Awal-awal puasa, dia mengungkapkan, perempuan yang berstatus sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan kosmetik di Jakarta itu mengaku sempat kewalahan mengatur ritme kesehariannya. Pola tidurnya karut-marut dan konsentrasinya acap buyar begitu lewat tengah hari.

"Tubuh terasa lelah dan jadi nggak produktif. Nggak sempat kena komplain sih, cuman aku ngerasa nggak enak saja karena kurang maksimal mengurus semuanya," kata perempuan yang mengaku perfeksionis tersebut.

Sekitar seminggu Ramadan berlangsung, Yesi baru mulai mampu beradaptasi. Selain pekerjaan domestik sudah memungkinkan untuk dibagi dengan suami, pola tidurnya juga perlahan mulai bisa diatur. Menurutnya, mengatur pola tidur untuk menjalani hari-hari "normal" selama Ramadan adalah sebuah keharusan.

"Aku ngobrol sama suami untuk bagi-bagi tugas domestik. Setelah itu, aku mulai bikin jadwal untuk menyinkronkan waktu antara kerja, urusan rumah, dan ibadah. Alhamdulillah jalan,"&nbsp;

Menurut Yesi, salah satu cara paling efektif untuk mengatasi kurangnya tidur selama Ramadan adalah dengan tidur lebih awal. Sepulang kerja, dia biasanya memilih bercengkerama sejenak dengan keluarga, menyiapkan bahan untuk sahur, lalu segera tidur menyesuaikan jadwal tidur kedua anaknya. 

"Aku tidur cepat, lalu tarawih dan tadarus (membaca Al-Qur'an) menjelang waktu sahur. Lumayan sih, aku jadi punya waktu istirahat malam yang cukup," kata dia.

Saat kantuk menyerangnya pada tengah hari, Yesi juga memilih nggak melawannya. Saat istirahat siang, dia memilih membiasakan power nap atau tidur singkat sekitar 15-30 menit. Cara ini diyakininya sangat efektif untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya.

"Jangan tidur (siang) terlalu lama, karena menurutku bisa mengganggu pola tidur malam," sergahnya.

Setali tiga uang, tidur siang dalam waktu singkat juga dilakukan Anwar Baehaqy. Pekerjaan sehari-harinya sebagai diver ojek daring membuatnya memungkinkan untuk mengatur waktu istirahat. Biasanya, dia memilih pulang, tidur sejenak, lalu kembali bekerja hingga menjelang buka puasa.

3. Menghindari kafein dan makanan berat menjelang tidur

Anwar yang biasa minum kopi pada malam hari juga memutuskan untuk nggak mengonsumsinya selama Ramadan. Selain kopi, dia juga menyekip teh yang sama-sama mengandung kafein. Ini dilakukannya biar nggak begadang atau mengalami kesulitan tidur malam.&nbsp;

"(Selama Ramadan) saya ngopi pas sahur saja. Malam enggak. Buka (puasa) langsung makan, nggak berani kemalaman, biar (perut) nggak begah dan bikin tidur nggak nyenyak," ujar lelaki 38 tahun tersebut, Selasa (11/3).

Tips terakhir dari Anwar adalah konsisten dengan ritme tidur yang kita bikin selama Ramadan. Menurutnya, menerapkan waktu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari akan membuat pola tidur terjaga baik dan nggak merasa kecapaian atau masih mengantuk saat bangun.

"Kata adik saya yang perawat, pola tidur yang konsisten akan membantu tubuh lebih mudah beradaptasi dan tetap segar sepanjang hari selama Ramadan," tandasnya.

Mengatur pola tidur agar tubuh tetap segar dan bugar selama menjalankan ibadah Ramadan juga bisa dilakukan dengan menciptakan suasana tidur yang nyaman, termasuk menciptakan kamar yang bersih dan redup menjelang tidur. Yuk, semangat! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Ramadan adalah bulan penuh berkah. Yesi sepakat dengan pernyataan itu. Namun, sebagai seorang ibu, dia sempat meruntuknya juga. Terlebih saat harus mengatur waktu antara bekerja di kantor, mempersiapkan sahur, dan beribadah selama bulan puasa.

"Waktu tidur jelas berkurang. Pertama, kepotong untuk tarawih sendiri karena biasanya aku baru sampai rumah selewat waktu Isya. Kedua, waktu sahur. Aku harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan makanan buat suami dan anak," keluhnya via pesan suara, Selasa (11/3/2025).

Tidur larut, lalu harus bangun lebih pagi untuk sahur membuat pola tidur jadi nggak teratur selama Ramadan. Gimana solusinya?&nbsp;

Mengatur Pola Tidur ketika Setiap Hari Harus Bangun Sahur

“Saya nggak mau ketinggalan momen ini,” ucapnya penuh
semangat. “Kudus kan dikenal dengan kreteknya, dan saya ingin melihat langsung
bagaimana tarian ini menggambarkan sejarahnya.”&nbsp;


Di tengah kerumunan, warna-warni pakaian khas para penari
berpendar di bawah sinar matahari. Mereka, ribuan penari dari pelbagai sekolah di Kudus, berdiri dalam barisan yang tertata rapi, bersiap mengukir
sejarah.

