Menteri Agama Serukan Aturan Ceramah di Rumah Ibadah

Menteri Agama Serukan Aturan Ceramah di Rumah Ibadah
Menteri Agama RI (Foto: khmunaharmuchtarhs.wordpress.com )
1k
View
Komentar

Inibaru.id - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan seruan baru terkait aturan ceramah di rumah ibadah, Jumat (28/4). Keberagaman di Indonesia menjadi pertimbangan penting. Pasalnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk berkah dan anugrah yang perlu disyukuri. Itu sebabnya beberapa aturan untuk menjaga keberagaman perlu diberlakukan dengan tujuan menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia.

Untuk memenuhi prasyarat tersebut penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting. Dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memlihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah baiknya memenuhi beberapa ketentuan. Seperti diungkapkan Menteri Agama, ketentuan tersebut perlu diperhatikan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan semua masyarakat umat beragama di Indonesia. Sejumlah ketentuan tersebut diantaranya adalah;

  1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.
  2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
  3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun.
  4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
  5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
  6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
  7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
  8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.
  9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

(IP)