Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

M. Talkhis Ketua Bawaslu Kabupaten
Semarang mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar
dalam merawat NKRI agar tidak terjadi perpecahan yang diakibatkan oleh hoaks dan
ujaran kebencian, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Nggak cuma itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi generasi milenial agar bijak dalam bermedsos.

Yap, dampak buruk dari lemahnya
literasi digital yakni mudah menerima dan menyebarkan informasi yang tidak tepat alias hoaks,
SARA, serta ujaran kebencian. Itu sebabnya menurut Vega Lazuardi Kepala Bidang Aplikasi
dan Informatika Diskominfo Kabupaten Semarang, berperang melawan hoaks jadi langkah dan tugas pertama yang perlu dilakukan.

“Tugas pertama kita adalah perang melawan
hoaks atau misinformasi serta disinformasi yang dibuat-buat seolah-olah benar
adanya sehingga bisa menimbulkan salah persepsi,” ujar Vega.

Disisi lain, Praktisi Literasi Media Noni Arnee
menjelaskan, informasi mengenai politik menarik bagi masyarakat. Itu sebabnya, berita politik ada di hampir semua platform media massa dan
disebarluaskan di media digital. &nbsp;Informasi mengenai Pemilu masih jadi titik
fokus beredarnya ujaran kebencian. 

Untuk itu kemampuan literasi digital sangat diperlukan untuk
memahami dan menggunakan sumber informasi berbasis teknologi internet. Menurut Noni, biasa ia disapa, kompetensi yang
harus dimiliki untuk mengetahui berita yaitu digital skill, digital culture,
digital ethics, dan digital security.

“Tidak hanya harus cakap
menggunakan perangkat digital tapi juga butuh berpikir kritis dalam menyerap
informasi sehingga dapat meningkatkan peran kolaboratif menekan munculnya misinformasi, disinformasi dan malinformasi,” jelas perempuan yang aktif sebagai jurnalis itu.

Menurutnya dengan pembelajaran
pemilu 2014 dan 2019, publik dapat melihat pola informasi yang muncul
baik pra pemilu, pelaksanaan dan pasca pemilu. Tren konten yang bermuatan
ideologi dan SARA, atau narasi negatif biasanya akan memuncak dan masif jelang
pelaksanaan pemilu.

“Pelaksanaan pemilu di era digital
rentan dengan manipulasi melalui media digital. Coba belajar mengindentifikasi
isi atau konten informasi yang kita terima, kira-kira apa tujuan dan apa
dampaknya jika informasi itu kita produksi, akses dan sebarkan ke orang lain,”
imbuhnya.

Itu sebabnya Noni menekankan tentang pentingnya tiap
individu memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan sumber informasi yang
didapat dari perangkat digital.

Selanjutnya M. Rofiuddin anggota
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tantangan literasi sekarang adalah
mengubah budaya lisan menjadi budaya baca agar bisa berpikir kritis, kreatif,
dan inovatif. Tak berhenti di situ, pemanfaatan teknologi dengan bijak dapat melahirkan karya-karya menarik.

Yang jelas, pastikan ketika kamu menerima informasi jangan mudah percaya dulu ya alias kamu kudu skeptis, selalu cek fakta, perhatikan jejak rekam pembuat dan penyebar informasi tersebut. Dan yang perlu dicatat, Bawaslu menyediakan
pusat informasi digital, jika ada pelanggaran, Bawaslu akan segera menangani. (IB01/E01)

Inibaru.id -&nbsp;Kegiatan webinar yang diadakan pada Kamis, 21/7/2022 tersebut diselenggarakan secara hibrid di kantor
Bawaslu Kabupaten Semarang serta melalui
aplikasi&nbsp;Zoom meeting&nbsp;yang
disiarkan langsung di akun resmi Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam acara tersebut, di antaranya adalah Muhammad
Rofiuddin anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Noni Arnee Praktisi Literasi
Media, serta Vega Lazuardi Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo
Kabupaten Semarang.

