Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Lantas, apa sih yang bikin Partai Prima sampai mengajukan
gugatan yang memberikan efek menghebohkan ini? Ternyata, partai ini nggak
terima setelah dinyatakan KPU nggak lolos jadi partai politik calon peserta
Pemilu 2024. Mereka mengaku sudah memenuhi semua persyaratan untuk verifikasi
administrasi dan menuding Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU jadi
penyebab kegagalan tersebut.

Sebelum menggugat KPU di PN Jakarta Pusat, Partai Prima
sudah meminta keadilan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Tapi, keduanya nggak mengabulkan gugatan partai tersebut.

“Kami menilai KPU, pihak yang menyelenggarakan pemilu sudah
melanggar hukum dan mengebiri hak politik rakyat,” ucap Ketua Umum Prima Agus
Jabo Priyono sebagaimana dilansir dari CNN,
Kamis (2/3/2023).

Meski mendapatkan ganti rugi Rp500 juta lewat putusan PN
Jakpus tersebut, Partai Prima masih belum puas. Mereka ingin KPU diaudit
sebelum kembali menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Kalau
nggak, menurut mereka pemilu tahun depan akan bermasalah.

Putusan PN Jakpus ini memang bikin heboh. Tapi, bukan
berarti Pemilu 2024 nanti pasti akan ditunda. Soalnya, pihak KPU nggak menerima
begitu saja putusan tersebut. Mereka memastikan diri akan mengajukan banding.

“KPU akan upaya hukum banding. Nantinya ada kasasi juga. Ini
sengketa gugatan melawan hukum ya, bukan sengketa partai politik” tegas Ketua
KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana dilansir dari Kontan, Jumat (3/3).

Selain menunggu hasil tahapan hukum yang dijalani KPU
berikutnya, sejumlah pihak juga menyebut nggak semudah itu Pemilu 2024 ditunda.
Hal ini diungkap oleh Bawaslu.

“Penundaan pemilu nggak mungkin hanya karena putusan
Pengadilan Negeri. Apalagi putusannya perdata,” terang anggota Bawaslu Puadi
sebagaimana dinukil dari Kumparan,
Kamis (2/3).

Dia pun memastikan bahwa jika ada pihak yang pengin menunda
pemilu, mau nggak mau harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya, pada
Pasal 22E ayat 1 dan Ayat 2, diungkap bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Mengubah UUD 1945 nggak mudah dan harus melalui tahapan yang sangat panjang.

“Kalau ingin menunda pemilu ya harus mengubah UUD. Di UU
Pemilu juga nggak ada penundaan pemilu, adanya pemilu susulan dan pemilu lanjutan,”
terangnya.

Hal yang sama diungkap Anggota Dewan Penasihat Peneliti
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Merujuk pada
pasal yang sama pada UUD 1945, dia menyebut Pemilu 2024 nggak bisa begitu saja
ditunda.

“PN memerintahkan pemilu ditunda itu pelanggaran terbuka
terhadap amanat konstitusi,” ungkap Titi sebagaimana dikutip dari TVonenews, Kamis (2/3).

Meski bikin heboh, ternyata nggak serta merta
Pemilu 2024 pasti ditunda ya, Millens?&nbsp;Kita lihat saja nanti bagaimana hasil banding KPU.&nbsp;(Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata Partai
Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bikin
geger banyak pihak. Soalnya, PN Jakpus juga meminta KPU untuk nggak melanjutkan
sisa tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan pada Kamis (2/3/2022)
lalu, PN Jakpus menghukum KPU untuk nggak lagi melanjutkan sisa tahapan Pemilu
2024 selama dua tahun, empat bulan, dan tujuh hari sejak putusan dikeluarkan.
Jika merunut hal ini, artinya KPU baru bisa melanjutkan tugas tersebut pada
Juli 2025 nanti, Millens.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. KPU diminta untuk memberikan ganti rugi senilai Rp500 juta dan nggak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Apakah hal ini berarti Pemilu 2024 pasti ditunda?

Heboh Gugatan Partai Prima Dikabulkan PN Jaksel, Pemilu 2024 Pasti Ditunda?

