Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Kasus ini bahkan sampai menyeret Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akun Twitter Ganjar berkali-kali di-mention
oleh warganet yang melaporkan permasalahan ini.

Ganjar pun menanggapi laporan warganet dengan memberikan cuitan balasan. 

“Injih, saya
kasih peringatan! Cc @YaniSunarno," tulis Ganjar di akun Twitternya.

Tahu namanya menjadi pembicaraan warganet, Sri Mulyani pun angkat bicara. Dia memberikan klarifikasi di akun Twitter yang diduga adalah miliknya. Dia mengaku nggak berniat bikin gaduh, apalagi mengambil keuntungan pribadi lewat sumbangan.

“Kepada seluruh netizen, saya sampaikan terima kasih atas
saran, kritik, dan masukannya. Berkaitan dengan bantuan hand sanitizer kepada
masyarakat, saya sampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi di
teknis lapangan,” tulisannya di akun @YaniSunarno.

Sri menganggap keberadaan stiker di hand sanitizer&nbsp;murni kesalahan teknis tanpa maksud terselubung apapun. Dia pun
menambahkan bila bantuan sembako yang diserahkan kepada kantor DPC PDIP Klaten
murni berasal dari dana pribadinya, bukan dari bantuan Kementrian Sosial
(Kemensos).

“Sedangkan untuk bantuan sembako yang saya serahkan di
kantor DPC adalah dana pribadi saya selaku ketua DPC PDIP kab Klaten. Sekali lagi
saya sampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang nggak mengenakkan ini. Terima
kasih,” tambahnya.

Semoga dengan klarifikasi dari Bupati Klaten ini bisa
memberikan titik terang ke kalian ya, Millens! (Sua/MG31/E07)

Inibaru.id – Pada Senin
(27/4/2020) lalu,&nbsp;media sosial Twitter diramaikan dengan tagar
#BupatiKlatenMemalukan. Tagar ini bahkan sempat masuk Trending&nbsp;Indonesia. Usut punya usut, ternyata tagar ini disebabkan oleh aksi Bupati Klaten Sri Mulyani yang membagikan hand sanitizier. Masalahnya, pada kemasan hand sanitizer&nbsp;tersebut terpampang wajahnya.

Warganet menganggap tindakan sang bupati sebagai penyelewengan. Ditambah dengan adanya dugaan bahwa&nbsp;hand sanitizer tersebut berasal
dari bantuan Kementerian Sosial (Kemensos), kecaman warganet semakin menjadi.

Beberapa waktu lalu, warganet Twitter ramai membahas hand sanitizer dengan stiker bergambar wajah Bupati Klaten. Berikut adalah klarifikasi sang Bupati terkait hal ini.&nbsp;&nbsp;

Kasus Stiker Hand Sanitizer, Bupati Klaten: Terima Kasih, Netizen

Inibaru.id &ndash; Penangkapan Imas Aryumning pada Selasa (13/2/2018) lalu semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2018. Belum juga genap dua bulan, setidaknya sudah ada tujuh kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Seperti ditulis Kompas.com, Kamis&nbsp;(15/2), tiga di antara tujuh tersangka tersebut bahkan terjaring KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Siapa saja tujuh kepala daerah "apes" tersebut?
Bupati Hulu Sungai Tengah
Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif dijaring dalam operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018. Dia ditangkap bersama tiga orang. Ketiganya adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.
Keempat tersangka diciduk KPK lantaran diduga terlibat dalam kasus suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017. Nah, Abdul Latif diduga menjadi salah seorang penerima uang suap proyek tersebut.
Baca juga: <a href="/hits/kpk-ott-bupati-subang-siapa-dia" target="_blank">KPK OTT Bupati Subang, Siapa Dia?</a> <a href="/hits/sri-mulyani-jadi-menteri-terbaik-dunia-disalami-jokowi-dinyinyiri-fadli-zon" target="_blank">Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik Dunia: Disalami Jokowi, Dinyinyiri Fadli Zon</a>
Bupati Kebumen
Mohammad Yahya Fuad menghebohkan warga&nbsp;Kebumen, Jawa Tengah, pada 23 Januari lalu setelah dituduh menerima suap dan gratifikasi. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.
Bersama dengan seorang tersangka lain dari pihak swasta, Hojin Anshori, Fuad diduga menerima dana senilai Rp 2,3 miliar dari suap dan gratifikasi.
Bupati Jombang
Kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang, Jawa Timur, turut menyeret Bupati Jombang, Nyono Suharli. Nyono ditangkap pada 3 Februari 2018 karena menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti.
Menurut KPK, sebagian dari Rp 275 juta yang diterima Nyono digunakan untuk dana kampanyenya.
Bupati Halmahera Timur
KPK menetapkan Rudi Erawan, Bupati&nbsp;Halmahera Timur, Maluku Utara, sebagai tersangka penerima suap terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Proses suap itu diduga terjadi pada 2016 lalu.
Ada dugaan bahwa dia menerima uang sebesar Rp 6,3 miliar dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. KPK mengumumkan penetapan tersangka untuk Rudi pada 31 Januari 2018.
Gubernur Jambi
Gubuernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka bersama Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan pada 2 Februari 2018. Keduanya diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar. Uang suap tersebut konon digunakan agar anggota DPRD Jambi hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.&nbsp;
Bupati Ngada
Pada Minggu (11/2), Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, ditangkap dalam OTT KPK. Bakal calon gubernur NTT dalam Pilkada 2018 ini diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai terkait proyek-proyek yang berjalan di Ngada.
Baca juga: <a href="/pilkada/kampanye-pilkada-serentak-dimulai-perhatikan-aturan-ini" target="_blank">Kampanye Pilkada Serentak Dimulai, Perhatikan Aturan Ini!</a> <a href="/hits/bandar-arisan-online-mama-yona-dijadikan-tersangka-kasus-penipuan" target="_blank">Bandar Arisol "Mama Yona" Jadi Tersangka Kasus Penipuan</a>
Bupati Subang
KPK menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih, dalam OTT pada Selasa (13/2). Imas diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Miftahhudin. Suap tersebut dimaksudkan untuk melancarkan perizinan membuat pabrik atau tempat usaha. Bersama dua penerima lainnya, dia diduga disuap sebesar Rp 1,4 miliar.
Millens, kalau memang terbukti bersalah, kepala daerah seperti itu sejatinya nggak layak memimpin. Nah, mumpung menjelang Pilkada Serentak 2018, kamu jangan salah pilih ya. Gunakan hak pilihmu untuk memilih yang baik menurutmu sekaligus mengawal mereka jika terpilih nanti.&nbsp;Kamu nggak mau dipimpin orang seperti mereka, kan? (AYU/GIL)

Tahun 2018 belum juga dua bulan berlalu, KPK telah menangkap lebih dari setengah lusin kepala daerah lantaran terjerat kasus korupsi. Siapa saja mereka?