Kontroversi Film Pengkhianatan G30S/PKI: Dari Diwajibkan sampai Tidak Ditayangkan

Kontroversi Film <em>Pengkhianatan G30S/PKI</em>: Dari Diwajibkan sampai Tidak Ditayangkan
Kontroversial film Penumpasan Pengkhianatan G30 S PKI. (Jawa Pos/ Ismail Pohan)

Film Pengkianatan G30S/PKI pernah menjadi film yang wajib diputar di televisi setiap 30 September. Namun, sejak 1998 peraturan tersebut diubah.

Inibaru.id – Bagi orang-orang kelahiran 1980-an atau di awal 1990-an, masa kecilnya tentu cukup akrab dengan film Pengkhianatan G30S/PKI. Bahkan, ada sebagian orang yang mengaku dipaksa orang tuanya agar tidur lebih cepat demi tidak menonton film yang mempertontonkan banyak adegan yang cukup sadis ini.

Hingga saat ini, film Pengkianatan G30S/PKI masih menjadi perbincangan banyak pihak. Sejumlah orang menganggap film ini kental dengan propaganda a la Orde Baru. Namun, ada juga yang menganggap film ini sebagai pengingat tentang bahaya komunisme yang dilarang di Indonesia.

Dulu, film yang diproduksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) pada 1984 ini wajib ditayangkan di layar kaca setiap tahun di hari yang sama dengan judulnya, yakni pada 30 September. Film berdurasi 3 jam ini terus ditayangkan selama 13 tahun berturut-turut. Namun, pada 30 September 1998 silam, Departemen Penerangan memutuskan untuk nggak lagi mewajibkan stasiun televisi menayangkan film yang disutradarai Arifin C Noer ini.

Saat dikeluarkannya aturan itu, Presiden Soeherto telah lengser selama empat bulan. Banyak orang yang menduga keputusan untuk nggak lagi menayangkan film ini di televisi terkait dengan pelengseran Soeharto. Namun, Departemen Penerangan menyebut alasan keputusan ini hanya karena film tersebut sudah terlalu sering ditayangkan.

“Udah terlalu sering diputar. Gambarnya juga sudah kabur dan nggak enak dilihat,” ucap Dirjen RTF Deppen saat itu, Ishadi SK dilansir laman Kompas, Senin (30/9/2019).

Sementara itu, Menteri Penerangan Muhammad Yunus menyebut film ini seperti mengkultuskan tokoh tertentu dan sudah nggak lagi relevan dengan dinamika reformasi. Tokoh film Indonesia, Eros Djarot juga menyebut film yang menghabiskan biaya Rp 800 juta ini sudah nggak perlu lagi diputar.

Masih Ada yang Menayangkan

Meski sudah nggak diwajibkan, masih ada stasiun televisi yang menayangkan film ini. Pada Minggu (29/9), SCTV menayangkan film yang bergenre dokudrama itu.

Pada 2017 lalu, sitasiun televisi TV One juga menayangkan film tersebut. Namun, tahun selanjutnya mereka nggak menayangkannya kembali lantaran hak tayangnya sudah dibeli SCTV dan Indosiar.

Kalau menurut Millens, film ini masih perlu diputar di Indonesia nggak, sih? (IB09/E04)