Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 5 ayat 1 huruf a ternyata nggak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal yang berdiri
sendiri tanpa ayat. Pasal tersebut berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum
yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kesalahan tersebut dinilai sangat fatal oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Sebab, undang-undang (UU) nggak bisa diimajinasikan 'tahu sama tahu' tatkala dilaksanakan, mengingat harus sesuai dengan apa yang tertulis di UU.

"Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa
lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini
ditandatangani (yang itu pun sudah salah)," ujar Bivitri, Selasa (3/11/2020).

Menurut Bivitri, dampak dari kesalahan ini bisa berbuntut panjang, yakni pasal-pasal yang
sudah diketahui salah pun nggak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, nggak boleh
suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerapan pasal saja, harus
persis seperti yang tertulis.

Bivitri melanjutkan, dampak lainnya dari kesalahan ketik ini adalah meski nggak 'otomatis', akan
memperkuat alasan untuk melakukan uji materi ke MK dengan tujuan utama meminta UU ini
dibatalkan.

Lalu, bagaimana solusi terkait dengan kesalahan ketik ini? Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum
agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu, karena UU ini
nggak bisa diubah begitu saja.

Bivitri juga membuat perbandingan. Kalau cuma perjanjian, bisa direvisi dengan
membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping. Masalahnya, kalau di UU nggak sesederhana
itu. Revisi nggak diperbolehkan menurut UU 12/2011 dan secara praktik nggak mungkin
ada pembubuhan semua anggota DPR dan presiden di samping.

"Yang jelas, semakin nampak ke publik, bagaimana buruknya proses
ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan UU. Padahal
UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya (dan itu pun sudah
disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan
dan pembahasan). Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala
cara," sambung pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.

Kalau menurutmu, kesalahan fatal ini harus diperbaiki atau dijadikan alasan kuat untuk uji materi ke MK saja nih,&nbsp;Millens?&nbsp;(Det/IB28/E07)

Inibaru.id - Semalam Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sudah menandatangani omnibus law
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masalahnya, ternyata UU itu
diwarnai dengan kesalahan pengetikan.

Contohnya, di halaman 6 UU Cipta
Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

Kesalahan penulisan terjadi di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pakar hukum tata negara, kesalahan ini sangat fatal. Sayangnya, UU ini sudah kadung diteken Jokowi.

Sudah Terlanjur Diresmikan, Ternyata Ada Salah Ketik di Omnibus Law

“Terkait
dengan video yang viral di media sosial yang menyebutkan bahwa PA Brimob
menyamar sebagai mahasiswa namun ditangkap oleh anggota polisi lainnya dan
terkena pukulan personal Sabhara tidak benar,” terang Brigjen Awi pada Rabu
(21/10/2020).

Meski
begitu, Brigjen Awi membenarkan video tersebut memang diambil di Jambi. Saat
itu, mahasiswa yang diamankan berasal dari Universitas Batanghari (Unbari)
Jambi. Dia ditangkap karena dianggap sudah melakukan tindakan yang anarkis.

“Yang
ditangkap memakai almamater hijau dari Kampus Unbar, benar-benar mahasiswa. Dia
ditangkap karena anarkis dan melawan petugas,” jelas Awi.

Awi pun
kemudian memberikan penjelasan terkait dengan keterangan video tersebut. Sang
mahasiswa ternyata dibawa intel Brimob yang memang berpakaian bebas. Petugas dari
intel Brimob inilah yang mencegah pemukulan terhadap mahasiswa tersebut. 

“PA (Intel
Brimob baju bebas) mengamankan mahasiswa dan menghalangi anggota Sabhara
lainnya yang ingin memukul mahasiswa. Lalu terjadi sedikit salah paham di
lapangan. Tapi sudah clear semua
setelah tahu yang membawa mahasiswa tersebut adalah PA intel Brimob,” pungkas
Awi.

Memang,
belakangan ini di media sosial memang santer anggapan bahwa ada banyak sekali
penyusup di tengah-tengah massa demo melawan Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi
sejumlah aksi demo berakhir dengan ricuh. Kalau menurut kamu, mungkin nggak sih
jika ada penyusup di tengah-tengah massa, Millens?
(Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Belakangan ini di media sosial viral video yang
diberi keterangan berupa polisi yang ribut dengan polisi lainnya yang menyamar menjadi
mahasiswa saat aksi demo di Jambi. Polri ternyata membantah keterangan
tersebut.