Bertempat di Kantor KPU, dia mengatakan,&nbsp;sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, kelompok pertama adalah parpol peserta Pemilu 2019 yang
lolos parliamentary threshold (PT); sedangkan kelompok kedua adalah yang nggak lolos.

"Kelompok ketiga barulah partai politik baru,” ujarnya, Senin (1/8/2022).

Untuk kelompok pertama, parpol cukup mendaftar dan melakukan verifikasi
administrasi. Partai yang termasuk dalam golongan ini yaitu PDI Perjuangan dengan
PT 22 persen, Gerindra 13 persen, Golkar 12 persen, Nasdem 10 persen, PKB 10
persen, Demokrat 9,3 persen, PKS 8,9 persen, dan PPP 3,3 persen. 

Berbeda dengan kelompok pertama, partai yang termasuk golongan kedua dan ketiga wajib
melalui proses administrasi dan verifikasi faktual. Partai yang termasuk kelompok kedua antara lain Partai
Garuda, Partai Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB, dan PKPI. Cukup familiar di telinga, bukan?

Nah, untuk kelompok ketiga, sebagian di antaranya bisa jadi kamu sudah pernah dengar, tapi nggak semuanya. Mereka adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, Partai Gelombang
Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Pelita, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima),
dan Partai Rakyat. 

Untuk pemanasan, hapalin nama-nama partainya dulu deh, Millens. Sebagai calon pemilih yang bijak pada Pemilu 2024 nanti, kamu harus memulainya dengan mengenal mereka. Nggak kenal maka nggak sayang, kan?&nbsp;(IB20/E03)

Inibaru.id - Pemilihan
Umum (Pemilu) masih tahun depan. Namun, vibes-nya sudah kerasa belakangan ini ya, Millens!&nbsp;Yap, terlebih pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 mendatang sudah mulai dibuka.

Mulai 1 Agustus hingga dua minggu ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran yang dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, pengelompokan itu didasarkan pada keikutsertaan parpol pada Pemilu 2019.

KPU mulai membuka pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024. Pendaftaran parpol itu dibagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;

KPU Resmi Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Hasil rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli
Kurnia tersebut disepakati pula oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu
Abhan,&nbsp; Plt Ketua DKPP Muhammad, serta
Mendagri Tito Karnivan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saan mendesak agar pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam
Perppu tersebut akan dijelaskan terkait instrumen penundaan Pilkada. Sebab DPR
dan pemerintah nggak mungkin merevisi UU Pilkada di tengah situasi seperti saat ini.

Saan melanjutkan, jadwal terkait pelaksanaan Pilkada
serentak berikutnya masih belum dibahas. Hal ini akan dibahas kemudian setelah
situasi membaik bersama Komisi II, Mendagri, dan KPU.

“Soal waktunya kapan itu
nanti akan dibicarakan lagi dengan Komisi II DPR, bersana Mendagri dan KPU,”
ucapnya.

Dalam rapat bersama antar lembaga tersebut, setidaknya ada
empat poin yang disepakati:

Pertama, demi
mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Komisi II DPR
setuju dengan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Kedua, Pilkada
lanjutan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah, KPU, dan
DPR.

Ketiga, Komisi II
DPR mendesak pemerintah menyiapkan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) atas kesepakatan penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak
2020.

Keempat, Dana
Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai, berdasarkan permintaan dari Komisi
II DPR dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Semoga Covid-19 ini dapat segera
berlalu dan berbagai agenda bisa berjalan lancar ya,&nbsp;Millens! (Kom/MG26/E06)

Inibaru.id – Wabah
corona (COVID-19) yang tengah menjadi pandemi global membuat berbagai agenda penting ditunda, salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020. Senin (30/3/20), pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri&nbsp; Tito Karnivan bersama Komisi II DPR sepakat
menunda Pilkada tahun ini sampai waktu yang belum ditentukan.

“Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020
yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan
lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang sedianya akan digelar pada tahun ini bakal ditunda hingga waktu yang belum ditentukan akibat wabah corona. Keputusan ini disepakati dalam rapat DPR dan pemerintah pada Senin (30/3).

Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda Oleh Pemerintah dan DPR Akibat Corona

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin sebagai presiden dan wakil persiden terpilih. Penetapan ini dilakukan KPU usai menjalani berbagai tahapan Pilpres 2019. Apa sajakah fakta menarik dari proses penetapan ini?
Laman Kompas, Senin (1/7/2019) menulis ada lima fakta menarik dalam acara penetapan ini. Berikut adalah beberapa di antaranya.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Diadakan pada Minggu (30/6).</li>
</ol>
Acara penetapan Jokowi-Ma&rsquo;ruf sebagai paslon terpilih diadakan pada Hari Minggu (30/6) dalam rapat pleno terbuka yang diadakan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
&ldquo;Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Profesor Dr (HC) KH. Maruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,5 persen dari total suara sah yang masuk secara nasional untuk periode 2019-2024,&rdquo; ucap Ketua KPU, Arief Budiman.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Dihadiri elite pemerintahan dan partai politik</li>
</ol>
KPU mengundang berbagai elite partai politik (parpol) dan dari kementerian atau lembaga lainnya untuk hadir di acara ini. Beberapa tokoh yang hadir adalah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra, and Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir. Dari kubu 02, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PAN Eddy Suparno juga datang.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Prabowo &ndash; Sandi nggak datang</li>
</ol>
Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo &ndash; Sandiaga tidak datang ke rapat pleno ini. Mereka hanya mengirim Juru Bicara Direktoran Advokasi Badan Pemenangan nasional (BPN) Habiburokhman. Habiburokhman sempat menjabat tangan Jokowi dan Maruf dan menerima salinan surat keputusan KPU tentang penetapan capres dan wapres terpilih.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Jokowi-Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat bersatu kembali</li>
</ol>
Dalam sambutannya, Jokowi meminta masyarakat kembali bersatu dan nggak lagi terbelah membela 01 dan 02.
&ldquo;Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan,&rdquo; ucap Jokowi.
Sementara itu, Ma&rsquo;ruf meminta masyarakat nggak lagi tidak bertegur sapa antar tetangga, teman, atau keluarga hanya karena perbedaan pilihan politik.
&ldquo;Indonesia negara yang besar. Nggak bisa hanya dibangun satu, dua atau sekelompok orang. Mari kita bersatu kembali,&rdquo; pinta Ma&rsquo;ruf.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Jawaban Jokowi saat ditanya kapan bertemu Prabowo</li>
</ol>
Saat ditanya wartawan tentang rencana untuk bertemu Prabowo, Jokowi justru memberikan jawaban yang mengambang.
&ldquo;Tanyakan dulu ke Pak Prabowo, kapan mau bertemu Jokowi,&rdquo; ucapnya.
Jokowi juga menyebut belum membahas tentang ajakan kubu oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan.
&ldquo;Masih perlu waktu. Saya harus bicara dulu dengan Koalisi Indonesia Kerja,&rdquo; katanya.
Kalau menurut Millens, sebaiknya apakah kedua kubu ini bersatu dalam pemerintahan demi membangun bangsa atau nggak? (IB09/E 04)

Minggu (30/6/2019), KPU menetapkan Jokowi-Maruf sebagai Capres-Cawapres terpilih setelah menjalani proses Pemilu 2019. Berikut adalah fakta-fakta menarik dari acara tersebut.

