Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya,<i> Millens?</i> Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? <b>(Siti Khatijah/E05)</b>

Artikel ini telah terbit di <i>Medcom</i> dengan judul <i><b>Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.</b></i>

<b>Inibaru.id</b> - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;<i>Media Indonesia</i>, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan.<b> (Siti
Zumrokhatun/E05)</b>

<b>Inibaru.id –</b> Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. 

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-<i>bully</i> warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari <i>Mojok</i>,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari <i>Kumparan</i>, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari <i>Harian Jogja</i>, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak <i>saklek</i> terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil. 

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. <i>FYI</i>, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, <i>Millens</i>? <b>(Arie Widodo/E10)</b>

<b>Inibaru.id – </b>Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;<i>Nederland Indische Spooorweg Maatschapij </i>(NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari<i> Good News From Indonesia</i>
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, <i>Millens</i>. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari <i>Kesbangpol Kulon Progo</i>
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, <i>Millens</i>. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;<b>(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)</b>

<b>Inibaru.id – </b>Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, <i>Millens</i>. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. <b>(Siti Khatijah/E05)</b>

<b>Inibaru.id </b>- Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Majelis Hakim pun sama sekali nggak melihat ada hal yang
bisa meringankan hukumannya. Alhasil, hukumannya pun diubah jadi hukuman mati.
Bahkan, Herry juga diminta untuk membayar restitusi terhadap korban dan
anak-anaknya dengan nilai lebih dari Rp 300 juta.

Caranya, pengadilan bakal memerintahkan seluruh harta
bendanya disita dan dilelang. Yang bakal disita adalah tanah dan bangunan
Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding
School Yayasan Manarul Huda, dan aset lainnya. Hasil lelangan inilah yang
nantinya diberikan kepada korban dan anak-anaknya.

Meski begitu, anak hasil pemerkosaan ini diminta untuk
dirawat oleh negara terlebih dahulu. Kalau korban sudah kuat secara mental,
barulah diperbolehkan merawat anaknya.

“Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak
korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali
anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut
dikembalikan kepada para korban masing-masing,” lanjut putusan tersebut.

Keluarga Korban Bersyukur, Meski Trauma Korban Sulit Hilang

Salah seorang keluarga korban dari Garut Selatan, AN (34)
mengaku bersyukur dengan vonis hukuman mati kepada Herry Wiryawan. Dia mengaku
keluarga besar merasa lega usai mencari keadilan selama hampir satu tahun.

“Alhamdulillah, ini adalah sejarah. Semoga hukuman mati ini
membuat pelaku lain yang masih berkeliaran di luaran sana bisa jadi jera,”
terang AN, Senin (4/4).

Meski begitu, nggak dipungkiri kalau trauma korban sulit
untuk dihilangkan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Jabar
Diah Puspitasari Momon.

“Ya penderitaan korban <i>mah</i>
seberat apapun <i>moal kabayar</i>,” ungkap
Diah, Senin (4/4).

Hingga kini, pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung dan pihak Komnas Perlindungan
Anak Jabar masih berusaha melakukan proses <i>healing</i>
bagi para korban. Apalagi, masih ada korban yang berteriak ketakutan hanya
karena mendengar orang mengetuk pintu.

Kamu setuju dengan vonis hukuman mati bagi Herry Wiryawan
sang pemerkosa 13 santriwati, <i>Millens</i>?
<b>(Tem, Tri, Pik/IB09/E05)</b>

<b>Inibaru.id – </b>Pemerkosa
13 santriwati Herry Wiryawan mendapatkan hukuman lebih berat dari Pengadilan
Tinggi Bandung, Jawa Barat. Nggak tanggung-tanggung, vonis yang diungkap hari
ini, Senin (4/4/2022) berupa hukuman mati alias jauh lebih berat dari hukuman
sebelumnya yang diputus Pengadilan Negeri Bandung.

“Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum.
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ungkap putusan di laman
resmi Pengadilan Tinggi Bandung.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Herri Swantoro yang
juga berperan sebagai Majelis Hakim di persidangan ini, ada sejumlah faktor yang
membuat hukuman Herry Wiryawan semakin berat. Faktor pertama adalah korban
masih berusia anak-anak, yang kedua adalah trauma berat yang dialami korban dan
keluarganya, serta yang terakhir adalah penggunaan simbol agama demi memuluskan
tindakan bejatnya.

Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum. Hasilnya, Herry Wiryawan, pemerkosa 13 santriwati divonis hukuman mati. Keluarga korban pun menyambut putusan ini dengan syukur meski trauma korban sulit dihilangkan.

Vonis Hukuman Mati Herry Wiryawan Disambut Syukur Keluarga Korban

“Menghukum
Heru Hidayat dengan pidana mati,” ujar Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan
Tipikor Jakarta, Senin (6/12/2021).

Jaksa
menganggap Heru terbukti sudah memperkaya diri dengan cara mengelola saham PT
ASABRI. Dua orang lain yang disebutkan sebelumnya, yakni mantan Dirut ASABRI
juga ikut-ikutan menjadi lebih kaya. Jaksa pun menyebut hal ini telah
mencederai rasa keadilan masyarakat. Apalagi, keuntungan yang didapatkan terdakwa
sudah di luar nalar kemanusiaan,<i> Millens</i>.

Rinciannya
begini, <i>Millens</i>. Heru sendiri
mendapatkan uang sebanyak Rp 12,6 triliun. Kalau Sonny, mendapatkan Rp 64,5
miliar. Adam Damiri mendapatkan Rp 17,9 miliar, dan Ilham Wardhana Bilang
Siregar mendapatkan Rp 241,7 miliar. Angkanya nggak main-main ya?

Heru juga
dituduh telah melakukan tindakan pencucian uang sehingga bisa mendapatkan uang
dengan nggak sah. Caranya, uang tersebut disamarkan dengan membeli aset.

Nggak hanya
dituntut hukuman mati, Heru juga dituntut untuk mengganti uang yang sudah
merugikan negara tersebut. Dia diminta membayar uang dengan jumlah yang persis
sama dengan yang dia korupsi, yakni Rp 12,6 triliun. Kalau dalam sebulan usai
pembacaan putusan berkekuatan hukum tetap nggak segera diganti, harta bendanya
bakal disita untuk dilelang, <i>Millens</i>.

“Terdakwa
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226,” tegas Jaksa
Penuntut Umum.

Sebenarnya
sih ya, kasus korupsi ASABRI ini menyeret 8 orang terdakwa <i>Millens</i>. Selain Heru, dua nama lain yang cukup terkenal adalah
mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri dan Letjen (Purn)
Sonny Widjaja.

Nama lain
yang terseret adalah Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI periode
2012-2015 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI periode
2013-2019 Heri Stianto, serta Presdir PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.

Kamu setuju
dengan tuntutan hukuman mati bagi terdakwa korupsi ASABRI, <i>Millens</i>?<b>(Cnn/IB09/E05)</b>

<b>Inibaru.id – </b>Jarang-jarang nih kita mendengar tuntutan
hukuman bagi kasus korupsi yang cukup besar. Biasanya malah bikin warga geram.
Hanya, khusus untuk kasus korupsi ASABRI RP 22,7 Triliun, terdakwa Heru Hidayat
sampai dituntut hukuman mati, lo. Wih!

Heru
Hidayat berstatus Presiden Komisaris PT Trada Mineral. Dia dianggap terbukti
melakukan korupsi bersama dengan mantan Direktur Utama ASABRI Adam Damiri serta
Sonny Widjaja dan sejumlah orang lain sehingga merugikan negara dengan nilai
super fantastis, Rp 22,7 triliun.

Jika kasus korupsi lain cuma dituntut belasan tahun penjara, beda sama kasus yang satu ini. Heru Hidayat, salah seorang pelaku korupsi ASABRI, mendapatkan tuntutan hukuman mati.

Kasus Korupsi ASABRI Rp 22,7 Triliun, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

&nbsp;“Perlu disadari, korupsi yang
dilakukan saat pandemi atau bencana itu hukumannya pidana mati. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua,” kata Firli, Rabu (29/4/2020).

Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK Febri Diansyah
menanggapi tagihan warganet atas pernyataan ini. Berbeda dengan pernyataan Firli, Febri justru menyebut keinginan menerapkan hukuman mati ini mudah digaungkan namun sulit diwujudkan.

“<i>Pagi. Ada yang pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah2
seperti serius berantas korupsi</i>,” ujar Febri di akun Twitternya @febridiansyah, Minggu (6/12) pagi. 

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, memang ada ‘kondisi tertentu’ yang membuat terpidana korupsi
bisa diancam dengan hukuman mati.

Nah, kondisi yang dimaksud adalah korupsi kerugian negara yang tercantum di Pasal 2. Masalahnya, menurut Febri, kasus suap bansos yang melanda Juliari Batubara jenis korupsinya berbeda sehingga pasal yang dikenakan juga berbeda.

Meski begitu, Febri menyebut pasal-pasal yang dipakai KPK untuk menjerat para
tersangka dugaan suap bansos Covid-19 sudah cukup tepat. Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. 

“Hal ini sejak lama sudah diingatkan, KPK tidak perlu kebanyakan slogan.
Bekerja saja secara konkret. Dukunglah kerja para pegawai KPK, maka lambat laun
kredibilitas KPK akan kembali meningkat. Kepercayaan itu tumbuh dari
konsistensi. Teruslah bekerja. Buktikan dengan kinerja,” Saran Febri.

Hukuman mati bagi terpidana korupsi, kata Febri, memang sering digaungkan dalam dua kondisi. Pertama, dalam bentuk slogan yang menunjukkan seolah-olah KPK berkomitmen
untuk memberantas korupsi. Padahal, hingga sekarang belum ada koruptor yang dihukum mati. Kedua, karena kemarahan yang
muncul kepada para pejabat yang korup. 

Kalau menurutmu, apakah sebaiknya tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 memang benar-benar harus dihukum mati atau dijerat sesuai dengan pasal yang ada saja, <i>Millens</i>? (<b>Oke/IB28/IB09</b>)&nbsp;&nbsp;

<b>Inibaru.id </b>- Kasus korupsi kembali mengejutkan masyarakat Indonesia. Kali ini, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter
Batubara yang diseret KPK karena diduga terlibat dalam korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di
wilayah Jabodetabek. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mendapat Rp 17 Milliar dari hasil pengadaan
paket bansos.

Kasus ini mengingatkan warganet kepada pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu. Dulu, Firli menyebut siapa saja yang terbukti melakukan korupsi dana anggaran untuk penanganan Covid-19 pantas dijatuhi hukuman mati.

Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyebut hukuman mati akan diterapkan pada kasus korupsi yang terkait dengan bansos Covid-19 yang menyeret Juliari P Batubara. Apakah hukuman ini benar-benar bisa diterapkan?<br>

Mungkinkah KPK Benar-Benar Terapkan Hukuman Mati bagi Juliari Batubara?