Video
tersebut memiliki durasi 2 menit 6 detik. Dalam keterangan yang ada pada video
tersebut, disebutkan bahwa lelaki yang memakai almamater hijau layaknya mahasiswa
sebenarnya adalah anggota kepolisian yang memang bertugas untuk menyusup ke
massa. Tapi, hal ini dibantah oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi
Setiyono. Dia menyebut nggak ada anggota polisi yang ditugaskan untuk menyamar
apalagi menyusup ke tengah-tengah massa demo menolak UU Cipta Kerja.

Belakangan ini viral video yang diberi keterangan polisi menyamar jadi mahasiswa saat demo menentang UU Cipta Kerja. Polisi ini kemudian ribut sendiri dengan polisi lainnya. Seperti apa ya penjelasan Polri terkait dengan hal ini?

Viral Polisi Menyamar Jadi Mahasiswa di Demo Jambi, Begini Penjelasan Polri

Yap, di era digital seperti sekarang, semuanya memang harus eye and ear catching. Kata-kata memang senjata. Namun, jangan pernah melupakan esensinya ya, Millens! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Aksi Tolak Omnibus Law di Semarang telah berlangsung beberapa hari lalu. Pelbagai drama tersaji, mulai dari kritik hingga tuntutan juga telah disampaikan. Namun, sejak demonstrasi besar-besaran September 2019 lalu, unjuk rasa nggak lagi sekadar unjuk massa, tapi juga unjuk kreativitas, salah satunya melalui poster dan spanduk protes yang menggelitik.

Isi poster aksi para milenial dan gen-Z memang jauh berbeda dengan yang dituliskan sedekade lalu. Tetap bernadakan sindiran dan protes, tapi sejumlah orang menuliskannya dengan bahasa yang berbeda.

Di tengah aksi yang memanas, kata-kata di poster mereka justru membuat siapa pun nggak bisa nggak mengulas tawa. Tentu saja, tanpa mengurangi substansi, tulisan-tulisan bernada dark humour itu jauh lebih mengena di mata dan telinga ketimbang sekadar frasa lugas yang dulu biasa didengungkan.&nbsp;

Menjadi cara para demonstran menyuarakan pesan, spanduk aksi kini nggak sekadar ditulisi kata-kata lugas nan provokatif. Di antara gelombang demonstrasi, sering terlihat spanduk mengkritik yang unik, bahkan kerap mengundang gelak tawa, termasuk di aksi tolak Omnibus Law di Semarang.

Dibuang Sayang, Spanduk Aksi Tolak Omnibus Law Semarang

Sebagai
contoh, Jokowi mengungkap isu terkait dihapusnya penghapusan Upah Minimun
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) akibat adanya UU Omnibus Law. Dia
membantah hal ini.

“Hal ini
tidak benar karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada,” terangnya.

Selain itu,
terkait dengan isu dihapusnya cuti sehingga perusahaan bisa melakukan PHK
secara sepihak juga dibantah oleh Jokowi. Menurutnya, pengusaha tetap
diwajibkan memberikan waktu istirahat serta cuti kepada para pekerja. Waktu
istirahat di jam kerja juga dibatasi minimum setengah jam setelah bekerja
selama empat jam terus-menerus.

Soal hari
libur dan cuti, diatur libur sebanyak satu hari dan enam hari kerja untuk
seminggu. Sementara itu, pekerja berhak mengambil cuti minimum 12 hari kerja.
Hak ini berlaku setelah bekerja selama 12 bulan di sebuah perusahaan.

Jokowi juga
membantah tentang mudahnya PHK dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

“Ini juga
nggak benar. Yang benar, perusahaan nggak bisa melakukan PHK secara sepihak. Kemudian
juga pertanyaan mengenai’benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya
hilang?’ yang benar jaminan sosial tetap ada,” ungkap Jokowi.

Meski
begitu, dalam UU Cipta Kerja, memang perusahaan bisa melakukan PHK jika
melakukan efesiensi, penggabungan, peleburan, dipisah, diambil-alih perusahaan
lain, perusahaan tutup karena merugi, tutup karena kondisi force majeur, pailit, dan lain-lain.

Nah, soal
pesangon, Jokowi menyebut Pasal 156 UU Cipta Kerja mewajibkan membayar pesangon
bagi buruh yang di-PHK dengan ketentuan paling banyak. Maksimal, 19 kali upah
bulanan serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan.