Seperti yang kita tahu, mendekati Pemilu 2024 biasanya sudah mulai
banyak nih informasi yang beredar baik lewat media sosial maupun media
cetak. Pentingnya literasi digital khususnya bagi kalangan milenial diperlukan guna menangkal ataupun menekan berita-berita hoaks, SARA, ataupun ujaran kebencian.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan Webinar Pojok Pengawasan bertajuk “Penguatan Literasi Digital di Tahun Politik, Tantangan dan Solusinya”.&nbsp;

Tangkal Hoaks, Bawaslu: Literasi Digital di Tahun
Politik Perlu Diperkuat

“Kami akan mengirim surat berupa imbauan agar dapat ditindaklanjuti dengan
melepas atau mengganti berupa logo pemerintahan,” ujarnya.

Memang seperti yang
diketahui Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu belum resmi menjadi calon petahana.
Tetapi sudah santer terdengar keduanya bakal mendaftar sebagai paslon Pilkada
Kota Semarang 2020 ke KPU. 

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang
Naya Amin Zaini menjelaskan, pihaknya sedang melakukan penelusuran atas
informasi masyarakat dan mendalami apakah ada unsur pelanggaran atau nggak.

Saat ditemui di kantornya, Hendrar Prihadi mengaku belum
mendapat surat imbauan dari Bawaslu. Namun apabila ditegur, Hendi akan menerimanya.

"Kami
taat azas, kami warga negara patuh terhadap peraturan," terang Hendi saat
dimintai konfirmasi. Namun, dia masih mempertanyakan kapasitas pemanggilannya karena belum resmi menjadi peserta pemilu.

Hendi juga ingin menegaskan kalau dirinya nggak terbukti melakukan pelanggaran, sebaiknya pihak lain nggak lagi mengada-ada. Jangan status Wali Kota Semarang beserta Wakil menjadi cemoohan di masyarakat.

Hm, menurut kamu bagaimana, Millens?
(Audrian F/E05)

Inibaru.id - Pemberian bantuan
sembako yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang memantik komentar banyak
pihak. Hal itu ditengarai karena adanya stiker wajah Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakilnya Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Menanggapi pro-kontra yang terjadi di masyarakat perihal hal tersebut, Koordinator Disivisi Hukum,
Humas, dan Hubal Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman lewat siaran persnya
pada Senin (4/5/2020). mengungkapkan akan mengirim imbauan.

Stiker bergambar wajah Wali Kota Semarang beserta wakilnya yang terpasang pada kardus bantuan sembako sempat ramai dibincangkan. Menanggapi hal ini, Hendi menyebut kapasitasnya sebagai wali kota bukannya calon. Meski begitu, dia siap jika ditegur Bawaslu.

Kata Hendi Soal Fotonya yang 'Nampang' di Kardus Sembako

Hasil rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli
Kurnia tersebut disepakati pula oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu
Abhan,&nbsp; Plt Ketua DKPP Muhammad, serta
Mendagri Tito Karnivan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Saan mendesak agar pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam
Perppu tersebut akan dijelaskan terkait instrumen penundaan Pilkada. Sebab DPR
dan pemerintah nggak mungkin merevisi UU Pilkada di tengah situasi seperti saat ini.

Saan melanjutkan, jadwal terkait pelaksanaan Pilkada
serentak berikutnya masih belum dibahas. Hal ini akan dibahas kemudian setelah
situasi membaik bersama Komisi II, Mendagri, dan KPU.

“Soal waktunya kapan itu
nanti akan dibicarakan lagi dengan Komisi II DPR, bersana Mendagri dan KPU,”
ucapnya.

Dalam rapat bersama antar lembaga tersebut, setidaknya ada
empat poin yang disepakati:

Pertama, demi
mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Komisi II DPR
setuju dengan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Kedua, Pilkada
lanjutan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah, KPU, dan
DPR.

Ketiga, Komisi II
DPR mendesak pemerintah menyiapkan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) atas kesepakatan penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak
2020.

