Aturan ini bukan berdiri sendiri. Dasar
hukumnya cukup kuat, mulai dari Peraturan Menteri LHK Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yang menetapkan gajah sebagai satwa dilindungi,
hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya. Bahkan, melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 sebagai
perubahan atas UU 5/1990, sanksi terhadap praktik penyiksaan satwa kini dibuat
lebih tegas.

Pemerintah juga tidak main-main soal
pengawasan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di berbagai daerah
diminta mengawal pelaksanaan aturan ini. Di Bali misalnya, BKSDA mencatat ada
13 lembaga konservasi, dengan 5 di antaranya mengelola gajah sebanyak total 83
ekor.

Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko, menegaskan bahwa lembaga yang
melanggar bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin operasional. Sebagai contoh tindak lanjut, Bali Zoo bahkan sudah menghentikan peragaan gajah tunggang sejak
1 Januari 2026.

Keputusan ini disambut positif oleh banyak
pihak, terutama pegiat konservasi. Selama bertahun-tahun, praktik gajah
tunggang menuai kritik karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan alami
gajah.

Secara ilmiah, punggung gajah tidak dirancang untuk menopang beban manusia
secara terus-menerus. Aktivitas ini bisa memicu kerusakan tulang belakang,
gangguan sendi, hingga luka kronis. Belum lagi dampak psikologis akibat proses
“penjinakan” yang sering melibatkan kekerasan dan pengekangan.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mendorong
perubahan arah pariwisata satwa. Dari yang sebelumnya berbasis atraksi dan
eksploitasi, kini diarahkan ke wisata pengamatan dan edukasi. Pengunjung diajak
mengenal gajah melalui perilaku alaminya, belajar soal ekologi dan konservasi,
tanpa harus menunggangi atau memaksa satwa tampil.

Lebih
jauh, larangan ini juga mencerminkan perubahan cara pandang yang lebih luas.
Satwa bukan sekadar objek hiburan, melainkan makhluk hidup yang berhak hidup
layak dan bebas dari penderitaan. 

Mulai tahun ini, jika masih ada tempat wisata yang menawarkan tunggang gajah, kamu
bisa melaporkannya melalui aplikasi Gakkum LHK atau BKSDA setempat. Tapi,
semoga saja kita nggak sampai melaporkan apa pun karena semua pihak sudah
mematuhinya ya, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Berakhir sudah era
wisata tunggang gajah alias elephant ride di Indonesia. Pemerintah resmi melarang aktivitas
tersebut di seluruh lembaga konservasi dan destinasi wisata, mulai dari kebun
binatang, taman safari, hingga pusat wisata satwa. Kebijakan ini jadi langkah
penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan satwa, khususnya gajah yang
selama ini kerap “bekerja” menghibur manusia atas dalih wisata edukatif.

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor 6 Tahun
2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi. Surat
edaran tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2025 dan akan diterapkan secara
lebih ketat mulai awal 2026. Intinya sederhana: peragaan atau wisata tunggang
gajah tidak lagi dibenarkan di Indonesia.

Kabar bagus datang dari dunia konservasi di Tanah Air, wisata tunggang gajah resmi dilarang di Indonesia per 2026 ini. Apa alasan dari peraturan baru ini, ya?

Kabar Baik, Per 2026 Wisata Tunggang Gajah Dilarang Di Indonesia

Secara teknis, tarawih 10 rakaat ini akan
dilaksanakan dengan lima kali salam. Setelah itu,
jamaah akan melanjutkan dengan 3 rakaat witir sebagai penutup. 

Pola ini sebenarnya bukan hal baru di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Tapi, biasanya pola tarawih dan witir di sana dilakukan dengan jumlah rakaat
lebih banyak. Pada Ramadan 2022 misalnya, tarawih masih dilaksanakan 20 rakaat
ditambah 3 witir, sehingga total ibadah yang dijalankan mencapai 23 rakaat.

Lalu, kenapa kembali ke pola 10+3 rakaat?
Pemerintah Arab Saudi menyebutkan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari
penyesuaian manajemen ibadah. Faktor kekhusyukan jamaah, keteraturan saf,
hingga lonjakan jumlah jamaah yang terus meningkat setiap Ramadan menjadi
pertimbangan utama. Dengan format yang lebih singkat, diharapkan pelaksanaan
salat bisa berlangsung lebih tertib dan nyaman, terutama di tengah lautan
manusia yang memadati kedua masjid tersebut.

Menariknya lagi, seluruh rangkaian salat Tarawih ini tetap akan disiarkan secara global. Artinya, umat Islam di berbagai
belahan dunia masih bisa mengikuti suasana ibadah Ramadan dari Tanah Suci
secara langsung. Bagi mereka yang belum berkesempatan berangkat umrah atau
haji, siaran ini menjadi jembatan spiritual untuk tetap terhubung dengan
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Kebijakan ini juga penting dicatat oleh calon
jamaah umrah dan peziarah. Dengan mengetahui jumlah rakaat dan format
pelaksanaannya sejak awal, jamaah bisa menyesuaikan diri dan tidak kebingungan
saat mengikuti salat berjamaah. Apalagi, jamaah yang datang berasal dari berbagai
negara dengan kebiasaan tarawih yang berbeda-beda.

Pada
akhirnya, perubahan jumlah rakaat ini menegaskan satu hal: pengelolaan ibadah
di dua masjid suci terus beradaptasi dengan kondisi zaman, tanpa meninggalkan
tradisi yang telah lama dijaga. Dengan tarawih 10 rakaat dan witir 3 rakaat di
Ramadan 2026, Arab Saudi berharap suasana ibadah tetap khusyuk, tertib, dan
nyaman bagi jutaan jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. (Arie
Widodo/E07)

Inibaru.id - Berbeda dari beberapa tahun sebelumnya,
pelaksanaan salat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada Ramadan 2026
bakal terasa baru. Hal ini disebabkan oleh Otoritas Arab Saudi yang secara resmi menetapkan bahwa tarawih
tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 10 rakaat,
lalu ditutup dengan 3 rakaat salat witir. Kebijakan ini berlaku serentak di dua masjid suci umat
Islam tersebut.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala
Badan Urusan Dua Masjid Suci. Dalam keterangannya, ditegaskan bahwa format
ibadah malam Ramadan 1447 Hijriah sudah dikonfirmasi dan akan dijalankan secara
konsisten sepanjang bulan suci. Artinya, jamaah, baik warga lokal maupun
internasional, sudah bisa bersiap dengan pola ibadah yang lebih ringkas
dibandingkan beberapa tahun lalu.

