Menteri PANRB Luncurkan Aturan Bermedia Sosial bagi ASN

Menteri PANRB mengeluarkan aturan tentang penggunaan media sosial bagi ASN. Dalam aturan tersebut, ASN dilarang membuat dan menyebarkan berita hoaks, provokasi, terorisme, dan pornografi.

Menteri PANRB Luncurkan Aturan Bermedia Sosial bagi ASN
PNS punya aturan bermedia sosial. (Setkab.go.id)

Inibaru.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada Senin (21/5/2018) menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran (SE) itu ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan surat tersebut, kini para ASN nggak bisa lagi sembarangan menyebarkan informasi di media sosial, termasuk kabar tentang kebencian maupun hoaks.

Cnnindonesia.com, Selasa (22/5), menulis, melalui SE tersebut Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial (medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN.
  3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
  4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
  5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).
  6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
  7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
  8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman.

“Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” akhiran Surat Edaran tersebut seperti dilansir situs Setkab.go.id, Selasa (22/5).

Semoga dengan aturan baru ini, pegawai pemerintahan dapat membantu meminimalisasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berita-berita yang nggak kredibel ya, Millens. (IB18/E04)