Keempat, Dana
Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai, berdasarkan permintaan dari Komisi
II DPR dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Semoga Covid-19 ini dapat segera
berlalu dan berbagai agenda bisa berjalan lancar ya,&nbsp;Millens! (Kom/MG26/E06)

Inibaru.id – Wabah
corona (COVID-19) yang tengah menjadi pandemi global membuat berbagai agenda penting ditunda, salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020. Senin (30/3/20), pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri&nbsp; Tito Karnivan bersama Komisi II DPR sepakat
menunda Pilkada tahun ini sampai waktu yang belum ditentukan.

“Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020
yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan
lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang sedianya akan digelar pada tahun ini bakal ditunda hingga waktu yang belum ditentukan akibat wabah corona. Keputusan ini disepakati dalam rapat DPR dan pemerintah pada Senin (30/3).

Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda Oleh Pemerintah dan DPR Akibat Corona

Inibaru.id &ndash; Sejak Jumat (27/9/2019) pagi, situs web Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah diretas. Hingga Senin (30/9) pagi, situs ini masih belum bisa dibuka dan digunakan Bawaslu. Kasus ini dibenarkan Ketua Bawaslu Boyolali Taryono.
&ldquo;Hal ini benar. Sejak jumat pagi nggak bisa dipakai situsnya,&rdquo; terang Taryono dilansir laman Kompas, Senin (30/9).
Mereka mengetahui peretasan ini saat salah seorang staf Bawaslu hendak memasukkan informasi tentang pemberian santunan bagi penyelenggara pemilu yang sakit ke situs tersebut. Namun, saat dibuka, situs ini hanya mengeluarkan layar hitam dan gambar batu nisan dengan tulisan &ldquo;RIP&rdquo; yang cukup besar.
&ldquo;Saat tahu situs ini nggak bisa dibuka, staf kami lansung menghubungi Bawaslu RI untuk memperbaikinya,&rdquo; ucap Taryono.
Dia juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jateng dan Bawaslu pusat untuk mengetahui siapa pelaku peretasannya. Apalagi hal ini juga baru kali pertama terjadi.
&ldquo;Belum pernah situs kami diretas sebelumnya,&rdquo; ucapnya.
<h2 style="text-align: left;">Ganggu Aktivitas Penyajian Informasi Bawaslu</h2>
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiudin menyebut peretas menyuarakan protes pada RUU KUHP. Hal ini dibuktikan dengan pesan yang ditulis pada layar hitam tersebut, yakni identitas peretas dengan tulisan &ldquo;Hacked by Mr.J0N3$$&rdquo; dan &ldquo;Bagaimana Indonesia mau mau pak, ayam masuk ke ladang aja bisa didenda, mau bercinta saja tidak bisa. Ingat pak, tanpa suara rakyat pangkatmu bisa hilang.&rdquo;
Rofi mengaku kecewa dengan peretasan ini karena mengganggu aktivitas penyajian informasi di situs Bawaslu.
&ldquo;Kalau memang mau menyalurkan aspirasi ya jangan mengganggu situs yang menyediakan informasi bagi masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Hingga saat ini, proses pemulihan situs masih dilakukan Bawaslu. Semoga bisa cepat selesai, ya Millens. (IB09/E04)

Situs Bawaslu Boyolali diretas orang yang menyuarakan tentang penolakan RUU KUHP. Kapan situs ini bisa kembali normal?

