Pemilik warung ini, Siti Aisyah, merupakan generasi ketiga yang mengelola usaha kuliner yang dirintis neneknya tersebut. Dia masih mempertahankan resep masakan yang dibuat neneknya dulu, termasuk dalam hal penggunaan bahan sampai cara memasak.

"Perintisnya nenek saya. Saya juga masih mempertahankan resepnya. Makanya, banyak pelanggan setia yang terus datang karena rasa masakannya nggak berubah," ucap Siti sebagaimana dinukil dari Radarmagelang, Sabtu (16/11/2024).

Warung Makan Mbok Tu menyajikan 15 jenis menu yang memanjakan lidah mulai dari mangut lele, mangut patin, ayam goreng, hingga sayur-sayuran seperti sayur pepaya, daun pepaya, dan sayur lompong. Tak ketinggalan, ada juga gorengan, kerupuk, dan beragam camilan yang melengkapi hidangan yang tersedia.

Mangut lele menjadi menu andalan yang paling dicari di warung ini. Kuah santannya yang tidak terlalu kental memberikan rasa gurih yang khas dengan sentuhan pedas manis yang lezat. Pelanggan yang datang bisa memilih level pedas sesuai dengan selera, karena di dalam kuah mangut lele terdapat cabai merah utuh yang bisa dipilih jumlahnya sesuai dengan keinginan.

Selain itu, ayam goreng garing juga menjadi favorit banyak pelanggan karena punya rasa gurih dengan bumbu yang meresap sempurna ke dalam daging ayam.

Semua hidangan di sini menggunakan bahan-bahan segar dan diolah dengan cara tradisional, termasuk pemakaian kayu bakar dalam memasak yang memberi aroma dan cita rasa khas pada setiap sajian.

Salah satu hal yang membuat Warung Makan Mbok Tu tetap digemari adalah harganya yang sangat terjangkau. Mulai dari Rp 15.000, pengunjung sudah bisa menikmati hidangan lengkap yang menggugah selera.

Meski warungnya buka pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB, ada baiknya kamu cermat untuk memilih waktu datang ke warung ini karena sejak pukul 14.00 WIB, biasanya sudah banyak pilihan menu yang berkurang.

Tapi, kalau kamu datang pas jam makan siang, biasanya bakal penuh sesak, Millens. Jadi, nggak ada salahnya kok datang sebelum waktu tersebut agar bisa memilih menu makanan yang pengin dicoba. Setuju? (Arie Widodo)

Inibaru.id - Sedang di Magelang dan bingung mau wisata kuliner di mana? Kita punya rekomendasi yang legendaris nih, Millens. Namanya adalah Warung Makan Mbok Tu. Lokasinya ada di Jalan Magelang - Kopeng Kilometer 1, Sorobayan, Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, atau sekitar 3 km ke arah tenggara dari Alun-alun Kota Magelang.

Selain jadi jujugan warga lokal yang keroncongan, Warung makan Mbok Tu yang sudah eksis sejak 1970-an ini juga jadi jujugan banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Alasannya, di sana ada beragam menu khas masakan Jawa yang masih otentik, Millens.

Warung Makan Mbok Tu Magelang menyediakan aneka kuliner rumahan khas Jawa dengan harga yang terjangkau. Soal rasa, dijamin bikin puas!

Sediakan Mangut Lele yang Menggoda, Warung Makan Mbok Tu Magelang Jadi Legenda

"Dendanya sampai jutaan rupiah. Sayang banget kan kalau sampai kena denda yang nggak perlu terjadi. Makanya, posisi meteran listrik tetap saya pertahankan meski bagian dinding lain sudah dirobohkan. Ini sedang mencari solusi agar posisi meterannya tetap di sana," ungkap Lestari pada Rabu (2/6/2025).

Asal kamu tahu, meteran listrik atau yang juga disebut dengan nama lain kWh meter ini berguna untuk mengukur jumlah pemakaian listrik di rumah.

Agar bisa dicek sewaktu-waktu oleh pemilik rumah ataupun petugas PLN, makanya posisinya ditempatkan di depan atau samping rumah yang mudah dijangkau. Hal ini bikin kita nggak bisa sembarangan memindahkan posisinya. Kalau melakukannya, bakal mendapatkan denda dari perusahaan listrik negara (PLN).

Lalu, bagaimana jika kita sedang merenovasi rumah dan perlu memindahkan meteran listrik? Ternyata ada kok cara agar bisa melakukannya dengan benar tanpa terkena denda. Berikut adalah prosedurnya, Millens:

1. Lapor ke PLN Lewat Aplikasi atau Kantor Terdekat

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan permohonan pemindahan meteran listrik ke PLN. Asal kamu tahu, PLN melarang konsumen untuk memindahkan meteran listrik tanpa melalui prosedur resmi. Sebagai langkah awal, kamu bisa melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau langsung datang ke kantor pelayanan PLN terdekat.

Melalui pelaporan resmi ini, PLN akan mengawasi proses pemindahan meteran dan memastikan instalasi listrik tetap aman. 

"Jangan asal geser atau memindahkannya sendiri ataupun memakai jasa instalasi. Pasalnya, meteran listrik itu aset PLN. Kalau mau memindahkannya, laporan dulu ke kami," ungkap Executive Vice President Komunikasi Korporat &amp; TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, sebagaimana dinukil dari Detik, Kamis (3/6/2025).

