Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Inalum Bakal Terbitkan Global Bond

Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Inalum Bakal Terbitkan Global Bond
CEO Freeport Richard Adkerson dan Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, (27/9/2018). (Tempo.co/Tony Hartawan)

Inalum berencana menerbitkan global bond atau surat utang berskala global untuk melunasi transaksi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Berikut ulasannya.

Inibaru.id – Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum sah memiliki saham Freeport sebesar 51 persen. Inalum, Freeport McMoRan Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia sudah melakukan penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA) di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat pada Kamis (27/9/2018).

Seusai penandatanganan itu, Inalum berencana menerbitkan global bond atau surat utang berskala global untuk melunasi transaksi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Seluruh proses transaksi yang mencapai 3,85 miliar dolar AS itu harus diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan terhitung dari Mei 2018.

"Kami cari yang paling murah, tunggu harganya saja," kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin seperti ditulis Tempo.co, Jumat (28/9)

Budi mengungkapkan penerbitan global bond akan segera dilakukan mengingat target penyelesaian transaksi tersisa dua bulan lagi yakni November 2018. Hasil penjualan global bond akan digunakan Inalum untuk membayar pinjaman kepada 11 perbankan yang lebih dulu mendanai transaksi ini.

Hingga kini, Inalum mengandalkan dana sindikasi dari 11 bank asing yang dipimpin bank asal Jepang The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Dari total 3,85 miliar dolar AS, sebanyak 3,5 miliar dolar AS digunakan untuk hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto sebesar 40 persen saham di Freeport Indonesia dan 350 juta dolar AS untuk 5,6 persen saham Freeport-McMoRan Inc.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan proses penyelesaian transaksi senilai 3,85 miliar dolar AS diharapkan bisa lebih cepat dari target bulan November 2018. Setelah itu, barulah ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga Freeport Indonesia kembali beroperasi.

Semoga segera lunas dan bisa segera digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia ya, Millens. (MG12/E04)