Begitu alunan musik khas mulai mengalun, gerakan mereka menyatu,
menggambarkan perjalanan panjang industri kretek yang telah melekat dalam
kehidupan masyarakat Kudus sejak dahulu kala.&nbsp;Fahmi berdiri di antara para penonton, matanya tak lepas
dari setiap gerakan para penari.

Dia dapat merasakan bagaimana ke-1.405 orang itu bercerita kisah yang sama, tentang para buruh yang memilah tembakau, menggulung kretek, hingga menjadi sumber penghidupan rakyat, yang tersaji dalam gerakan-gerakan luwes mereka di jalanan.

Di tengah kemeriahan, Kepala MURI Semarang, Ari Andriyani,
mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh alun-alun bergemuruh.

“Awalnya, Pemkab Kudus mengajukan seribu
penari untuk pemecahan rekor ini,” katanya. “Namun setelah diverifikasi, jumlah
peserta justru mencapai 1.405 orang. Ini merupakan rekor ke-12.127 yang kami
catat. Dan lebih membanggakan lagi, bukan hanya sebagai rekor nasional, tetapi
juga rekor dunia.”&nbsp; 

Sorak-sorai pecah, tepuk tangan membahana. Fahmi ikut larut
dalam kebanggaan itu. Baginya, momen ini lebih dari sekadar pertunjukan tari
atau pemecahan rekor. Ini adalah bukti bahwa semangat menjaga tradisi
masih membara di hati masyarakat Kudus.&nbsp; 

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton yang hadir dalam acara ini pun turut memberikan apresiasi. Dia mengatakan,&nbsp;pergelaran Tari Kretek ini adalah bukti nyata
bahwa masyarakat Kudus memiliki semangat tinggi dalam menjaga budaya lokal.&nbsp;

Fahmi mengangguk setuju. Ia teringat cerita kakeknya tentang
kejayaan industri kretek pada masa lalu—tentang bagaimana banyak orang Kudus
menggantungkan hidup dari industri ini, dan bagaimana kretek bukan sekadar
rokok, melainkan sebuah identitas. Sebuah warisan. 

"Sekarang saya menyaksikan sendiri
bagaimana generasi muda turut serta dalam melestarikan sejarah itu," kata dia.

Saat tarian usai, tepuk tangan kembali menggema di seluruh
alun-alun. Beberapa penari tampak kelelahan, tetapi senyum puas tetap terpancar
di wajah mereka. Fahmi segera merogoh ponselnya, mengabadikan momen bersejarah
ini dalam bentuk foto dan video.

"Saya ingin memastikan bahwa kisah ini tak hanya
tertanam dalam ingatan, tetapi juga bisa diceritakan kembali pada generasi
mendatang," sebutnya, lalu tertawa.

Hari itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Fahmi berjalan
perlahan meninggalkan alun-alun. Ada rasa bangga di dadanya. Bangga menjadi
bagian dari Kudus serta sejarahnya yang baru saja terukir. (Imam
Khanafi/E03)

Inibaru.id –&nbsp;Fahmi menghela napas panjang dan tersenyum lega. Di hadapannya terbentang Alun-Alun Kudus yang sudah dipenuhi ribuan orang. Sejak pagi, ia telah bersiap-siap, menempuh perjalanan dari rumahnya di Jekulo demi satu tujuan: menyaksikan pemecahan rekor dunia Tari Kretek.

Perjalanan
ke Alun-Alun Kudus hari itu memang nggak mudah. Sejak pagi, Fahmi sudah memacu motornya melewati jalanan Kudus
yang perlahan mulai ramai. Hari yang cerah. Semakin ceria melihat ribuan orang secara kolektif merayakan kebudayaan yang telah lama menjadi identitas Kudus.

Menyaksikan langsung Tari Kretek yang dimainkan ribuan orang menjelang akhir Februari lalu, Fahmi pun menceritakan kebanggaannya sebagai warga Kudus sekaligus menjadi bagian dari sejarah baru tersebut.

Makna Tari Kretek di Mata Masyarakat Kudus

Sebetulnya, tempat ini berada di pusat kota. Dari Jalan Jenderal Sudirman yang berada tepat di jantung kota, yang tengah-tengahnya dialiri sungai, kamu tinggal mencari Jalan Dewaruci; lalu masuk sedalam kurang lebih 200
meter.

Setelah itu, telusurilah sisi kanan jalan untuk menemukan gang dengan petunjuk bertulisan "Musala Al Amin". Gang inilah yang akan mengantarkanmu ke permukiman padat tempat warung mi kopyok terkenal tersebut berdiri.

Laron nggak akan datang ke cahaya yang cukup terang. Setali tiga uang, orang-orang juga nggak akan mampir ke warung yang berada di gang sempit ini jika masakannya nggak benar-benar istimewa. Ehm, atau harganya murah! Ha-ha.

Mi Kopyok Mak Rom dikenal karena rasanya yang luar biasa. Selain itu, harganya pun ramah di kantong. Jadi, terjawab dong alasan kenapa tempat ini selalu ramai pembeli dan direkomendasikan begitu banyak orang?