Saat
ditanya tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Jokowi bersikukuh UU Cipta
Kerja justru membuat perizinan lingkungan jadi lebih ketat.

“AMDAL
tetap diberlakukan bagi industry besar dengan lebih ketat. Hanya, untuk UMKM
bisa didampingi atau mendapatkan pengawasan,” kata Jokowi.

Kalau
menurut kamu, apakah penjelasan Jokowi terkait dengan UU Omnibus Law Cipta
Kerja ini menjawab keresahan banyak pihak selama ini, Millens? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Setelah sekian lama, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai
lokasi di Indonesia yang isinya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia
menuding banyak hoaks terkait UU tersebut yang dipercaya masyarakat.

“Saya
melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang
dilatarbelakangi hoaks di media sosial,” ucapnya saat menggelar konferensi pers
pada Jumat (9/10/2020) malam.

Pada Jumat (9/10/2020) malam, Presiden Jokowi membeberkan beberapa hal yang menjadi isu panas terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia pun menuding demo besar-besaran disebabkan oleh hoaks terkait UU tersebut.

Jokowi Tuding Banyak Hoaks Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

Sang pemilik
akun kemudian bertanya kepada Jefri mau ke mana dia. Jefri hanya menjawab
mengikuti arus massa. 

“Demo, ya”
tanya sang pemilik akun lagi.

Banyak warganet,
khususnya yang kaum hawa memberikan reaksi positif pada aksi aktor yang bermain
di film Dear Nathan tersebut. Ada yang
menganggap Jefri sebagai selebritas idaman. Ada juga yang mengaku semakin cinta
pada aktor 21 tahun tersebut.

Sebelum
turun ke jalan, Jefri sebenarnya sempat mengunggah cuitan di akun Twitter
pribadinya @jefrinichol yang isinya memberikan pesan bagi orang-orang yang melakukan
unjuk rasa.

“Hati-hati buat semuanya yang turun ke jalan,”
tulisnya pada Kamis (8/10).

Cuitan ini
pun mendapatkan komentar positif warganet. Ada juga yang mengunggah foto-foto
dan video yang menunjukkan Jefri saat berada di tengah-tengah massa.

Selain
Jefri, ternyata ada selebritas lain yang juga menolak UU Omnibus Law. Salah
satunya adalah Melanie Subono. Artis yang dikenal vokal ini mengaku sakit hati
dan dikhianati oleh keberadaan UU ini. Selain itu, Nikita Mirzani juga secara
terang-terangan mendukung aksi demo menolak UU ini. Meski begitu, Nikita
meminta para pendemo memperhatikan protokol kesehatan.

“Tetap saling jaga. Waspada kanan kiri
kalian! Stay save dan wear your mask,” tulisnya di akun
@nikitamirzanimawardi_17.

Cukup
jarang ya kita melihat selebritas sampai mau turun ke jalan demi melakukan aksi
demonstrasi. Omong-omong, kalau kamu ketemu mereka pas aksi, ngajak wefie nggak nih? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Nggak hanya kalangan buruh dan mahasiswa yang
melakukan aksi demo menentang disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah
selebritas juga terang-terangan menolaknya. Hanya, Jefri Nichol nggak hanya
ikut meramaikan media sosial. Dia benar-benar ikut turun ke jalan meramaikan
aksi yang dilakukan pada Kamis (8/10/2020) lalu.

Kabar
tentang hadirnya Jefri di aksi demo menentang UU yang baru saja disahkan DPR
pada Senin (5/10) lalu ini bermula dari unggahan akun Tiktok @pachinko99. Sang
pemilik akun memakai helm dan masker. Dia berjalan persis di sebelah Jefri yang
juga memakai masker dan pakaian putih.

Nggak hanya meramaikan media sosial, Jefri Nichol benar-benar ikut turun ke jalan untuk demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Foto dan video yang menunjukkan Jefri ada di tengah-tengah massa demo viral di media sosial.

Jefri Nichol Ikut Demo Omnibus Law, Warganet: Makin Cinta!

Demo diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Menggugat (Geram). Geram
merupakan gabungan dari mahasiswa, buruh, dan lembaga masyarakat. Ini bukan kali pertama. Sudah beberapa
kali Geram melakukan demo, terutama dalam menolak Omnibus Law.

Demo kali ini nggak
seperti biasanya, berlangsung lebih siang. Selepas Zuhur,
massa baru mulai bergerak menuju Jalan Pahlawan, tepatnya di depan pagar Gedung DPRD
Jawa Tengah. Saya semula berasumsi demo bakal berlangsung alakadarnya karena sebagian besar mahasiswa kuliah daring.

