Sebenarnya, pembukaan RKDK bagi parpol sudah dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2022 dan akan berakhir pada 27 November 2023 atau sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2024. Idham berharap sembilan partai politik lainnya segera membuat RKDK.

"Tolong segera membuka rekening dana kampanye, kami akan segera memfasilitasi. Mohon suratnya diserahkan kepada kami," kata Idham.

Sembilan partai politik nasional yang belum membuka RKDK adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Idham menjelaskan bahwa RKDK berfungsi sebagai tempat untuk mengelola seluruh penerimaan dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye, termasuk oleh calon anggota legislatif. KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Menurut Idham, KPU akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga negara yang berwenang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan korupsi untuk menggunakan Sidakam guna memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Sembilan Partai Telah Buka Rekening Dana Kampanye.

Inibaru.id - Untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, setiap peserta pemilu termasuk partai politik (parpol) bakal menerima dana bantuan dari pemerintah. Untuk itu, mereka wajib membuka rekening khusus.

 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa baru terdapat sembilan partai politik yang sudah membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) untuk Pemilu 2024. Idham menyampaikan hal ini saat uji publik tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), yang salah satunya berkaitan dengan dana kampanye pemilu.

"Pertama-tama, terdapat Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat," papar Idham di Jakarta, pada Sabtu (27/5/2023).

Sebanyak 9 partai politik telah membuka rekening dana kampanye dari pemerintah. Sementara itu, 9 lainnya masih ditunggu.

Sembilan Partai Buka Rekening Dana Kampanye, KPU: Sisanya Ditunggu

Mengingat umat Buddha di Indonesia tergolong sebagai minoritas,
keberadaan sekitar 46 vihara di Kecamatan Kaloran dengan jumlah umat hampir
8.000 jiwa tentu cukup menarik. 

Menurut Buddhazine
(13/8/2015), pada 1966 lalu, Kaloran memang menjadi basis agama Buddha di Tanah
Air. Tapi, deklarasi ‘kebangkitan’ agama Buddha di Kaloran baru benar-benar
dilakukan pada 1 Juni 1968. Sejak saat itu, penganut agama Buddha di kecamatan
yang dikenal punya suhu udara sejuk tersebut semakin meningkat.

“Saat pertama kali
agama Buddha dibuka di Kaloran, setidaknya 1.500 orang datang mendaftar. Kabar
tentang munculnya agama Buddha menyebar hingga ke pelosok Kaloran,” tulis
Ngatiyar pada buku berjudul Berpeluh
Berselarah: Buddhis-Muslim Meniti Harmoni yang terbit pada 2010 lalu.

Yang menarik, di Kampung Mranggen, Dusun Kandangan, ada satu
orang yang dianggap sebagai ‘penanda’ berkembangnya agama Buddha di kampung
tersebut. Nama orang tersebut adalah Budho yang lahir pada 1969.

“Lahirnya bapak ini adalah penanda tumbuhnya agama Buddha di
sini. Karena itu namanya Budho,” ucap sesepuh kampung Muntoyo sembari menunjuk ke
arah Pak Buddho.

Hidup Rukun Berdampingan dengan Umat Beragama Lain

Karena jumlah umat Buddha di Kaloran cukup banyak, kamu bisa
melihat mereka hidup berdampingan dengan umat muslim yang jadi mayoritas di
sana dan umat-umat beragama lain. Di sana, bukan hal yang aneh melihat seorang
Bhante mengobrol atau kerja bakti bersama dengan guru ngaji.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Kalimanggis Didik Agung
Susilo. Di sana, umat dari agama Islam, Buddha, Katolik, Kristen dan aliran kepercayaan
yang terorganisir dalam Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) sudah biasa
saling membantu selama puluhan tahun.

“Kalau ada selamatan ya doanya dari semua agama. Pas Maulid
Nabi beberapa saat lalu, semuanya ikut kerja bakti, membuat panggung,” ucapnya
sebagaimana dilansir dari Jatengprov.
(19/7/2019).

Hal serupa diungkap Bante Thitasaddho. Laki-laki kelahiran
Kalimanggis yang beribadah di Wisma Bhikku Jaya Wijaya senang dengan kerukunan
yang dijaga warga desa tempat tinggalnya. Umat Buddha di sana pun semakin mantap menjalankan ajaran
Buddha yang menekankan pentingnya menyebarkan cinta asih tanpa pilih kasih.

“Inti ajaran Buddha kan nggak boleh berbuat jahat, saling
menolong, dan menghormati,” ucapnya.

Semoga saja semangat kerukunan yang terjadi di Kaloran juga
bisa menyebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, ya, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kalau
kamu lewat jalan Sumowono, Kabupaten Semarang – Temanggung, pasti melihat
sesuatu yang unik di pinggir jalan. Setelah melewati jalan berkelok dengan
pemandangan alam spektakuler dari Sumowono, di Kecamatan Kaloran, Temanggung,
bakal sering melihat vihara di pinggir jalan.

Keberadaan vihara-vihara tersebut nggak jauh dari musala,
masjid, atau bahkan gereja terdekat. Yap, di Kecamatan Kaloran, memang bukan
hal yang aneh melihat tempat ibadah dari 3 agama yang berbeda berada di lokasi
yang nggak jauh. Di sana, masyarakat juga sudah terbiasa hidup rukun tanpa
mempermasalahkan kepercayaan orang lain.

Di Kaloran, Temanggung, ada sekitar 8000 umat Buddha yang beribadah di 46 vihara. Seperti apa ya kehidupan para umat Buddha di wilayah pedesaan tersebut?