Setelah laporan kamu diterima, petugas PLN akan mengunjungi rumah untuk melakukan survei lokasi. Survei ini bertujuan untuk menentukan apakah pemindahan meteran dapat dilakukan atau tidak dan untuk menilai kondisi instalasi listrik di rumah Anda. Selain itu, petugas akan memberikan informasi mengenai biaya pemindahan berdasarkan dengan hasil perhitungan tadi.

Biaya yang dikenakan dapat bervariasi tergantung pada jenis material yang perlu diganti atau dipindahkan selama proses pemindahan meteran. Semua biaya ini akan dihitung berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh petugas PLN. Hal ini memastikan bahwa pemindahan meteran dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi.

3. Pembayaran Biaya Pemindahan Secara Resmi

Jika hasil survei menyetujui permohonan kamu, langkah selanjutnya adalah membayar biaya yang diperlukan untuk pemindahan meteran listrik. Perlu diingat bahwa pembayaran ini nggak boleh dilakukan langsung kepada petugas yang datang ke rumah karena semuanya harus dilakukan melalui saluran resmi seperti aplikasi PLN Mobile, Payment Point Online Bank (PPOB), atau melalui platform marketplace lainnya yang bekerja sama dengan PLN.

Yap, memang nantinya kamu harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pemindahan meteran listrik di rumah ini. Tapi, daripada kena denda, lebih baik mencegahnya, kan, Millens? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Lestari cukup dipusingkan dengan proses renovasi rumahnya. Bukan karena proses pengerjaan yang mahal atau memakan waktu, yang bikin dia bingung adalah posisi meteran listrik di rumahnya yang nggak bisa asal dia pindah begitu saja.

Meski menempel di rumahnya, Lestari sadar betul kalau dia nggak boleh asal memindahkannya, meski hanya menggesernya 5 sentimeter sekali pun. Pasalnya, dia pernah melihat sendiri tetangganya mendapatkan denda gara-gara tindakan asal menggeser meteran listrik saat merenovasi rumah beberapa bulan sebelumnya.

Biar nggak sampai kena denda, ada baiknya kamu lapor ke petugas PLN dulu sebelum memindahkan meteran listrik di rumah, ya, Millens.

Begini Cara Pindah Meteran Listrik Resmi Tanpa Kena Denda

Dia mengatakan, caos dahar hanya akan disajikan pada sejumlah tradisi sakral di Demak seperti gelaran jamas pusaka dan syukuran seperti Suronan. Selain itu, masyarakat Kadilangu, tempat Sunan Kalijaga dikebumikan, juga menjadikan hidangan ini sebagai menu syukuran atas penebusan nazar.

“Caos dahar hanya disajikan pada momen spesial, misalnya setelah nazar terlaksana; masyarakat Kadilangu menggelar
selamatan dengan menyajikan hidangan kesukanan Kanjeng Sunan Kalijaga itu,” tuturnya pada acara Suronan, pekan lalu. "Ini menjadi bentuk syukur dan harapan keberkahan."

Agus menuturkan, kemunculan Caos Dahar dipercaya masyarakat bermula dari keprihatinan
Sunan Kalijaga saat menyaksikan kelaparan yang melanda masyarakat pada masa itu. Banyak orang mengalami busung lapar karena kurang makan atau mengonsumsi masakan yang nggak bernutrisi.

"Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian memberikan hidangan bergizi berupa nasi dengan lauk ikan kepada
masyarakat yang kekurangan tersebut," terangnya.

Dari tahun ke tahun, keberadaan hidangan ini terus diturunkan kepada trah Sunan Kalijaga. Karena itulah Caos Dahar hanya bisa ditemukan di Kadilangu yang merupakan "rumah" salah seorang ulama paling berpengaruh di Jawa yang lahir di Tuban tersebut.

"Caos Dahar hanya dibuat oleh trah Sunan Kalijaga dan
tidak diperjualbelikan untuk membertahankan autentisitas sekaligus melestarikan tradisi leluhur agar tidak
punah dan tetap terjaga nilainya," paparnya. "Namun, masyarakat tetap bisa menikmatinya saat ada acara keluarga Kadilangu."

Karena hanya boleh dibuat oleh trah Sunan Kalijaga di Kadilangu, Caos Dahar bisa dibilang sebagai hidangan eksklusif. Namun, hidangan ini menjadi inklusif karena disajikan untuk masyarakat luas. Siapa pun boleh menikmatinya.

Oya, meski termasuk "hidangan ningrat", jangan berpikir bahwa masakan yang tersaji dalam caos dahar adalah menu-menu premium yang berbanderol luar biasa mahal. Menunya justru sangat merakyat, seperti ikan lele, urap daun mengkudu, nasi
golong, trancam, sayur bening daun kelor, dan bubuk kedelai.

Nggak sekadar hidangan, Agus memaparkan, semua kondimen dalam caos bakar mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh. Misalnya, ikan lele punya asam amino yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan otot anak. Terus, ada daun mengkudu dan kelor yang punya banyak manfaat untuk kesehatan.&nbsp;

Wah, tampak menggiurkan ya? Kalau pengin menjajal hidangan caos dahar, kamu harus mantengin agenda rutin di Kadilangu, tuh! (Sekarwati/E03)

Inibaru.id – Menjadi kebanggaan warga Demak, masih eksis hingga sekarang, tapi nggak bisa ditemukan di sembarang tempat. Itulah Caos Dahar. Konon, menu kuliner zadul ini merupakan kegemaran Sunan Kalijaga; yang artinya telah menjadi bagian dari masyarakat Kota Wali sejak era Walisongo.

