Menuntut Kembali Implementasi Hak Perempuan

Hak perempuan memang telah diatur di banyak regulasi di Indonesia. Namun tak dimungkiri jika ada sejumlah regulasi yang justru memojokkan perempuan. Belum lagi implementasi hak-hak tersebut masih minim eksekusi.

Menuntut Kembali Implementasi Hak Perempuan Perlihatkan Gambar
Hak perempuan(Foto : google)

inibaru.id - Hak perempuan memang telah diatur di banyak regulasi di Indonesia. Namun tak dimungkiri jika ada sejumlah regulasi yang justru memojokkan perempuan. Belum lagi implementasi hak-hak tersebut masih minim eksekusi.

Maka tak ayal jika kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Pada 2017, sejumlah lembaga advokasi dan konseling mencatat ribuan kasus pelanggaran dan pengabaian hak perempuan. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti kekerasan seksual dan penghilangan nyawa.

Pada 7 maret lalu Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan 2017 dengan mengumpulkan data dari beberapa instansi. Dari catatan tersebut diketahui ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016.

Di posisi tertinggi dengan jumlah 5.784 kasus adalah jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lebih spesifik adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu kasus kekerasan dalam pacaran dengan total kasus 2.171 ada di urutan kedua. Disusul pada urutan ketiga dengan kasus kekerasan terhadap anak perempuan dengan total kasus 1.799.

Ada begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Sayangnya, implementasi atas UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan pengentasan kekerasan seksual terhadap perempuan seakan masih terhalang tembok yang tinggi.

Dalam Jurnal Konstitusi pada 2015 Dede Kurnia pernah menulis bahwa perempuan kerap menerima KDRT atas dasar beberapa asumsi. Masih adanya hukum-hukum yang masih bias gender ditambah lagi dengan adanya persepsi tertentu dalam benak pelaku membuat perempuan sulit mendapatkan haknya.

Berbelitnya akses mendapat hak dalam proses pengaduan maupun pelaporan korban kekerasan masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Belum lagi adanya kriminalisasi korban dan aparat hukum yang tidak sensitif korban lantaran pandangan yang patriarkis.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh LBH Apik dalam satu siaran pers, bahwa perempuan sebagai korban kekerasan harus menanggung secara mandiri semua biaya proses hukum termasuk visum dan mencari saksi ahli, tempat yang aman baginya, serta mendanai kesehatannya sendiri, fisik maupun psikologis.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi. Negara seolah tutup mata terhadap hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam pelecehan dan kekerasan. Adanya penerapan atas sejumlah hak bagi perempuan, yang diatur dalam hukum di Indonesia diabaikan. Akhirnya hal itu berdampak pada rentannya perempuan terhadap kasus kekerasan. (HA)