Otoritas Arab Saudi memberlakukan aturan terkini soal jumlah rakaat salat tarawih pada Ramadan 2026 di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu 10 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Apa alasan dari penentuan ini, ya?

Ramadan 2026, Masjidil Haram Terapkan Salat Tarawih 10 Rakaat dan Witir 3 Rakaat

Berdasarkan data BPS, hotel bintang 4 menjadi yang paling ramai dengan okupansi 72,49 persen, diikuti hotel bintang 3 sebesar 65,68 persen, bintang 5 mencapai 65,43 persen, bintang 2 sebesar 58,88 persen, dan bintang 1 atau yang terendah dengan 47,53 persen.

Meski okupansi meningkat, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel justru menurun. Pada Desember 2025, RLM seluruh tamu hotel berbintang tercatat 1,35 malam, turun 0,08 poin dibanding November 2025. Tamu mancanegara menginap rata-rata 1,68 malam, sedangkan tamu domestik 1,34 malam.

"RLM mancanegara menurun pada hotel bintang 4, sedangkan RLM domestik turun pada hotel bintang 2, 3, 4, dan 5," papar Duto. "Hotel ramai, tapi sebagian besar memilih menginap singkat, biasanya hingga dua malam."

Tren serupa juga terlihat dari data perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus).&nbsp;Sepanjang Januari-Desember 2025, jumlah perjalanan wisnus tujuan Kota Semarang mencapai 13,17 juta perjalanan, turun dibanding periode sama 2024. Sementara, wisnus asal Semarang tercatat 14,52 juta perjalanan; juga mengalami penurunan.

Khusus selama Desember 2025, perjalanan wisnus asal Semarang tercatat 1,24 juta perjalanan, naik 7,54 persen dibanding bulan sebelumnya, tetapi turun 4,28 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya (Desember 2024).

"Wisnus tujuan Semarang tercatat 1,17 juta perjalanan; naik 4,38 persen dari bulan sebelumnya, tapi turun 2,74 persen dibanding Desember 2024," sebut Duto.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski tingkat okupansi hotel meningkat, rata-rata wisatawan menginap relatif pendek. Maka, tantangan sektor perhotelan saat ini ada dua, yakni bagaimana menjaga tingkat hunian tinggi dan cara mendorong wisatawan untuk menginap lebih lama.

Pengelola hotel dan Pemkot Semarang perlu merancang strategi promosi, layanan, dan pengalaman wisatawan agar mereka betah berlama-lama di Kota Lunpia. Ini penting untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih maksimal bagi masyarakat. (Sundara/E10)

Inibaru.id - Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel berbintang di Kota Semarang meningkat selama Desember 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, TPK tercatat 66,03 persen, naik 4,32 poin dibanding bulan sebelumnya yang "hanya" sebesar 61,71 persen.

"Secara keseluruhan, kenaikan ini terjadi di semua kelas hotel berbintang," ujar Duto Sulistiyono, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Semarang saat dikonfirmasi Inibaru.id,&nbsp;Selasa (3/2/2026). "Jika dibandingkan tahun sebelumnya (Desember 2024), ada peningkatan 0,99 poin, terutama di hotel bintang 3 dan bintang 5."

Okupansi hotel berbintang di Semarang naik menjadi 66,03 persen pada Desember 2025, meningkat lebih dari empat poin dibanding bulan sebelumnya. Namun, rata-rata pengunjung yang memilih menginap singkat masih menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi.

Okupansi Hotel Semarang Meningkat; tapi Rata-Rata Menginap Singkat

KH Sholeh Darat bukan sekadar guru mengaji biasa. Ulama ini juga dikenal progresif karena sering menerjemahkan isi Al-Quran ke dalam bahasa Jawa agar para muridnya, termasuk Kartini di dalamnya, bisa memahami makna ayat-ayat Al-Qur’an tanpa harus mondok di pesantren.

Sekretaris Komunitas Pecinta Sholeh Darat (Kopisoda) Mochamad Ichwan mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran mendalam yang dilakukan komunitasnya, frasa "habis gelap terbitlah terang" yang menjadi judul kumpulan surat Kartini yang dibukukan itu berakar dari salah satu ayat dalam Al-Qur’an.

"Saya menyakini gagasan Kartini itu berasal dari Surat Al-Baqarah ayat 257, tapi waktu itu kalimatnya belum sepositif itu; semula, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya," ujar Ichwan kepada Inibaru.id, belum lama ini.

Dalam surat-suratnya, Kartini sering menyebut nama Romo Kiai, panggilan yang diyakini Ichwan merujuk pada satu nama Kiai Sholeh Darat. Sebab guru-guru agama di Jepara biasanya hanya dipanggil ustaz.

Menurut Ichwan, Kartini pernah menulis surat&nbsp;kepada sahabatnya, Stella Zihandelaar tentang kegundahannya belajar agama Islam. Para tokoh agama hanya mengajarkan caranya membaca Al-Qur’an, tapi tidak pernah menyampaikan terkait makna dan arti ayat-ayat yang dibaca.&nbsp;

"Secara historis, zaman dulu orang yang belajar agama harus mondok di pesantren supaya bisa mengerti bahasa Arab. Namun, belajar ngaji dengan Mbah Sholeh tidak harus mondok, karena semua kitab yang ditulis diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa," ujar Ichwan.

