Ini Pemicu Larangan Tinggal bagi Warga Non-Muslim di Bantul

Ini Pemicu Larangan Tinggal bagi Warga Non-Muslim di Bantul
Slamet Jumiarto, warga yang sempat ditolak tinggal di Dukuh Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. (reqnews.com)

Belakangan ini, nama Slamet yang ditolak tinggal di Bantul cukup menyita perhatian. Pasalnya, dia beserta keluarganya diminta masyarakat setempat untuk meninggalkan rumah kontrakannya karena memiliki keyakinan yang berbeda. Mengapa demikian?

Inibaru.id – Beberapa waktu lalu, publik geger lantaran berita sebuah keluarga yang ditolak tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hal ini terjadi lantaran dia dan keluarganya memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di sana.

Bukan tanpa sebab, ternyata larangan tinggal di dusun tersebut bagi non-muslim sudah disahkan melalui peraturan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun dan Ketua Pokgiat setempat.

Sebelum larangan tersebut digagas dan disahkan, masyarakat menerima baik warga non-muslim untuk tinggal di dusun tersebut. Namun, tindak-tanduk dan perilaku dari warga tersebut justru dinilai buruk dan membawa dampak negatif bagi masyarakat di sana.

"Jadi, itu dulu ada warga non-muslim tinggal di Dusun Karet. Namun rumah warga non-muslim justru dijadikan ajang pesta miras. Warga ikut terpengaruh jadi pemabuk," kata Kepala Desa Pleret Norman Afandi pada Idntimes (3/4/2019).

Norman mengaku baru mengetahui persekusi tersebut setelah santer diberitakan media. Dia  menyayangkan pihak dusun yang nggak mengomunikasikan aturan tersebut pada pihak Desa.

"Jelas kalau aturan Dusun Karet bertentangan dengan UU, meski itu kesepakatan warga. Boleh, warga atau adat, memiliki aturan namun tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya," tambah Norman

Berkaitan dengan kasus Slamet ini, akhirnya diambil jalan tengah, Millens. Slamet dan keluarganya diperkenankan tinggal di dusun tersebut dalam kurun waktu 6 bulan. Jika dalam waktu tersebut keluarga Slamet menunjukkan perilaku yang baik, mereka diperkenankan menetap di dusun tersebut. Hmm, seperti masa percobaan ya.

Peraturan yang berpotensi melahirkan diskriminasi ini juga telah dicabut Bupati Bantul. Semoga nggak ada lagi yang kayak gini. (IB23/E05)