Selama 4 Hari Situs Bawaslu Boyolali Diretas

Inibaru.id &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) kemarin.
MK pun memberikan penjelasan mengenai ditolaknya dalil-dalil yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Berikut adalah beberapa penjelasan tersebut.
DPT 17,5 Juta Invalid
Kubu 02 menyebut ada dugaan daftar pemilih tetap (DPT) yang invalid sejumlah 17,5 juta orang. Namun, MK menyebut nggak ada bukti yang kuat untuk membuktikannya. MK mengatakan pemohon nggak bisa menunjukkan di TPS mana saja DPT yang invalid ini berasal.
Penggelembungan Suara
Kubu 02 juga menuduh adanya indikasi penggelembungan suara saat proses perhitungan suara pada 17 April 2019. Penggelembungan suara ini disebut-sebut mencapai 16,7 juta hingga 30,4 juta suara. Sekali lagi, MK menyebut dalil ini nggak memiliki bukti yang kuat.
&ldquo;Analisis yang dilakukan pemohon tidak didukung bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Hal ini berarti dalil tidak beralasan hukum,&rdquo; ucap hakim MK Manahan Sitompul.
Kesalahan Situng
BPN menyebut Situng KPU pada Pemilu 2019 mengindikasikan kecurangan. Hanya saja, MK menyebut Situng nggak bisa dijadikan basis data penentuan suara sah. Hal ini disebabkan oleh proses rekapitulasi berjenjang dan selalu diputus dalam rapat pleno secara terbuka di setiap tingkatan daerah hingga ke tingkat nasional. Kesalahan data pada situng lebih sering terjadi karena salah tulis dan tidak mengubah data suara C1 rapat pleno sama sekali.
Perhitungan Suara Versi BPN
Kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang 52 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari KPU, Jokowi-Ma&rsquo;ruf unggul 55,5 persen suara. MK menyebut klaim BPN tidak ditunjang dengan bukti yang cukup seperti bukti rekapitulasi lengkap di seluruh TPS.
&ldquo;Dalil pemohon tidak jelas di mana terjadi perbedaan hasil perhitungan suara. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah,&rdquo; ucap Hakim Arief Hidayat.
Dukungan Kepala Daerah untuk Jokowi-Ma&rsquo;ruf
Tim 02 menyebut ada peran kepala daerah yang menunjukkan dukungannya pada pasangan 01. Kendati begitu, MK menyebut permasalahan ini sudah ditangani Bawaslu. MK hanya mengadili perkara pemilu yang nggak ditangani lembaga lainnya.
Kalau menurut Millens, berbagai pertimbangan MK ini apakah sudah menjelaskan dengan gamblang tentang hasil Pilpres tahun ini? (IB09/E04)

Dalil-dalil yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ditolak MK seluruhnya. Apa sajakah dalil-dalil tersebut?

Dalil Gugatan Prabowo-Sandiaga Ini Ditolak MK

Inibaru.id &ndash; Partai Bulan Bintang (PBB) memenangi gugatan ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga berhak ambil bagian pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Malam ini, Selasa (6/3/2018), PBB akan mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus disahkan sebagai salah satu peserta pemilu tahun depan.
CNN Indonesia, Selasa (6/3) menulis, KPU telah mengundang Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer untuk mengambil nomor urut di Gedung KPU Pusat. Ferry pun memastikan akan datang ke KPU nanti malam pukul 19.30 WIB. Hanya saja, Ferry menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dengan KPU tentang mekanisme pemberian nomor urut.
Baca juga: <a href="/pilkada/resmi-menangkan-gugatan-kpu-pbb-kembali-jadi-peserta-pemilu-2019" target="_blank">Menangkan Gugatan, PBB Kembali Jadi Peserta Pemilu 2019</a> <a href="/pilkada/kpu-jangan-ada-gambar-soekarno-soeharto-bj-habibie-dan-pendiri-nu-di-alat-kampanye" target="_blank">Nggak Boleh Ada Tokoh Nasional di Alat Kampanye</a>
Bisa jadi, nomor urut seluruh partai peserta pemilu akan dikocok ulang atau PBB akan langsung diberi nomor 19 karena nomor 1 hingga 18 sudah diberikan ke partai lainnya. Bagi PBB, berapapun nomor urut parpol yang akan diberikan KPU tidak akan menjadi masalah.
&ldquo;Kami baru diminta hadir dan sudah siap menerima semua putusan dari KPU, termasuk dalam hal nomor urut. Baru setelahnya kami akan fokus bekerja,&rdquo; ucap Ferry.
Sebelumnya, KPU telah mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2019 pada 18 Februari 2018 lalu. Terdapat 14 peserta pemilu nasional dan 4 partai lokal yang akan berlaga di pemilu Provinsi Aceh.
Baca juga: <a href="/pilkada/tagar-t3tapjokowi-sambut-pengumuman-resmi-jokowi-sebagai-capres-2019" target="_blank">Tagar #T3tapJokowi Sambut Pengumuman Resmi Jokowi sebagai Capres 2019</a> <a href="/pilkada/saat-nomor-urut-parpol-peserta-pemilu-2019-diresmikan" target="_blank">Saat Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Diresmikan</a>
Beberapa partai yang tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019 langsung mengajukan gugatan ke Bawaslu seperti Partai Idaman dan PBB. Namun, hanya PBB yang memenangi gugatan, sementara Partai Idaman masih dianggap tidak layak untuk mengikuti pemilu.
Partai Idaman yang dipimpin Raja Dangdut Rhoma Irama tidak terima dengan putusan Bawaslu dan dikabarkan akan segera mengajukan gugatan ke PTUN. (AW/GIL)