Menilik Kehidupan Umat Buddha di Kaloran, Temanggung

Padahal, bagian freezer seringkali dipakai untuk menyimpan
daging-dagingan, es krim, dan makanan yang rentan basi lainnya jika tidak
didinginkan. Kalau sudah begini, apakah setelah mati listrik makanan-makanan
tersebut sebaiknya dibuang begitu saja?

Menurut The Spruce
Eats, Kamis (25/5/2023), andai terjadi pemadaman listrik seharian,
sebenarnya kondisi freezer akan tetap beku sehingga makanan di dalamnya tetap
aman. Tapi, hal ini juga bergantung pada seberapa penuh bagian freezer hingga
seperti apa jenis makanan yang kamu simpan di dalamnya.

Jika freezernya penuh, makanan di dalamnya justru biasanya
bakal lebih awet karena suhu dingin akan tetap terjaga di dalamnya. Beda cerita
jika freezer justru banyak yang kosong. Suhunya justru akan lebih mudah
meningkat. 

Apalagi jika kamu sering membuka pintu freezer untuk mengecek
kondisi makanan di dalamnya. Dampaknya justru suhu dingin di dalam freezer
keluar dan akhirnya makanan pun jadi lebih cepat basi.

Jika pemadaman listrik berlangsung sampai berhari-hari, mau
nggak mau kamu harus mulai memasak makanan di dalam kulkas satu per satu karena
pasti akan segera basi. Makanan kalengan atau kemasan mungkin tetap aman untuk
dimasak belakangan, tapi untuk makanan seperti daging-dagingan atau sayuran,
sebaiknya segera kamu olah.

Kamu juga bisa mengolah daging-dagingan sebagai masakan demi
membuatnya jadi lebih awet. Dalam banyak kasus, daging yang sudah dimasak bisa
dimasukkan kembali ke dalam kulkas setelah listrik kembali menyala dan bisa
dipanaskan atau diolah menjadi makanan lain di kemudian hari. Meski begitu,
sebelum kamu mengolahnya, cek dulu deh kesegaran makanannya. Apalagi jika
pemadaman listrik sudah berlangsung cukup lama.

Satu hal yang pasti, kalau terjadi pemadaman listrik dan
sudah berlangsung lebih dari 1 jam, sebaiknya kamu segera mencari informasi ke
pihak perusahaan listrik negara (PLN) untuk menanyakan apa penyebab pemadaman
dan kapan sekiranya listrik menyala. 

Dengan melakukannya, kamu jadi bisa mempertimbangkan apakah
perlu segera mengolah makanan di kulkas atau membiarkannya begitu saja sampai
listrik menyala lagi. Nggak ribet, bukan, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Salah
satu hal yang bikin kesal semua orang adalah mati listrik. Nggak hanya membuat
suhu udara terasa lebih gerah karena kipas atau AC nggak bisa dinyalakan, sejumlah
peralatan elektronik penting lain seperti kulkas juga padam. Padahal, kalau
kulkas padam, bisa jadi makanan di dalamnya jadi lebih mudah basi.

Kalau padamnya listrik hanya hitungan menit atau nggak lebih
lama dari 1-2 jam, mungkin makanan di dalamnya akan tetap terjaga kondisinya.
Beda cerita jika listrik padam selama berjam-jam lamanya. Suhu dingin di
kulkas, termasuk di bagian freezer, dikhawatirkan akan menghangat.

Kalau sampai mati listrik, kulkas akan mati. Lantas, apakah makanan di dalam freezer kulkas akan jadi basi?

Mati Listrik, Bagaimana Nasib Makanan di Freezer Kulkas?

Harianti alias Cik Wat menyebut dia mulai berjualan es
karena meneruskan bisnis yang sama dari ibunya yang telah meninggal. Sementara
itu, Widiastuti baru ikut membantunya setelah pensiun sebagai asisten apoteker
di RS Brayat Minylya.

“Pokoknya pas (G30S) PKI belum ada, sudah jualan es di sini.
Kami nggak pernah pindah,” ucap Cik Wat sebagaimana dilansir dari Solopos, Senin (2/1/2023).

Di warung berukuran 4x5 meter yang ada di depan rumah
tersebut, keduanya silih berganti membuat minuman bagi pelanggan yang
berdatangan. Kebanyakan dari mereka memesan es cokelat yang dianggap sebagai
menu legendaris. Maklum, minuman ini disajikan dengan campuran santan, kelapa
muda, serta roti yang khas.

Menu lain yang nggak kalah nikmat adalah es buah, es gula kelapa,
es mega mendung, es kacang hijau dan es kolak degan. Ada juga menu makanan
seperti gado-gado, rujak, dan lotis. Meski begitu, popularitas menu-menu
tersebut memang masih kalah dengan es cokelat.

Keunikan lain dari warung ini yang membuatnya terus
didatangi pelanggan adalah masih digunakannya alat serut es tradisional. Banyak
pelanggan yang mengaku senang dengan suara balok es yang diserut dengan
peralatan tersebut sebelum minumannya disajikan.

“Saya paling suka dengan es batunya yang diserut manual.
Entah mengapa jadi membuat esnya seperti jadi tambah enak gitu,” ucap salah
seorang pelanggan, Joko.

Kalau kamu tertarik untuk menjajal minuman di Warung Es
Setabelan, nggak perlu khawatir harus merogoh kocek dalam-dalam, Millens. Semua minumannya dibanderol
hanya Rp12 ribu. Bahkan, kalau kamu hanya memesan es teh, hanya perlu membayar
Rp3 ribu. Sementara itu, menu makanannya bervariasi dari Rp9 ribu sampai Rp12
ribu.