Namun, saya keliru. Mahasiswa dari pelbagai almamater berdatangan, diikuti&nbsp;buruh yang menyusul di belakang.
Pada sesi awal demo bahkan ada sekelompok orang yang cukup energetik. Sepengetahuan saya, mereka bukan mahasiswa karena nggak ada atribut kemahasiswaan yang melekat.

Mereka tampak masih remaja. Energinya juga besar sekali, menumpahkan
berbagai umpatan kepada aparat keamanan. Nggak berhenti di situ, kelompok tersebut kemudian menggedor-gedor gerbang depan Gedung DPRD yang tertutup rapat. Tak lama, gerbang besi itu pun tumbang.

Saya kalang kabut mengejar momen tersebut. Malang betul nasib gerbang itu. Usianya hanya setahun, karena pada demonstrasi September 2019 lalu, gerbang di "Gedung Berlian" ini mengalami
hal serupa.

Oya, pada awal-awal aksi, sebuah insiden nggak mengenakkan pun sempat terjadi. Seorang mahasiswa terkena potongan besi
gerbang. Darah mengucur di pelipis gadis berjilbab tersebut. Dari name tag-nya, sepertinya dia anggota pers mahasiswa.

Setelah peristiwa gerbang roboh itu, saya baru tahu para remaja energetik itu adalah para pelajar SMK di Kota Semarang. Entah mereka berada di bawah komando siapa. Namun, menurut saya siapa pun berhak menyuarakan aspirasi atau membela apa pun yang mereka yakini benar.&nbsp;

Pasca-dua insiden tersebut, demo
berlangsung normal. Seruan tuntutan dilontarkan. Selain menolak Omnuibus Law, Geram juga melontarkan tututan seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual&nbsp; dan RUU
Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga meminta pengusaha menyetop PHK di tengah pandemi, serta meminta pemerintah
untuk fokus melakukan penanganan Covid-19 dan menghentikan kriminilisasi aktivis. Tuntutan-tuntutan ini pula yang disuarakan di seluruh Indonesia hari itu.

Kendati disertai umpatan dan teriakan
protes yang keras, suasana di depan Gedung Berlian masih kondusif. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Eko Purnomo yang menemui para demonstran sempat menegaskan pihaknya menolak Omnibus
Law, tapi palu tetap diketok.

Selanjutnya, ajian “akan kami sampaikan ke atas” pun dikeluarkan, tapi sepertinya nggak ada yang peduli dengan janji itu. Aksi kembali berlangsung. Perwakilan mahasiswa dan buruh berorasi di atas mobil pikap dengan semangat menggebu, tapi ada juga yang memilih berteduh di pinggiran.

Saya sempat berpikir, demo kondusif ini akan segera berakhir setelah rentetan orasi tersebut. Saya pun selesai dan menepi sejenak untuk segera membuat berita serta mengirim foto. Namun, perkiraan saya meleset. Seorang teman mengirim pesan singkat: Tensi meninggi, demo ricuh!

Dia mengatakan, mobil&nbsp;water cannon masuk ke kerumunan dan gas air mata
ditembakan. Para demonstran pun berontak. Berbagai barang yang ada di tangan dan sekitarnya, mulai dari botol,
sandal, tongkat bambu, hingga dan bebatuan, segera menghujani halaman kantor DPRD Jateng.

Kembali ke lokasi, gas air mata masih terasa pedihnya dan saya mendapati semuanya sudah tampak kacau.
Gapura gedung sudah penuh coretan, batu-batu dan
sampah berserakan, taman di bahu jalan juga amburadul diterjang orang-orang. Halaman gedung sepi, dijaga ketat polisi.

Saya menyempatkan masuk ke dalam Gedung DPRD Jateng. Di sana
beberapa orang ditangkap karena dituduh sebagai biang kerusuhan. Sejumlah orang di tempat tersebut saya kenali sebagai peserta demo. Mereka pasrah digelandang, satu orang sempat terlihat menangis.

Selesai? Belum! Aparat kepolisian rupanya masih memburu sejumlah orang yang mereka cap sebagai provokator. Sasaran mereka adalah para pelajar SMK yang dianggap sebagai biang keladi.