KPU sudah mengundang sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer untuk mengambil nomor urut di Gedung KPU Pusat

Bisa Ikut Pemilu 2019, PBB Akan Ambil Nomor Urut ke KPU

Inibaru.id &ndash; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU. Putusan tersebut dibacakan pada sidang ajudikasi Bawaslu yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta, pada Minggu (4/3/2018) malam.
Sebagaimana ditulis Viva.co.id, Minggu (5/3), partai yang sempat dinyatakan nggak lolos Pemilu 2019 itu kini dipastikan memenangkan gugatannya. PBB dinyatakan memiliki kelengkapan dan keabsahan. Dengan begitu, parpol&nbsp;yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu berhak&nbsp;mengikuti Pemilu 2019 mendatang.
Baca juga: <a href="/pilkada/kpu-jangan-ada-gambar-soekarno-soeharto-bj-habibie-dan-pendiri-nu-di-alat-kampanye" target="_blank">Nggak Boleh Ada Tokoh Nasional di Alat Kampanye</a> <a href="/pilkada/tagar-t3tapjokowi-sambut-pengumuman-resmi-jokowi-sebagai-capres-2019" target="_blank">Tagar #T3tapJokowi Sambut Pengumuman Resmi Jokowi sebagai Capres 2019</a>
&ldquo;Berdasarkan eksepsi pemohon, (kami) menyatakan, satu, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Dua, menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,&rdquo; ungkap Abhan, Ketua Bawaslu.
Bawaslu juga menyatakan membatalkan keputusan KPU tanggal 17/2/2018 No 58/PL.01.1-KPTt/03/KPU/II 2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan itu, PBB dianggap nggak memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilu 2019 karena nggak lolos verfikasi faktual di Manokwari Selatan, Papua.
Abhan menambahkan, dengan gugurnya putusan KPU tersebut, berarti PBB bisa melanjutkan langkahnya sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019. Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU segera melaksanakan putusan ini maksimal tiga hari setelah pembacaan putusan.
Lolos Verfikasi
Komisioner Bawaslu Fritz Edwar Siregar menjelaskan, hasil verifikasi faktual berita acara menyatakan status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan pada Kabupaten Manowari Selatan, Papua Barat, memenuhi syarat. Kemudian, verifikasi Kolaka di Papua Timur juga bersifat sah.
Baca juga: <a href="/pilkada/saat-nomor-urut-parpol-peserta-pemilu-2019-diresmikan" target="_blank">Saat Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019 Diresmikan</a> <a href="/pilkada/demokrat-dapat-nomor-urut-14-ahy-demokrat-s14p" target="_blank">Demokrat Dapat Nomor Buncit, AHY: Demokrat S14P!</a>
Seperti ditulis Detik.com, Minggu (4/3), berdasarkan hasil sidang ajudikasi, Fritz mengatakan, daerah tersebut merupakan daerah otonomi baru dan verifikasinya dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
&ldquo;Yang merupakan daerah otonomi baru tentang pembentukan tidak dilakukan verifikasi setelah putusan MK, tetapi mengacu pada hasil verifikasi faktual sebelum putusan MK,&rdquo; tandasnya.&nbsp;
Selamat, PBB! Terus, gimana selanjutnya? Kita nantikan saja kelanjutannya ya, Millens. (MEI/GIL)

Partai Bulan Bintang membuktikan dirinya layak ikut Pemilu 2019 setelah memenangkan gugatan terhadap KPU. Bawaslu mengakui partai politik itu sudah memenuhi persyaratan. Gimana selanjutnya?