“Kami mengimbau, masyarakat atau wisatawan nggak terpengaruh
isu yang tidak benar. Dieng aman dikunjungi,” ucap Agus sebagaimana dilansir
dari Wonosobozone, Rabu (18/1/2023).

Meski begitu, dia nggak menampik jika Dataran Tinggi Dieng
masuk dalam area mitigasi bencana. Oleh karena itulah, masyarakat diminta untuk
tenang namun tetap waspada. Apalagi, per Jumat (13/1), status Gunung Dieng
sudah ditingkatkan dari Level I atau Normal menjadi Level II atau Waspada.

Di situs magma.esdm.go.id,
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Sabtu (14/1)
mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk nggak beraktivitas di radius 1 kilometer
dari bibir Kawah Sileri. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi bahaya berupa
erupsi freatik yang menyebabkan semburan lumpur atau lontaran material.

Nggak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai
peningkatan konsentrasi gas CO2 di Kawah Timbang yang sudah terjadi sejak tahun
baru. Jarak aman yang direkomendasikan dari kawah ini adalah 500 meter.

“Terjadi peningkatan
konsentrasi gas CO2 di Kawah Timbang dengan rata-rata 0,09 persen – 0,11 persen
pada kurun waktu 1 Januari 2023 – 13 Januari 2023,” tulis rilisan tersebut.

Keberadaan kompleks Candi Dieng yang diperkirakan sudah
eksis sejak abad ke-7 membuat banyak peneliti yakin jika kawasan tersebut sudah
dihuni sejak ratusan tahun yang lalu. Fakta ini cukup menarik karena Dieng
memiliki sejumlah kawah yang berpotensi menyebabkan bencana.

Untungnya, erupsi yang terjadi di Gunung Dieng biasanya
tidak berskala besar dengan tipe freatik alias hanya menyemburkan lumpur atau
lontaran material dalam jarak yang tidak begitu jauh.

Menurut catatan Tribun
Jateng (1/11/2022), dalam 200 tahun terakhir, setidaknya ada 10 kali erupsi
freatik yang di kawah-kawah yang ada di Dataran Tinggi Dieng. Kali terakhir
erupsi freatik terjadi adalah pada 19 April 2021 pukul 18.25 WIB.

Kala itu, lontaran material berupa bebatuan dan lumpur mencapai
400 meter ke arah selatan, 300 meter ke arah timur, dan 200 meter ke arah
barat. Erupsi tersebut terjadi saat Kawah Sileri masih dalam status Level I
atau Normal.

“Erupsinya berlangsung singkat, nggak diikuti kenaikan
kegempaan atau perubahan visual lain yang mengarah ke rangkaian erupsi yang
lebih besar,” Ucap Kepala Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi (PVMBG) Gunung Api Dieng Surip sebagaimana dilansir dari Kompas (30/4/2021).

Meski objek wisata Dieng dinyatakan aman, adanya potensi
bencana memang harus diwaspadai masyarakat dan wisatawan. Selalu pantau
informasi dari pihak yang berwenang untuk mengetahui kondisi terkini dari
kawasan tersebut, ya Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Masyarakat
yang tinggal di sekitar objek wisata Dieng, tepatnya di Batur, Kabupaten
Banjarnegara dan Dieng, Wonosobo, sempat khawatir dengan terjadinya sejumlah
gempa di sana pada Selasa (16/1/2023). Untungnya, menurut Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo, tempat wisata tersebut masih aman
untuk dikunjungi.

Hal ini diungkap langsung oleh sang kepala dinas Agus
Wibowo. Dia juga nggak asal cuap karena sudah melakukan koordinasi dengan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan Pusat Pemantauan Gunung
Berapi Dieng. 

Kepala&nbsp;Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo Agus Wibowo menyebut Objek Wisata Dieng aman dikunjungi. Tapi, masyarakat dan wisatawan diminta untuk tetap waspada dan menjaga jarak dari Kawah Sileri dan Kawah Timbang.

Aktivitas Meningkat, Objek Wisata Dieng Diklaim Tetap Aman Dikunjungi

Sebagai pakaian tradisional khusus, Cheongsam dan Changsan juga dianggap memiliki nilai-nilai estetika yang unik dan dicap sebagai tolak ukur seni garmen Cina.

Namun, sebelum mengenakannya, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemilihan warna. Bagi masyarakat Tionghoa, setiap warna memiliki makna. Oleh karena itu, desain Cheongsam dan Changsan yang indah pun harus disertai dengan pemilihan warna yang tepat.

