Kalau Palangkaraya Nggak Cocok, Daerah Ini Bisa Jadi Pengganti Ibukota Negara

Palangkaraya ternyata tak termasuk dalam hitungan pengganti ibukota negara karena lokasinya dikelilingi daratan.

Kalau Palangkaraya Nggak Cocok, Daerah Ini Bisa Jadi Pengganti Ibukota Negara
Desain kota marina modern di Korea Selatan. (Foto: inhabitat.com)

Inibaru.id - Menyikapi kemungkinan dipindahnya Ibukota Negara dari Jakarta membuat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuat suatu kajian kriteria kota “ideal” tersebut. ITS menyebutkan, setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki Ibukota Negara.

Pertama, harus kota marina. Mengapa? Kota Marina ini mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritime. Kedua, kota ini mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. Terakhir, koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis iptek.

Merujuk tiga kriteria itu, Palangkaraya yang sempat digadang Pemerintah sebagai pengganti Jakarta jelas tidak termasuk hitungan karena lokasinya yang dikelilingi daratan.

“Selain itu, misalkan bandara diubah jadi bandara internasional butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara, fiber optic backbond di sana (Palangkaraya) juga tak ada,” tegas Rektor ITS Prof Joni Hermana dalam konferensi pers hasil kajian mengenai "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kota Lain" di ITS, Kamis (17/8/2017).

Joni mengusulkan, lokasi Ibukota sebaiknya mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman. Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, lokasi ibukota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia.

“Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” papar Joni lagi.

Kemudian, kriteria lain pemilihan ibukota baru yang diusulkan ITS adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah filosofi Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan.

Konurbasi

Di lain pihak, Joni juga sepakat bahwa Jakarta memang sudah tidak layak menjadi ibukota. Selain tidak aman sedari semula ditunjuk sebagai ibukota kala Indonesia merdeka, pembangunan kota Jakarta juga bersifat konurbasi.

”Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi,” jelasnya.

Kemudian dalam perspektif negara kepulauan, lanjut Joni, ketimpangan pembangunan sangatlah terlihat. Tercatat 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera.

Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pada pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim.

 “Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai soko gurunya,” ulas guru besar Teknik Lingkungan.

Selain hal tersebut, kondisi Jakarta memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang mengkhawatirkan dan mengganggu kinerja pejabat tinggi dalam mengelola negara, misalnya saja masalah kemacetan.

“Di Jakarta bila Hari Buruh saja, itu sudah macet parah,” ungkapnya.

Sementara, pakar arsitektur ITS Prof Johan Silas mengatakan, hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim dosen dari multidisiplin ilmu di ITS tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah.

“Kita masih menunggu respon dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita paparkan dulu dalam jumpa pers ini,” pungkas Johan Silas yang juga sebagai anggota senior di tim kajian. (GIL/IB)