Tersangka Pencabulan Dilantik Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Tanggapan Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Dilantik Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Tanggapan Komnas Perempuan
Ilustrasi kekerasan seksual. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Ramadio telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 23 Desember 2019 lalu atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun, Kemendagri tetap mengangkatnya sebagai Plt Bupati Buton Utara. Bagaimana kasus selengkapnya?

Inibaru.id – Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi pengangkatan Plt Bupati buton Utara yang menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap anak. 

Menurut Komnas Perempuan dan pendamping korban Yayasan Lambu Ina, pengangkatan Ramadio merupakan perilaku diskriminatif dan impunitas pejabat publik yang terjerat kasus hukum. Terkait hal ini, pemerintah kabupaten nggak berkomentar banyak. Namun Kemendagri menilai keputusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Daerah.

Dari data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik. Untuk itu, dalam kasus ini Komnas Perempuan serta Yayasan Lambu Ina mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan Ramadio.

Ramadio tetap dilantik menjadi Plt Bupati. (Titiknol)
Ramadio tetap dilantik menjadi Plt Bupati. (Titiknol)

Diketahui tersangka kini masih bebas padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember 2019 lalu.

Dalam kasus tersebut, tante korban, TB didakwa sebagai perantara atau muncikari. Akibat perbuatannya, TB divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, dan diperberat menjadi sembilan tahun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Menanggapi hal ini, Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan bahwa kasus Ramadio adalah masalah pribadi dan pemerintah kabupaten nggak mau terlibat di dalamnya. Bahkan Kemendagri menjelaskan bahwa pengangkatan Ramadio telah sesuai dengan UU Pemerintah daerah dan nggak dapat mencampuri urusan hukum yang sedang berlangsung.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa penanganan kasus Ramadio ini merupakan perlakuan diskriminatif penegakan hukum dan impunitas bagi pejabat publik.

“Ada pengistimewaan dan impunitas kepada kepala daerah ketika terjerat kasus hukum karena untuk dilakukan pemeriksaan perlu izin dari Mendagri (kabupaten-kota) dan Presiden (gubernur)," ungkap Siti Aminah Tardi.

“Dan menunjukkan diskriminasi juga, tidak ada persamaan di muka hukum. Bagaimana satu tersangka (TB) sudah dipidana tetapi terduga pelaku yang melakukan eksploitasi tidak ditahan bahkan kini menjabat sebagai Plt,” lanjutnya.

Siti Aminah Tardi. (Kompas.com)
Siti Aminah Tardi. (Kompas.com)

Atas hal ini, Siti Aminah Tardi mendorong agar Kemendagri turun tangan dan mengevaluasi pengangkatan tersebut.

“Untuk itu kami meminta Mendagri turun tangan dengan melakukan evaluasi pengangkatan Plt dan mengeluarkan izin tertulis kepada penegak hukum sehingga penahanan bisa dilakukan,” tegasnya.

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyayangkan perlakuan khusus Ramadio tersebut.

“Ini mencederai perjuangan perlindungan anak di Indonesia. Kalau hanya masalah teknis administratif tentu bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Kamu sebel nggak sih dengan kasus kayak gini? Semoga pelaku segera mendapatkan ganjaran sesuai hukum yang berlaku ya, Millens! (Kom/IB27/E05)