Warungnya buka dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB. Tapi,
karena menu andalannya adalah minuman dingin, biasanya paling ramai saat tengah
hari atau jam makan siang, saat suhu udara biasanya sangat panas dan terik.

Jadi, kapan nih mencicipi kesegaran es cokelat yang
melegenda di Warung Es Setabelan di Solo, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Kisah
Warung Es Setabelan yang ada di Jalan Abdul Muis Nomor 90, Banjarsari, Solo,
Jawa Tengah, cukup berbeda dari kafe-kafe pada umumnya. Apalagi, dua orang
pengelolanya kini sudah berusia lanjut dan masih belum mau berhenti menjajakan
minuman legendaris kepada pelanggan setianya.

Keduanya adalah Harianti yang kini berusia 80 tahun serta
Widiastuti yang berusia 10 tahun lebih muda. Mereka mengaku sudah lupa kapan pastinya
warung es tersebut kali pertama berdiri. Satu hal yang pasti, sebelum kasus
G30S/PKI, mereka sudah berjualan. Artinya, warung ini sudah eksis selama lebih
dari 50 tahun!

Di Solo, ada Warung Es Setabelan yang legendaris karena disebut-sebut sudah eksis sejak lebih dari 50 tahun silam. Pengelola warung tersebut adalah dua orang lansia yang masih gesit melayani pesanan pelanggan. Seperti apa ya kisah warung yang nggak biasa ini?

Manisnya Kisah Warung Es Setabelan di Solo

Meski masih terlihat bagus, ada baiknya kamu mengganti
talenan plastik jika usianya sudah cukup lama. Soalnya, kalau kamu terus
memakainya, bisa jadi talenan tersebut berjamur atau penuh dengan bakteri
sehingga bisa mengontaminasi makanan yang kamu potong di atasnya. Hal ini tentu
nggak sehat, bukan?

Nah, berikut adalah sejumlah tanda bahwa talenan plastikmu
sebaiknya diganti sebaiknya disadur dari The
Spruce Eats, Kamis (25/5/2023). Simak baik-baik, ya?

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sudah Banyak Bekas Potongan

Layaknya talenan pada umumnya, talenan plastik juga akan
memiliki banyak bekas potongan dari pisau yang kamu gunakan sehari-hari. Meski
terlihat seperti hal yang sepele, hal ini ternyata bisa jadi tanda bahwa
talenanmu sebaiknya segera diganti.

Tanpa kamu sadari, bekas potongan dari pisau itu bisa jadi
tempat sisa makanan, jamur, hingga bakteri mengendap. Meski sudah kamu
bersihkan berulang kali, berbagai benda tersebut akan berada di sana dan
membuat bahan makanan yang kamu potong pada talenan jadi rentan terkontaminasi.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Talenan Sulit Dibersihkan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyaknya bekas potongan
membuat sisa makanan sulit untuk dibersihkan. Terkadang, pada bekas potongan
tersebut, sampai muncul jamur dengan warna gelap. Kalau sudah terlihat seperti
itu, sebaiknya talenan plastikmu dibuang saja dan diganti dengan yang baru.

Soalnya, hal itu menandakan bahwa talenan sudah
terkontaminasi banyak jamur dan bakteri seperti salmonella, listeria, e-Coli,
dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut bisa jadi sumber penyakit kalau sampai
masuk ke dalam tubuh manusia, lo.

Lebih Baik Mana, Talenan Plastik atau Kayu?

Jika talenan plastik juga rentan terpapar jamur dan bakteri
jika sudah berkali-kali dipakai, apakah talenan jenis ini nggak lebih baik dari
talenan kayu? Ternyata, banyak pakar yang menyebut talenan plastik tetap jadi
pilihan yang lebih baik. Pasalnya, talenan jenis ini nggak mudah keropos dan
lebih mudah dipakai untuk memotong daging mentah.

Meski begitu, ada baiknya kamu memakai beberapa jenis
talenan di dapur untuk dibedakan fungsinya berdasarkan jenis bahan makanan yang
akan kamu potong. Contohlah, satu talenan dipakai untuk memotong bahan makanan
segar, satu lagi untuk memotong makanan siap santap seperti roti, dan satu lagi
untuk daging-dagingan.

Alasan dari pemisahan talenan ini adalah demi mengurangi
kemungkinan terjadinya kontaminasi silang bakteri, khususnya dari bahan makanan
mentah seperti daging-dagingan, Millens.
Nah, dengan memakai talenan plastik, kamu bisa memilih aneka warna yang berbeda
untuk membedakannya.

Jadi, sudah mengerti kan cara terbaik memakai talenan plastik
di dapur, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Selain
talenan kayu, kamu juga bisa menemukan talenan plastik di dapur. Biasanya sih,
telanan plastik dipilih karena harganya yang cukup terjangkau namun bisa
diandalkan untuk urusan memotong-motong dalam waktu yang lama.

Talenan plastik sering dianggap lebih baik dari talenan kayu. Tapi, kalau kondisinya sudah seperti ini, sebaiknya segera kamu ganti.

Tanda Talenan Plastik Harus Diganti

Rektor Karomani dan sejumlah pejabat rektorat Unila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Agustus lalu. Mereka diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di sana, yakni Seleksi Masuk Unila (Simanila) 2022.

Aksi suap ini akhirnya menyeret sang rektor menjadi tahanan
KPK. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya, kita masih menunggu proses hukum yang berlalu. Namun, pertanyaanya, gimana dengan mahasiswa yang masuk "jalur suap" itu?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander
Marwata mengatakan, mahasiswa yang masuk Universitas Lampung (Unila) dengan
cara menyuap rektornya mesti mendapat sanksi.