5 Fakta Menarik Proses Penetapan Jokowi-Ma’ruf Sebagai Paslon Terpilih

Inibaru.id &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) kemarin.
MK pun memberikan penjelasan mengenai ditolaknya dalil-dalil yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Berikut adalah beberapa penjelasan tersebut.
DPT 17,5 Juta Invalid
Kubu 02 menyebut ada dugaan daftar pemilih tetap (DPT) yang invalid sejumlah 17,5 juta orang. Namun, MK menyebut nggak ada bukti yang kuat untuk membuktikannya. MK mengatakan pemohon nggak bisa menunjukkan di TPS mana saja DPT yang invalid ini berasal.
Penggelembungan Suara
Kubu 02 juga menuduh adanya indikasi penggelembungan suara saat proses perhitungan suara pada 17 April 2019. Penggelembungan suara ini disebut-sebut mencapai 16,7 juta hingga 30,4 juta suara. Sekali lagi, MK menyebut dalil ini nggak memiliki bukti yang kuat.
&ldquo;Analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Hal ini berarti dalil tidak beralasan hukum,&rdquo; ucap hakim MK Manahan Sitompul.
Kesalahan Situng
BPN menyebut Situng KPU pada Pemilu 2019 mengindikasikan kecurangan. Hanya saja, MK menyebut Situng nggak bisa dijadikan basis data penentuan suara sah. Hal ini disebabkan oleh proses rekapitulasi berjenjang dan selalu diputus dalam rapat pleno secara terbuka di setiap tingkatan daerah hingga ke tingkat nasional. Kesalahan data pada situng lebih sering terjadi karena salah tulis dan tidak mengubah data suara C1 rapat pleno sama sekali.
Perhitungan Suara Versi BPN
Kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang 52 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari KPU, Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul 55,5 persen suara. MK menyebut klaim BPN tidak ditunjang dengan bukti yang cukup seperti bukti rekapitulasi lengkap di seluruh TPS.
&ldquo;Dalil pemohon tidak jelas di mana terjadi perbedaan hasil perhitungan suara. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah,&rdquo; ucap Hakim Arief Hidayat.
Dukungan Kepala Daerah untuk Jokowi-Ma&rsquo;ruf
Tim 02 menyebut ada peran kepala daerah yang menunjukkan dukungannya pada pasangan 01. Kendati begitu, MK menyebut permasalahan ini sudah ditangani Bawaslu. MK hanya mengadili perkara pemilu yang nggak ditangani lembaga lainnya.
Kalau menurut Millens, berbagai pertimbangan MK ini apakah sudah menjelaskan dengan gamblang tentang hasil Pilpres tahun ini? (IB09/E04)

Dalil-dalil yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ditolak MK seluruhnya. Apa sajakah dalil-dalil tersebut?

Dalil Gugatan Prabowo-Sandiaga Ini Ditolak MK

Inibaru.id &ndash; Badan Pemenangan nasional (BPN) kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara pilpres KPU. Pada Selasa (21/5/2019) dini hari, KPU menetapkan Pilpres 2019 dimenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.
&ldquo;Saya, Azis Subekti dan rekan saya, Didi Hariyanto yang merupakan saksi BPN 02 menolak hasil pilpres. Penolakan ini adalah pernyataan bahwa kami tidak akan menyerah dalam melawan ketidakadilan, kecurangan, kebohongan, kesewenang-wenangan, dan tindakan apapun yang mencederai demokrasi,&rdquo; ucap Azis saat menghadiri rapat pleno KPU dilansir dari laman Detik, Selasa (21/5).
Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman menyebut rapat pleno yang diadakan KPU dilakukan setelah proses rekapitulasi suara secara nasional yang terdiri dari 34 Provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN) selesai dilakukan.
KPU menyebut total suara sah di pemilu tahun ini mencapai 154.257.601. Khusus untuk Pilpres, pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf mendapatkan 85.607.362 suara atau sekitar 55,50 persen dari suara sah total. Sementara itu, pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.650.239 suara atau sekitar 44,50 persen dari suara sah total.
Hal yang berbeda justru diungkap Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf. Pengumuman KPU ini dianggap sebagai bukti Jokowi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia.
&ldquo;Hasil rekapitulasi menjadi pengakuan bahwa Pak Jokowi memang pilihan terbaik bagi Indonesia untuk lima tahun ke depan,&rdquo; ucap Wakil Ketua TKN, Arsul Sani.
Arsul juga menyebut margin keunggulan Jokowi cenderung menjauh dari Prabowo jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 menandakan hasil kerja Jokowi-JK diakui masyarakat.
&ldquo;Margin keunggulan lebih besar dibandingkan dengan saat Pilpres 2014. Sekarang hampir 11 persen,&rdquo; jelasnya.
Kalau menurut Millens, sikap BPN yang menolak hasil rekapitulasi KPU ini benar nggak sih? (IB09/E04)

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi KPU yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Mereka menganggap hasil rekapitulasi itu mengandung kecurangan.