“Rasanya enak, kuahnya gurih dan segar. Cabainya juga
langsung diulek sesuai dengan request kita. Untuk mi bisa pilih antara mi kuning,
bihun, atau keduanya,” ungkap salah seorang pengulas di Google yang datang ke
warung ini pada Oktober 2024, Wafiq Aini.

Karena cabainya diulek langsung saat memesan, kamu bisa menyesuaikan tingkat kepedasan yang diinginkan di sini. Untuk penyuka pedas, saatnya memesan mi kopyok ekstrahot. Sementara, yang nggak terlalu suka mi yang terlalu strong, bisa minta pedasnya tipis-tipis saja.

Mi kopyok adalah masakan khas Magelang berbahan utama mi dengan sayuran, lalu disajikan dalam kuah gurih yang menyegarkan. Nah, kekuatan utama dari Mi Kopyok Mak Rom adalah sensasi gurih pada kuahnya yang terkenal. Mi yang dipakai juga lebih kenyal dari biasanya.

Sebagai pendamping, kamu juga bisa menambahkan bakso berbagai ukuran yang pastinya sangat menggiurkan. Kalau kurang, kamu juga bisa menambahkan irisan daging sebagai topping, gorengan seperti tahu dan tempe, atau keripik.

“Wajib dikunjungi bagi pencinta kuliner yang pengin merasakan
kelezatan mi kopyok khas Magelang,” ungkap pengulas di Google lainnya yang
datang ke tempat makan tersebut pada Januari 2025, Oktaffyani Puji.

Sepaket mi kopyok di warung tersebut dibanderol Rp15 ribu. Namun, kamu juga bisa membeli secara terpisah. Mi kopyok "kosongan" dihargai Rp2.000 saja, lalu bakso kecil seharga Rp1.000, sedang Rp3.000, dan jumbo Rp6.000 per buah. Ada juga ceker,
kepala ayam, dan pangsit yang dibanderol Rp2.000 per item.

Pada hari-hari biasa, Mi Kopyok Mak Rom buka pukul 08.00-21.00 WIB. Apakah buka selama Ramadan? Silakan cek sendiri saja, Millens! (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Nama Gunung Tidar di Kota Magelang dalam beberapa bulan
viral karena dijadikan tempat pelatihan sejumlah pejabat negara. Eits, tapi kita nggak akan membicarakan itu. Kita bicara lokasi yang sama, tapi tentang salah satu khazanah kuliner di sana.

Sebutlah salah satunya adalah Mi Kopyok Mak Rom. Bisa dibilang, tempat ini adalah destinasi wisata kuliner tersembunyi alias&nbsp;hidden gem di Magelang. Kenapa di sebut demikian? Ya, karena lokasinya memang cukup tersembunyi, yakni di Gang 3 No 41 Kelurahan Magersari, Kecamatan
Magelang Selatan.

Meski harus masuk gang lantaran lokasinya berada di tengah-tengah perkampungan padat,&nbsp;Mi Kopyok Mak Rom. Tapi tetap menjadi destinasi wisata kuliner di Magelang karena rasanya yang tiada dua.

Mi Kopyok Mak Rom, Kuliner 'Hidden Gem' di Gunung Tidar Magelang

Kronologisnya, DJ yang akan berbelanja menitipkan NA kepada AK yang berada dalam mobil. Seusai berbelanja, DJ kembali ke mobil dan mendapati anaknya dalam kondisi nggak wajar.

Bayi NA kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, Namun, dia kemudian dinyatakan meninggal dunia sehari setelahnya. DJ pun melaporkan kejadian tersebut pada&nbsp;5 Maret. Berbekal laporan tersebut, Brigadir AK diamankan pihak kepolisian.

Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik melakukan ekshumasi alias penggalian dan pembongkaran mayat terhadap bayi NA yang dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio pada Kamis, 6 Maret 2025.

Menyikapi hal ini, Polda Jateng menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap Brigadir AK yang merupakan anggota aktif di Direktorat Intelijen Keamanan&nbsp;(Ditintelkam) Polda Jateng tersebut. 

 Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, Brigadir AK saat ini sudah diamankan dan tengah dalam proses pemeriksaan kode etik oleh penyidik di Propam Polda Jateng.

"Yang bersangkutan menjalani patsus (penempatan khusus) selama 30 hari guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut," kata Artanto saat ditemui di Polda Jateng, Selasa (11/3).&nbsp;

&nbsp;Gregetan nggak sih, Millens? Semoga nggak ada lagi tingkah di luar nalar dari para oknum kepolisian nggak bertanggung jawab ini, ya? (Danny Adriadhi Utama/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Nama besar kepolisian kembali tercoreng dengan munculnya kasus kematian bayi berusia dua bulan (NA) setelah dianiaya hingga meninggal dunia oleh seorang anggota kepolisian yang nggak lain merupakan ayah kandungnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengonfirmasi, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025, bermula dari laporan seorang perempuan berusia 24 tahun bernama DJ, ibu kandung dari NA. Adapun tersangka dalam kasus ini adalah Brigadir AK.