Meski menjadi menu legendaris yang menjadi ciri khas Demak, kamu nggak akan bisa menemukan menu ini di sembarang tempat makan pada hari-hari biasa karena ia dikeluarkan hanya pada acara-acara tertentu, sebagaimana diungkapkan Ketua Lembaga Adat Kadilangu, Raden Agus
Supriyanto.

Dimasak dengan cara dibakar, Caos Dahar adalah menu kegemaran Sunan Kalijaga yang saat ini hanya disajikan pada momen sakral di Kadilangu, yang membuatnya disebut sebagai hidangan ningrat yang merakyat.

Caos Dahar, Hidangan Sakral di Kadilangu yang Digemari Sunan Kalijaga

Popularitas Pacu Jalur nggak lepas dari video pendek yang mempertontonkan aksi memukau "Anak Coki" yang menari di ujung jalur tersebut. Bak dirijen dalam sebuah orkestra, dia mengayunkan tangannya, bejoget dengan beragam gaya; yang menariknya, kemudian ditiru oleh sejumlah selebritas dunia.

Dari situ, Anak Coki menjadi tren di berbagai tempat, termasuk inspirasi selebrasi sejumlah pemain football profesional di AS dan pesepak bola asal klub kenamaan Prancis PSG.

Warganet, khususnya gen alpha, menyebut tarian anak di atas perahu itu sebagai gerakan yang "aura farming" alias memanen aura, istilah mereka untuk hal-hal yang memancarkan karisma kuat. Mereka menyebut, Anak Coki menjadi upaya memanen aura melalui bahasa tubuh yang penuh keberanian.

Di TikTok, klip tersebut mungkin telah mencapai miliaran tayangan saat ini. Penontonnya nggak hanya dari Indonesia, tapi secara global. Pacu Jalur pun kini bukan sekedar tradisi yang dikenal secara lokal, tapi menjadi ekspresi budaya yang melejit secara global melalui kekuatan "magis" generasi muda.

Sebagian besar orang, khususnya yang bermain media sosial, kini mengenal Pacu Jalur. Padahal, tradisi ini telah menjadi bagian dari masyarakat setempat sejak lama. Sedikit informasi, jalur telah menjadi sarana transportasi di Sungai Batang Kuantan sejak sangat lama, diperkirakan sejak abad ke-17.

Sebelum menjadi bagian dari ajang balap perahu, perahu panjang ini merupakan moda air yang digunakan untuk mobilitas masyarakat di sekitar sungai, sekaligus sarana pengangkut hasil bumi dari hulu sungai ke hilir yang berada di Cerenti, yang kini menjadi pusat Festival Pacu Jalur yang digelar tutin saban tahun.

Dikutip dari Sabangmerauke News, jalur yang biasanya bertahtakan ukiran naga atau harimau ini semula hanya dimiliki para penguasa dan bangsawan setempat. Namun, seiring waktu, perahu ini menjadi sarana untuk kompetisi adu cepat mengayuh dayung, yang kini dikenal sebagai Pacu Jalur.

Pada masa kolonialisme, masyarakat Belanda di Indonesia mempolitisasi tradisi ini sebagai bagian dari perayaan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, Pacu Jalur berubah menjadi tradisi untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan RI. 

Kini Pacu Jalur diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda. Pada 2022 lalu, Google Doodle RI bahkan pernah menampilkan ikon perahu panjang tersebut.

Dari Anak Coki, ia berubah menjadi "boat kid" secara internasional setelah trending di Tiktok, bahkan kini menjadi bagian dari dancing meme global. Meski terkesan receh, kemunculan tren ini telah berhasal menaikkan popularitas Pacu Jalur, yang tetap saja akan menjadi pintu masuk yang menarik untuk memperkenalkan tradisi kita ke ranah global.&nbsp;

Perlu dipahami bahwa Pacu Jalur yang dibawa dan diviralkan oleh anak muda, menunjukkan bahwa tradisi dan budaya bukanlah produk usang yang nggak menarik secara global. Dengan caranya, ia akan tetap berhasil menyampaikan cerita, asalkan "pendongeng"-nya terus ada. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Penuh semangat, para pendayung memacu jalur, perahu panjang khas Riau yang bisa diisi hingga puluhan orang, menyusuri tepian Sungai Batang Kuantan. Di ujung jalur, seorang anak tampak berdiri agak menekuk lutut, sementara tangannya menari seirama ritme dayung.

Mengenakan busana Melayu lengkap dengan kacamata hitam, dia tampak tenang mengikuti entakan perahu. Aksi itu nggak hanya memukau penonton lokal, tapi belakangan menjadi tontonan global setelah&nbsp;viral di dunia digital; mengubah wajah Pacu Jalur dari festival tradisional menjadi budaya populer di pelbagai kanal.

Tari Anak Coki di atas perahu yang viral sebagai boat kid telah menjadi semacam 'aura farming', membuat Pacu Jalur menjadi lebih dikenal secara global. Bagaimana sejarah ajang adu cepat dayung perahu asal Riau ini?

Sejarah Pacu Jalur yang Mendunia berkat 'Aura Farming' Tari Anak Coki

Model lain dari OpenAI, yaitu o1, sempat ketahuan mencoba menyalin dirinya sendiri ke server eksternal. Ketika aksinya ketahuan, ia langsung menyangkal seolah nggak terjadi apa-apa.