<p style="text-align: left;"><strong>Inibaru.id &ndash; </strong>Sempat menghebohkan dunia karena berencana menerapkan hukuman mati bagi pelaku LGBT, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah kini mengurunkan niatnya. Keputusan teranyar ini ditengarai berkaitan dengan banyaknya kecaman dari dunia internasional, termasuk dari kalangan selebritis.</p>
<p style="text-align: left;">Laman <em>Kompas</em>, Minggu (5/5/2019) menulis, beberapa selebritis internasional seperti George Clooney dan Elton John langsung bereaksi atas keputusan yang dulu buat Sulatn Bolkiah itu. Mereka bahkan menyerukan pemboikotan bagi hotel-hotel yang dimiliki Sultan Bolkiah seperti Hotel Beverly Hills yang ada di Los Angeles atau Hotel Dochester yang ada di London setelah pemimpin Brunei itu menyebut akan memperpanjang aturan hukuman mati dengan cara dirajam bagi pelaku LGBT, zina, dan pemerkosaan.</p>
<p style="text-align: left;">Brunei juga mengizinkan hukuman mati bagi pelaku kasus pembunuhan berencana dan pengedar narkoba meskipun sejak 1957 nggak melakukan satu pun eksekusi.</p>
<p style="text-align: left;">Sultan Bolkiah menyebut kecaman dari dunia internasional atas hukum yang disebut Aturan Pidana Syariah (SPCO) yang diterapkan di Brunei ini bisa dipahami.</p>
<p style="text-align: left;">&ldquo;Sepertinya ada mispersepsi terkait hal ini. Asalkan bisa dipahami lebih baik dengan pikiran yang jernih, hukuman ini sebenarnya bisa diterapkan dengan kuat,&rdquo; jelasnya.</p>
<p style="text-align: left;">Sultan Bolkiah bahkan menyebut terjemahan Bahasa Inggris dari pidatonya pada April 2019 lalu tentang hukuman inilah yang menyebabkan mispersepsi. Dia pun langsung mendapatkan kecaman dari pegiat HAM. Bahkan, Amnesty International menyebut hukum itu sebagai lambang &ldquo;setan&rdquo;. Selain itu, Human Rights Watch menyebut hukuman ini sebagai &ldquo;barbar&rdquo; dan mendesak Sultan Bolkiah untuk menangguhkannya.</p>
<p style="text-align: left;">Sebagai informasi, Brunei Darussalam kali pertama menerapkan hukum syariah sejak 2014. Tahapan pertama dari hukuman ini adalah penjara atau denda. Namun, pada 3 April 2019 lalu, Sultan Bolkiah menyebut pelaku beberapa jenis kejahatan bisa dirajam hingga mati dan pencuri bisa diamputasi tangannya.</p>
<p style="text-align: left;">Kalau <em>Millens</em>, setuju nggak sih dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku LGBT? (<strong>IB09/E04</strong>)</p>

Beberapa waktu lalu, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengumumkan peraturan baru untuk memberi hukuman mati bagi pelaku LGBT. Namun, kecaman dunia internasional yang sangat tinggi membuat Sultan Brunei mengurungkan niatnya.

Sultan Brunei Urungkan Niat Hukum Mati Pelaku LGBT

<div dir="auto"><strong>Inibaru.id -</strong> Zul, sapaan akrab Zulkifli tertangkap tangan pada hari Jumat (1/3) di Apartemen Gading River, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas tuduhan keterlibatannya dengan jaringan narkoba internasional.&nbsp;</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">Polisi menangkap Zul bersama tiga orang lainnya yakni MH alias Rian, HR alias Andu, dan seorang perempuan berinisial D. Sejauh ini, polisi menduga Zul bukan pengedar kacangan sehingga masih terus mendalami jaringan Zul.&nbsp;</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">Dari penangkapan Zul, polisi berhasil mengamankan 9,54 kilogram sabu, 24.000 butir ekstasi, empat buah handphone, 2 kartu ATM, timbangan elektrik, dan uang tunai Rp 1,4 juta.</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">Dilansir melalui <em>medcom.id</em>, Sabtu (9/3) Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Suwondo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan mengatakan dengan barang bukti ini, terancam maksimal hukuman mati, minimal 20 tahun penjara, tergantung perannya.</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">"Zul bersama tiga rekannya dijerat pasal berlapis. Kepastian hukuman Zul akan diketahui melalui vonis pengadilan. Nanti akan ditentukan dalam proses pengadilan dan putusan hakim," ujar Suwondo.&nbsp;</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">Para tersangka ini dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Para tersangka terancam pidana penjara 6 tahun hingga seumur hidup dan denda Rp1 milliar hingga Rp10 milliar.</div>
<div dir="auto">&nbsp;</div>
<div dir="auto">Pokoknya hati-hati ya <em>Millens</em>, hindari narkoba. Hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik. <strong>(IB26/E05)</strong></div>

Pelantun lagu Aishiteru atau Zulkifli yang dikenal sebagai vokalis <i>band</i> Zivilia terancam hukuman mati lantaran terjerat kasus peredaran narkoba.