Sikapi Aksi Simpati 55, Kemenag Minta Ikuti Proses Hukum

Sikapi Aksi Simpati 55, Kemenag Minta Ikuti Proses Hukum
GNPF-MU kembali melakukan aksi kawal vonis kasus penistaan agama (Foto: tirto.id )

inibaru.id - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) kembali melakukan aksi kawal vonis kasus penistaan agama dengan terduga Basuki Cahaya Purnawa (Ahok). Aksi yang bertajuk “Aksi Simpati 55” ini dimulai dengan shalat jama’ah di Masjid Istiqlal yang kemudian dilanjutkan dengan long march menuju kantor Mahkamah Agung RI. Aksi simpati 55 tersebut merupakan keanjutan aksi 212 dan 313 yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam aksi tersebut, GNPF-MUI menuntut adanya indepedensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu, karena adanya rasa ketidakadilan yang telah dilakukan beberapa oknum.

“Aksi simpatik 55 ini adalah sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara khususnya umat Islam yang menginginkan keadilan di negeri ini,” ujar KH Zaitun Rasmin Wakil Ketua GNPF MUI dalam Konferensi Pers yang digelar di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/5).

Menyikapi aksi simpati 55 ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beranggapan sebenarnya aksi tak perlu lagi digelar. Ia juga menjelaskan meskipun aksi diperbolehkan dalam UU RI No 9 Tahun 1998, namun dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya menjaga dan menghormati ketertiban umum seperti yang tercantum dalam UU RI No 9 Pasal 6 tahun 1998.

"Sebetulnya itu saya pikir tidak perlu, demo maupun aksi dalam jumlah yang besar karena pasti akan mengganggu ketertiban publik," kata Tito di Mabes Polri, Rabu (3/5) seperti yang dikutip dari jawapos.com.

Dalam hal ini Sekjend Kemenag Nur Syam juga menanggapi terkait aksi simpati 55. Ia berharap agar unjuk rasa yang diikuti oleh beberapa daerah sekitar Jakarta tersebut tidak anarki. Sehingga dapat berjalan dengan lancar dan damai. Ia menyebutkan kepala dingin masa aksi yang merujuk pada aksi damai tersebut mencerminkan etika, sopan santun seorang muslim yang dapat dijadikan panutan untuk masyarakat luas.

"Tentu harapan kita jangan sampai ada anarkisme di dalam pelaksanaan demo ini," kata Nur usai rapat di Kementerian Kordinator bidang Politik Hukum dan HAM, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (5/5).

Ikuti proses

Tanggapan lain muncul dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya setiap warga negara berhak untuk mengungkapkan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa.

Namun, ia berharap unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat pada Jumat (5/5) besok tidak berujung pada intervensi terhadap hakim dalam sidang putusan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang akan digelar Selasa (9/5).

Lukman mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum akan berusaha menyelesaikan setiap kasus dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam kasus ini hakim akan mengambil keputusan terhadap kasus penodaan agama ini berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan. Apapun putusannya harus diterima oleh semua pihak.

"Jadi kita sebagai masyarakat yang beradab sepakat bahwa segala perselisihan, segala sengketa diantara kita itu, diselesaikan dengan pendekatan hukum. Hukum lah yang menyelesaikan segala perselisihan ini secara santun dan beradab," pungkas Lukman.(NA)