Berdasarkan perhitungan kalender Tionghoa, tahun 2023 merupakan Tahun Kelinci Air. Shio ini melambangkan kerendahan hati, kelembutan dan ketenangan. Memiliki warna-warna tertentu dianggap dapat membawa keberuntungan.&nbsp;

Keempat warna yang disarankan adalah warna Royal Red, Ultramarine Blue, Apple Green, dan Lavish Yellow. Warna-warna dengan aksen merah, hijau, kuning dan biru ini dianggap bisa memberikan keberuntungan, suka cita, kehangatan, dan keberanian.

Perayaan Imlek sangat identik dengan warna merah dan cerah. Namun, siapa sangka kalau saat merayakan Imlek ternyata ada beberapa warna baju yang dilarang bahkan bisa membawa kesialan jika dipakai.

Pertama adalah hitam. Bagi orang Tionghoa warna ini melambangkan kesedihan atau nasib buruk. Selanjutnya warna yang seharusnya kamu hindari adalah warna putih. Itu karena putih masih berhubungan dengan elemen emas yang identik dengan perasaan duka dan kesedihan bagi orang Tionghoa.

Nah, itulah warna yang mungkin banyak kamu jumpai di Perayaan Imlek tahun ini ya, Millens. Nggak cuma pada pakaian Cheongsam dan Changsan, warna itu juga diaplikasikan pada pernik lain. (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Mengenal Sejarah Cheongsam, Warna Pakaian Pembawa Keberuntungan dan Baju yang Dilarang Saat Imlek.

Inibaru.id - Baju Cheongsam dan Changsan selalu kita jumpai pada saat perayaan Hari Raya Imlek tiba. Kedua baju tersebut merupakan pakaian tradisional khas warga Tionghoa sejak tahun 1920 dan menjadi simbol sosial masyarakat kelas atas (bangsawan) hingga saat ini.

Cheongsam atau yang disebut Qipao memiliki ciri-ciri mengikuti siluet bentuk tubuh dengan kerah dan kancing berbentuk khusus yang disebut Shanghai. Selain itu, Cheongsam juga biasanya memiliki belahan pada bagian kaki.

Baju tradisional masyarakat Tionghoa pada saat Perayaan Imlek, Cheongsam biasanya berwarna merah. Tapi, sebenarnya selain merah masih ada beberapa warna yang bisa digunakan karena sama-sama bermakna keberuntungan. Warna apa saja itu?

Baju Cheongsam Nggak Cuma Merah, Warna Keberuntungan Lainnya Juga Cocok

Tapi, apakah kamu sering mendengar orang mengatakan bahwa bumbu yang dihaluskan dengan blender kurang sedap rasanya jika dibanding dengan bumbu yang diuleg? Menurut pengalamanmu, apakah hal itu benar adanya?

Pendapat tersebut nggak sepenuhnya salah. Malah, banyak pakar yang berpendapat serupa, yaitu bumbu atau sambal yang dibuat dengan cara diulek manual memiliki citarasa yang lebih enak daripada diblender. Kira-kira kenapa ya?

Dilansir dari Kumparan, (14/9/2021), pakar gastronomi yang juga Tim Kosmopolis Rempah UGM Murdijati Gardjito mengatakan bahwa bumbu atau rempah yang diulek akan memberikan luka yang berbeda pada jaringan rempah yang digunakan.

Perbedaan perlukaan jaringan itu kemudian menimbulkan aktivitas senyawa-senyawa dalam sel rempah yang berbeda juga. Hal itulah yang mengakibatkan perbedaan reaksi pada bahan-bahan yang diolah.

“Sebagai contoh, nyambel diulek dengan nyambel diblender, itu pasti hasilnya berbeda,” ujar Murdijati.

Mengulek bumbu rempah secara manual akan memberikan tekanan yang nggak terlalu besar, sehingga aroma rempahnya nggak rusak. Lain jika mengolahnya menggunakan blender apalagi dengan kecepatan tinggi, membuat rempah terlalu hancur menyerupai bubur sehingga banyak karakter dari rempah yang hilang atau berubah.

Biasanya, proses mengulek lebih lama dibandingkan memblender. Hal itu membuat minyak alami pada bumbu keluar saat diuleg sehingga aroma dan cita rasanya lebih optimal.

