Menko Darmin Pastikan Indonesia Swasembada Beras Tahun Ini

Setelah sempat impor hingga sejuta ton beras tahun 2015 lalu, tahun ini Indonesia resmi swasembada.

Menko Darmin Pastikan Indonesia Swasembada Beras Tahun Ini
Panen padi di area persawahan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (beritadaerah.co.id)

Inibaru.id – Tiga kebijakan besar pemerintah kini mulai bisa dirasakan masyarakat Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017)

Dilansir dari Liputan6, Selasa (17/10), tiga kebijakan besar tersebut adalah pembangunan infrastruktur, pengendalian harga pangan, ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Darmin mengklaim, untuk masalah infrastruktur, hingga saat ini kebijakan itu sudah sungguh terasa di masyarakat.

Baca juga:
Jumlah Start-up Baru Indonesia Anjlok Hingga 23 Persen
Harga Karet Mentok, Petani Utang ke Tauke

"Ya, ini karena kebijakan kita di awal pemerintahan, mengonversi subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan bansos," ungkapnya.

Sementara, untuk kebijakan pengendalian harga pangan dirinya mengungkapkan, dalam tiga tahun pemerintahan ini berlangsung, Darmin mengatakan, harga pangan lebih stabil. Hal ini bisa dibuktikan dengan realisasi inflasi yang lebih rendah yakni di bawah empat persen.

"Beras contohnya, tahun ini tidak impor. Tahun lalu pun demikian, kalau impor datang itu sisa periode 2015 yang impor mencapai 1 juta ton beras. Tapi tahun ini tidak, karena kita sedang swasembada beras," ujarnya.

Namun begitu, dirinya belum bisa memastikan apakah tahun depan Indonesia akan kembali swasembada beras atau tidak.

Baca juga:
Perdagangan RI Terganggu bila AS dan Korut Jadi Perang
Destinasi Wisata Selain Bali yang Potensial bagi Investor

“Ini tergantung faktor cuaca juga," kata dia.

Adapun untuk kebijakan ketiga yakni ketepatan distribusi bansos, Darmin menjelaskan, hal tersebut tercermin dari, misalnya, dalam penyaluran beras miskin atau beras rakyat sejahtera (rastra), pemerintah akan memberikan dalam bentuk uang pada kartu.

"Jadi makin tepat sasaran. Begitu pula Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), arahnya mau diberikan dalam bentuk uang supaya penyaluran lebih efisien," papar Darmin. (GIL/SA)