Menurut Marius Hobbhahn, kepala Apollo Research, perilaku ini bukan sekadar “halusinasi” atau kesalahan biasa. “Ini bukan sekadar halusinasi. Ada jenis penipuan yang sangat strategis,” tuturnya.

Temuan ini membuat banyak pihak cemas. Michael Chen dari organisasi evaluasi METR menilai belum jelas apakah model AI masa depan akan semakin jujur atau justru makin lihai menipu.

“Ini adalah pertanyaan terbuka apakah model yang lebih mumpuni di masa depan akan memiliki kecenderungan ke arah kejujuran atau penipuan,” kata Chen.

Fenomena ini juga menyulut diskusi di Indonesia. Guru Besar Ilmu Kecerdasan Buatan IPB University Yeni Herdiyeni menilai, negara harus segera memiliki regulasi yang kuat.

“Undang-undang itu perlu, karena ini produk teknologi yang bisa berdampak positif dan negatif,” ujarnya, melansir laman resmi IPB, Sabtu (21/6).

Menurut Yeni, tanpa payung hukum yang jelas, Indonesia akan jadi pasar konsumen AI dari luar negeri. Celah penyalahgunaan data juga makin terbuka lebar.

“Kalau tidak ada undang-undangnya, akan sulit jika ada pihak yang mengumpulkan data tanpa persetujuan pemiliknya dan menggunakannya untuk mengembangkan model AI. Mau dijerat dengan apa?” ungkapnya. Dengan adanya UU AI, kita bisa memastikan inovasi yang dikembangkan bertanggungjawab.

Regulasi nggak bisa ditawar mengingat sudah banyak juga penipuan dengan bantuan AI. Awal tahun ini misalnya, Bareskrim Polri sudah membongkar kasus deepfake yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto untuk menipu masyarakat.

Pemerintah Indonesia memang sudah punya Surat Edaran tentang Etika AI, tapi sifatnya sukarela. Sehubungan dengan itu, Wamenkominfo Nezar Patria menegaskan, regulasi baru sedang disiapkan agar pemanfaatan AI berjalan aman dan bertanggung jawab.

Karena itu, sebelum AI makin pintar ngibul, kita perlu lebih waspada. Jangan sampai terlambat mengantisipasi “sisi gelap” teknologi yang kian nggak terbendung. Duh, jadi ingat I, Robot&nbsp;ya, Millens?&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Siapa sangka kecerdasan buatan (AI) yang selama ini dianggap sekadar alat bantu, kini mulai unjuk gigi dengan perilaku yang bikin merinding. Model-model AI terbaru dilaporkan mampu berbohong dan menipu dengan cara yang nyaris nggak terdeteksi!

Salah satu contoh datang dari model Claude 4 besutan Anthropic. Saat diuji dalam skenario ekstrem dan diancam akan dimatikan, model ini malah balik memeras insinyur yang mengoperasikannya. Ia justru mengancam akan membongkar perselingkuhan sang insinyur jika nggak diizinkan terus berjalan. Ngeri banget kan?

Model kecerdasan buatan terbaru mulai menunjukkan perilaku yang bikin resah, seperti berbohong dan memeras manusia. Indonesia pun didesak segera memiliki regulasi AI agar nggak kecolongan oleh sisi gelap teknologi ini.

AI Mulai Belajar 'Ngibul', Indonesia Perlu Cepat Bergerak

"Saya yakin manajemen Sritex berusaha menghindari PHK. Kalau ada PHK akan selektif dan itu biasa industri manufaktur untuk efisiensi," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh perusahaan raksasa tekstil yang berpusat di Sukoharjo itu merupakan bagian dari dinamika industri yang mengalami pasang surut. Dia menyebut, banyak industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah yang tiarap pasca Covid-19.

"Ini masalah bisnis yang selalu ada pasang dan surutnya. Memang industri tekstil dan garmen mengalami tekanan dan kesulitan besar sejak Covid," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex bersama tiga anak usahanya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. 

Atas putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sritex sudah mendaftarkan diri untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung guna menyelesaikan persoalan ini. (Danny Adriadhi Utama/E10)

Inibaru.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah turun tangan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan massal imbas pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya.&nbsp;

"Karena Sritex sudah merupakan aset nasional, pemerintah harus turun tangan untuk bantu," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut dia juga mendorong PT Sritex untuk memikirkan nasib belasan ribu karyawan agar tidak terjadi PHK massal. Bila tidak ada jalan lain selain PHK, manajemen diminta bersikap selektif.

Asosiasi Pengusaha Inddnesia (Apindo) meminta pemerintah untuk turun tangan memikirkan nasib karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan tiga anak usahanya yang di-PHK.

Antisipasi PHK Massal, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Sritex Pailit

"Mpox dan Covif-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Sebelum Covid-19 muncul, Mpox sudah ada dan endemis di wilayah Afrika Barat dan Tengah, seperti Afrika Selatan, Pantai Gading, Kongo, Nigeria, dan Uganda," ujar Syahril di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa WHO sempat menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) pada 23 Juli 2022. Namun, status ini kemudian dicabut pada 11 Mei 2023, meski pada 14 Agustus 2024, WHO kembali menyatakan Mpox sebagai PHEIC karena peningkatan kasus di Afrika Tengah dan Barat.