Diduga menganiaya hingga tewas anak kandungnya yang baru berusia dua bulan, anggota Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Jateng Brigadir AK telah diamankan dan sedang dalam proses&nbsp;pemeriksaan.

Aniaya Anak Kandung hingga Tewas, Anggota Polda Jateng mulai Jalani Pemeriksaan

Taj Yasin menjelaskan, pemberian THR tepat waktu merupakan kewajiban perusahaan terhadap para karyawan mereka. Menurutnya, nggak ada salahnya THR diberikan lebih awal dari batas waktu karena akan turut membantu perekonomian mereka.


"Kita perlu juga mendongkrak perekonomian,” kata lelaki yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Pada hari yang sama, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan mekanisme pemberian THR pada Idulfitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka Jakarta. Dia menyampaikan,&nbsp;THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD, diberikan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Keputusan itu diambil setelah presiden melakukan koordinasi beberapa kali dengan para menterinya. Detail dari pemberian THR yang harus dilakukan oleh perusahaan, baik kepada pekerja swasta maupun pekerja BUMN dan BUMD akan disampaikan melalui surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Besaran dan mekanismenya disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," kata Prabowo saat mengumumkan. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta kepada seluruh perusahaan di wilayahnya agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan mereka paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Idulfitri 2025.

"Kepada para perusahaan, saya mohon, karena ini menjelang lebaran, tolong disegerakan untuk pembayaran THR," kata Taj Yasin seusai mengikuti agenda Tarawih Keliling di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Senin (10/3) malam.

Wakil Gubernur Taj Yasin meminta seluruh perusahaan di Jateng mencairkan THR maksimal H-7 Lebaran untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Wagub Taj Yasin Minta Perusahaan di Jateng Cairkan THR Maksimal H-7 Lebaran

"Saya yakin manajemen Sritex berusaha menghindari PHK. Kalau ada PHK akan selektif dan itu biasa industri manufaktur untuk efisiensi," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh perusahaan raksasa tekstil yang berpusat di Sukoharjo itu merupakan bagian dari dinamika industri yang mengalami pasang surut. Dia menyebut, banyak industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah yang tiarap pasca Covid-19.

"Ini masalah bisnis yang selalu ada pasang dan surutnya. Memang industri tekstil dan garmen mengalami tekanan dan kesulitan besar sejak Covid," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex bersama tiga anak usahanya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. 

Atas putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sritex sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menyelesaikan persoalan ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah turun tangan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan massal imbas pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya.&nbsp;

"Karena Sritex sudah merupakan aset nasional, pemerintah harus turun tangan untuk bantu," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut dia juga mendorong PT Sritex untuk memikirkan nasib belasan ribu karyawan agar tidak terjadi PHK massal. Bila tidak ada jalan lain selain PHK, manajemen diminta bersikap selektif.

Asosiasi Pengusaha Inddnesia (Apindo) meminta pemerintah untuk turun tangan memikirkan nasib karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya yang di-PHK.

Antisipasi PHK Massal, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Sritex Pailit

"Mpox dan Covif-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Sebelum Covid-19 muncul, Mpox sudah ada dan endemis di wilayah Afrika Barat dan Tengah, seperti Afrika Selatan, Pantai Gading, Kongo, Nigeria, dan Uganda," ujar Syahril di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa WHO sempat menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) pada 23 Juli 2022. Namun, status ini kemudian dicabut pada 11 Mei 2023, meski pada 14 Agustus 2024, WHO kembali menyatakan Mpox sebagai PHEIC karena peningkatan kasus di Afrika Tengah dan Barat.

Dengan sejarah Mpox yang sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19, Syahril menegaskan bahwa penyakit ini nggak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19. 

"Mpox bukan efek samping dari vaksin Covid-19, dan tidak ada hubungannya," tegasnya.

Mpox disebabkan oleh virus Mpox (MPXV) dari genus Orthopoxvirus. Ada dua clade virus MPXV, yaitu Clade I dan Clade II. Pada wabah global 2022–2023, strain yang mendominasi adalah Clade IIb, sementara saat ini peningkatan kasus disebabkan oleh Clade Ia dan Ib.

Syahril juga menjelaskan bahwa penularan Mpox antar-manusia terjadi melalui kontak langsung, termasuk kontak fisik seperti berjabat tangan dan kontak seksual.

Sebagian besar kasus global terjadi pada Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL), namun masyarakat di luar kelompok tersebut juga berisiko tertular, termasuk anak-anak yang memiliki kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi.

Selain itu, penularan dapat terjadi melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti sprei, sarung bantal, dan handuk. Orang yang tinggal bersama pasien positif atau memiliki kontak seksual dengan banyak pasangan juga berisiko tinggi tertular virus ini.

Hm, hoaks semacam ini nggak pernah ada habisnya ya, Millens? Semoga pemerintah terus memberi sosialisasi sehingga masyarakat makin teredukasi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Narasi yang mengklaim bahwa penyakit Mpox disebabkan oleh efek samping vaksin Covif-19 tengah beredar di media sosial. Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa Mpox terjadi akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh yang dipicu oleh vaksin Covid-19.

