Pemerintah Evaluasi Kembali Kebijakan Cuti Bersama Lebaran 2018

Kebijakan cuti bersama Lebaran 2018 selama tujuh hari masih menimbulkan pro kontra. Saat ini, pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar tidak merugikan pihak pengusaha maupun masyarakat luas.

Pemerintah Evaluasi Kembali Kebijakan Cuti Bersama Lebaran 2018
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mempertimbangkan ulang kebijakan penambahan cuti lebaran. (Kompas.com)

Inibaru.id - Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penambahan cuti Lebaran yang ditandatangani pada Rabu (18/4/2018) lalu itu menimbulkan pro kontra. Pada surat yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur itu cuti Lebaran 2018 ditambah tiga hari yakni pada 11,12, dan 20 Juni dengan harapan dapat mengurai kemacetan arus mudik dan balik Lebaran.

Namun, SKB itu diprotes para pengusaha dan pelaku industri. Mereka merasa tidak pernah diajak bicara mengenai penambahan cuti bersama selama tiga hari tersebut. Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani mengatakan, kebijakan penambahan cuti bersama Lebaran dari empat hari menjadi tujuh hari itu berpengaruh pada roda perekonomian perusahaan.

“Ya, memang kalau masalah penambahan cuti bersama akan berpengaruh dari segi produktivitas, lalu juga akan berpengaruh pada biaya,” ujar Hariyadi seperti ditulis Kompas.com, Kamis (3/5).

Selain itu, Hariyadi juga menduga nggak semua karyawan atau pekerja senang dengan kebijakan baru tersebut. Ini karena bisa mengurangi jumlah cuti tahunan yang mereka miliki.

Atas tanggapan itu, pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang belum sampai dua minggu ditetapkan. Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan beberapa menteri terkait langsung mengadakan rapat evaluasi cuti bersama Lebaran 2018 pada Senin (30/4) kemarin. Namun, belum ada keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Presiden Jokowi pun akhirnya turun tangan dengan memanggil sejumlah menteri dan menggelar rapat tertutup untuk membahas cuti bersama Lebaran pada Rabu (2/5/2018) kemarin. Lagi-lagi, rapat itu belum kunjung juga memberikan keputusan final.

“Jadi, dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kita akan kumpul lagi untuk kemudian menyamakan persepsi dengan semua kementerian terkait dan juga mengundang BI, OJK, dan tentu saja perwakilan dari pengusaha,” kata Puan usai rapat dengan Jokowi.

Menurut Puan, pemerintah nggak pengin membuat keputusan secara terburu-buru karena banyak aspek yang dipertimbangkan. Kendati demikian, pemerintah pengin menjaga roda ekonomi tetap berjalan selama libur Lebaran, tapi juga nggak ada penumpukan kendaraan pada arus mudik dan balik. Pemerintah juga pengin masyarakat bisa memiliki waktu lebih banyak untuk bersilaturahmi dengan keluarga.

“Agar apa yang nanti akan diputuskan berkaitan dengan hari Idul Fitri tidak akan mempunyai efek negatif yang kemudian merugikan masyarakat,” kata Puan.

Semua kebijakan memang harus diputuskan secara hati-hati ya, Millens, apalagi berkaitan dengan masyarakat luas. Semoga kebijakan yang diambil pemerintah bisa menjadi solusi terbaik untuk seluruh kalangan masyarakat. (IB12/E04)