“Harus ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan
cara menyuap,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin
(22/8/2022).

Alex mengatakan, KPK berharap pihak universitas benar-benar
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang masuk dengan cara menyuap itu.
Tindakan tegas dari kampus bisa membuat efek jera, sehingga kasus serupa nggak
terulang lagi.

Nah, sanksinya apa ya? Kalau soal itu, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nizam mengatakan, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kampus.

"Tentang mahasiswa (penyuap), akan diproses sesuai peraturan yang
berlaku di Unila," ujar Nizam.

Terkait hal ini, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Unila Suharso mengatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan pemeriksaan dari KPK untuk menentukan seperti apa
tindakan yang akan diberikan kepada para mahasiswa.

“Kami akan ikuti terus perkembangan kasus ini di KPK. Jika
sudah ada kepastian, kami akan diskusikan dengan kementerian,” ucap Suharso.

Merumuskan
sanksi untuk mahasiswa pelaku kecurangan memang butuh waktu. Inspektur
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Lindung Sirait mengaku
masih belum bisa memutuskan nasib para mahasiswa yang diduga masuk dengan
menyuap petinggi kampus.

“Ini mungkin perlu kajian dan evaluasi, mahasiswa yang masuk melalui cara pemberian suap ini statusnya bagaimana?
Saya belum dapat mengambil putusan," kata Lindung dalam konferensi pers di
gedung KPK pada Minggu (21/8).

Nah, sanksi atas tindak kecurangan para mahasiswa yang
menempuh jalur suap rupanya sedang dievaluasi baik dari kepolisian maupun dari
kampus. Jadi, ini tindakan merugikan yang nggak main-main ya, Millens.

Cukuplah kasus suap Unila ini jadi pelajaran untuk kita
semua terutama calon mahasiswa. Tanpa kompetensi yang cukup, mending nggak usah memaksakan diri, deh. Alih-alih lulus penuh dedikasi, bisa-bisa kita malah masuk bui!&nbsp;(Tem,Kom/IB09/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Berkeinginan bisa menjadi bagian dari kampus
idola itu boleh saja. Namun, kalau untuk menuju ke situ kita menggunakan cara
curang, terasa nggak keren banget kan, Millens? Ehm, apalagi kalau ketahuan! Ha-ha.

Baru-baru ini, a rumor has it! Sebuah kejadian di Lampung cukup bikin heboh dunia pendidikan di Indonesia, yakni kasus suap yang dilakukan
mahasiswa kepada pihak kampus. Sejumlah uang dengan nominal besar disodorkan calon mahasiswa kedokteran kepada petinggi Universitas Lampung.

Rektor Unila dicokok KPK lantaran menerima suap, lalu gimana dengan mahasiswa yang masuk jalur suap itu? Adakah sanksi untuk mereka?

Sanksi untuk Calon Mahasiswa yang Masuk via 'Jalur Suap', Adakah?

"Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan
organisasi dan persiapan-persiapan lainnya," kata Dhony, Minggu
(13/3/2022).

FYI, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling
di IKN. Hal itu sempat diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu
terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info
seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex
dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat
(11/3/2022).

Alex mengakui informasi tersebut baru sekadar rumor dan
perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling,
dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.

"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor
itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya.

Pun begitu terkait pengkavelingan tersebut. Pihaknya juga
belum mendapat informasi. 

Hm, kalau menurutmu bagi-bagi kaveling di IKN sekadar rumor
atau beneran nih, Millens? (Det/IB21/E07)

Inibaru.id – Sepertinya “bancakan” proyek selalui
mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti kasus yang baru-baru
ini mencuat mengenai dugaan bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud di Kalimantan Timur. Untuk itu,
KPK bakal bertindak untuk menyelidikinya. Menanggapi dugaan KPK, Wakil Kepala
Otorita IKN Dhony Rahajoe angkat bicara.

Dhony Rahajoe menerangkan pihaknya sedang fokus konsolidasi
pembentukan organisasi. Meski begitu, dia nggak menjawab detil terkait dugaan
adanya bagi-bagi kaveling itu.

Otorita IKN memberi respons soal dugaan bagi-bagi kaveling di Penajam Paser Utara yang sempat diungkap KPK. Sayangnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Raharjoe enggan memberi jawaban detail. Hm

Respons Otorita IKN Terkait Dugaan Bagi-Bagi Kaveling yang Diendus KPK

Bahkan,
Kurnia menyebut Pinangki sebenarnya punya tiga kejahatan sekaligus, tepatnya
suap, pencucian uang, serta permufakatan jahat. Jadi, seharusnya nggak ada satu
celah pun yang bisa membuatnya mendapatkan pengurangan hukuman, apalagi sampai
separuhnya sebagaimana yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa
lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan
korupsi,” tegas Kurnia.

Melihat
fakta ini, ICW meminta jaksa yang menangani kasus PInangki untuk segera
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapannya, Pinangki bisa dihukum dengan
lebih berat.

Hukuman
Koruptor di Indonesia Masih Ringan

Realitanya,
hukuman bagi para koruptor di Indonesia masih sangat ringan. Kalau menurut data
ICW sepanjang 2020 lalu, hukuman bagi para koruptor rata-rata hanya penjara 3
tahun 1 bulan, nggak jauh-jauh dari pelaku kriminal kelas teri.