Menanggapi klaim tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH menegaskan bahwa Mpox dan Covid-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa Mpox telah ada jauh sebelum munculnya virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dan vaksin Covid-19.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus Mpox pada manusia pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa penyakit Mpox nggak terkait dengan efek samping vaksin Covid-19.&nbsp;

Mpox Bukan karena Efek Samping Vaksin Covid-19

"Setelah pandemi berakhir, kita masuk ke fase endemi. Kasusnya ada terus, tapi tidak banyak dan gejalanya tidak berat. Oleh karena itu, tetap waspada dan jangan menurunkan kewaspadaan," kata Prof. Hinky saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/6).

Dia juga mengimbau untuk rajin cuci tangan, memakai masker saat batuk atau jika berada di sekitar orang yang batuk. 

"Hindari tempat kerumunan dan area dengan ventilasi buruk. Protokol ini harus dijalankan seumur hidup. Jangan menunggu sampai ada pandemi lain," tambahnya.

Prof. Hinky menjelaskan bahwa infeksi Covid-19 terjadi ketika ada gangguan keseimbangan pada tubuh. Penyakit ini muncul dari interaksi antara virus, manusia sebagai inangnya, dan lingkungan sekitarnya.

"Ada inang, agen penyakit, dan daya tahan tubuh kita. Jika keseimbangan ini terganggu, kita akan jatuh sakit. Jika kita divaksinasi, walaupun terinfeksi, sakitnya tidak akan berat, tidak sampai masuk ICU atau mengalami sesak napas," tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa virus akan terus ada dan bermutasi. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada dan nggak boleh lalai. Vaksinasi bukanlah satu-satunya cara mencegah Covid-19. Perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memastikan sirkulasi udara yang baik juga penting.

Vaksin Nggak Menyebabkan Kekebalan Tubuh Runtuh

Pada masa endemi Covid-19, hoaks tentang vaksin masih beredar luas di media sosial. Salah satu hoaks yang baru-baru ini muncul mengklaim bahwa vaksinasi Covid-19 empat kali atau lebih akan meruntuhkan sistem kekebalan tubuh.

Menurut Prof. Hinky, klaim tersebut nggak benar. Data menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan vaksinasi ulang memiliki risiko lebih rendah untuk terpapar Covid-19, dan jika terpapar, gejalanya biasanya ringan.

"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksinasi ulang melemahkan sistem kekebalan tubuh," tegas Prof. Hinky.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengeluarkan edukasi tentang manfaat vaksin Covid-19. Pertama, vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan. Tubuh yang divaksin akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

Kedua, vaksin mengurangi dampak berat dari virus. Jika sistem imun kalah dan terpapar, gejala akan lebih ringan.

Ketiga, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin banyak individu yang divaksin, kekebalan kelompok akan tercapai, meminimalisasi risiko paparan dan mutasi virus.

Nggak Ada Laporan Kematian Masif Akibat Vaksin

Klaim menyesatkan di media sosial yang menyebutkan penerima vaksin Covid-19 mRNA akan meninggal dalam 3 atau 5 tahun adalah tidak benar.

"Setelah vaksin diberikan, dilakukan Post-Marketing Surveillance (PMS) untuk memantau keadaan penerima vaksin. Jika ada kematian masif akibat vaksin, pasti sudah ada datanya. Hingga saat ini, belum ada laporan dari jurnal atau WHO tentang kematian masif setelah 3 tahun akibat vaksin mRNA," jelas Prof. Hinky.

Pada 2022, sebuah video mengklaim bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia di atas 70 tahun dalam 2 hingga 3 tahun setelah vaksinasi. Pernyataan ini tidak benar.

Hingga kini, belum ada penelitian yang membuktikan kematian pasca-vaksinasi disebabkan langsung oleh vaksin. Kematian lansia mungkin dipengaruhi oleh komorbid atau infeksi Covid-19, bukan vaksin mRNA.

"Sampai sekarang, tidak ada laporan bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia," tutup Prof. Hinky.

Tuh kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai vaksinasi! Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita tetap menjalankan protokol kesehatan. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menerapkan perilaku hidup sehat dengan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dan memakai masker saat batuk atau flu sebaiknya terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat pandemi.

Meskipun Covid-19 telah menjadi endemi, virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit ini terus bermutasi, sehingga masih memungkinkan seseorang terpapar dan sakit.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, MHK-IM, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena kasus Covid-19 masih terjadi pada masa endemi.

Meski telah berstatus sebagai endemi, Covid-19 masih berpotensi menjangkiti kita. Karena itu, protokol kesehatan nggak boleh dikesampingkan.

Pengalaman Berharga dari Pandemi Covid-19 dan Pentingnya Protokol Kesehatan

"Kesenjangan tersebut menyebabkan, hingga saat ini, masih ada 30% penduduk dunia yang belum pernah mendapatkan vaksin," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril.

Menurut dr. Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan akses yang setara terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik seperti negara maju.

