Siapa Sih yang Disebut Buruh?

Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional. Peringatan itu bahkan sudah resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Eh, tapi siapa sih yang disebut buruh itu?

Siapa Sih yang Disebut Buruh?
Peringatan hari buruh (radaronline.com)

Inibaru.id – Kata "buruh" mungkin sudah nggak asing lagi ditelingamu. Selama ini, sebagian masyarakat menganggap buruh sebagai pekerja kelas rendah. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, buruh nggak hanya sebutan bagi pekerja "kasar". Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut buruh sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut, buruh juga disejajarkan dengan pekerja. Hal ini diperkuat Agusmidah dalam penelitiannya pada 2010 silam. Dalam penelitian yang berjudul "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika, dan Teori", Agusmidah menyamakan posisi buruh dan pekerja.

Salah seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah bahkan secara gamblang menyamakan definisi buruh, pekerja, dan karyawan. Hal itu diungkapkannya di sebuah tulisan di Antaranews.com (23/1/2014).

Lebih lanjut, Herdiansyah menjelaskan, kata buruh ini memiliki catatan panjang dalam sejarah. Makna kata tersebut dipengaruhi banyak hal, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga budaya.

Pada masa Presiden Soekarno, istilah buruh sangat akrab di telinga masyarakat. Bahkan, istilah ini digunakan untuk menyebut semua orang yang bekerja baik di bidang industri maupun pemerintah dengan tujuan untuk mendapat upah.

Dalam struktur pemerintahan, Soekarno juga lebih memilih menggunakan istilah buruh ketimbang pekerja. Pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (Juni 1947-Januari 1948), S.K. Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan. Ini membuktikan, istilah buruh pada masa itu memiliki citra positif.

Nah, istilah buruh ini mulai ditinggalkan sejak zaman Presiden Soeharto. Presiden ke-2 RI itu mengubah istilah Menteri Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja). Menurut salah seorang akademisi Universitas Bina Nusantara Jakarta Sidharta dalam tulisannya yang dipublikasikan di Bussines-law.binus.ac.id (2015), hal tersebut agak masuk akal. Ini karena istilah tenaga kerja diambil dari terjemahan kata manpower yang meliputi semua orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Nggak berhenti sampai di situ, pergantian istilah ini juga terjadi dalam dinamika perkembangan serikat buruh di Indonesia. Pada tahun 1985, Kongres II Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) resmi mengganti kata buruh dengan pekerja. Mereka memutuskan mengubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Istilah buruh diganti dengan pekerja karena buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan. Lebih lanjut, Sidharta mengungkapkan, dalam filsafat bahasa pilihan kata memang tidak bebas nilai. Diksi tidak lepas dari kekuasaan. Menurut Sidharta, penguasa kerap kali sengaja memilih dan memaksa penggunaan kata-kata tertentu untuk meneguhkan kekuasaannya atau memojokkan lawan politiknya. Jadi, wajar saja Millens kalau timbul kecurigaan bahwa pemilahan terminologi buruh, pekerja, pegawai, dan karyawan sengaja digunakan untuk memecah konsolidasi kekuatan kelompok ini dalam menghadapi penguasa dan pengusaha.

Namun, sudah semestinya istilah buruh disamakan dengan istilah pekerja, pegawai, maupun karyawan karena kedudukan mereka sama. Gimana, setuju? (Verawati Meidiana/E04)