Dalam catatan sejarah, pertemuan pertama Kartini dengan KH Sholeh Darat terjadi di pendopo Kabupaten Demak. Kala itu, kiai yang diyakini sebagai guru KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan tersebut diundang oleh Bupati Demak untuk mengisi pengajian.&nbsp;

"Kartini mengikuti pengajian itu karena diundang Bupati Demak, Pangeran Ario Hadiningrat, yang juga merupakan pamannya. Pertemuan tersebut menjadi titik awal bagi Kartini untuk mendalami Al-Qur’an di bawah bimbingan Mbah Sholeh," paparnya.

Setelah memahami makna Al-Fatihah, Kartini terus mempelajari Surat Al-Baqarah hingga menuntaskan pembelajaran Al-Qur’an. Menurut Ichwan, ungkapan, "Habis gelap terbitlah terang," terinspirasi dari Al-Baqarah ayat 257.

"Terjemahan ayat tersebut adalah: 'Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan, menuju cahaya (iman)'," jelas Ichwan. "Dari tafsir tersebut, RA Kartini kemudian merumuskan frasa yang kelak menjadi sangat melegenda."

Oya, untuk yang belum tahu,&nbsp;Habis Gelap Terbitlah Terang&nbsp;adalah buku terjemahan dari Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk&nbsp;(Dari Gelap Menuju Terang: Pemikiran Tentang dan untuk Rakyat Jawa), kumpulan korespondensi Kartini ke sahabat-sahabatnya di Eropa.&nbsp;

Buku yang diterbitkan oleh JH Abendanon pada 1911 itu kali pertama diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh penulis berjuluk Empat Saudara, yakni Bagindo Dahlan Abdullah, Zainudin Rasad,&nbsp;Sutan Muhammad Zain, dan Djamaloedin Rasad, pada 1922. Dari situlah frasa "habis gelap terbitlah terang" mulai dikenal luas.

Menurut Ichwan, kedekatan Kartini dengan KH Sholeh Darat makin erat karena bimbingan itu terjadi saat masa pingitan, ketika akses perempuan ke dunia luar sangat terbatas. Dalam kondisi itu, Kartini belajar intensif langsung dari sang guru ngaji.&nbsp;

"Selain berdakwah di kalangan masyarakat perkampungan, KH Sholeh Darat juga dikenal sering melakukan penyebaran pengetahuan Islam di lingkungan elite pejabat daerah, termasuk beberapa kali berkunjung ke kediaman Kartini di Jepara," tukasnya.

Nggak berhenti di situ, Ichwan bahkan meyakini bahwa pemikiran Kartini tentang emansipasi perempuan sangatlah dipengaruhi oleh kitab Majmu’at Syari’ah karya KH Sholeh Darat. Terkait hal ini, dia mengatakan, ahli sejarah dari UIN Walisongo Semarang pernah melakukan penelitian mendalam.

"Ahli sejarah peradaban Islam, Prof Sri Suhandjati Sukri, yang pernah meneliti karya tersebut menyimpulkan bahwa feminisme Kartini berakar dari ajaran dalam&nbsp;Majmu’at Syari’ah&nbsp;yang menekankan pentingnya mendorong perempuan untuk belajar membaca, membatik, dan menjahit," jelasnya.

Jadi, dia mengimbuhi, gagasan Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan gender nggak semata-mata dipengaruhi oleh relasi sosial atau literatur barat, tapi juga dibentuk melalui ide-ide KH Sholeh Darat yang terserak dalam tafsir Al-Qur’an dan karya-karyanya.

"Di tengah kultur sosial yang memandang peran perempuan sebatas masak, macak&nbsp;(bersolek), dan manak (melahirkan), Mbah Sholeh menelurkan kitab yang sangat progresif, yang mendorong perempuan membaca, membatik, dan menjahit untuk melatih kemandirian. Itu luar biasa!" ungkapnya.

Menurut Ichwan, pemikiran progresif yang melampaui zamannya inilah yang mendorong berdirinya fan base&nbsp; "Kopisoda" pada 2016. Banyak kegiatan keilmuan yang dilakukan, mulai dari mengaji, menerjemahkan ke bahasa asing, hingga mencetak ulang kitab-kitab KH Sholeh Darat.

Yang terbaru, Kopisoda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga tengah menaja pengusulan KH Sholeh Darat sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, pemberian gelar itu penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, bisa mengenal lebih dalam sosok penting dalam dunia keislaman tersebut.

"Ini (gelar Pahlawan Nasional) untuk merawat ingatan, bahwa pernah hidup seorang ulama besar di Semarang. KH Sholeh Darat sangat layak. Murid-muridnya sudah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, malah gurunya belum!" kelakarnya.

Sejauh ini, rencana pengusulan itu masih terus bergulir, mulai dari pengumpulan berkas hingga bukti-bukti kepahlawanannya. Ichwan menilai, tantangannya terletak pada terbatasnya sumber-sumber primer, meski tetap merasa optimistis rencana tersebut akan membuahkan hasil.&nbsp;&nbsp;

Di balik jejak pemikiran Kartini yang menginspirasi, tersimpan dedikasi sang guru mengaji yang menyalakan cahaya pengetahuan di tengah kegelapan. Menurutmu, layakkah KH Sholeh Darat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional?&nbsp; (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di balik nama dan gagasan besar RA Kartini tentang emansipasi perempuan yang termanifestasi dalam kumpulan surat yang dibukukan&nbsp;Rosa dan&nbsp;Jacques Henrij Abendanon dalam&nbsp;Habis Gelap Terbitlah Terang, terdapat peran penting dari satu ulama besar di Semarang, yakni KH Sholeh Darat.

Lahir di Jepara, Kiai Sholeh&nbsp;diyakini sebagai salah seorang guru mengaji Kartini. Dialah yang konon menjadi pembimbing spiritual sang pahlawan nasional itu dalam memahami agama dan nilai kehidupan serta membentuk fondasi dan membuka cakrawala pemikirannya tentang kesetaraan perempuan.

KH Sholeh Darat, guru ngaji Kartini dari Semarang, diyakini sebagai salah satu sosok inspiratif di balik lahirnya dasar pemikiran emansipasi perempuan serta gagasan 'Habis Gelap Terbitlah Terang' yang menjadi frasa legendaris yang melekat pada sosok pahlawan nasional tersebut.

