Ketahanan Pangan di Indonesia, Salah Kaprah Sejak Zaman Orba?

Ketahanan Pangan di Indonesia, Salah Kaprah Sejak Zaman Orba?
Ilustrasi: Lahan pertanian di Indonesia. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Konon, salah satu keberhasilan rezim Soeharto adalah swasembada pangan pada 1984, yang membuat Presiden ke-2 RI itu diganjar penghargaan dari FAO. Namun, seberapa berhasil konsep ini?

Inibaru.id – Sudah dua dekade Orde Baru berakhir. Namun, nggak sedikit yang masih mengenang Soeharto, khususnya terkait swasembada pangan yang diraih Indonesia pada 1984. Pertanyaannya, seberapa berhasil konsep yang dihasilkan Presiden ke-2 Indonesia itu untuk Ketahanan Pangan di negeri ini?

Perlu kamu tahu, pada Konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia, 14 November 1985, Soeharto berpidato mewakili negara-negara berkembang setelah Indonesia berhasil swasembada pangan pada tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga  menghibahkan 100 ribu ton beras untuk korban kelaparan di Afrika. Pencapaian ini tentu saja membanggakan, karena membuat negeri ini tampak perkasa di mata dunia.

Ketahanan pangan Indonesia kala itu memang terlihat perkasa karena sebelumnya negeri ini adalah pengimpor beras. Inilah yang membuat Dirjen FAO kala itu, Edouard Saouma, datang ke Jakarta untuk menyerahkan medali emas bergambar petani pada satu sisi dan wajah Soeharto pada sisi lainnya.

Masih Mengimpor Beras

Ilustrasi: Ketahanan pangan hanya sebatas swasembada beras. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)
Ilustrasi: Ketahanan pangan hanya sebatas swasembada beras. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Soeharto yang menggantikan Presiden Pertama RI Sukarno pada 1960 memang menanggung beban berat karena kondisi ekonomi kala itu sedang payah. Bahkan, selama 10 tahun berkuasa, Indonesia harus terus menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia.

Hingga 1980, situasi itu belum berubah. Ketahanan pangan Tanah Air baru berangsur membaik hingga dinyatakan swasembada pangan pada 1984, kendati menurut FAO masih mengimpor beras sebanyak 414 ton.

Produksi beras pada 1984 mencapai 27 juta ton, sedangkan angka konsumsi rakyat sebesar 25 juta ton. Jadi, ada sekitar dua ton cadangan, plus sedikit mengimpor untuk menjaga stabilitas pangan. Menurut mereka, ketahanan pangan dinilai oke selama harga beras dapat dijangkau masyarakat.

Hanya Bertahan 5 Tahun

Ilustrasi: Swasembada petani mungkin lebih penting ketimbang swasembada beras. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)
Ilustrasi: Swasembada petani mungkin lebih penting ketimbang swasembada beras. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Untuk mencapai swasembada pangan, sejak medio 1970, Soeharto menerapkan semacam “strategi kembar”, yakni jangka pendek dan panjang. Strategi jangka pendeknya berupa stabilisasi harga beras pada tingkat yang terjangkau. Sementara, strategi jangka panjangnya adalah swasembada mutlak.

Pada 1984, swasembada pangan ini tercapai, tapi hanya bertahan selama lima tahun. Sejumlah kalangan menganggap konsep ketahanan pangan yang diartikan sebagai stabilitas harga beras semata itu terlalu rapuh. Rupanya, ketahanan pangan nggak sesederhana swasembada beras.

Pemerintah kala itu berharap pemerataan akan muncul dengan sendirinya. Ternyata keliru. Namun demikian, salah kaprah itu masih saja didengungkan sebagai sebuah keberhasilan.

Hingga sekarang, sebagian dari kita mungkin masih bangga karena Indonesia pernah meraih swasembada pangan. Padahal, alih-alih terus menyoal swasembada pangan, barangkali berpikir tentang swasembada petani lebih baik! Ha-ha. (Tir/IB27/E03)