Hal tersebut nggak terjadi pada proses pemblenderan yang hanya membuat bumbu menjadi halus saja. Apalagi selama proses pemblenderan, bumbu-bumbu tersebut akan terpapar panas dari putaran pisau blender sehingga membuat beberapa karakternya jadi hilang.

Nah, sekarang tahu kan, untuk mendapatkan bumbu yang bercita rasa sedap, kamu nggak harus memiliki peralatan dapur elektronik yang mahal? Cukup andalkan saja cobek batu yang ada di rumah! (Siti Khatijah/E07)&nbsp;

Inibaru.id - Saat kita membuka media sosial, ada banyak iklan peralatan dapur eletronik dengan berbagai fungsi dan bentuk berseliweran di beranda. Salah satu yang sering muncul adalah blender atau chooper yang bisa digunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu.

Dengan blender, bumbu dapur yang banyak dapat kita haluskan dalam waktu sekejap tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Sungguh menyenangkan ya, Millens?

Banyak orang lebih memilih membuat sambal dengan cara diuleg ketimbang diblender. Katanya sambal yang dihaluskan dengan cara manual tersebut terasa lebih nikmat. Kenapa bisa begitu?

Ini Alasan Sambel Diuleg Lebih Sedap Ketimbang Diblender

Menurut Irwan, perbuatan pelaku terungkap ketika salah seorang korban mengadu ke guru mengajinya.

"Guru mengaji tersebut kemudian meneruskan cerita tersebut ke orang tua siswa yang bersangkutan," kata Irwan di Semarang, Kamis (19/1/2023).

Dari keterangan para korban, pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang saat melancarkan aksinya. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, penyidik juga melakukan visum terhadap korban.

Irwan menjelaskan, pelaku saat ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

"Terhadap pelaku akan dilakukan tindakan hukum yang tegas, tanpa mengesampingkan kepentingan para korban," katanya.

Untuk setiap kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak nggak ada harapan selain semoga pelaku diganjar hukuman setimpal dan para korban bisa keluar dari traumanya. (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Polisi Bekuk Penjaga Sekolah Diduga Cabuli Sejumlah Siswi di Semarang.

Inibaru.id - Seorang yang berprofesi sebagai penjaga sekolah di Semarang ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan kepada sejumlah siswi SD negeri.

Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar mengatakan setidaknya terdapat empat orang anak yang menjadi korban dugaan pencabulan pelaku berinisial I (44) warga Gajahmungkur, Kota Semarang itu.

Kapolrestabes Semarang menangkap&nbsp;pelaku pelecehan seksual berinisial I. Dia adalah penjaga sekolah sebuah SD negeri di Semarang. Setidaknya ada empat siswi yang telah menjadi korbannya.

Lakukan Pelecehan Seksual, Penjaga Sekolah di Semarang Ditangkap

Maka, nggak mengherankan kalau gelombang amarah tersulut di mana-mana. Nggak hanya kerugian materi yang besar, penghentian kompetisi kasta kedua dan ketiga ini pada 12 Januari lalu tersebut juga berpotensi merusak ekosistem pembinaan pemain usia muda di Tanah Air.

Hal ini sebagaimana diungkapkan pengamat sepak bola asal Solo, Ronald Seger Prabowo. Dari lubuk hati terdalam, lelaki 33 tahun ini mengaku menyesalkan keputusan Exco PSSI. Menurutnya, seharusnya federasi bisa berpikir jernih dan nggak menghambat pembinaan para pemain muda.


"Liga 3 punya regulasi hanya memainkan lima pemain senior, sisanya&nbsp;harus di pemain U-23. Tanpa kompetisi, pembinaan kita macet, dong? Terus, bakat mereka mau dipakai di mana?" geram Seger saat dihubungi Inibaru.id,&nbsp;belum lama ini.

Seger mengingatkan, federasi seharusnya punya komitmen untuk membina pemain muda, karena seretnya prestasi timnas nggak lepas dari pembinaan yang setengah hati itu.


"Padahal para pemain muda itu ujung tombak yang akan jadi andalan pada masa yang akan datang!" tegas&nbsp;Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Surakarta ini.

Kalaupun masalahnya ada pada fasilitas tim Liga 2 dan 3 yang kurang mumpuni, Seger menyarankan, federasi bisa melanjutkan liga dengan menggunakan sistem terpusat. Kalau nggak punya dana, PT LIB yang bertindak sebagai operator liga bisa mengupayakannya alih-alih menghentikan kompetisi.