Kiai Semarang yang Memantik Gagasan Kartini ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’

Begitu masuk gerbang desa, mata kamu bakal dimanjakan dengan deretan galeri yang memajang guci-guci cantik, pot raksasa, hingga pernak-pernik estetik. Warga di sini dijuluki "Kundi", alias ahli pembuat barang pecah belah. Kerennya, keahlian "mengempal-ngempal" tanah liat ini sudah diwariskan turun-temurun, lho!

Tahu nggak sih, Gez? Ternyata Kasongan jadi pusat gerabah berawal dari rasa takut warga pada masa penjajahan Belanda. Alkisah, ada seekor kuda milik reserse Belanda yang mati di sawah warga. Takut kena sanksi kolonial, si pemilik sawah malah melepaskan hak miliknya.

Tanah yang terlantar itu akhirnya nggak lagi digarap jadi sawah. Warga yang kehilangan mata pencaharian pun mulai putar otak dan mencoba mengolah tanah liat jadi mainan atau alat dapur sederhana. Siapa sangka, berawal dari "pelarian" justru jadi profesi utama yang mendunia!

Tahun 1971 jadi titik balik Kasongan. Seniman legendaris Sapto Hudoyo memberikan sentuhan artistik modern pada desain gerabah warga. Hasilnya? Produk Kasongan nggak lagi monoton. Sekarang, guci dan keramik dari Bantul ini sudah terbang jauh ke pasar Eropa hingga Amerika. Kelas banget, kan?

Pengalaman Seru: Belajar Jadi Perajin Seharian

Bukan cuma cuci mata atau belanja, di Kasongan kamu bisa banget belajar bikin gerabah sendiri. Banyak galeri yang menyediakan paket wisata edukasi. Kamu bakal dipandu langsung oleh perajin lokal buat membentuk tanah liat di atas meja putar (perbot).

Coba deh bikin asbak atau vas mungil. Meski kelihatannya gampang, ternyata butuh kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi, Gez! Hasil karyamu nantinya bisa dibawa pulang buat kenang-kenangan kalau kamu pernah jadi "seniman" di Kasongan.

Sekarang, produk Kasongan sudah berkembang pesat. Selain guci bermotif burung merak atau naga yang detail, kamu juga bisa nemuin souvenir pernikahan, hiasan dinding, sampai meja kursi dari tanah liat. Kreativitas warga memang nggak ada matinya; ada juga perabotan dari bambu dan bunga tiruan dari daun pisang kering.

Soal harga? Tenang, karena beli langsung di pusatnya, harganya sangat kompetitif. Dari yang ribuan perak sampai jutaan rupiah untuk guci raksasa, semuanya ada!

Kasongan adalah bukti kalau tradisi lokal bisa terus hidup kalau kita mau terus berinovasi.

Lengkap dengan fasilitas homestay dan kuliner khas Bantul, Kasongan cocok banget buat kamu yang pengin healing sambil belajar budaya. Gimana, siap bawa pulang guci estetik buat hiasan kamar? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Kalau kamu lagi main ke Jogja, jangan cuma mentok di Malioboro saja, Gez! Coba deh melipir sedikit ke arah selatan, tepatnya di Kabupaten Bantul. Di sana ada satu desa yang "napas" warganya adalah tanah liat. Yup, apalagi kalau bukan Desa Wisata Kasongan.

Hanya berjarak sekitar 6 kilometer dari Alun-Alun Utara, Kasongan bukan sekadar tempat belanja, tapi galeri seni raksasa yang sudah melegenda.

Terletak di Bantul, Desa Wisata Kasongan menawarkan pengalaman seru mulai dari belanja gerabah estetik sampai belajar memutar tanah liat secara manual.

Mengintip Magisnya Desa Kasongan, Tempat Tanah Liat Berubah Jadi Karya Seni Dunia!

Barisan kirab dibuka oleh pembawa Lambang Daerah Kabupaten Banyumas, kemudian diikuti peserta kirab yang dipimpin Suba Manggala. Tahun ini, peran tersebut dijalankan oleh Camat Baturraden, Bangkit Angga Barokah. Para pembawa pusaka berjalan di belakangnya dengan sikap penuh hormat, mengiringi benda-benda bersejarah yang menjadi simbol identitas daerah.

Nuansa historis semakin terasa dengan hadirnya sosok Bupati Banyumas pertama, Raden Joko Kahiman, beserta istri yang diperankan Kakang Mbekayu Banyumas. Selanjutnya, joli berisi foto Bupati Banyumas ke-2 hingga ke-31 turut memeriahkan prosesi. Di barisan berikutnya, Bupati Banyumas ke-32 Sadewo Tri Lastiono bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti dan jajaran Forkopimda berjalan mengenakan busana adat Jawa Banyumasan, didampingi istri masing-masing.

Tahun ini, susunan peserta kirab juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya rombongan kecamatan berada setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini posisinya diselang-seling sebelum akhirnya diikuti kelompok masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sadewo berharap momentum hari jadi dapat mendorong kemajuan daerah sesuai visi Banyumas PAS. Ia menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan adil.

Sadewo juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas daerah agar Banyumas semakin menarik bagi para investor.

“Mari kita jaga suasana tetap aman dan kondusif supaya orang-orang datang ke Banyumas dan investor berbondong-bondong masuk ke Kabupaten Banyumas,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, menjelaskan kirab pusaka merupakan agenda rutin yang selalu digelar setiap peringatan Hari Jadi Banyumas. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi pengingat sejarah panjang daerah, termasuk para pemimpin yang pernah menjabat.

“Kirab ini mengingatkan kita bahwa Banyumas memiliki sejarah panjang. Kita mengenang para bupati dari yang pertama, Raden Joko Kahiman, hingga yang sekarang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kirab juga menjadi simbol kebersamaan karena melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari bupati, anggota DPRD, kepala dinas, camat, hingga perangkat desa. Meski prosesi tahun ini tidak banyak berbeda dari sebelumnya, Agus menilai ada semangat dan komitmen yang semakin kuat untuk membawa Banyumas menjadi lebih maju.

