Peraturan Pembatasan Registrasi Kartu Diprotes Pedagang Kartu SIM Prabayar

Pedagang seluler Jabodetabek melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Istana Negara pada Senin, 2 April 2018. Mereka menuntut penghapusan pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kominfo No 21 Tahun 2017 lantaran mengaku merugi dan terancam bangkrut dengan adanya peraturan tersebut.

Peraturan Pembatasan Registrasi Kartu Diprotes Pedagang Kartu SIM Prabayar
Demonstrasi KNCI. (sindonews.com)

Inibaru.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No 21 Tahun 2017 tentang registrasi kartu SIM prabayar dengan validasi data Dukcapil pada 31 Oktober 2017. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah mengatasi penyalahgunaan nomor pelanggan. Namun, maksud baik ini rupanya menimbulkan efek yang cukup besar bagi para pedagang seluler.

Dalam peraturan disebutkan, hanya tiga kartu SIM prabayar saja yang dapat diregistrasi menggunakan satu NIK. Jika pelanggan butuh lebih dari tiga kartu, mereka hanya bisa melakukan registrasi di gerai resmi operator seluler. Peraturan pembatasan registrasi inilah yang kemudian membuat pedagang seluler merasa merugi.

Para pedagang seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) pun melakukan unjuk rasa pada Senin (2/4/2018). Berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian, massa memulai aksinya sekitar pukul 10.20 dari halaman Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Kemenkominfo di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, serta ke Istana Negara. Mereka menuntut penghapusan pasal 11 ayat 1 peraturan tersebut.

Kabid Humas Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, 4.000 personel gabungan Polri dibantu TNI dan Pemda mengawal aksi tersebut. Mereka memperkirakan ada 5.000 orang yang melakukan unjuk rasa ini, seperti dikutip dari Merdeka.com Senin (2/4).

Sejumlah pemilik gerai memang mengaku mengalami penurunan omzet setelah aturan itu diberlakukan. Mengutip Kompas.com Senin (2/4), seorang pemilik outlet, Yusuf, mengatakan, omzet yang dia dapatkan berkurang hingga 80 persen. Dari semula sekitar Rp 5 juta, ungkap Yusuf, omzetnya kini tergerus hingga hanya sekitar Rp 1,7-1,9 juta.

"Pernah saya hanya mendapat Rp 900 ribu," keluhnya.

Kerugian ini terjadi lantaran rata-rata omzet penjualan terbesar gerai pulsa berasal dari penjualan kartu perdana. Maka, bisa dipastikan aturan pembatasan registrasi kartu SIM itu bakal berimbas cukup serius bagi mereka.

Mungkin antara Kemenkominfo dengan para pedagang kartu SIM prabayar itu memang butuh duduk bersama sih. Yeah, kebijakan yang baik juga kadang berimbas kurang baik bagi sebagian pihak. Inilah pentingnya komunikasi dan negosiasi. (UMU/GIL)