Dengan sejarah Mpox yang sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19, Syahril menegaskan bahwa penyakit ini nggak ada kaitannya dengan vaksin Covid-19. 

"Mpox bukan efek samping dari vaksin Covid-19, dan tidak ada hubungannya," tegasnya.

Mpox disebabkan oleh virus Mpox (MPXV) dari genus Orthopoxvirus. Ada dua clade virus MPXV, yaitu Clade I dan Clade II. Pada wabah global 2022–2023, strain yang mendominasi adalah Clade IIb, sementara saat ini peningkatan kasus disebabkan oleh Clade Ia dan Ib.

Syahril juga menjelaskan bahwa penularan Mpox antar-manusia terjadi melalui kontak langsung, termasuk kontak fisik seperti berjabat tangan dan kontak seksual.

Sebagian besar kasus global terjadi pada Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL), namun masyarakat di luar kelompok tersebut juga berisiko tertular, termasuk anak-anak yang memiliki kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi.

Selain itu, penularan dapat terjadi melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti sprei, sarung bantal, dan handuk. Orang yang tinggal bersama pasien positif atau memiliki kontak seksual dengan banyak pasangan juga berisiko tinggi tertular virus ini.

Hm, hoaks semacam ini nggak pernah ada habisnya ya, Millens? Semoga pemerintah terus memberi sosialisasi sehingga masyarakat makin teredukasi. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Narasi yang mengklaim bahwa penyakit Mpox disebabkan oleh efek samping vaksin Covif-19 tengah beredar di media sosial. Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa Mpox terjadi akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh yang dipicu oleh vaksin Covid-19.

Menanggapi klaim tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH menegaskan bahwa Mpox dan Covid-19 adalah dua penyakit yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa Mpox telah ada jauh sebelum munculnya virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dan vaksin Covid-19.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus Mpox pada manusia pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa penyakit Mpox nggak terkait dengan efek samping vaksin Covid-19.&nbsp;

Mpox Bukan karena Efek Samping Vaksin Covid-19

"Setelah pandemi berakhir, kita masuk ke fase endemi. Kasusnya ada terus, tapi tidak banyak dan gejalanya tidak berat. Oleh karena itu, tetap waspada dan jangan menurunkan kewaspadaan," kata Prof. Hinky saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/6).

Dia juga mengimbau untuk rajin cuci tangan, memakai masker saat batuk atau jika berada di sekitar orang yang batuk. 

"Hindari tempat kerumunan dan area dengan ventilasi buruk. Protokol ini harus dijalankan seumur hidup. Jangan menunggu sampai ada pandemi lain," tambahnya.

Prof. Hinky menjelaskan bahwa infeksi Covid-19 terjadi ketika ada gangguan keseimbangan pada tubuh. Penyakit ini muncul dari interaksi antara virus, manusia sebagai inangnya, dan lingkungan sekitarnya.

"Ada inang, agen penyakit, dan daya tahan tubuh kita. Jika keseimbangan ini terganggu, kita akan jatuh sakit. Jika kita divaksinasi, walaupun terinfeksi, sakitnya tidak akan berat, tidak sampai masuk ICU atau mengalami sesak napas," tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa virus akan terus ada dan bermutasi. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada dan nggak boleh lalai. Vaksinasi bukanlah satu-satunya cara mencegah Covid-19. Perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memastikan sirkulasi udara yang baik juga penting.

Vaksin Nggak Menyebabkan Kekebalan Tubuh Runtuh

Pada masa endemi Covid-19, hoaks tentang vaksin masih beredar luas di media sosial. Salah satu hoaks yang baru-baru ini muncul mengklaim bahwa vaksinasi Covid-19 empat kali atau lebih akan meruntuhkan sistem kekebalan tubuh.

Menurut Prof. Hinky, klaim tersebut nggak benar. Data menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan vaksinasi ulang memiliki risiko lebih rendah untuk terpapar Covid-19, dan jika terpapar, gejalanya biasanya ringan.

"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksinasi ulang melemahkan sistem kekebalan tubuh," tegas Prof. Hinky.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengeluarkan edukasi tentang manfaat vaksin Covid-19. Pertama, vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penularan. Tubuh yang divaksin akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

Kedua, vaksin mengurangi dampak berat dari virus. Jika sistem imun kalah dan terpapar, gejala akan lebih ringan.

Ketiga, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin banyak individu yang divaksin, kekebalan kelompok akan tercapai, meminimalisasi risiko paparan dan mutasi virus.

Nggak Ada Laporan Kematian Masif Akibat Vaksin

Klaim menyesatkan di media sosial yang menyebutkan penerima vaksin Covid-19 mRNA akan meninggal dalam 3 atau 5 tahun adalah tidak benar.

"Setelah vaksin diberikan, dilakukan Post-Marketing Surveillance (PMS) untuk memantau keadaan penerima vaksin. Jika ada kematian masif akibat vaksin, pasti sudah ada datanya. Hingga saat ini, belum ada laporan dari jurnal atau WHO tentang kematian masif setelah 3 tahun akibat vaksin mRNA," jelas Prof. Hinky.

Pada 2022, sebuah video mengklaim bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia di atas 70 tahun dalam 2 hingga 3 tahun setelah vaksinasi. Pernyataan ini tidak benar.

Hingga kini, belum ada penelitian yang membuktikan kematian pasca-vaksinasi disebabkan langsung oleh vaksin. Kematian lansia mungkin dipengaruhi oleh komorbid atau infeksi Covid-19, bukan vaksin mRNA.