Agus turut mengimbau masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, menjaga kelestarian alam, serta menciptakan suasana aman dan damai. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera.

Salah seorang penonton, Saiful Anam, warga Semarang yang istrinya berasal dari Banyumas, mengaku baru pertama kali menyaksikan kirab pusaka secara langsung saat pulang kampung bertepatan dengan libur panjang Imlek.

“Saya kebetulan pulang kampung karena libur panjang. Ternyata ada kirab pusaka, jadi saya sempatkan menonton. Rasanya bangga melihat tradisi yang masih dijaga seperti ini,” tuturnya.

Melalui kirab pusaka ini, peringatan Hari Jadi ke-455 Banyumas tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat identitas sejarah, budaya, dan komitmen bersama untuk membangun daerah ke arah yang lebih baik. (Ike Purwaningsih/E01)

Inibaru.id - Peringatan Hari Jadi ke-455 Kabupaten Banyumas yang ditandai dengan prosesi Kirab Pusaka berlangsung khidmat pada Minggu (15/2). Masyarakat memadati jalur kirab untuk menyaksikan empat pusaka kebesaran daerah dikirab dari Rumah Dinas Wakil Bupati menuju Pendopo Si Panji Purwokerto.

Prosesi dimulai dengan upacara penyerahan pusaka oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di halaman Pendopo Wakil Bupati. Setelah seremoni tersebut, iring-iringan bergerak menyusuri Jalan Soedirman. Setibanya di Pendopo Si Panji, pusaka-pusaka itu kemudian diistirahatkan kembali di Gedung Pusaka.

Empat pusaka yang dikirab terdiri atas Tombak Kiai Genjring, Keris Nala Praja, Keris Gajah Endra, dan Keris Kiai Sempana Bener. Masing-masing pusaka merepresentasikan nilai luhur masyarakat Banyumas, mulai dari simbol kekuatan dan kewibawaan, semangat perjuangan, hingga keteguhan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kirab empat pusaka mewarnai peringatan Hari Jadi ke-455 Kabupaten Banyumas dengan arak-arakan menuju Pendopo Si Panji Purwokerto. Momentum ini diharapkan mendorong Banyumas semakin sejahtera, produktif, dan kondusif bagi investasi.

Kirab Empat Pusaka Semarakkan Hari Jadi ke-455 Banyumas

Salah satunya adalah Hadi, warga Kabupaten Semarang. Dia terpaksa melakukannya karena kondisi keuangan keluarganya sedang kurang baik.

"Ekonomi lesu banget dalam beberapa tahun belakangan. UMKM di bidang makanan saya sedang berat banget. Ditambah dengan pajak kendaraan yang malah semakin mahal ini, kayaknya terpaksa saya nggak bayar dulu tahun ini. Uangnya perlu diprioritaskan untuk hal yang lebih mendesak," ucap Hadi pada Sabtu (14/2/2026).

Tapi, sebenarnya apa sih opsen pajak yang bikin banyak warga Jawa Tengah sampai heboh dan bahkan ada yang memilih nggak membayar pajak kendaraan bermotornya? Yuk simak dulu penjelasannya, Gez.

Jadi begini, di Jawa Tengah, opsen pajak ditetapkan pemerintah setempat per 5 Januari 2025. Opsen sendiri bisa dianggap sebagai pungutan tambahan bagi wajib pajak. Karena sifatnya yang berupa pungutan tambahan inilah, bikin biaya pajak kendaraan bermotor jadi lebih mahal dari sebelumnya, deh.

Memangnya semahal apa? Ternyata sampai 66 persen dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayarkan.  Sudah kerasa kan tambahan biayanya cukup signifikan?

Lalu, buat apa sih sampai opsen pajak ini kok diberlakukan di tengah beratnya kondisi ekonomi belakangan ini? Kalau menurut media sosial Bapenda Jateng, nantinya opsen pajak ini bakal masuk kas daerah dan nantinya digunakan bagi kabupaten/kota mempercepat kemandirian fiskalnya. Intinya sih, opsen pajak dari masyarakat ini bakal disimpan di kas provinsi gitu.

"Kalau yang saya baca tujuannya gitu ya? Biar pendapatan daerah juga meningkat. Tapi sayangnya, masih banyak jalan rusak, pelayanan administrasi juga belum maksimal. Makanya kita menyayangkan kalau pajak kendaraan sampai naik, tapi kondisi jalan juga masih gitu-gitu saja," ketus Hadi.

Belum jelas bakal separah apa isu boikot pajak kendaraan di Jawa Tengah nantinya gara-gara isu opsen pajak ini. Kalau kamu sendiri, bakal tetap memilih membayar pajaknya juga atau nggak, nih? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Meski tahun 2025 lalu juga berlaku, opsen pajak yang diberlakukan bagi warga Jawa Tengah yang membayar pajak kendaraan bermotornya kembali bikin kehebohan pada tahun ini. Maklum, hal ini bikin biaya pajak kendaraan bermotor jadi lebih mahal dari tahun sebelumnya.

Saking hebohnya, di media sosial banyak warganet yang menyerukan boikot pajak kendaraan di Jawa Tengah. Di lapangan sendiri, ada beberapa warga yang memutuskan untuk nggak membayar pajak karena merasa biayanya memberatkan kondisi finansialnya dan keluarganya.

Besaran opsen pajak yang cukup besar bikin biaya pajak kendaraan makin majal.

Mengenal Opsen Pajak yang Bikin Banyak Warga Jawa Tengah Resah Bayar Pajak Kendaraan

Nggak main-main, sebanyak 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) bakal disebar ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah hingga Maret 2026 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, baru saja memantau langsung aksi GPM perdana di Pucang Gading, Mranggen, Demak, pada Jumat (13/2). Lokasi ini dipilih karena strategis, berada di perbatasan Demak dan Kota Semarang.