Nah, pada
September 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengeluarkan
data yang lebih mengenaskan, yakni daftar 20 terpidana korupsi yang hukumannya
juga dikurangi usai mendapatkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah
tokoh terkenal seperti Choel Mallarangeng, misalnya, mendapatkan pemotongan
hukuman dari tiga tahun enam bulan penjara menjadi tiga tahun saja. Padahal,
Choel dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek P3SON Hambalang. Selain itu,
mantan hakim MK Patrialis Akbar yang menerima suap judicial review dikurangi hukumannya dari delapan tahun penjara
jadi tujuh tahun saja pada Agustus 2019 lalu.

Politikus
PKB yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin yang merupakan
tersangka suap infrastruktur seharusnya mendekam di penjara selama 9 tahun,
namun kemudian dikurangi hukumannya jadi tiga tahun saja usai mengajukan PK di
MA.

Sementara
itu, Mantan Anggota DPR RI Jakarta Sanusi yang seharusnya dihukum 10 tahun
penjara karena menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman
Widjaja mendapatkan pengurangan hukuman tujuh tahun penjara.

Balik ke
kasus Jaksa Pinangki. Majelis Hakim yang mengurangi hukumannya adalah Muhammad
Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, serta
Reny Halida Ilham Malik. Kini, Pinangki hanya perlu mendekam di penjara selama
empat tahun.

Kalau
menurut kamu, pengurangan hukuman koruptor seperti Jaksa Pinangki ini bikin
geram, nggak, sih? (Kom,Jaw/IB09/E05)

Inibaru.id – Publik Tanah Air digegerkan dengan pemotongan hukuman
Jaksa Pinangki Sima Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah
pihak, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keputusan ini
sudah merusak akal sehat.

Kalau
menurut Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana,
seharusnya hukuman Jaksa Pinangki diperberat demi keadilan hukum. Apalagi, dia
terbukti bersalah dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA bagi Djoko S Tjandra,
terpidana kasus Bank Bali.

Bukannya diperberat, hukuman Jaksa Pinangki justru dikurangi dari 10 tahun jadi 4 tahun. Hal ini seperti mengulangi kebiasaan pengurangan hukuman koruptor di Indonesia. Bikin&nbsp; geram, ya?

Pinangki dan Diskon Hukuman bagi Koruptor yang Bikin Publik Geram

Sebelum dimutasi menjadi Kapolda Banten, Rudy menjabat sebagai kepala
Divisi Hukum Polri. Rudy mengisi posisi Irjen Pol Fiandar yang kini menjabat
sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram
Nomor ST/3435/XII/KEP/2020 yang telah disahkan Asisten Sumber Daya Manusia
Mabes Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan pada Kamis (10/12/2020).

“Ini mutasi rutin, kok. Penyegaran organisasi saja,” terang Kadiv Humas
Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada Jumat (11/12), menanggapi alasan adanya mutasi pada sejumlah jabatan di kepolisian.

Petinggi polisi lain yang juga dimutasi adalah Karo Penmas Divisi Humas Polri
Brigjen Pol Awi Setiyono yang kini diangkat sebagai Wagub Akpol Lemdiklat
Polri. Awi Setiyono digantikan oleh Karobinops Sops Brigjen Pol Rusdi
Hartono.

Sementara, pengganti Rusdi Hartono adalah Kombes Pol Roma Hutajulu yang nggak lagi
menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.

Nggak hanya memberitahukan tentang pergantian beberapa posisi, pihak kepolisian juga mengungkap hal lain dalam surat telegram tersebut. Kapolri meminta seluruh
perwira yang dirotasi untuk membantu mencegah sekaligus menekan penyebaran
Covid-19.

Mereka juga diminta untuk segera menghubungi pengemban fungsi kesehatan
agar memeriksa kondisi tubuhnya sebelum berada di satuan yang baru.

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan memang
sangat kontroversial, ya Millens.
Nah, bagaimana pendapatmu dengan kuasa hukumnya yang kini menduduki jabatan
cukup bergengsi di kepolisian ini? (Tir/IB09/E03)

Inibaru.id – Masih ingat dengan kasus penyerangan
penyidik KPK Novel Baswedan? Kasus tersebut kembali mencuat setelah Irjen Pol Rudy
Heriyanto Adi Nugroho ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten. Apa lacur?

Perlu kamu tahu, Rudy Heriyanto adalah ketua tim kuasa hukum dari dua polisi yang
menyiram air keras ke Novel Baswedan. Dalam kasus tersebut, kedua polisi, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rahmat dihukum penjara dua
tahun, sedangkan Ronny satu tahun
enam bulan.

Kepolisian melakukan mutasi pada pejabatnya.&nbsp;Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang dulu jadi ketua tim kuasa hukum penyerang Novel Baswedan kini diangkat jadi Kapolda Banten.

Kuasa Hukum Penyerang Novel Baswedan Kini Jadi Kapolda Banten

&nbsp;“Perlu disadari, korupsi yang
dilakukan saat pandemi atau bencana itu hukumannya pidana mati. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua,” kata Firli, Rabu (29/4/2020).

Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK Febri Diansyah
menanggapi tagihan warganet atas pernyataan ini. Berbeda dengan pernyataan Firli, Febri justru menyebut keinginan menerapkan hukuman mati ini mudah digaungkan namun sulit diwujudkan.

“Pagi. Ada yang pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah2
seperti serius berantas korupsi,” ujar Febri di akun Twitternya @febridiansyah, Minggu (6/12) pagi.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, memang ada ‘kondisi tertentu’ yang membuat terpidana korupsi
bisa diancam dengan hukuman mati.

