalah kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Meski sudah masuk fase new normal, realitanya jumlah kasus positif dan meninggal di Indonesia masih tinggi dan sulit untuk diturunkan. Padahal, tes penerimaan PNS biasanya membuat banyak orang berkumpul.

Keputusan yang disampaikan oleh
Tjahjo Kumolo itu diambil pada Rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS
formasi tahun 2019 yang berlangsung Selasa (19/5) melalui video conference.&nbsp;

Melihat fakta ini, sebaiknya kamu menunda dulu deh hasrat untuk mendaftar jadi PNS untuk sementara waktu. Carilah pekerjaan lain. Hitung-hitung nyari pengalaman atau bahkan pekerjaan yang nggak kalah keren, ya Millens!&nbsp;

(Kum/IB28/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id
- Pemerintah memberikan informasi terkait dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Sayangnya, kabar yang disampaikan nggak begitu bagus. Hingga dua tahun ke depan, penerimaan PNS kecuali untuk sekolah kepolisian dan militer nggak dibuka.

Hal itu disampaikan oleh Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo
di Gedung DPR pada Senin (6/7/2020). Dia menyebut penerimaan PNS hanya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja.

"Rekrutmen CPNS juga perlu kita
data. Dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram.
(Misalnya) Akpol (Akademi Polisi), Akmil (Akademi Militer) yang lain tetap di
2021," ujarnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk nggak membuka penerimaan PNS selama dua tahun. Apa saja ya faktor-faktor tersebut?

Siap-Siap Cari Kerja yang Lain, Penerimaan PNS Ditutup Dua Tahun

Besarnya potongan gaji diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 25
Tahun 2020 sebesar 3 persen. Rinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan
0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan (pemberi kerja).

Untuk pekerja yang nggak masuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, nggak perlu bingung. Tetap bisa kok mengikuti program ini dengan menjadi peserta mandiri Tapera.
Sayangnya, bagi peserta pekerja mandiri, keseluruhan iuran Tapera sebesar 3
persen harus ditanggung sendiri.

Dana yang nantinya telah terkumpul akan ditingkatkan
nilainya lewat manajemen investasi guna meningkatkan aset BP Tapera. Peserta bisa
menggunakan dana ini untuk keperluan kepemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Dana mulai dapat digunakan setelah menjadi anggota minimal 12 bulan.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja atau
perusahaan serta peserta pekerja mandiri yang nggak mengikuti aturan. Sanksi bagi perusahaan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan
izin usaha. Sementara itu, bagi peserta pekerja mandiri ancamannya berupa sanksi administratif

Kepesertaan Tapera akan berakhir ketika peserta meninggal
dunia, peserta nggak lagi memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut, dan pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau pekerja mandiri yang memasuki usia 58 tahun. 

Ketika masa kepesertaan
berakhir, bisa mendapat pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat
utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga
perumahan, atau investasi lainnya yang terjamin keamanannya

Pelaksanaan Tapera secara resmi akan berlaku pada 2021
nanti. Pada tahap pertama, Tapera berlaku bagi PNS, polisi, dan tentara. Tahap
kedua nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Setelahnya, Tapera akan memberlakukan tahap terakhir yang bisa diikuti oleh pekerja swasta atau peserta mandiri.

Kamu setuju dengan adanya Tapera ini atau malah nggak, nih, Millens?&nbsp;(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Program Perumahan untuk Rakyat ternyata benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera). Badan Pengelola (BP) Tapera jugas sudah dibentuk untuk memastikan program ini berjalan lancar.

Tapera disiapkan untuk menyediakan dan menghimpun dana murah
jangka panjang demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi
peserta sebagaimana tertulis pada Pasal
37 ayat 1 PP tersebut.

Pasal 7 PP itu menyatakan, dana Tapera didapat dari gaji
pekerja yang dipotong. Golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi pejabat negara, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri (termasuk prajurit siswa TNI), pekerja
BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta.

Pada 2021, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan resmi beroperasi. Program ini dibuat pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dana Tapera diambil dari gaji, baik untuk peserta yang bekerja di sektor publik atau swasta. Bagaimana rinciannya ya?

Jokowi Sahkan PP Tapera, Gaji Karyawan Akan Dipotong Demi Permudah Miliki Rumah

"Sesuai dengan instruksi
Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan Eselon I serta Eselon
II tidak dibayarkan. Namun untuk seluruh ASN, TNI, Polri, dan lainnya untuk
Eselon III ke bawah, atau pejabat yang setara dengan Eselon III ke bawah juga
tetap dibayarkan," jelas Sri Mulyani.

Selain para ASN aktif, golongan
pensiunan juga tetap memperoleh THR. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan
Covid-19 bagi kelompok yang rentan terdampak. 

"Pensiunan juga tetap
mendapatkan THR sesuai yang didapatkan pada tahun lalu. Pensiunan merupakan
kelompok yang mungkin rentan terdampak virus corona," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia itu melanjutkan, pejabat negara yang terdiri dari Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan II, serta pejabat fungsional yang
setara eselon I dan II nggak akan mendapatkan THR tahun ini.