Dinilai Curang, BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Pilpres 2019

Inibaru.id &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Hasil rekapitulasi itu menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019.
Pasangan Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul lebih dari 16 juta suara dibandingkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
&ldquo;Jumlah suara sah yang didapatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf mencapai 85.607.362 suara. Sementara itu, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga adalah 68.650.239 suara,&rdquo; ucap komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat rapat pleno KPU yang diadakan Selasa (21/5/2019) dini hari seperti ditulis laman Detik, Selasa (21/5).
Hasil rekapitulasi Pilpres 2019 ini ditetapkan setelah rekapitulasi suara dari 34 provinsi dan 130 pemilihan luar negeri (PPLN) selesai dilakukan.
KPU juga menyebut suara sah secara nasional berjumlah 154.257.601. Dari total jumlah tersebut, Jokowi-Ma&rsquo;ruf mendapatkan 55,50 persen suara dan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50 persen suara.
Pasangan nomor urut 01 juga unggul di 21 Provinsi, yakni, Bali, Bangka Belitung, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta. Sementara itu, pasangan nomor urut 02 hanya unggul di 13 Provinsi.
Selain hasil Pilpres, KPU juga mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Setelah itu, Ketua KPU Arief Budiman mengetok palu sebagai tanda hasil rekapitulasi telah ditetapkan.
Rapat pleno pengumuman hasil Pemilu 2019 ini diadakan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi di empat provinsi terakhir. Rapat ini juga dihadiri seluruh komisioner KPU, seluruh anggota Bawaslu, dan Ketua Bawaslu. Saksi dari Jokowi-Maruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha. Sementara itu, wakil Prabowo-Sandi yang hadir adalah Ahmad Riza Patria.
Hasil Pilpres sudah ditetapkan nih, Millens. Apa harapanmu atas hasil ini? (IB09/E04)

Pasangan Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul lebih dari 16 juta suara dari Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Unggul di 21 Provinsi, Pasangan Jokowi-Ma'ruf Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2019

Inibaru.id &ndash; Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diselenggarakan hari Ini, Rabu (17/4/2019). Sebelum datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada baiknya kamu menelusuri rekam jejak calon legislatif (caleg) agar bisa memilih wakil rakyat terbaik.
Kalau kamu pengin tahu rekam jejak setiap calon legislatif, coba deh cek di empat situs di bawah ini. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Situmorang menegaskan nggak ada kata terlambat untuk menelusuri latar belakang calon.
&ldquo;Masih ada waktu untuk merenungkan siapa caleg yang bisa kita pilih,&rdquo; kata Saut.
Berikut adalah beberapa situs yang bisa diakses untuk melihat rekam jejak calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.
Jariungu.com
Di situs ini, kamu bisa mengecek 240 ribu profil caleg. Jika ingin menelusuri caleg yang berasal dari wilayahmu, klik tab &ldquo;Telusuri&rdquo; di bagian bawah situs dan pilihlah domisili. Setelah itu, akan keluar foto-foto caleg sesuai dengan daerah pemilihanmu. Kamu pun bisa mengecek daftar riwayat hidup serta visi dan misi para caleg ini.
Pintarmemilih.id
Di dalam situs ini terdapat data dan informasi yang lengkap tentang Pemilu 2019. Selain profil calon presiden dan wakil presiden, kiamu bisa mengecek profil calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Sayang, informasi di situs ini cenderung terbatas.
Kendati begitu, di sini kamu juga bisa mengecek cara pindah TPS atau melaporkan hoaks serta ujaran kebencian yang kamu temukan.
Rekamjejak.net
Situs ini digagas Indonesian Corruption Watch (ICW). Informasi yang disediakan situs ini nggak hanya riwayat politik, melainkan riwayat bisnis hingga jejak kasus yang dimiliki para caleg DPR RI. Bahkan, laporan harta kekayaan para caleg juga tersedia di situs ini.
Caleg2019.id
Informasi tentang caleg DPR, DPD, dan DPRD bisa dicek di situs ini. Kamu juga bisa mengecek fitur polling online untuk mengetahui caleg mana yang populer.
Sudah siap nyoblos hari ini, Millens? (IB09/E04)

Biar nggak memilih kucing dalam karung, yuk kenali rekam jejak caleg sebelum datang ke TPS. Cek saja di situs-situs ini.