Nah, kondisi yang dimaksud adalah korupsi kerugian negara yang tercantum di Pasal 2. Masalahnya, menurut Febri, kasus suap bansos yang melanda Juliari Batubara jenis korupsinya berbeda sehingga pasal yang dikenakan juga berbeda.

Meski begitu, Febri menyebut pasal-pasal yang dipakai KPK untuk menjerat para
tersangka dugaan suap bansos Covid-19 sudah cukup tepat. Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. 

“Hal ini sejak lama sudah diingatkan, KPK tidak perlu kebanyakan slogan.
Bekerja saja secara konkret. Dukunglah kerja para pegawai KPK, maka lambat laun
kredibilitas KPK akan kembali meningkat. Kepercayaan itu tumbuh dari
konsistensi. Teruslah bekerja. Buktikan dengan kinerja,” Saran Febri.

Hukuman mati bagi terpidana korupsi, kata Febri, memang sering digaungkan dalam dua kondisi. Pertama, dalam bentuk slogan yang menunjukkan seolah-olah KPK berkomitmen
untuk memberantas korupsi. Padahal, hingga sekarang belum ada koruptor yang dihukum mati. Kedua, karena kemarahan yang
muncul kepada para pejabat yang korup. 

Kalau menurutmu, apakah sebaiknya tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 memang benar-benar harus dihukum mati atau dijerat sesuai dengan pasal yang ada saja, Millens? (Oke/IB28/IB09)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Kasus korupsi kembali mengejutkan masyarakat Indonesia. Kali ini, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter
Batubara yang diseret KPK karena diduga terlibat dalam korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di
wilayah Jabodetabek. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mendapat Rp 17 Milliar dari hasil pengadaan
paket bansos.

Kasus ini mengingatkan warganet kepada pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu. Dulu, Firli menyebut siapa saja yang terbukti melakukan korupsi dana anggaran untuk penanganan Covid-19 pantas dijatuhi hukuman mati.

Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyebut hukuman mati akan diterapkan pada kasus korupsi yang terkait dengan bansos Covid-19 yang menyeret Juliari P Batubara. Apakah hukuman ini benar-benar bisa diterapkan?

Mungkinkah KPK Benar-Benar Terapkan Hukuman Mati bagi Juliari Batubara?

Nikel itu benda mati,
tidak bisa beranak pinak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa,
berkembang biak/beranak pinak,” tulisnya di Twitter, Selasa (17/12/2019).

Susi melanjutkan rangkaian cuitannya dengan menyebut lobster sebagai
sumber daya alam yang bisa diperbarui. Pemanenannya juga cenderung mudah karena
bisa lewat pancing, bubu, dan alat sederhana lainnya yang bisa dipakai oleh
nelayan kecil di pesisir. Menurutnya, Negara seharusnya wajib menjaga sumber penghidupan
para nelayan-nelayan kecil ini sehingga mereka bisa memanen lobster dewasa,
bukannya menghabiskan bibit lobster untuk diekspor ke luar negeri.

“Sebelum tahun 2000-an, lobster
ukuran lebih dari 100 gram di Pangandaran dan sekitarnya pada saat musim bisa 3
sampai dengan 5 ton per hari. Sekarang 100 kg per hari saja tidak ada,”
keluhnya sembari membuktikan banyaknya kerugian yang didapat jika benih lobster
diekspor.

Susi juga menyebut lautan Indonesia kaya akan beragam hasil laut seperti
ikan, udang, crustacean, coral, dan lain-lain. Potensinya sangat besar. Dia menyayangkan kenapa hanya ekspor benih lobster yang dibahas Menteri Edhy, bukan kebijakan lain yang lebih menguntungkan nelayan.

Berkali-kali Susi juga mengunggah berita yang menunjukkan banyaknya kerugian
yang didapat dari para nelayan terkait dengan dampak ekspor benih lobster.
Harga benih lobster juga dianggap sangat merugikan oleh para petani. Hal ini
sangat kontras dengan ungkapan Edhy Prabowo yang menyebut banyak nelayan yang “lapar”
jika benih lobster dilarang untuk diekspor.

Hari ini, Rabu (25/11/2020), Edhy Prabowo ditangkap KPK karena dugaan
kasus korupsi benih lobster atau benur. Kalau menurut kamu, apakah sebaiknya
Susi kembali menjabat sebagai menteri KKP saja dan memperbaiki berbagai
peraturan yang sebelumnya telah diubah? (Oke/IB09/E05)

Inibaru.id – Penangkapan Menteri Kelautan dan
Perikanan Edhy Prabowo membuat warganet kembali mengingat nama Susi
Pudjiastuti. Banyak warga yang bahkan mengaku kangen dengan sepak terjangnya
saat menjadi menteri. Apalagi, kasus yang menyeret Edhy Prabowo ke KPK adalah
kebijakan yang dulu sempat ditentang susi, yakni ekspor benih lobster.

Saat Edhy Prabowo memutuskan untuk membolehkan ekspor benih lobster,
Susi langsung melontarkan protes, khususnya di akun Twitter pribadinya,
@susipudjiastuti.

Seperti apa ya respons mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti terkait ekspor benih lobster yang menyeret Edhy Prabowo ke KPK?

Warganet Kangen Bu Susi, Begini Responsnya Terkait Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo

Perbuatan terdakwa tersebut membuat mata
kiri Novel Baswedan cacat permanen. Namun, jaksa menjelaskan dakwaan
primer yang didakwakan nggak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan
primer tersebut. Jaksa pun memilih untuk menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan subsider melanggar
Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55
ayat 1 dengan hukuman 1 tahun penjara.