"PT LIB harus gerak cari sponsor, toh memang sudah tugas dia. Saya pikir, kalau teman-teman di Liga 2, semangat untuk bergotong royong agar kompetisi tetap jalan pasti ada, kok!" imbuhnya.


Perlu kamu tahu, penghentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 telah berimbas pada kelangsungan hidup banyak orang, terutama para pemain. Keputusan ini membuat mimpi mereka yang merintis karier sebagai pesepak bola profesional pun terpaksa dikubur dalam-dalam.

Pemain klub Safin Pati yang berkompetisi di Liga 3 Regional Jawa Tengah Viga Fatah Arianto mengaku terkena imbas dari keputusan sepihak Exco PSSI tersebut. Usianya sudah menginjak 22 tahun. Artinya, kesempatannya untuk mencari pengalaman bermain kian menipis.&nbsp;

"Bagi saya, ini sebuah kerugian waktu. Kalau tidak ada kompetisi, kami sulit cari pengalaman untuk menambah jam terbang," ujar pemuda murah senyum tersebut kepada Inibaru.id&nbsp;baru-baru ini.

Viga mengungkapkan, setahun terakhir telah menjadi tahun yang cukup berat bagi kariernya di dunia sepak bola, apalagi setelah Tragedi Kanjuruhan. Sejak kejadian yang memakan banyak korban itu meletus, dia menambahkan, jadwal kompetisi jadi nggak jelas.

"Kalau hanya latihan, gimana bisa meningkatkan kemampuan dan mental? Program pelatih juga jadi berantakan kalau kompetisi nggak jelas seperti ini," tutupnya dengan nada melirih. 


Huft, kalau terus begini, kayaknya kita jangan ngomong muluk-muluk tentang prestasi dulu, deh! Mending bahas managemen kompetisi dan regenerasi pemain dulu kali, ya? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Genta Alparedo dan Irfan Jauhari adalah dua pesepak bola yang belakangan kerap disebut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Keduanya adalah pemain tim Liga 2 yang sejak 2021 telah menjadi bagian penting dari skuad Garuda Muda di ajang internasional.&nbsp;

Menyaksikan para talenta muda yang terus bermunculan ini, kita tentu lega karena regenerasi di Timnas agaknya nggak akan mati. Sayangnya, keputusan Exco PSSI menghentikan Liga 2 dan Liga 3 membuyarkan semuanya, karena di kedua liga itulah para pemain muda biasanya ditemukan.

Salah satu dampak paling terasa dihentikannya kompetisi Liga 2 dan 3 yaitu menghambat proses pembinaan pemain muda. Padahal mereka adalah ujung tombak sepak bola Indonesia pada masa mendatang.

Penghentian Liga 2 Berdampak Buruk pada Pembinaan Pemain Muda

“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma
empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,”
kata Fadel, Selasa (30/11).

Pimpinan MPR RI itu juga menyebut nggak hadirnya Sri Mulyani di rapat bersama MPR sebagai tindakan yang nggak menghargai lembaga tersebut.

Lalu bagaimana tanggapan Sri Mulyani? Ternyata, dia mengaku nggak
menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena waktunya bersamaan dengan rapat
internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri. Sehingga, kehadiran Sri
Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
Suahasil Nazara.

Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28
September 2021 juga nggak dihadiri olehnya lantaran bebarengan dengan jadwal dengan
rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menkeu mengutarakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu
membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2022. “Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri
Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12). 

Sri Mulyani juga menanggapi anggaran MPR dipangkas pada
2021. Dia melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan
pandemi virus corona. Bukan cuma MPR, Menkeu menyebut pemerintah nggak pandang
bulu melakukan pemotongan ini ke lembaga-lembaga lainnya juga.

Sebabnya, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran
Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan refocusing sebanyak empat kali. Tujuan dari mekanisme ini adalah agar bisa mengalokasikan dana yang seharusnya
diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 seperti klaim pasien,
vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan (untuk) membantu rakyat miskin dengan meningkatkan
bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka
tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” kata Menkeu.

Bendahara Negara ini juga menegaskan anggaran untuk pimpinan
DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. 

Hm, menurutmu, Sri Mulyani harus mundur apa maju terus nih, Millens? (Kon/IB21/E07)

Inibaru.id – Urusan duit memang di mana-mana jadi isu sensitif.
Beberapa hari terakhir, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta
Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari
jabatannya. Pasalnya, Sri Mulyani dianggap &nbsp;nggak menghargai lembaga yang dipimpinnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil
Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Millens. Fadel
keberatan jika anggaran MPR terus disunat. Dia beralasan jumlah pimpinan MPR RI
saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang. Jadi,
menurut dia, kenapa anggaran di lembaganya malah dipotong?