"Namun seperti Presiden,
Wapres, para Menteri, DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah pejabat negara tidak
mendapat THR," tandas Sri Mulyani.

Kebijakan pembayaran THR ini
diberlakukan di tingkat Pusat dan Daerah. Saat ini, pemerintah tengah
melakukan revisi PP yang mengatur pelaksanaan THR terbaru tersebut. Rencananya, revisi ini akan diimplementasikan sebelum Lebaran 2020.

Menurut kamu, kebijakan ini sudah
sudah tepat atau nggak nih,&nbsp;Millens? Semoga pandemi corona bisa segera usai sehingga perekonomian dapat kembali normal, ya! (MG26/E07)

Inibaru.id –
Pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditetapkan sebagai efek dari pandemi corona yang membuat
belanja negara melonjak sedangkan penerimaan terus menurun.

Melalu video press conference setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa
(14/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan THR tetap akan diberikan
kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri golongan Eselon III ke bawah. THR yang
diberikan meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tanpa tunjangan kinerja
(tunkin).

Pemerintah memutuskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN golongan Eselon III ke bawah dan pensiunan akan tetap dibayarkan meski jumlahnya berkurang.

Sri Mulyani: Pemberian THR Hanya untuk ASN Golongan Eselon III ke Bawah

Pertimbangan untuk membatalkan pencairan THR dan gaji ke-13 dilakukan lantaran
pendapatan negara menurun tahun ini. Penanganan virus corona juga memaksa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup banyak. Hal ini membuat defisit APBN nggak bisa dihindari.

Belanja negara akan mengalami lonjakan sebesar Rp 102,9
triliun dari target APBN 2020 yang nilainya Rp 2.540,4 triliun. Hal ini
mengakibatkan defisit APBN 2020 yang ditargetkan sebesar 1,76 persen
(Rp 307,2 triliun) melebar hingga 5,07 persen (Rp 853 triliun) dari PBD.

“Dengan outlook
belanja melebihi APBN, defisit diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau
meningkat dari Rp 307 triliun jadi Rp 853 triliun,” ujar dia.

Pandemi corona juga mempengaruhi pendapatan negara. Dibandingkan dengan realisasi
tahun lalu, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 10 persen.&nbsp; Bahkan, penerimaan pajak di bawah
pengelolaan Ditjen Pajak tahun ini akan turun 5,9 persen. 

Penurunan disebabkan oleh lesunya pertumbuhan ekonomi dan penurunan harga minyak global. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengguyur insentif pajak bagi dunia usaha demi menghadapi pandemi corona yang semakin parah.&nbsp;Selain itu, penerimaan bea cukai juga akan turun sebesar 2,2 persen sebagai dampak adanya stimulus pembebasan bea masuk bagi 19 industri.

“Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor
yang mengalami penurunan sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya
tumbuh, namun kontraksi,” terang Sri.

Meski begitu, Sri Mulyani belum memberi kepastian lebih
lanjut apakah THR dan gaji ke-13 bagi para abdi negara itu akan ditunda, dipangkas,
atau malah benar-benar ditiadakan. 

Kalau peniadaan THR dan gaji ke-13 diterapkan, semoga para
abdi negara bisa menerimanya dengan lapang dada, ya, Millens.
(Kum/MG26/E07)

Inibaru.id – Pandemi
corona yang terjadi di Indonesia membuat lesu sektor keuangan negara. Mengantisipasi
hal ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk
pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat
beban negara yang meningkat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin
(5/4/2020) dalam video conference
bersama Komisi XI DPRI RI.

Pemerintah sedang mengkaji ulang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS tahun ini. Hal ini disebabkan oleh beban keuangan negara yang membengkak akibat penanganan covid-19.

Dampak Corona, THR dan Gaji Ketigabelas PNS Terancam Ditiadakan

Inibaru.id &ndash; Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR sepakat untuk menghapus tenaga honorer secara bertahap. Kesepakatan ini didapatkan dari rapat yang dilakukan di ruang rapat Komisi II Gedung DPR RI pada Senin (20/1/20).
Kompas, Selasa (21/1) menulis, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo menyebut keputusan ini didasari oleh tidak perlunya lagi pegawai yang jenisnya tidak diatur oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Isi dari UU tersebut hanya menyebut dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK.
&ldquo;Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,&rdquo; ucap Arif.
Para pegawai honorer ini juga digaji dari anggaran yang seharusnya untuk barang dan jasa, bukannya untuk pembiayaan SDM. Hal ini dianggap nggak sesuai dengan UU.
&ldquo;Untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan yang non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini,&rdquo; terang pihak Kementerian PAN-RB.
Khusus untuk sistem penggajian pegawai PPPK, akan segera diatur pihak Kementerian PAN-RB agar kesejahteraan mereka bisa dijamin. Hanya saja, menurut anggota Fraksi PDI-P, Endro, banyak Pemerintah Daerah yang bingung untuk menentukan besaran anggaran gaji PPPK dalam APBD-nya. Anggota Fraksi Demokrat, M. Muraz bahkan menyarankan pekerja honorer diangkat menjadi PNS saja.
&ldquo;Payung hukum ini perlu secepatnya supaya mereka tidak honorer lagi,&rdquo; ucap Endro.
Hanya saja, anggota Fraksi PAN, Mitra F, menyebut pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS bisa menyebabkan masalah baru, khususnya dalam hal kebutuhan daerah pada kuota tenaga PNS.
&ldquo;Ini kendala daerah karena kekurangan tenaga PNS sehingga yang bekerja jadinya tenaga honorer. Saya sepakat penting untuk memperhatikan pegawai K-2, upgrade status honorer menjadi PNS,&rdquo; saran Mitra.
Semoga saja ada solusi terbaik agar para tenaga honorer ini bisa mendapatkan status dan kesejahteraan yang lebih baik, ya Millens! (IB09/E06)