Setelah persidangan, jaksa pun kembali menjelaskan tentang tuntutan yang sangat ringan kepada para terdakwa. Hal ini disebabkan oleh mereka yang sudah mengakui perbuatannya. Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Novel dan keluarga.

"Karena, pertama, yang bersangkutan mengakui terus
terang di dalam persidangan, terus kedua yang bersangkutan meminta maaf dan
menyesali perbuatannya dan dia secara di persidangan menyampaikan memohon maaf
kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf institusi polisi, institusi
Polri itu tercoreng," tutur jaksa Ahmad Patoni.

Dia melanjutkan, dakwaan primer nggak terbukti karena Rahmat
Kadir nggak memiliki niat sejak awal akan melukai Novel. Motif kedua terdakwa dalam
terornya untuk memberi pelajaran ke Novel yang dinilai melupakan institusi
Polri. Pasal 355 dipersiapkan untuk pelaku yang dari awal memiliki niat melukai
orang. Hanya, hasil persidangan justru menunjukkan bahwa kedua terdakwa nggak terbukti ada niat
melukai. 

"Kemudian ketika dia ingin melakukan pembelajaran
penyiraman ke badannya, ternyata mengenai mata, maka kemudian pasal yang tepat
adalah di Pasal 353 perencanaan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
Berbeda dengan (Pasal) 355, kalau 355 dari awal sudah menarget dan dia lukai
tuh sasarannya. Sedangkan ini dia tidak ada untuk melukai," lanjut dia.

Kalau menurut kamu, tuntutan hukuman ini sudah adil belum, Millens? (Det/MG26/E07)

Inibaru.id – Dua
pelaku penyerangan Novel Baswedan bernama Rahmat Kadir dan Ronny Bugis hanya
dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta
Utara. Hukuman ini dinilai sangat ringan oleh para warganet. Hanya, jaksa mengaku memiliki alasan mengapa mengajukan tuntutan yang sangat ringan.

Menurut Jaksa, kedua terdakwa nggak sengaja melakukan penyiraman air keras pada wajah Novel Baswedan. Padahal, mereka pengin menyiramkannya ke badan Novel.

"Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah
menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan
pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air
keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban,” kata jaksa
ketika tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada,
Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020).

Sidang tuntutan penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi sorotan warganet. Hal ini disebabkan oleh tuntutan jaksa Pengadilan Negeri pada para terdakwa yang sangat ringan, yakni satu tahun penjara saja. Apa alasannya, ya?

Ini Alasan Jaksa Hanya Tuntut Pelaku Penyerang Novel Baswedan Satu Tahun

Inibaru.id &ndash; Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai penyiram air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Keduanya adalah anggota Polri aktif berinisial RM dan RB.
Tempo, Sabtu (28/12/19) menulis, Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penangkapan dua tersangka ini berdasarkan penyelidikan dari tim teknis yang dibentuk Polri.
Berikut adalah beberapa fakta terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan
1. Novel Diserang pada April 2017
Kasus penyerangan Novel terjadi pada April 2017 lalu. Saat itu, Novel yang baru saja pulang dari salat subuh berjamaah di Masjid Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara disiram air keras oleh dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor. Akibat hal ini, mata kiri Novel mengalami kerusakan 95 persen dan harus berkali-kali menjalani operasi di Singapura.
2. Komnas HAM Membentuk Tim Pencari Fakta
Komnas HAM membentuk tim pencari fakta demi melakukan investigasi pada kasus Novel karena hingga hari ke-55, kepolisian tak kunjung menemukan pelakunya. Beberapa tokoh koalisi masyarakat yang digandeng Komnas HAM dalam membentuk tim ini adalah Bambang Widodo Umar dari Universitas Indonesia, Bambang Widjojanto&nbsp; mantan Wakil Ketua KPK, dan mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas.
3. Aparat Merilis Sketsa Pelaku Penyerangan
Pada 1 Agustus 2017, aparat kepolisian mengumumkan sketsa wajah dari salah satu tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Sketsa tersangka kedua kemudian diumumkan pada November 2017.
4. Polisi Juga Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Mabes Polri membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada awal 2019 untuk menindaklanjuti kasus Novel yang tak kunjung menunjukkan titik cerah. Tindakan ini didasari oleh rekomendasi dari Komnas HAM pada Desember 2018. Tim dengan anggota 65 orang ini terdiri dari aparat kepolisian sebanyak 52 orang, perwakilan pakar sebanyak 7 orang, dan perwakilan dari KPK sebanyak 6 orang.
Tugas dari TGPF yang dibentuk Polri ini berakhir pada 7 Juli 2019. Meskipun begitu, tim ini nggak langsung mengumumkan hasil penyelidikan mereka. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polra Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono pada Selasa (7/7), tim masih dalam proses penyusunan laporan kepada pimpinan Polri.
5. Polisi Membentuk Tim Teknis
Pada 1 Agustus 2019, Polri membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Jenderal Idham Azis. Salah satu tindakan yang dilakukan tim ini adalah menganalisis lokasi kejadian penyiraman air keras di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara.
6. Dua Anggota Polisi yang Diduga Tersangka Ditangkap
Setelah melakukan olah TKP sebanyak 7 kali dan pemeriksaan terhadap 73 saksi, dua anggota polisi yang diduga menjadi tersangka kasus penyiraman air keras terhadap Novel akhirnya ditangkap.
&ldquo;Kemudian kita juga ada kerja sama dengan berbagai instansi seperti forensik, bahwa dari hasil investigasi dan dari informasi intelijen tadi malam sudah mengamankan dua pelaku RM dan RB,&rdquo; tutur Kombes Argo Yuwono pada Jumat (27/12).
Semoga saja kasus ini bisa segera terungkap motifnya, ya Millens! (IB09/E06)

Setelah terkatung-katung cukup lama, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan mulai menunjukkan titik cerah setelah dua tersangka ditangkap. Seperti apa sih perjalanan kasus ini?