"Proses negosiasi telah berlangsung sejak Desember 2021, namun belum mencapai kesepakatan. Sidang World Health Assembly ke-77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya," ujar dr. Syahril.

Dalam negosiasi tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam perundingan Pandemic Treaty di Intergovernmental Negotiating Body (INB), memperjuangkan kepentingan nasional terutama dalam isu-isu strategis seperti sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses dalam menghadapi pandemi.

Negosiasi yang sulit telah dilakukan lebih dari 10 kali hingga batas waktu 24 Mei 2024. Namun, beberapa pasal belum disepakati, terutama terkait Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pencegahan dan instrumen One Health, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, kompensasi tanpa kesalahan, dan pendanaan.

"Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan prinsip kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang agar masuk dalam Pandemic Treaty," lanjut dr. Syahril.

Secara spesifik, ada empat poin yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam komponen Pandemic Treaty, yakni PABS, instrumen One Health, transfer teknologi, dan pendanaan. Empat poin ini berkaitan dengan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Mengenai PABS, Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing, terutama yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik, disertai pembagian manfaat yang setimpal.

Pemerintah juga mendorong pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, dengan Indonesia menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza.

Selanjutnya, Indonesia mendorong pembentukan instrumen One Health yang mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif dengan dukungan negara maju.

Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong transfer teknologi yang berkeadilan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Transfer teknologi ini diharapkan dapat digunakan oleh Indonesia dan negara berkembang untuk membangun kapasitas manufaktur lokal guna menciptakan kemandirian dalam produksi vaksin, terapi, dan diagnostik.

Mengenai perizinan, Indonesia mendorong transparansi dan non-eksklusivitas, terutama saat pandemi. Selain itu, Indonesia mengupayakan agar teknologi dan inovasi dapat diakses oleh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang.

Dalam hal pendanaan, Pemerintah Indonesia mendukung pendanaan yang setara dan dapat diakses oleh seluruh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang, untuk implementasi Pandemic Treaty. Pendanaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang telah ada seperti Pandemic Fund dengan sedikit penyesuaian sesuai konteks Pandemic Treaty.

Indonesia berupaya agar negosiasi Pandemic Treaty selesai secepatnya, dan terus memperjuangkan kesetaraan akses untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi antar negara sehingga dapat membangun kapasitas industri farmasi dengan prinsip kesetaraan antara negara maju dan berkembang.

"Pemerintah RI juga akan memperkuat legislasi di tingkat nasional agar siap menghadapi ancaman pandemi lainnya," kata dr. Syahril.

Dr. Syahril juga menjelaskan kesalahpahaman tentang peran WHO selama pandemi Covid-19, yaitu bahwa WHO memiliki kewenangan mengatur negara dan penduduk di dunia selama pandemi.

Dia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. WHO tidak memiliki wewenang untuk mendikte negara atau penduduk, serta tidak dapat mengendalikan pergerakan penduduk melalui paspor digital, pemaksaan vaksinasi, lockdown, dan pengerahan militer.

"Kedaulatan negara tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Keputusan terkait penanganan pandemi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah negara masing-masing," jelas dr. Syahril.

"Cukup sudah jutaan nyawa melayang, kehilangan pekerjaan, gangguan mental, dan kerugian ekonomi masif selama pandemi Covid-19. Kita harus mewariskan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi anak cucu kita," tutup dr. Syahril.

Semoga dunia siap siaga dalam menghadapi potensi pandemi ya,&nbsp;Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pengalaman pahit pandemi Covid-19 mendorong pembentukan instrumen internasional baru untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, yang dikenal sebagai Pandemic Treaty atau Pandemic Agreement. Inisiatif ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan didukung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama 25 kepala negara dan pemerintahan lainnya.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa banyak negara nggak mampu melindungi kesehatan masyarakatnya secara efektif. Sistem ketahanan kesehatan global, terutama di negara berkembang, terbukti sangat rapuh dalam hal kekuatan finansial dan akses terhadap vaksin, obat, serta diagnostik (VTD).

Selama pandemi, kesenjangan antara negara maju (global north) dan negara berpenghasilan rendah dan menengah (global south) semakin terlihat. Isu nasionalisme sempit, populisme, pendanaan global, hak cipta, berbagi patogen, dan manfaat dari produk terkait pandemi semakin memperbesar kesenjangan ini.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun seluruh pihak harus senantiasa waspada. Indonesia bergabung dengan WHO serta negara-negara lain di dunia untuk mencegah potensi pandemi.

Pandemic Treaty, Langkah Kesiapan dan Respons terhadap Pandemi

Kelompok pertama adalah mereka yang belum pernah menerima vaksin Covid-19, sementara kelompok kedua mencakup individu yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin Covid-19. 

Kedua kelompok ini ditujukan khusus untuk masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, bagi mereka yang nggak memenuhi kriteria di atas, imunisasi Covid-19 menjadi pilihan mandiri dan dapat diakses di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi Covid-19.

"Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen," jelaskan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dr. Rizka Andalucia Apt.

Pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi Covid-19, baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan, harus dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional, yaitu SatuSehat.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun keberadaanya patut diwaspadai. Yuk jaga keaehatan mulai sekarang, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dengan situasi Covid-19 semakin terkendali, fokus upaya perlindungan melalui vaksinasi diperkuat untuk kelompok rentan dengan risiko fatalitas dan kematian akibat Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program mengamanatkan bahwa Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

"Ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan imunisasi Covid-19 gratis," terang Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr Maxi Rein Rondonuwu, pada hari Minggu (31/12/2023).

Mulai 1 Januari 2024, vaksin Covid-19 hanya gratis untuk dua kelompok masyarakat. Di luar itu akan dihitung sebagai pengobatan mandiri yang berbayar.

Vaksin Covid-19 Tetap Gratis untuk Dua Kelompok Ini!

Meskipun tingkat risiko terjangkit Covid-19 saat ini lebih rendah, dan pasiennya nggak sampai masuk rumah sakit, namun berdasarkan pengamatannya, mereka yang terjangkit, rata-rata karena belum booster. Karena itu, pihaknya mengimbau agar yang belum booster, segera menambah vaksinasinya.

“Catatan dari Kemenkes, bahwa kebanyakan yang terkena itu belum booster. Ini mumpung dari pemerintah masih menyelenggarakan gratis, maka masyarakat yang belum booster, kita dorong untuk booster,” imbuh Sumarno.

Sebagai antisipasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Terkait mobilisasi orang pada liburan Natal dan Tahun Baru, kata dia, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan. Kebijakan akan diambil setelah hasil asesmen keluar.

Kamu sudah vaksin booster belum nih, Millens? Kalau belum, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat vaksinasi, ya! (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Meski Indonesia sudah dinyatakan keluar dari pandemi seiring melandainya angka penularan, nyatanya kasus Covid-19 kembali merebak. Kemunculannya, membuat masyarakat mesti lebih berhati-hati. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta masyarakat agar melengkapi vaksinasi dengan booster.

“Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman kembali, untuk siap lagi menghadapi masalah Covid ini,” kata  Sumarno, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional, di Kantor BPSDMD Jateng, Rabu (13/12/2023).

Untuk mencegah penularan Covid-19, Sekda Jateng mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster secara gratis.

Antisipasi Covid-19, Sekda Jateng: Segera Booster!

Peningkatan ini disebabkan oleh subvarian Omicron XBB 1.5, yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, selain varian XBB, telah terdeteksi subvarian EG2 dan EG5.

"Saat ini, kami melihat adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan, sehingga kami harapkan seluruh masyarakat segera menjalani vaksinasi, termasuk dosis lengkap dan booster," ujar Dirjen Maxi pada Jumat (8/12/2023).

Dia menekankan bahwa vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan terhadap keparahan dan kematian akibat Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk nggak menunda-nunda vaksinasi, karena manfaatnya nggak hanya melibatkan perlindungan diri sendiri tetapi juga melibatkan perlindungan bagi orang lain.

"Jangan ditunda-tunda, karena virus ini dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi membahayakan keluarga dan orang-orang di sekitar kita," tambahnya.

Dirjen Maxi menegaskan bahwa vaksinasi dosis lengkap dan booster dapat diperoleh secara gratis di puskesmas, rumah sakit, atau pos vaksinasi di daerah masing-masing. Prosesnya juga mudah, hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas lain kepada petugas vaksinasi.

Dia menyebutkan bahwa vaksin Inavac dan Indovac, produksi dalam negeri, dapat digunakan dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM, menjamin keamanan, mutu, dan efikasi.

Walaupun telah divaksinasi, masyarakat tetap diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker saat sakit, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun guna memberikan perlindungan maksimal dari penularan Covid-19. 

Jika mengalami gejala, seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk diagnosis lebih lanjut.&nbsp;Mengingat virus ini sangat berbahaya, vaksinasi nggak boleh kamu abaikan, ya!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi Covid-19, baik dosis lengkap maupun booster.

Diketahui bahwa kasus Covid-19 kembali meningkat di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, dengan pertambahan kasus harian sekitar 35-40 kasus. Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit per 6 Desember mencapai 60-131 orang, dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0.06%, dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Di beberapa negara ASEAN, kasus Covid-19 kembali meningkat. Karena itu Kemenkes mengimbau untuk vaksinasi.

Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Vaksinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ternyata juga menaruh
perhatian atas kasus pneumonia baru di Tiongkok ini. Meski sampai sekarang
kasusnya hanya ditemui di Tiongkok, bukan berarti hal ini nggak bisa berujung
pada pandemi baru.

“Pandemi kan seringnya disebabkan oleh pathogen yang sifat
virulensinya tinggi. Jadi, kasus mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini memang mungkin
bisa berujung jadi pandemi,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Kemenkes RI dr Imran Pambudi sebagaimana dilansir dari CNBC, Kamis
(30/11/2023).

Asal kamu tahu saja, Millens.
Jika dulu penyebab Covid-19 adalah virus, mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini
disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan infeksi pernapasan. Di sana, kasus
pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ini meningkat tajam sejak Mei 2023.

