Pembubaran Ormas HTI Tuai Banyak Kritikan

Pembubaran Ormas HTI Tuai Banyak Kritikan
HTI (Foto: berita.newsantara.co)
2k
View
Komentar

Inibaru.id - Keputusan pembubaran ormas HTI secara sepihak oleh pemerintah tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat. Bahkan banyak yang menganggap keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI ini terkesan tergesa-gesa dan tanpa mekanisme.

Salah satu tanggapan terkait rencana pemerintah membubarkan HTI datang dari Kendardi, Ketua Setara Institut. Menurutnya sebelum melakukan pembubara ormas, Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memulai langka-langkah yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

“Peringatan pertama sampai ketiga harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya. Namun jika langkah administratif sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai,” jelas Hendardi di Jakarta, Senin (8/5).

Selain itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin meminta publik menghormati langkah hukum yang sedang diambil pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lukman Hakim mengatakan pembubaran HTI masih akan diproses melalui jalur pengadilan. Ia memastikan HTI tetap dapat menggunakan hak pembelaan di pengadilan.

"Aparat dan masyarakat tak boleh main hakim sendiri. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI sama sekali tidak boleh terjadi," tandas Lukman Hakim dalam pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (9/5).

Hal senada juga diungkapkan oleh Wapres JK dalam menanggapi rencana pembubaran ormas ini. Ia memastikan pemerintah tetap menempuh jalur hukum melalui pengadilan terkait pembubaran HTI. Karena itu, ia mengajak semua pihak menunggu proses hukum tersebut.

"Seperti juga yang Anda baca, prosesnya itu nanti lewat hukum, pengadilan. Saya bicara sebelumnya juga dengan Pak Wiranto juga. Bahwa itu prosesnya (pembubaran HTI) proses hukum," pungkas Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/5). (NA)