Tenaga honorer ternyata nggak memiliki payung hukum apapun. Hal ini membuat pemerintah dan DPR akan menghapusnya. Lantas, bagaimana nasib para tenaga honorer di masa depan?

Pemerintah dan DPR Setuju Menghapus Tenaga Honorer, Gimana Nasib Mereka Selanjutnya?

Inibaru.id &ndash; Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang isinya akan mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (AI). Menurut anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, pernyataan ini merupakan hanya sindiran saja.
Kompas, Jumat (29/11/19) menulis, Dedi menganggap Jokowi berkata demikian karena ingin pegawai negeri memiliki produktivitas tinggi.
&ldquo;Artinya Pak Jokowi mengarahkan PNS harus memiliki produktivitas yang tinggi. Itu semacam menyindir, masa kerjanya kalah sama robot,&rdquo; kata Dedi.
Dedi menyebut banyak PNS, khususnya yang ada di eselon III dan IV yang tidak produktif. Padahal, anggaran yang dikeluarkan bagi mereka cukup besar. Dia juga menyebut jumlah pegawai golongan III menandakan masalah gemuknya birokrasi di Indonesia.
Hal ini membuat PNS di kelompok administrasi jumlahnya sangat banyak namun hasilnya nggak nampak. Sementara itu, di kelompok teknis justru kekurangan pegawai.
Dedi juga menyoroti nggak adanya ahli teknis atau aplikatif di kantor-kantor pemerintahan seperti ahli listrik, ahli bangunan, ahli taman, dan lain-lain. Sebagian besar pegawai ditempatkan di pos administrasi. Hal ini membuat pekerjaan teknis diserahkan ke pihak ketiga yang bisa memicu pemborosan anggaran.
&ldquo;Apalagi misalnya Dia nggak punya ide inovasi, maka nyaris mati. Fungsi dan perannya hanya sekadar serap anggaran, bukan berpikir membangun inovasi,&rdquo; lanjutnya.
Dedi kemudian mengusulkan pembangunan organisasi perangkat daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi. Konsep ini memang akan membuat eselon III dan IV dihapus, baik itu di pusat ataupun di daerah karena penggabungan kelembagaan. Konsep ini juga akan membuat orang-orang yang nggak lagi mumpuni akan diberi tawaran pensiun atau hal-hal lainnya seperti mutasi.
Nggak hanya perombakan konsep birokrasi, Dedi juga mengusulkan pengukuran kinerja PNS dengan pendekatan produksi layaknya yang diberlakukan perusahaan. Bonus hanya akan diberikan di akhir tahun sesuai dengan produktivitas pegawai.
&ldquo;Sekarang yang berlaku adalah PNS dapat beberapa bonus akhir tahun, mulai gaji ketigabelas, keempatbelas, yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas,&rdquo; pungkasnya.
Millens setuju nggak dengan usulan Dedi Mulyadi ini? (IB09/E06)

Anggota DPR-RI, Dedi Mulyadi mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau robot. Menurutnya hal ini hanya sindiran bagi produktivitas para PNS.

Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Robot, Dedi Mulyadi: Itu Sindiran

Inibaru.id - Mulai hai ini, Senin (10/6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus kembali bekerja setelah mendapatkan libur lebaran selama 11 hari lamanya. Meski libur panjang bikin mager, tapi PNS nggak boleh bolos di hari pertama kerja lo. Hal ini sudah ditegaskan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Seperti yang dikutip dalam Idntimes.com, Menteri PAN RB, Syafrudin juga menegaskan agar ASN nggak terlambat pada hari pertama masuk kerja. ASN yang absen tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
ASN yang melanggar Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar dua persen. Selain itu, di hari pertama masuk kerja pascaliburan ini Syafruddin juga turut memantau langsung kehadiran PNS di Command Center Kementrian PAN RB. Kehadiran para ASN ini akan dipantau melalui <a href="http://sidina.menpan.go.id">http://sidina.menpan.go.id</a>.
Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan ASN dapat dilaporkan maksimal pada 10 Juni untuk memberikan sanksi disiplin. Wah semoga dengan peraturan tegas seperti ini para abdi negara nggak ada lagi yang suka bolos pascalebaran ya, Millens! (IB27/E05)

Meski sudah mendapat libur lebaran yang cukup panjang, nggak jarang ASN yang bolos. Buat ASN yang bolos tanpa alasan yang jelas di hari pertama kerja pascalebaran, berikut adalah sanksi yang akan didapatkan!