Setelahnya, di depan kedua mata saya dari jarak yang cukup dekat dan terbuka, saya melihat sendiri kekerasan terjadi. Tendangan dan pukulan secara serampangan diarahkan ke tubuh para demonstran sebagian di antaranya diminta telanjang dada, tanpa masker. Ada yang melerai, tapi nggak banyak.

Rasa kalut benar-benar menyelimuti hati saya. Entah mereka dibawa ke mana dan apa yang akan terjadi. Selanjutnya, linimasa media sosial yang juga dipenuhi tindakan-tindakan represif dari pihak berwenang bermunculan. Dari berbagai penjuru kota di Indonesia.

Di kepala saya ada banyak sudut pandang. Saya enggan melabeli mana yang benar atau salah. Semuanya abu-abu. Namun, satu hal yang pasti, saya semakin kesal pada negara. Kesal sekali! 

Andai kamu berada di tengah-tengah aksi ini, apa yang akan kamu rasakan, Millens? (Audrian
F/E03)

Inibaru.id - Mungkin ada di antara kamu yang ikut aksi massa penolakan Omnibus Law yang digelar di pelbagai sudut di Indonesia, Rabu (7/10/2020) lalu, termasuk di Kota Semarang. Kalau tidak, mari berandai-andai kamu ada di tengahnya.

Saya
berpikir, demo penolakan RUU KUHP dan sejumlah UU lainnya pada September 2019 silam
adalah satu-satunya aksi yang mendatangkan massa dengan jumlah yang besar dan "berisik" di Kota Semarang. Namun, rupanya demo penolakan Ominibus Law kemarin lebih besar.

Omnibus Law, undang-undang yang dinilai "sesat" oleh banyak
pihak itu langsung mengundang gelombang protes dari sebagian besar orang Indonesia
karena dianggap kebangetan merugikan kaum pekerja. Alhasil, setelah riuh di sosial media dan nggak digubris, massa pun "kopdar" di jalan, termasuk di Kota Lunpia.

Mari berandai-andai kamu berada di tengah aksi massa tolak Omnibus Law di Kota Semarang Rabu lalu yang berujung ricuh. Yang tadinya berjalan normal menjadi kacau tatkala ada lemparan batu dan benda-benda lainnya. Banyak pelajar yang ditangkap lantaran dianggap sebagai biang kerusuhan.

Andai Kamu Ada di Tengah Demonstrasi Tolak Omnibus Law di Kota Semarang

Pada 8
September 2020, Puan sempat membuat masyarakat Sumatera Barat tersinggung. Saat
itu, dia menilai masyarakat provinsi yang dikenal dengan makanan lezatnya itu
nggak mendukung negara pancasila.

“Untuk
Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni.
Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ucap
Puan saat itu.

Dituduh Mematikan Mikrofon Saat Rapat
Pengesahan RUU Omnibus Law

Belakangan
ini video yang menunjukkan Puan Maharani ikut dalam rapat pengesahan RUU
Omnibus Law viral di media sosial. Dalam video yang keluar pada Senin
(5/10/2020) ini, Puan dituduh mematikan mikrofon yang sedang dipakai oleh
politikus Fraksi Demokrat Irwan Fecho. Padahal, Irwan belum selesai
menyelesaikan pendapatnya.

Saat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, Fraksi PDI-P yang saat itu
menjadi oposisi menentang usulan pencabutan subsidi yang berimbas pada kenaikan
harga BBM. Saat Sidang Paripurna DPR yang diadakan 31 Maret 2012 ini, fraksi
ini pun memilih untuk walk-out. Saat
itu, Puan juga terlihat menangis karena nggak setuju dengan pencabutan
tersebut.

Perayaan Hari
Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-70 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Puan
menyampaikan sambutan. Hanya, dia justru mendapatkan cemoohan dan sorakan dari
orang yang hadir di acara tersebut. Semakin lama Puan membaca sambutannya, semakin
keras sorakan yang dia dapat.

Ternyata,
ada banyak sekali kontroversi yang pernah dialami oleh Puan Maharani, ya Millens? Kira-kira, kontroversi apa lagi
yang paling kamu ingat dari politikus yang cukup senior ini, Millens? (Boo/IB09/E05)

Inibaru.id – Politikus PDI-P yang juga menjabat sebagai
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Puan Maharani belakangan ini menjadi
sorotan publik. Tak hanya karena pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang
kontroversial dan mendapatkan penolakan banyak pihak, Puan ternyata juga
menjadi sorotan akibat beberapa hal lainnya.