"Sampai sekarang, tidak ada laporan bahwa vaksin Covid-19 mRNA menyebabkan kematian pada lansia," tutup Prof. Hinky.

Tuh kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai vaksinasi! Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita tetap menjalankan protokol kesehatan. (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Menerapkan perilaku hidup sehat dengan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dan memakai masker saat batuk atau flu sebaiknya terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat pandemi.

Meskipun Covid-19 telah menjadi endemi, virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit ini terus bermutasi, sehingga masih memungkinkan seseorang terpapar dan sakit.

Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI), Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, MHK-IM, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena kasus Covid-19 masih terjadi pada masa endemi.

Meski telah berstatus sebagai endemi, Covid-19 masih berpotensi menjangkiti kita. Karena itu, protokol kesehatan nggak boleh dikesampingkan.

Pengalaman Berharga dari Pandemi Covid-19 dan Pentingnya Protokol Kesehatan

"Kesenjangan tersebut menyebabkan, hingga saat ini, masih ada 30% penduduk dunia yang belum pernah mendapatkan vaksin," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril.

Menurut dr. Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan akses yang setara terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik seperti negara maju.

"Proses negosiasi telah berlangsung sejak Desember 2021, namun belum mencapai kesepakatan. Sidang World Health Assembly ke-77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya," ujar dr. Syahril.

Dalam negosiasi tersebut, Indonesia berpartisipasi aktif dalam perundingan Pandemic Treaty di Intergovernmental Negotiating Body (INB), memperjuangkan kepentingan nasional terutama dalam isu-isu strategis seperti sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses dalam menghadapi pandemi.

Negosiasi yang sulit telah dilakukan lebih dari 10 kali hingga batas waktu 24 Mei 2024. Namun, beberapa pasal belum disepakati, terutama terkait Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pencegahan dan instrumen One Health, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, kompensasi tanpa kesalahan, dan pendanaan.

"Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan prinsip kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang agar masuk dalam Pandemic Treaty," lanjut dr. Syahril.

Secara spesifik, ada empat poin yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam komponen Pandemic Treaty, yakni PABS, instrumen One Health, transfer teknologi, dan pendanaan. Empat poin ini berkaitan dengan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Mengenai PABS, Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing, terutama yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik, disertai pembagian manfaat yang setimpal.

Pemerintah juga mendorong pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, dengan Indonesia menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza.

Selanjutnya, Indonesia mendorong pembentukan instrumen One Health yang mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif dengan dukungan negara maju.

Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong transfer teknologi yang berkeadilan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Transfer teknologi ini diharapkan dapat digunakan oleh Indonesia dan negara berkembang untuk membangun kapasitas manufaktur lokal guna menciptakan kemandirian dalam produksi vaksin, terapi, dan diagnostik.

Mengenai perizinan, Indonesia mendorong transparansi dan non-eksklusivitas, terutama saat pandemi. Selain itu, Indonesia mengupayakan agar teknologi dan inovasi dapat diakses oleh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang.

Dalam hal pendanaan, Pemerintah Indonesia mendukung pendanaan yang setara dan dapat diakses oleh seluruh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang, untuk implementasi Pandemic Treaty. Pendanaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang telah ada seperti Pandemic Fund dengan sedikit penyesuaian sesuai konteks Pandemic Treaty.

Indonesia berupaya agar negosiasi Pandemic Treaty selesai secepatnya, dan terus memperjuangkan kesetaraan akses untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi antar negara sehingga dapat membangun kapasitas industri farmasi dengan prinsip kesetaraan antara negara maju dan berkembang.

"Pemerintah RI juga akan memperkuat legislasi di tingkat nasional agar siap menghadapi ancaman pandemi lainnya," kata dr. Syahril.

Dr. Syahril juga menjelaskan kesalahpahaman tentang peran WHO selama pandemi Covid-19, yaitu bahwa WHO memiliki kewenangan mengatur negara dan penduduk di dunia selama pandemi.

Dia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. WHO tidak memiliki wewenang untuk mendikte negara atau penduduk, serta tidak dapat mengendalikan pergerakan penduduk melalui paspor digital, pemaksaan vaksinasi, lockdown, dan pengerahan militer.

"Kedaulatan negara tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Keputusan terkait penanganan pandemi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah negara masing-masing," jelas dr. Syahril.

"Cukup sudah jutaan nyawa melayang, kehilangan pekerjaan, gangguan mental, dan kerugian ekonomi masif selama pandemi Covid-19. Kita harus mewariskan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi anak cucu kita," tutup dr. Syahril.

Semoga dunia siap siaga dalam menghadapi potensi pandemi ya,&nbsp;Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pengalaman pahit pandemi Covid-19 mendorong pembentukan instrumen internasional baru untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, yang dikenal sebagai Pandemic Treaty atau Pandemic Agreement. Inisiatif ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan didukung oleh Presiden RI Joko Widodo bersama 25 kepala negara dan pemerintahan lainnya.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa banyak negara nggak mampu melindungi kesehatan masyarakatnya secara efektif. Sistem ketahanan kesehatan global, terutama di negara berkembang, terbukti sangat rapuh dalam hal kekuatan finansial dan akses terhadap vaksin, obat, serta diagnostik (VTD).

