Terduga Pelaku Laporkan Balik Korban Pelecehan Seksual KPI, DPR: Nggak Punya Malu!

Terduga Pelaku Laporkan Balik Korban Pelecehan Seksual KPI, DPR: Nggak Punya Malu!
Kasus perundungan dan pelecehan seksual KPI Pusat, pelaku justru berencana melaporkan balik korban. (harianhaluan)

Kasus perundungan dan pelecehan seksual KPI masuk ke babak baru. Terduga pelaku akan menuntut balik korban dengan UU ITE! Hal ini membuat anggota DPR, LBH, hingga LPSK mengeluarkan reaksi keras.

Inibaru.id – Terduga pelaku kasus perundungan dan pelecehan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) kabarnya bakal melaporkan balik korban atas kasus pencemaran nama baik. MS dianggap memicu tersebarnya identitas pribadi para pelaku di media sosial dan aplikasi perpesanan.

Menurut kuasa hukum dari kedua terduga pelaku RT dan EO, Tegar Putuhena, hal ini membuat warganet melakukan teror dan cyberbullying terhadap terlapor sekaligus keluarganya. Tegar pun menyebut pelapor bisa dipidanakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tegar juga bersikukuh kalau bukti yang mendukung rilis MS tentang kasus perundungan yang menimpanya nggak kuat. Menurutnya, satu-satunya bukti adalah rilis yang viral di media sosial tersebut.

“Peristiwa di tahun 2015 yang dituduhkan dan sudah viral tidak ada, tidak didukung bukti apa pun,” sebut Tegar, Senin (6/9/2021).

Mendapatkan Reaksi Pedas dari DPR dan LBH

Rencana pelaku melaporkan balik korban perundungan KPI Pusat ini ternyata mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bahkan secara terang-terangan menyebut para terduga pelaku ini nggak punya malu.

“Para pelaku ini sedang mencoba memutar balik keadaan. Mencari-cari dengan melapor korban. Sungguh tidak punya malu,” keluh Sahroni, Selasa (7/9).

Politikus dari Partai Nasdem pun lagsung meminta MS yang merupakan korban mendapatkan pengawalan hukum, bukannya dilaporkan balik.

“Dia sudah berani speak up saja sudah sangat bagus, dan kita harus berdiri bersama korban, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan agar warga tahu bahwa negara akan selalu melindungi korban pelecehan seksual. Tidak ada toleransi,” lanjut Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta korban MS mendapatkan perlindungan hukum lebih baik. (Jawapos.com)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta korban MS mendapatkan perlindungan hukum lebih baik. (Jawapos.com)

Sementara itu, Pengacara Publik LBH Jakarta Aprillia Isa Tengker menyebut MS nggak bisa dilaporkan balik oleh terduga pelaku. Dia nggak asal cuap karena ada ketentuan di Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” tulis pasal tersebut.

Aprillia mengaku heran dengan rencana pelaporan balik ini. Kalau alasannya keluarga mendapatkan perundungan, korban sudah menanggung derita di-bully selama bertahun-tahun.

“Jika mau dibandingkan dengan nilai sakit, malu, dan ‘rusaknya’ korban yang telah bertahun-tahun dilecehkan, ya apa yang dialami terdua pelaku nggak sebanding,” terang Aprilia, Selasa (7/9).

LPSK Ikut Bersuara

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmo Suroyo ikut bersuara dengan kasus ini. Dia menyebut banyak korban pelecehan seksual yang justru menjadi korban kedua kali gara-gara dituntut dengan UU ITE. Padahal, selama ini dia menanggung malu dan enggan melapor karena merasa kasusnya sebagai aib.

Dia pun berharap aparat penegak hukum lebih progresif dalam kasus ini.

“Pengaduan balik itu ya harus dinomorduakan. Jadi kami harap aparat penegak hukum juga menaati undang-undang,” terang Hasto,” Selasa (7/9).

Kalau menurutmu, apakah etis kalau terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual KPI Pusat ini melaporkan balik korban, Millens? (Cnn/IB09/E05)