"Kita sudah punya jadwal untuk kegiatan GPM ini. Ini juga bagian dari program nasional," ungkap Luthfi di sela-sela kegiatannya.

Sebenarnya stok pangan di Jawa Tengah itu surplus alias aman banget, Gez. Tapi namanya mau masuk bulan puasa, beberapa harga memang mulai naik. Catatan dari Pemprov menyebutkan kalau harga cabai sudah menyentuh angka&nbsp;Rp77.800/kg, alias naik sekitar 35,7% dari harga acuan.

Selain cabai, Minyakita juga naik dikit jadi Rp16.300/liter, disusul daging kerbau beku dan jagung untuk pakan ternak. Makanya, GPM ini hadir sebagai solusi biar masyarakat bisa belanja dengan harga yang jauh lebih miring.

GPM di Pucang Gading kemarin melibatkan 11 pelaku usaha keren, mulai dari Bulog, JTAB, UMKM binaan, sampai gabungan kelompok tani lokal. Hasilnya? Warga seperti Nuraini mengaku girang banget.

"Cabai di pasar hampir Rp100 ribu, di sini cuma Rp65 ribu. Minyak juga lebih murah," kata Nuraini sambil menunjukkan belanjaannya.

Nggak cuma lewat pasar murah, Pemprov juga mengerahkan Satgas Pangan buat melakukan penyisiran. Tujuannya jangan sampai ada spekulan nakal yang menimbun stok! "Harus kita sisir mulai dari petani, distributor, sampai ke tangan konsumen," tegas Luthfi.

Hm, jadi nggak perlu galau lagi ya kalau mau stok bahan makanan buat sahur dan buka puasa nanti. Pantau terus jadwal GPM di daerahmu biar nggak ketinggalan! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Warga Jawa Tengah, ada kabar gembira nih buat dompet kita semua! Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah nggak mau tinggal diam melihat harga-harga bahan pokok mulai "lincah" naik di pasar.

Biar dapur tetap ngebul tanpa bikin kantong bolong, Pemprov Jateng sudah menyiapkan amunisi berupa ratusan gelaran pasar murah.&nbsp;

Sebanyak 308 titik pasar murah disiapkan Pemprov Jateng hingga Maret 2026. Solusi belanja hemat di tengah naiknya harga cabai dan minyak goreng.

Antisipasi Harga Naik Jelang Ramadan, Pemprov Jateng Gelar 308 Kali Gerakan Pangan Murah!

Dalam HLM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng, dia mengingatkan potensi meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri. 

“Kebutuhan meningkat, kenaikan harga juga tak terhindarkan. Ini harus dikendalikan para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya. "Maka, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng."

Luthfi juga meminta setiap daerah untuk memasang dashboard (papan pantau) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk yang rutin diperbarui, agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.

“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya. Distribusi harus dikawal, jangan sampai daerah sentra produksi malah kekurangan pasokan."

Selain pengendalian inflasi, Luthfi menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jateng harus dipertahankan.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jateng Mohamad Noor Nugroho mengatakan, inflasi Jateng pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan atau&nbsp;year on year (YoY) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan atau&nbsp;month to month (MtM).

“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” kata Nugroho.

Kendati demikian, dia tetap mengingatkan risiko kenaikan harga yang biasanya terjadi pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan atau lebaran. Menurutnya, situasi tersebut tetap perlu diantisipasi.

“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” tutupnya.

Permintaan pasar yang meningkat&nbsp; memang berpotensi mengatrol harga komoditas-komoditas tertentu di kalangan masyarakat. Begitulah mekanisme pasar berlaku. Maka, hanya para pemangku kebijakanlah yang mampu mengintervensinya. (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Pengendalian harga pangan akan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menjelang datangnya Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta kepala daerah di Jateng untuk mengawasi potensi lonjakan harga karena distribusi atau permainan pasar.

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegasnya dalam forum High Level Meeting (HLM) di Semarang, Rabu (11/2/2026).

Menurut Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal. Salah satunya dengan memantau distribusi; jangan sampai ada sumbatan!

Antisipasi Lonjakan Harga Pasar saat Ramadan, Gubernur Jateng: Pantau Distribusi!

"(Untuk UPTD PPA), kami mohon atensi para bupati dan wali kota, terutama yang UPTD-nya belum lengkap," tuturnya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).

Untuk staf UPTD PPA, Taj Yasin mengatakan, kepala daerah bisa meminta bantuan para ASN yang sudah ada. Yang terpenting adalah koordinasi bisa diperkuat agar penanganan kasus-kasus berkaitan dengan perempuan dan anak bisa masif dan segera terselesaikan.

"Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kerja lintas sektoral yang harus melibatkan dinas pendidikan dan dinas kesehatan, terutama untuk pendampingan. Maka, untuk mengisi kekosongan staf UPTD PPA karena keterbatasan SDM, tolong disiasati dengan memfungsikan ASN dari unit lain," sebutnya.

Selain menginstruksikan kepala daerah untuk segera menambal kekurangan staf dan mengoptimalkan fungsi UPTD PPA, dalam kesempatan tersebut Yasin juga meminta setiap kasus yang belum tertangani untuk segera dilaporkan melalui kanal komunikasi pemerintah.

"Kasus yang belum terselesaikan, silakan dilaporkan ke kanal komunikasi pemerintah agar bisa segera diintervensi," tegasnya.

Setali tiga uang, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Jateng Ema Rachmawati mengatakan, kondisi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah masih mengalami kendala. Banyak daerah memiliki peraturan bupati dan struktur organisasi UPTD PPA, tapi belum optimal karena nggak punya staf pelaksana.

"Kendala utama ada pada kemampuan anggaran daerah untuk merekrut tenaga utama seperti psikolog, pekerja sosial (peksos), dan tenaga hukum. Kondisi ini membuat penanganan korban seringkali mengalami kendala koordinasi," paparnya.

Ema mengungkapkan, saat ini Pemprov tengah berusaha meningkatkan layanan dan penanganan kasus agar lebih profesional, termasuk mengejar ketertinggalan pembentukan UPTD, salah satunya di Kabupaten Demak yang prosesnya masih di tahap peraturan bupati.

