Mungkinkah Cek Fakta dan Literasi Berita Masuk Kurikulum Pendidikan di Sekolah?

Mungkinkah Cek Fakta dan Literasi Berita Masuk Kurikulum Pendidikan di Sekolah?
Hari pertama FGD AMSI bertema 'Kurikulum Cek Fakta & Literasi Berita di Sekolah' yang digelar di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis, 2 Juni 2022. (AMSI)

Memerangi hoaks di dunia maya, AMSI menggelar kampanye berupa FGD bersama para praktisi pendidikan guna menyoal kemungkinan memasukkan cek fakta dan literasi berita ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Inibaru.id - Informasi palsu yang tersebar secara terbuka di berbagai platform digital dan media sosial harus diperangi lantaran bepotensi memicu terjadinya konflik di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan literasi untuk menyaring informasi ini.

Pernyataan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adiwibowo dalam sambutannya saat membuka Diskusi Terfokus (FGD) Kurikulum Cek Fakta & Literasi Berita di Sekolah yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada Kamis (2/6/2022) pagi.

“Kebebasan informasi sudah dilindungi UU nomor 14 tahun 2008. Tugas kita adalah menjaga kebebasan itu, karena informasi ngawur yang bebas tersebar akan memicu terjadinya konflik,” ungkap founder sekaligus pemilik komunitas berbagi informasi digital yang cukup terkenal di Semarang MIK Semar tersebut.

Rahmulyo menambahkan, ada orang-orang yang sengaja menyebar berita bohong di media sosial atau grup percakapan digital. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Setali tiga uang, banyak orang yang hanya membaca judul berita alih-alih merampungkan seluruhnya.

“Melihat kenyataan ini, kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki (situasi) ini dan mendidik anak-anak kita biar nggak terbiasa dengan kondisi itu,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Hal serupa juga diamini Wakil Ketua AMSI Pusat Irfan Djunaedi. Dalam sambutannya, Irfan mengatakan, FGD yang digelar di Patra Convention Hotel Semarang itu merupakan ikhtiar AMSI untuk memerangi tersebarnya berita bohong yang menyesatkan dan membawa korban.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab media, tapi juga semua stake holder literasi seperti sivitas akademika kampus, pendidik di sekolah, NGO, dan lain-lain,” terangnya.

Pemimpin Redaksi Republika itu menegaskan, FGD ini penting karena Indonesia sedang mengalami kekeruhan informasi. Berita yang benar bercampur dengan yang keliru. Kalau nggak punya kemampuan untuk menyaringnya, akan muncul dampak negatif yang membahayakan.

“Tidak sedikit peristiwa atau konflik yang dipicu oleh informasi yang keliru. Saya berharap ini jadi instrumen penting serta bekal yang berguna untuk menjadi filter saat kita disuguhi berbagai bentuk berita,” ujar koordinator kegiatan News Literacy Google di AMSI tersebut.

Media Jangan Ikut-ikutan

Para peserta FGD 'Kurikulum Cek Fakta & Literasi Berita di Sekolah' yang digelar AMSI di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis, 2 Juni 2022. (AMSI)
Para peserta FGD 'Kurikulum Cek Fakta & Literasi Berita di Sekolah' yang digelar AMSI di Patra Convention Hotel Semarang, Kamis, 2 Juni 2022. (AMSI)

Ketua AMSI Jateng Nur Kholis yang juga memberikan sambutan pada FGD yang akan berlangsung hingga Jumat (3/6) itu juga mengungkapkan bahwa hoaks dan hate speech yang menguasai dunia digital saat ini sudah memasuki babak yang mengkhawatirkan. Hoaks yang mudah sekali menyebar di dunia maya ini juga berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan negara.

“Informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya menyebar secara masif di dunia maya dan banyak pengguna internet menelannya mentah-mentah,” ujarnya di harapan para peserta FGD yang terdiri atas pengamat, pelaku, dan pembuat kebijakan pendidikan di Jateng dan DI Yogyakarta.

Situasi ini, lanjutnya, semakin diperparah dengan perilaku beberapa media digital yang menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Di sinilah AMSI mencoba menyamakan persepsi bahwa media digital sama dengan cetak. Menurutnya, media seharusnya tidak ikut menyebarkan hoaks.

“Dengan tingkat keterbacaan yang sangat luas, media siber (digital) bisa memengaruhi kebijakan publik. Maka, medsos tidak bisa menjadi sumber berita sepenuhnya. Bisa menjadi info awal, tapi harus digali lebih dalam lagi,” tegasnya.

Maka, Nur Kholis menekankan pentingnya memberikan literasi mengecek kebenaran berita atau yang lebih dikenal sebagai “cek fakta”.

“Nah, FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan kemungkinan cek fakta dan literasi berita ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah,” ungkapnya sekaligus membuka acara.

Untuk hari pertama, FGD yang difasilitasi Chief Operating Officer Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Dewi Sari, Pemimpin Redaksi Solopos Rini Yustiningsih, dan Pemimpin Redaksi Mojok diisi dengan pengenalan para peserta yang terdiri atas wartawan, pengampu kebijakan, guru, dosen, pengawas sekolah, hingga praktisi pendidikan.

Selama berkenalan, belasan peserta itu juga membangun kesepakatan bersama dan membuat assessment harapan dan kekhawatiran terkait tema FGD. Mereka kemudian diminta menuliskan harapan dan kekhawatiran tersebut pada secarik kertas, lalu ditempelkan di meta-plan selama FGD berlangsung.

Hm, menarik ya, Millens. Kira-kira bisa nggak ya cek fakta dan literasi berita masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah? (IB04/E03)