Berikut
adalah daftar-daftar kontroversi yang terkait dengan putri mantan Presiden
Megawati Soekarnoputri tersebut.

Nggak hanya sekali ini Puan Maharani mendapat sorotan publik. Dulu, dia juga memicu kontroversi karena menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Apa saja ya deretan aksi kontroversinya?

Momen-Momen Kontroversial Puan Maharani, Dituduh Matikan Mikrofon Hingga Singgung Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. Apa saja?

Untuk melepas status sebagai WNI, pemohon harus sudah mendapat kewarganegaraan lain sebelum mengurus permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. pemohon kemudian mengajukan secara tertulis surat untuk melepas status WNI. Surat ditujukan kepada Presiden melalui Menteri.

Permohonan tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan memuat informasi, antara lain nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan pemohon, dan alasan permohonan.

Oh ya, pemohon juga harus menyiapkan berbagai berkas pendukung seperti:

Berbagai persyaratan untuk melepaskan status WNI ini perlu kamu siapkan sebelum pindah kewarganegaraan, Millens! Hal ini karena Indonesia nggak mengakui dwikewarganegaraan. Jika sudah resmi melepas status WNI, paspor hijau wajib diserahkan ke perwakilan Indonesia di negara tujuanmu, ya!

Nah, itulah yang perlu kamu siapkan untuk pindah kewarganegaraan. Cukup ribet ya? Ha-ha.&nbsp;(Ind/IB27/E03)

Inibaru.id - Disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin (5/10) membuat publik kecewa. Selain tagar kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR, sosial media juga dihebohkan dengam tagar pindah kewarganegaraan.

Pindah kewarganegaraan bukan hal yang baru. Namun, entah mengapa hal ini jadi sorotan di tengah kekecewaan terhadap pemerintah.


Sebelum memutuskan untuk pindah kewarganegaraan, ada beberapa hal yang persiapkan, termasuk di antaranya melepaskan status WNI terlebih dahulu.

Yang Perlu Kamu Persiapkan untuk Pindah Kewarganegaraan

“Unjuk rasa
bisa dilakukan di lingkungan pabrik masing-masing, stop produksi,” tegas Iqbal.

Selain
dengan aksi demo dan mogok kerja, apakah ada cara lain yang bisa membatalkan
Omnibus Law? Sebenarnya, kasus ini mirip dengan saat sejumlah elemen mengkritik
habis-habisan revisi Undang-Undang KPK pada September 2019 lalu. Saat itu, aksi
demo juga dilakukan besar-besaran.

Hanya,
sejumlah pihak juga melakukan cara lain. Berikut adalah cara-cara tersebut.

Cara
pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan uji materi atau bahasa kerennya
adalah judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Apalagi Omnibus Law disebut-sebut penuh dengan kontroversi dan
nggak membela hak-hak pekerja di Tanah Air. Hal ini dianggap bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tapi,
pengajuan uji materi ini membutuhkan waktu dan harus dilakukan dengan
melibatkan ahli hukum yang berpengalaman. Hal ini harus benar-benar
diperhatikan agar bisa menang di MK sehingga&nbsp;
tersebut bisa dibatalkan.

Mengharapkan Presiden Mengeluarkan Perppu

Selain
mengajukan judicial review ke MK, ada
juga cara lain yang bisa dilakukan, yakni meminta presiden untuk mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Masalahnya, karena
partai-partai yang mendorong disahkannya Omnibus Law juga adalah partai yang
mendukung pemerintah, bisa jadi wacana ini akan sulit diwujudkan.

Pada Kamis
(8/10) nanti, aksi puncak unjuk rasa buruh se-Indonesia akan digelar di depan
Gedung DPR/M. Rencananya, aksi ini akan dihadiri para buruh dari wilayah
se-Tanah Air, khususnya yang berasal dari kawasan Jabodetabek.

Kalau
menurut kamu, Omnibus Law ini memang merugikan pekerja nggak sih? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Gelombang aksi demonstrasi dan mogok kerja
nggak bisa lagi dihindari. Sejumlah serikat buruh di berbagai wilayah di
Indonesia sudah bersepakat untuk melakukannya mulai hari ini, Selasa
(6/10/2020) dengan tujuan menggagalkan Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
yang baru saja disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU), Senin (5/10).

Buruh sudah memastikan diri akan melakukan aksi demo dan mogok kerja akibat disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR. Tapi, ada nggak sih cara lain yang bisa dilakukan demi membatalkan UU kontroversial ini?