"Daerah lain seperti Boyolali, Temanggung, dan Kabupaten Semarang tinggal menunggu proses pelantikan kepala UPTD. Namun, masih ada juga yang UPTD-nya sudah tersedia, tapi belum ada kepala atau tidak punya staf," curhatnya. "Persoalannya adalah pada kemampuan daerah membayar tenaga fungsional."

Untuk mengatasi situasi ini, Ema mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelatihan untuk petugas, agar penanganan kasus lebih profesional. Selain itu, Dinas Perempuan dan Anak juga&nbsp;berencana mencari aset di Semarang untuk Rumah Aman di tingkat provinsi.

"Kami akan melatih petugas sekitar minggu depan, lalu mencari aset untuk Rumah Aman tingkat provinsi di Semarang," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Witi Muntari menyatakan,&nbsp;setidaknya terdapat 117 kasus kekerasan perempuan dan anak yang didampingi lembaganya sepanjang tahun 2025, padahal pemerintah telah menyediakan berbagai layanan.

"Kami mencatat, ada 117 kasus yang ditangani LRC-KJHAM sepanjang 2025. Maka, kami berharap, anggaran serta kapasitas UPTD PPA ditingkatkan agar layanan medis, hukum, hingga psikologis bagi korban bisa maksimal hingga ke tingkat daerah," tegasnya.

Untuk bisa sebanyak dan sesegera mungkin menekan dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran UPTD PPA di daerah sangatlah krusial. Semoga segera ada solusi, ya! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id – Pelayanan perlindungan untuk perempuan dan anak akan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen.

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin itu meminta kepala daerah di wilayahnya untuk melakukan penguatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah masing-masing. Salah satunya adalah dengan optimalisasi fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Taj Yasin menekankan bahwa penanganan kekerasan perempuan dan anak merupakan kerja lintas sektoral yang harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terutama untuk pendampingan psikologis.

Menyeriusi Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah

Nama nyadran atau sadranan diyakini berasal dari bahasa Sanskerta "sraddha"&nbsp;yang berarti keyakinan. Nyadran diperingati dengan&nbsp;serangkaian&nbsp;upacara, termasuk di dalamnya bersih-bersih makam leluhur, nyekar atau ziarah kubur, dan kenduri atau makan bersama.

Hingga kini, tradisi tersebut masih lazim dijumpai di berbagai daerah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah, termasuk di Semarang, Demak, Kudus, Boyolali, Klaten, hingga kawasan lereng Merapi dan Merbabu.

Awalnya, tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan animisme, yang kemudian mengalami akulturasi dengan budaya Islam setelah masuknya ajaran Islam ke Pulau Jawa melalui Wali Songo. Dalam Islam, tradisi ini bertransformasi menjadi bentuk syukur kepada Tuhan atas berkah yang diberikan.

Selain digelar pada pertengahan Ruwah, ada pula yang menggelar nyadran pada bulan Rajab. Umumnya pada hari ke-10 di bulan tersebut. Di Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, nyadran digelar pada Kamis Wage bulan Rajab, serangkai dengan khaul sesepuh desanya, yakni Kiai Asy'ari.

Namun, karena tahun ini nggak ada Kamis Wage, event tahunan itu pun dialihkan ke bulan Ruwah, yang digelar pada 26 Januari lalu. Selain menjadi upaya mengingat leluhur, nyadran di Ngijo juga menjadi ruang berkumpul warga untuk makan sekaligus berdoa bersama.

“Nyadran ini adalah tradisi kirim doa untuk para leluhur yang dirangkai dengan khaul Kyai Asy’ari, tokoh agama di Ngijo. Kegiatan ini sudah dilakukan secara turun-temurun menjelang Ramadan,” ujar Ahmad Yasak, tokoh agama di Ngijo.

Nyadran di Ngijo digelar selama dua hari, dimulai dengan bersih-bersih tiga area utama, yakni di Makam Segebug, Makam Sentono, dan Makam Menda. Selain mendoakan Kiai Asy’ari, warga juga mengenang pendiri Ngijo yang dikenal dengan sebutan Mbah Ijo, yang dimakamkan di Makam Segebug.

Di banyak tempat, khususnya di wilayah perdesaan, nyadran menjadi salah satu tradisi yang ditunggu masyarakat karena selalu ada ritual kenduri atau makan bersama. Biasanya, warga membawa makanan dari rumah atau memasak bersama, lalu dinikmati bersama-sama di makam.

Menu yang disajikan di tiap daerah bisa berbeda-beda, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Di Ngijo, makan bersama juga menjadi momen yang dinantikan. Dari tahun ke tahun, menu utamanya adalah gulai kambing yang telah mereka persiapkan bersama sejak pagi.

Yasak mengatakan, setelah khataman Al-Qur'an dan zikir bersama pada malam harinya, pagi-pagi buta warga akan bersegera menuju makam untuk memasak bersama. Untuk tahun ini, ada 48 ekor kambing yang dimasak, yang semuanya merupakan sedekah dari warga.

"Sedekah kambing dilakukan secara perorangan, biasanaya oleh mereka yang bernazar. Setelah disembelih, daging kambing diolah menjadi gulai, kemudian dibagikan kepada peziarah yang hadir," jelasnya.&nbsp;

Menu nyadran di berbagai wilayah berbeda-beda. Namun, biasanya ada ingkung ayam, nasi gurih atau tumpeng, urap sayur, sambal goreng ati, tempe atau tahu bacem, serta jajanan pasar seperti apem, ketan, dan kolak.

Di tempat tinggalmu, ada tradisi nyadran juga nggak, nih? (Murjangkung/E10)

Inibaru.id – Masuknya Islam ke Jawa yang didominasi penganut Hindu-Budha diyakini nggak banyak mendapatkan penolakan lantaran dilakukan dengan pendekatan yang damai, salah satunya melalui jalur akulturasi budaya.