Biar Nggak Asal Pilih, Kenali Dulu Latar Belakang Caleg di 4 Situs Ini

Inibaru.id &ndash; Kamu tampaknya masih harus menunggu Pemilu dilakukan secara electronic voting (e-voting). Pasalnya pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April mendatang ini belum dapat dilakukan secara elektronik, Millens.
Sebenarnya, pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017 Komisi Pemilihan Umum sudah menerapkan teknologi e-recapitulation atau biasa disebut Sistem Informasi Pungut Hitung. Namun, sejauh ini Indonesia belum pernah melaksanakan pemilu secara e-voting.
Dikutip idntimes.com (24/2), Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan e-voting belum bisa diterapkan di Indonesia karena masih banyak kendala terutama infrastruktur daerah. &ldquo;Masalahnya bukan rekapitulasi, tapi infrastruktur di daerah-daerah belum bagus, sehingga e-voting masih belum bisa diterapkan di Indonesia,&rdquo; ujar Ilham. Selain masalah infrastruktur daerah, KPU masih terganjal masalah sumber daya manusia.
Perludem Tak Setuju Penerapan E-Voting
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan kurang setuju dengan penerapan e-voting dalam pemilu. Sebab, dari kajiannya, sistem itu masih rawan kecurangan. &ldquo;Berdasarkan kajian Perludem, e-voting tidak relevan digunakan di Indonesia. E-voting yang dilakukan di negara lain saja ditemukan kecurangan dalam proses pemungutan suaranya,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Angaraini.
Meskipun, pemilu belum bisa dilakukan secara e-voting, KPU sudah siap menyelenggarakan menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Ketua KPU Arif Budiman mengaku nggak menerima laporan kekurangan keuangan anggaran. Artinya semua berjalan dengan lancar. Kalau kamu setuju nggak pemilu dilakukan secara e-voting? (IB24/E05)

Masalah infrastruktur daerah, kemampuan sumber daya manusia, dan sosialisasi membuat Indonesia dinilai belum siap melakukan pemungutan suara secara elektronik. Hasil kajian Perludem bahkan mengungkap jika e-voting nggak cocok diterapkan di Indonesia.

E-Voting Belum Bisa Dilakukan di Indonesia, Ini Penyebabnya

Inibaru.id &ndash; Debat capres kedua sebentar lagi akan segera digelar pada Minggu, 17 Februari 2019. Dalam debat kedua kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyisipkan 5 film pendek yang sesuai dengan 5 tema debat yakni energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam.
"Nanti kita akan putar film tema yang sedang terjadi. Jadi nanti ada infrastruktur, energi, pangan, SDA, lingkungan, kita ambil satu film acak. Masing-masing pihak (capres) dikasih waktu untuk menanggapi, kemudian saling menanggapi respon yang sudah diberikan," ujar ada Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, seperti ditulis Merdeka.com, Kamis (7/2).
Rencananya, film berdurasi 30-60 detik itu akan ditayangkan saat segmen keempat. Mekanisme penayangan, Ketua KPI mengambil undian untuk salah satu tema. Undian tersebut akan berisi tema film yang akan ditayangkan. Setelah ditayangkan, pasangan calon akan diminta untuk memberikan tanggapan mengenai tayangan tersebut.
Pemutaran film pendek tersebut telah dipastikan akan netral dan sesuai dengan tema debat oleh Komisioner KPU Wahyu. Rencana pemutara film pendek ini juga sudah dikomunikasikan dengan tim sukses kedua pasangan calon. Namun tetap dirahasiakan.
Wah, dengan format debat anti mainstreem ini bakal lebih seru nggak ya? Jangan lupa nonton ya, Millens! (IB07/E05)

Ada yang lain lagi di acara debat capres kedua nanti. KPU siapkan film berdurasi pendek sebagai materi debat pasangan calon presiden. Wah, seperti apa ya?