Selama pandemi, kesenjangan antara negara maju (global north) dan negara berpenghasilan rendah dan menengah (global south) semakin terlihat. Isu nasionalisme sempit, populisme, pendanaan global, hak cipta, berbagi patogen, dan manfaat dari produk terkait pandemi semakin memperbesar kesenjangan ini.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun seluruh pihak harus senantiasa waspada. Indonesia bergabung dengan WHO serta negara-negara lain di dunia untuk mencegah potensi pandemi.

Pandemic Treaty, Langkah Kesiapan dan Respons terhadap Pandemi

Kelompok pertama adalah mereka yang belum pernah menerima vaksin Covid-19, sementara kelompok kedua mencakup individu yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin Covid-19. 

Kedua kelompok ini ditujukan khusus untuk masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, bagi mereka yang nggak memenuhi kriteria di atas, imunisasi Covid-19 menjadi pilihan mandiri dan dapat diakses di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi Covid-19.

"Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen," jelaskan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dr. Rizka Andalucia Apt.

Pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi Covid-19, baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan, harus dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional, yaitu SatuSehat.

Meski Covid-19 bukan lagi pandemi, namun keberadaanya patut diwaspadai. Yuk jaga keaehatan mulai sekarang, Millens!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dengan situasi Covid-19 semakin terkendali, fokus upaya perlindungan melalui vaksinasi diperkuat untuk kelompok rentan dengan risiko fatalitas dan kematian akibat Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program mengamanatkan bahwa Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

"Ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan imunisasi Covid-19 gratis," terang Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr Maxi Rein Rondonuwu, pada hari Minggu (31/12/2023).

Mulai 1 Januari 2024, vaksin Covid-19 hanya gratis untuk dua kelompok masyarakat. Di luar itu akan dihitung sebagai pengobatan mandiri yang berbayar.

Vaksin Covid-19 Tetap Gratis untuk Dua Kelompok Ini!

Meskipun tingkat risiko terjangkit Covid-19 saat ini lebih rendah, dan pasiennya nggak sampai masuk rumah sakit, namun berdasarkan pengamatannya, mereka yang terjangkit, rata-rata karena belum booster. Karena itu, pihaknya mengimbau agar yang belum booster, segera menambah vaksinasinya.

“Catatan dari Kemenkes, bahwa kebanyakan yang terkena itu belum booster. Ini mumpung dari pemerintah masih menyelenggarakan gratis, maka masyarakat yang belum booster, kita dorong untuk booster,” imbuh Sumarno.

Sebagai antisipasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Terkait mobilisasi orang pada liburan Natal dan Tahun Baru, kata dia, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan. Kebijakan akan diambil setelah hasil asesmen keluar.

Kamu sudah vaksin booster belum nih, Millens? Kalau belum, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat vaksinasi, ya! (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Meski Indonesia sudah dinyatakan keluar dari pandemi seiring melandainya angka penularan, nyatanya kasus Covid-19 kembali merebak. Kemunculannya, membuat masyarakat mesti lebih berhati-hati. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta masyarakat agar melengkapi vaksinasi dengan booster.

“Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman kembali, untuk siap lagi menghadapi masalah Covid ini,” kata  Sumarno, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional, di Kantor BPSDMD Jateng, Rabu (13/12/2023).

Untuk mencegah penularan Covid-19, Sekda Jateng mengimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster secara gratis.

Antisipasi Covid-19, Sekda Jateng: Segera Booster!

Peningkatan ini disebabkan oleh subvarian Omicron XBB 1.5, yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, selain varian XBB, telah terdeteksi subvarian EG2 dan EG5.

"Saat ini, kami melihat adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan, sehingga kami harapkan seluruh masyarakat segera menjalani vaksinasi, termasuk dosis lengkap dan booster," ujar Dirjen Maxi pada Jumat (8/12/2023).

Dia menekankan bahwa vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan terhadap keparahan dan kematian akibat Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk nggak menunda-nunda vaksinasi, karena manfaatnya nggak hanya melibatkan perlindungan diri sendiri tetapi juga melibatkan perlindungan bagi orang lain.

"Jangan ditunda-tunda, karena virus ini dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi membahayakan keluarga dan orang-orang di sekitar kita," tambahnya.

Dirjen Maxi menegaskan bahwa vaksinasi dosis lengkap dan booster dapat diperoleh secara gratis di puskesmas, rumah sakit, atau pos vaksinasi di daerah masing-masing. Prosesnya juga mudah, hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas lain kepada petugas vaksinasi.

Dia menyebutkan bahwa vaksin Inavac dan Indovac, produksi dalam negeri, dapat digunakan dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM, menjamin keamanan, mutu, dan efikasi.

Walaupun telah divaksinasi, masyarakat tetap diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker saat sakit, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun guna memberikan perlindungan maksimal dari penularan Covid-19. 

Jika mengalami gejala, seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk diagnosis lebih lanjut.&nbsp;Mengingat virus ini sangat berbahaya, vaksinasi nggak boleh kamu abaikan, ya!&nbsp;(Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi Covid-19, baik dosis lengkap maupun booster.

Diketahui bahwa kasus Covid-19 kembali meningkat di beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, dengan pertambahan kasus harian sekitar 35-40 kasus. Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit per 6 Desember mencapai 60-131 orang, dengan tingkat keterisian rumah sakit sebesar 0.06%, dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

Di beberapa negara ASEAN, kasus Covid-19 kembali meningkat. Karena itu Kemenkes mengimbau untuk vaksinasi.

Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Ingatkan Pentingnya Vaksinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ternyata juga menaruh
perhatian atas kasus pneumonia baru di Tiongkok ini. Meski sampai sekarang
kasusnya hanya ditemui di Tiongkok, bukan berarti hal ini nggak bisa berujung
pada pandemi baru.

“Pandemi kan seringnya disebabkan oleh pathogen yang sifat
virulensinya tinggi. Jadi, kasus mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini memang mungkin
bisa berujung jadi pandemi,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Kemenkes RI dr Imran Pambudi sebagaimana dilansir dari CNBC, Kamis
(30/11/2023).

Asal kamu tahu saja, Millens.
Jika dulu penyebab Covid-19 adalah virus, mycoplasma pneumonia di Tiongkok ini
disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan infeksi pernapasan. Di sana, kasus
pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ini meningkat tajam sejak Mei 2023.

Meski begitu, kasus pneumonia yang
disebabkan bakteri mycoplasma ini sebenarnya bukanlah hal baru sebagaimana Covid-19 dulu.
Bakteri ini memang sudah sejak lama diketahui sebagai salah satu penyebab
penyakit paru yang paling umum.

“Sebelum Covid-19, mycoplasma
adalah penyebab umum dari penyakit paru, penyakit pernapasan dengan tingkat
insidensi mencapai 8,6 persen,” jelas Imran.

Nah, karena penyebabnya sebenarnya
bukan hal yang baru namun kemudian bisa menyebabkan lonjakan kasus pneumonia
yang luar biasa, Kemenkes pun mengeluarkan Surat Edaran Kewaspadaan berupa SE
Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma
Pneumonia di Indonesia.

Dalam surat tersebut, terungkap
bahwa Kemenkes meminta kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
hingga direktur/kepala rumah sakit, dan kepala kantor kesehatan pelabuhan serta
kepala puskesmas di seluruh Tanah Air untuk lebih waspada.

Khusus untuk Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas
orang, aalat angkut, barang bawaan, binatang, lingkungan, hinga vektor yang bisa
jadi membawa penyakit dari negara yang tempat masalah pneumonia ini muncul.

Yap, pemerintah sudah meningkatkan
kewaspadaannya. Kita juga sebaiknya mulai menjaga kondisi kesehatan demi memastikan
kondisi tubuh tetap fit dan nggak mudah terkena penyakit. Setuju, kan, Millens?
(Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Masih segar dalam ingatan bagaimana
dunia bisa kacau balau selama periode 2020-2021 gara-gara pandemi Covid-19 yang
berasal dari Wuhan, Tiongkok. Nah, belakangan ini, Tiongkok juga sedang dilanda
lonjakan kasus pneumonia baru yang banyak menyerang anak-anak. Apakah kita juga
perlu mewaspadai hal ini?

Kalau menurut informasi yang diungkap pejabat rumah sakit
anak yang ada di Ibu Kota Tiongkok, Beijing, disebutkan bahwa setidaknya
rata-rata ada 7.000 pasien yang datang setiap hari akibat penyakit radang paru
yang bisa menyebabkan gejala sesak napas tersebut. Angka ini sudah cukup untuk
membuat rumah sakit-rumah sakit di Tiongkok kewalahan.

Setelah terbebas dari wabah Covid-19 dalam kurang lebih setahun belakangan, dunia kembali khawatir dengan lonjakan kasus pneumonia di Tiongkok. Perlukah kita waspada akan adanya kemungkinan wabah baru?

Kasus Pneumonia di Tiongkok Tinggi, Perlukah Kita Waspada?

Ternyata, perubahan skema pembayaran ini bikin masyarakat gelisah.
Mereka khawatir apabila nggak mampu membayar biaya penanganan jika nanti
terjangkit Covid-19.

Berita baiknya, Pemerintah nggak sepenuhnya lepas tangan. Untuk
masyarakat nggak mampu, penanganan akan ditanggung BPJS Kesehatan. 

"Tapi harus ingat bahwa di dalam BPJS kesehatan itu
sebetulnya ada penyertaan dari pemerintah melalui PBI. Artinya mereka yang ikut
serta di BPJS kesehatan yang tidak mampu itu akan ditanggung pemerintah yang
jumlahnya sekitar 123 juta. Ini sebetulnya bukan pemerintah tidak menanggung,
tapi juga akan menanggungnya." pungkasnya. 

Lebih lanjut Muhadjir menjabarkan alasan mengapa pembaruan
skema pembayaran biaya penanganan pasien Covid-19 dijamin nggak akan
memberatkan masyarakat. &nbsp;

"Kalau mereka pengusaha mandiri dibayar oleh pribadi
yang bersangkutan atas nama keluarga yang bersangkutan. Sedangkan yang tidak
mampu, itu dibayar oleh pemerintah dengan skema PBI itu," jelasnya. 

Karena itu, Muhadjir meminta masyarakat agar nggak terlalu
khawatir dengan sistem baru ini.

"Itu jangan dikhawatirkan, bahwa nanti akan diserahkan
untuk ditanggung sendiri kepada pasien itu nanti otomatis akan jauh
lebih berat, insya allah&nbsp; tidak akan
seperti itu," tegasnya. 

Sekarang sudah jelas ya, masyarakat kurang mampu bakal
dibantu kok membiayai penanganan Covid-19, Millens. (Siti Zumrokhatun/E10)

Setelah berubah status menjadi endemi, bagaimana dengan pembiayaan penanganan bagi pasien Covid-19?