Mulai Terungkap, Ini Perjalanan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Inibaru.id &ndash; Jumat (20/12/19) kemarin, Presiden Jokowi melantik lima tokoh untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta. CNN Indonesia, Jumat (20/12), menulis, lima tokoh yang dilantik Jokowi adalah Artidjo Alkotsar Syamsuddin Haris, Albertina Ho, Harjono, serta Tumpak Hatorangan Panggabean.
Seperti apa sih sepak terjang mereka sebelumnya sehingga dipilih Jokowi menduduki jabatan prestisius untuk mengawasi KPK?
Artidjo Alkotsar
<img src="/nuploads/107/artidjo.jpeg" alt="" width="600" height="337" />
<code>Artidjo Alkotsar. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)</code>
Pria kelahiran Situbondo pada Mei 1984 ini dikenal sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Artidjo juga sempat menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung pada 2000 lalu. Selama 20 tahun bertugas, sudah 19.708 perkara yang ditanganinya, termasuk kasus korupsi. Dia dikenal nggak ragu untuk memperberat hukuman bagi terdakwa korupsi.
Syamsuddin Haris
<img src="/nuploads/107/syamsuddin.jpg" alt="" width="600" height="400" />
<code>Syamsuddin Haris. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho) </code>
Syamsudin adalah peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pria kelahiran Bima, NTB pada 9 Oktober 1957 ini mengaku antusias untuk membantu pemerintah di Dewan Pengawas KPK. 
&ldquo;Kita ingin menegakkan pemerintah yang bersih dengan memperkuat KPK. Bagaimana pun tanpa pemerintahan yang bersih, kita tidak bisa meningkatkan daya saing,&rdquo; ucapnya.
Albertina Ho
<img src="/nuploads/107/albertina.jpg" alt="" width="600" height="400" />
<code>Albertina Ho. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho)</code>
Albertina Ho dikenal sebagai hakim yang memberikan vonis tujuh tahun penjara kepada Gayus Tambunan. Sebelum ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Harjono
<img src="/nuploads/107/harjono.jpeg" alt="" width="600" height="337" />
<code>&nbsp;Harjono. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho)</code>
Sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan Hakim Mahkamah Konstitusi, pria kelahiran Nganjuk, 31 Maret 1948 ini dikenal kritis terhadap penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.
Tumpak Hatorangan Panggabean
<img src="/nuploads/107/tumpak.jpeg" alt="" width="600" height="337" />
<code>Tumpak Hatarongan. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho)</code>
Masa lalu Tumpak erat dengan KPK karena pernah menjadi Plt Ketua KPK pada 2007 hingga 2011. Saat itu, Dia mengambil alih tugas Antasari Azhar yang terseret kasus pembunuhan. Pria asli Sanggau, Kalimantan Barat ini juga pernah aktif di dunia Kejaksaan.
Semoga saja para tokoh ini bisa membantu kinerja KPK ya, Millens. Selamat bekerja kepada dewan pengawas KPK! (IB09/E06)

Siapa saja yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pengawas KPK? Berikut adalah daftar dan profil lengkapnya.

Daftar Anggota Dewan Pengawas KPK yang Baru Dilantik Jokowi

Inibaru.id &ndash; Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara, hari ini, Jumat (20/12/19). Selain pimpinan KPK, presiden juga akan melantik anggota Dewan Pengawas KPK.
CNN Indonesia, Jumat (20/12) menulis, kabar tentang pelantikan pimpinan dan dewan pengawas KPK ini diungkap oleh Staf Khusus Presiden di bidang hukum, Dini Shanti Purnomo.
&ldquo;Siang 14.30 WIB,&rdquo; terang Dini menjelaskan tentang waktu jadwal pelantikan.
Sebagai informasi, pimpinan KPK yang akan dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, serta Nurul Ghufron. Lima calon komisioner ini dipilih melalui proses yang cukup panjang. Setelah dipilih oleh tim panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi, nama-nama ini kemudian harus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan di Komisi III DPR.
Firli Bahuri dipilih sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Sementara itu, empat nama lainnya dipilih sebagai wakil ketua. Terpilihnya Firli sebagai ketua sempat mendapatkan protes dari masyarakat antikorupsi. Alasan penolakannya karena ada dugaan bahwa Firli melanggar kode etik saat melakukan tugas di KPK sebelumnya.
Khusus untuk Dewan Pengawas KPK, hingga saat ini belum dipastikan siapa saja yang akan mengisi jabatan tersebut. Hanya saja, Jokowi sempat menyebut beberapa nama seperti mantan Hakim Agung di MA Artidjo Alktotsar, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan hakim Albertina Ho. Khusus untuk Artidjo, banyak orang yang mendukungnya karena dikenal beberapa kali menambah hukuman bagi koruptor.
Beberapa nama lain juga sempat ramai dibicarakan di media sosial, namun hingga saat-saat terakhir, belum ada kejelasan siapa saja yang akan dipilih oleh presiden.
Kalau menurut Millens, siapa nih yang pantas untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas KPK? (IB09/E06)

Hari ini, Jumat (20/12/19), Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Siapa saja yang berpotensi dipilih Jokowi menduduki jabatan ini?