Salah satu tradisi yang hingga kini masih dipegang erat oleh masyarakat Islam di Jawa adalah Nyadran, ritual yang digelar untuk menyambut datangnya Ramadan. Lantaran digelar pada bulan Ruwah (Syakban) atau sebulan sebelum Ramadan, tradisi ini juga dikenal sebagai Ruwahan.

Mengingat mati dan merayakan berkah yang diberikan Tuhan menyatu dalam satu budaya yang dikenal luas sebagai tradisi Nyadran di Jawa. Digelar untuk menyambut Ramadan, rangkaian ritual ini merupakan bentuk akulturasi budaya antara Islam dengan Hindu-Budha.

Tradisi Nyadran, Akulturasi Budaya yang Melekat di Masyarakat Jawa

BMKG juga mengingatkan agar masyarakat mempersiapkan mitigasi bencana di rumah, mengingat intensitas hujan yang kemungkinan bakal tinggi sepekan ke depan dapat memicu bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana.

Menurut BMKG, dalam sepekan ke depan dinamika atmosfer pada skala global, regional, dan lokal masih berpengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia.

Pada skala global, fenomena El Nino-Southern Oscillation (ENSO) terpantau berada pada kategori netral, yakni La Nina lemah, dengan nilai Southern Oscillation Index (SOI) sebesar +8,6 dan indeks NINO 3.4 sebesar -0,79. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pola konvektif di wilayah Indonesia, terutama di bagian timur.

Selain faktor La Nina lemah, aktivitas monsun Asia juga masih memengaruhi cuaca di Tanah Air. BMKG memprediksi monsun Asia masih cukup persisten hingga dasarian pertama Februari.

Fenomena Cross Equatorial Northerly Surge (CENS) atau aliran massa udara dingin yang melintasi ekuator juga diprakirakan masih aktif dalam beberapa hari ke depan.

Tak hanya itu, daerah tekanan rendah berpotensi terbentuk di Teluk Carpentaria, yang dapat memicu terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di wilayah Indonesia bagian selatan.

BMKG juga mencatat kombinasi Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin diprediksi aktif di Samudra Hindia, khususnya di bagian barat Jawa hingga selatan Nusa Tenggara Timur, Lampung, Laut Sulu, Laut Arafura, dan Papua Selatan.

Aktivitas ini berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah-wilayah tersebut, termasuk Pulau Jawa.

Melihat potensi cuaca ini, Maka, BMKG mengimbau masyarakat&nbsp;untuk tetap waspada dan melakukan mitigasi diri, keluarga, dan lingkungan.

"Kami mengimbau agar masyarakat mempersiapkan mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor,” kata BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan periode 30 Januari–5 Februari 2026.

BMKG mengungkapkan, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, masyarakat diminta mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang juga berpotensi disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Dalam prakiraan BMKG, Jawa Tengah termasuk wilayah dengan status siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada dua periode pemantauan.

Untuk periode 30 Januari–1 Februari, bersama Jawa Tengah, wilayah ini juga berstatus siaga hujan lebat–sangat lebat: Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan NTT. Provinsi terakhir dan Maluku juga berpotensi didera angin kencang.

Sementara itu, untuk periode 2–5 Februari 2026, BMKG juga masih menetapkan status siaga hujan lebat–sangat lebat untuk wilayah Jawa Tengah bersama Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Timur. Potensi angin kencang juga diperkirakan akan terjadi di NTT dan Maluku.

“Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, dan aktivitas wisata,” kata BMKG.

Nah, buat kamu yang tinggal di wilayah rawan longsor dan banjir seperti lereng pegunungan, dataran rendah, dan bantaran sungai di Jateng, pastikan bawa payung atau jas hujan saat bepergian dan sedia karung sebelum banjir ya! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Memasuki bulan Februari, curah hujan di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diperkirakan akan masih cukup tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, termasuk Jateng.

Kamu yang akan bepergian jauh atau berencana mencuci barang-barang seperti sepatu atau boneka yang sulit kering sebaiknya meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi hujan lebat hingga sangat lebat mungkin akan terjadi.

Setelah didera berbagai bencana lingkungan selama Desember hingga Januari, cuaca ekstrem yang memicu hujan lebat rupanya masih berpotensi terjadi di Jawa Tengah memasuki bulan Februari.

Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Jawa Tengah Sepekan ke Depan

Bertempat di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu (24/12/2025), Luthfi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 untuk UMP dan UMSP. Sementara, untuk UMK dan UMSK melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.

Berdasarkan keputusan tersebut, Luthfi mengatakan UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07 atau naik Rp158.037,07 (7,28 persen) dari UMP 2025 yang berada di angka Rp2.169.349,00. 

Kenaikan ini dihitung berdasarkan formula pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemprov mempertimbangkan inflasi Jateng sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” tegas Luthfi.

Selain UMP, Pemprov juga menetapkan UMSP 2026 pada 11 sektor industri, di antaranya industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, hingga produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP, menyesuaikan karakteristik serta kemampuan masing-masing sektor industri.

Sementara itu, Luthfi menjelaskan, penetapan UMK 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa yang bervariasi antarwilayah.

Hasilnya, UMK di Jateng menunjukkan rentang yang cukup lebar, dari yang terendah pada kisaran Rp2,3 jutaan hingga yang tertinggi di atas Rp3,7 juta. Selain Kota Semarang, daerah dengan UMK relatif tinggi antara lain Kabupaten Demak sebesar Rp3.122.805 dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.992.994.

Di samping UMK, pemerintah provinsi juga menetapkan UMSK 2026 pada 33 sektor di lima daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Luthfi menegaskan bahwa kebijakan pengupahan, khususnya penetapan upah minimum, merupakan bagian dari program strategis nasional. Maka, pemda wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus kepastian hukum bagi dunia usaha.

Luthfi mengingatkan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara, untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia berharap penetapan upah minimum ini mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengganggu kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jateng. Untuk mendukung kebijakan pengupahan ini, Pemprov juga menyiapkan berbagai kebijakan pendukung.

Kota Semarang kembali menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah. Dalam pengumumannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa upah minimum&nbsp;hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.