Desakan agar Jokowi mencopot Sri Mulyani muncul dari Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Sri Mulyani dianggap nggak menghormati MPR dengan memotong anggaran lembaga tersebut.&nbsp;&nbsp;

Bamsoet dan Fadel Kompak Desak Jokowi Copot Sri Mulyani

Pernyataan
Junimart ini diawali oleh bentrokan antara anggota ormas Pemuda Pancasila
dengan anggota ormas Forum Betawi Rempug yang terjadi di Ciledug, Tangerang,
Banten, Jumat (19/11).

Nah, aksi demonstrasi
ini berakhir ricuh gara-gara massa ada yang memaksa untuk menerobos masuk.
Polisi yang mengadang justru kemudian dikeroyok oleh sejumlah orang. Salah satu
yang adi korban adalah AKBP Dermawan Karosekali.

Sejumlah warganet
menyebut Pemuda Pancasila memang kontroversial. Namun, di lingkaran ormas ini
memang ada banyak elite politik. Hal ini membuatnya tetap eksis dan bahkan
berpengaruh besar di sejumlah sektor.

Salah satu
elite politik yang cukup terkemuka di ormas ini adalah Ketua MPR Bambang
Soesatyo. Bambang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila.
Bahkan, Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menjabat sebagai
anggota kehormatan ormas ini sejak akhir Oktober 2019 lalu.

Menurut
Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosumarno, sebagai anggota kehormatan,
Jokowi serta Ma’ruf Amin mendapatkan perlindungan penuh dari ormasnya.

Hubungan
Jokowi dengan Pemuda Pancasila memang cenderung mesra. Apalagi, ormas ini
secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya ke Jokowi saat Pilpres 2019
lalu. Mereka melakukannya di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (3/3/2019).

Jauh
sebelum itu, tepatnya pada 28 Oktober 2017, Jokowi juga hadir di acara
peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Pemuda Pancasila di Hotal Sunan, Surakarta. Jokowi
yang memberi sambutan menyebut ormas ini sebagai benteng Pancasila.

“Pemuda
Pancasila akan selalu menjadi banteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika,” ucap Jokowi saat itu.

Pemuda
Pancasila sudah ada sejak 28 Oktober 1959. Pencetusnya adalah para petinggi
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), partai politik pentolan militer
era Orde Lama seperti Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, dan lain-lain. Saat
itu, tujuan didirikannya Pemuda Pancasila sebagai lawan ideologis dari partai
yang sedang berkembang di kala itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
mendirikan Organisasi Pemuda Rakyat.

Gesekan
antara Pemuda Pancasila dan PKI nggak bisa dihindari. Bahkan, Pemuda Pancasila
ikut aktif dalam pembersihan PKI dan berbagai unsur komunis usai 1965. Sejak 2001, Pemuda Pancasila diubah jadi ormas yang bebas dari politik praktis.
Ormas ini kemudian aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan dan eksis hingga
sekarang.

Kamu,
apakah ikut mendukung Pemuda Pancasila, Millens?
(Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Gara-gara aksi demonstrasi dan mengeroyok
polisi, bahasan tentang ormas Pemuda Pancasila masih hangat di berbagai media.
Sejumlah pihak pun bahkan sampai membahas soal elit politik yang ada di
lingkaran Pemuda Pancasila. Konon, Presiden Jokowi bahkan ada di dalamnya!

Awal mula
berbagai kekisruhan soal Pemuda Pancasila diawali oleh aksi demonstrasi di
depan gedung DPR-MPR pada Kamis (25/11/2021) lalu. Ormas dengan seragam khas
loreng jingga dan hitam ini menuntut Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang
meminta maaf gara-gara menyebut Pemuda Pancasila sebaiknya dibubarkan.

Ormas Pemuda Pancasila memang cukup kontroversial. Namun, mereka tetap eksis dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah elit politik di ormas Pemuda Pancasila ini, termasuk Jokowi. Seperti apa sih detailnya?