Meski begitu, kasus pneumonia yang
disebabkan bakteri mycoplasma ini sebenarnya bukanlah hal baru sebagaimana Covid-19 dulu.
Bakteri ini memang sudah sejak lama diketahui sebagai salah satu penyebab
penyakit paru yang paling umum.

“Sebelum Covid-19, mycoplasma
adalah penyebab umum dari penyakit paru, penyakit pernapasan dengan tingkat
insidensi mencapai 8,6 persen,” jelas Imran.

Nah, karena penyebabnya sebenarnya
bukan hal yang baru namun kemudian bisa menyebabkan lonjakan kasus pneumonia
yang luar biasa, Kemenkes pun mengeluarkan Surat Edaran Kewaspadaan berupa SE
Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma
Pneumonia di Indonesia.

Dalam surat tersebut, terungkap
bahwa Kemenkes meminta kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
hingga direktur/kepala rumah sakit, dan kepala kantor kesehatan pelabuhan serta
kepala puskesmas di seluruh Tanah Air untuk lebih waspada.

Khusus untuk Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas
orang, aalat angkut, barang bawaan, binatang, lingkungan, hinga vektor yang bisa
jadi membawa penyakit dari negara yang tempat masalah pneumonia ini muncul.

Yap, pemerintah sudah meningkatkan
kewaspadaannya. Kita juga sebaiknya mulai menjaga kondisi kesehatan demi memastikan
kondisi tubuh tetap fit dan nggak mudah terkena penyakit. Setuju, kan, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Masih segar dalam ingatan bagaimana
dunia bisa kacau balau selama periode 2020-2021 gara-gara pandemi Covid-19 yang
berasal dari Wuhan, Tiongkok. Nah, belakangan ini, Tiongkok juga sedang dilanda
lonjakan kasus pneumonia baru yang banyak menyerang anak-anak. Apakah kita juga
perlu mewaspadai hal ini?

Kalau menurut informasi yang diungkap pejabat rumah sakit
anak yang ada di Ibu Kota Tiongkok, Beijing, disebutkan bahwa setidaknya
rata-rata ada 7.000 pasien yang datang setiap hari akibat penyakit radang paru
yang bisa menyebabkan gejala sesak napas tersebut. Angka ini sudah cukup untuk
membuat rumah sakit-rumah sakit di Tiongkok kewalahan.

Setelah terbebas dari wabah Covid-19 dalam kurang lebih setahun belakangan, dunia kembali khawatir dengan lonjakan kasus pneumonia di Tiongkok. Perlukah kita waspada akan adanya kemungkinan wabah baru?

Kasus Pneumonia di Tiongkok Tinggi, Perlukah Kita Waspada?

Ternyata, perubahan skema pembayaran ini bikin masyarakat gelisah.
Mereka khawatir apabila nggak mampu membayar biaya penanganan jika nanti
terjangkit Covid-19.

Berita baiknya, Pemerintah nggak sepenuhnya lepas tangan. Untuk
masyarakat nggak mampu, penanganan akan ditanggung BPJS Kesehatan. 

"Tapi harus ingat bahwa di dalam BPJS kesehatan itu
sebetulnya ada penyertaan dari pemerintah melalui PBI. Artinya mereka yang ikut
serta di BPJS kesehatan yang tidak mampu itu akan ditanggung pemerintah yang
jumlahnya sekitar 123 juta. Ini sebetulnya bukan pemerintah tidak menanggung,
tapi juga akan menanggungnya." pungkasnya. 

Lebih lanjut Muhadjir menjabarkan alasan mengapa pembaruan
skema pembayaran biaya penanganan pasien Covid-19 dijamin nggak akan
memberatkan masyarakat. &nbsp;

"Kalau mereka pengusaha mandiri dibayar oleh pribadi
yang bersangkutan atas nama keluarga yang bersangkutan. Sedangkan yang tidak
mampu, itu dibayar oleh pemerintah dengan skema PBI itu," jelasnya. 

Karena itu, Muhadjir meminta masyarakat agar nggak terlalu
khawatir dengan sistem baru ini.

"Itu jangan dikhawatirkan, bahwa nanti akan diserahkan
untuk ditanggung sendiri kepada pasien itu nanti otomatis akan jauh
lebih berat, insya allah&nbsp; tidak akan
seperti itu," tegasnya. 

Sekarang sudah jelas ya, masyarakat kurang mampu bakal
dibantu kok membiayai penanganan Covid-19, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Biaya
Penanganan Covid Pribadi, Menko PMK: Jangan Khawatir.

Inibaru.id – Akhirnya, Indonesia mencabut status
pandemi Covid-19. Dengan dicabutnya status ini, pemerintah nggak lagi menanggung
biaya penanganan pasien Covid-19. Ini karena penurunan status pandemi menjadi
endemi yang mengakibatkan skema pembayaran Covid-19 nggak lagi dalam keadaan
darurat sehingga bukan lagi tanggungan pemerintah.

Informasi ini telah dibenarkan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kata dia saat
ini masyarakat akan menanggung seluruh biaya penanganan apabila terjangkit
cCovid-19. &nbsp;

Setelah berubah status menjadi endemi, bagaimana dengan pembiayaan penanganan bagi pasien Covid-19?