Elit Politik di Ormas Pemuda Pancasila, Termasuk Jokowi

Inibaru.id -&nbsp;Menikah adalah hak kita sebagai warga negara. Sejalan dengan itu,&nbsp;menjadi kewajiban negara untuk mengesahkannya. Kendati demikian, acap kali orang memilih menikah di bawah tangan atau siri lantaran biaya menikah yang mahal atau pengin berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Hm, ada yang mengalaminya?
Nah, buat kamu yang punya cita-cita berpoligami tanpa sepengetahuan istri, bersiaplah gigit jari atau masuk penjara. Ini didasari Pasal&nbsp;484 ayat 1 huruf e Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang menyatakan, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan."
Kabar ini tentu menarik bagi kamu yang nggak mau dimadu tanpa sepengetahuanmu. Namun, sayangnya perluasan pasal zina dalam R-KUHP tersebut berpotensi menimbulkan over-kriminaliasi, seperti diungkapkan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini, dikutip dari Kompas.com, Kamis, (1/2/2018).
Menurut &nbsp;Ajeng, kalau perluasan pasal tindak pidana zina disahkan DPR, siapapun yang mempraktikan nikah siri dan poligami tentu bisa dikenai pasal pidana. Bahkan,&nbsp;masyarakat yang hanya menikah secara adat juga&nbsp;setali tiga uang.
Baca juga: <a href="/hits/tenggat-waktu-transfer-pemain-musim-dingin-telah-berakhir-siapa-saja-yang-pindah" target="_blank">Bursa Transfer Eropa Berakhir, Siapa Saja yang Ganti Klub?</a> <a href="/hits/viral-pernikahan-rini-dengan-bule-selandia-baru-bikin-haru" target="_blank">Perjuangan Bule Selandia Baru Nikahi Gadis Asal Wonogiri</a>
"Nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana. Kalau R-KUHP ini jadi, mereka bisa dipidana," jelas Ajeng di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Dijelaskannya, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan&nbsp;menjelaskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan yang dicatat&nbsp;negara. Ini berarti,&nbsp;nikah siri dan poligami yang nggak disertai izin istri pertama bisa dianggap sebagai perkawinan yang nggak sah secara hukum.
"Secara administrasi kependudukan, pernikahan itu tentu nggak dicatat di kantor catatan sipil," kata dia.
Nah, per 10 Januari 2018, lanjutnya, hasil rapat pemerintah dengan DPR RI menyatakan, lelaki dan perempuan yang masing-masing&nbsp;tidak&nbsp;terikat dalam perkawinan yang sah dianggap melakukan persetubuhan.
"Nikah siri bisa kena, karena bukan perkawinan yang sah. Dalam UU Perkawinan, perkawinan yang sah adalah yang dicatatkan oleh negara," ungkapnya.
Kriminalisasi
Ajeng memprediksi, jika perluasan pasal zina tersebut disetujui dan disahkan, besar kemungkinan masyarakat miskin bakal rawan terkena sasaran kriminalisasi. Menurut dia, nggak sedikit orang memutuskan untuk menikah siri karena faktor ekonomi dan geografis.
Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, imbuhnya, sering kali menikah secara adat atau agama dan nggak mencatatkan pernikahan itu ke negara karena jarak kantor pencatatan sipil sangat jauh.
"Jarak yang jauh membuat mereka enggan mengurus perkawinan mereka&nbsp;secara administratif," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan memperluas pasal zina.
Baca juga: <a href="/hits/program-jateng-wow-siap-tarik-wisatawan-pada-low-season" target="_blank">Program &ldquo;Jateng Wow&rdquo; Siap Tarik Wisatawan pada Low Season</a> <a href="/hits/flexible-office-tren-ngantor-masa-kini" target="_blank">Berbagi Ruang Kerja dengan Flexible Office</a>
Selama ini perbuatan zina bisa dipidana jika salah seorang atau kedua pezina memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.&nbsp;Nah, dalam R-KUHP diusulkan, para pezina bisa dihukum pidana dan dimasukkan dalam delik aduan, kendati salah seorang atau keduanya nggak terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.
Secara umum, ide ini menarik untuk memperbaiki moral masyarakat. Namun, di sisi lain, usulan R-KUHP tersebut&nbsp;juga rawan kriminalisasi dan diskriminasi. Bukankah hukum harusnya&nbsp;terbebas dari potensi-potensi itu?&nbsp;(LIF/GIL)

Perluasan pasal perzinaan dalam R-KUHP memungkinkan siapapun dikenai pasal pidana lantaran menikah secara siri atau berpoligami tanpa sepengetahuan istri. Lebih dari itu, pernikahan adat yang nggak tercatat dalam administrasi negara juga bisa dipenjara.