Kabupaten Magelang Kekurangan Lebih dari Seribu Guru PNS

Di Kabupaten Magelang, ada sekitar 1200 guru tidak tetap atau non-PNS. Moratorium CPNS menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengangkat mereka sebagai PNS.

Kabupaten Magelang Kekurangan Lebih dari Seribu Guru PNS
Suasana di ruang kelas (Istimewa/KRJogja.com).

Inibaru.id - Sejak lima tahun terakhir, Kabupaten Magelang mengalami kekurangan guru PNS hingga mencapai lebih dari 1.000 personel. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan moratorium CPNS yang diberlakukan pemerintah.

"Kekurangan ini sudah berlangsung lama sekali, sudah lima tahunan. PGRI prihatin akan kekurangan yang terjadi ini," jelas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magelang, Muslih, kepada Detikcom, Sabtu (26/11/2017).

Muslih menyebutkan, saat ini jumlah guru PNS di Kabupaten Magelang mencapai 8 ribu orang dan guru tidak tetap sekitar 1.200 orang. Adapun kekurangan guru PNS di antaranya guru kelas mencapai lebih dari 1.200, guru agama sekitar 300 orang, dan guru olahraga 200 orang.

"Kekurangan tersebut terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD), kalau Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah cukup. Sedangkan guru Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah pemerintah provinsi," terang Muslih.

Muslih berharap pemerintah pusat bisa mengangkat guru PNS untuk Kabupaten Magelang, dengan prioritas yang diangkat dari Honorer Kategori II (K2) kemudian Guru Tidak Tetap (GTT). "Prioritas K2 yang sudah mengabdi sejak tahun 2005 ke bawah, baru kemudian GTT yang masa tugasnya 2006-2013 dan memenuhi syarat linieritas," lanjutnya.

Baca juga:
Ribuan Guru Honorer Siap-Siap Jadi CPNS
Penghargaan untuk Para Pegiat PAUD

Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin, membenarkan bahwa Kabupaten Magelang kekurangan guru PNS. "Tidak hanya kekurangan guru PNS, tapi juga pegawai administrasi dan lainnya," jelas Zaenal.

Dikatakannya, kekurangan guru PNS ini mayoritas terjadi di sekolah tingkat SD. Akibatnya, banyak ditemui satu guru yang merangkap mengajar di beberapa sekolah.

"Beban dobel ini terpaksa harus dijalankan para guru karena pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk angkat PNS. Untuk itu, kami berharap pemerintah pusat bisa membuka CPNS dan menutup kekurangan guru yang ada di wilayah ini," tandasnya.

Kabar mengenai dampak moratorium CPNS di Kabupaten Magelang pernah diberitakan beberapa bulan lalu. KRJogja.com (15/7/2017) memberitakan, sejak kebijakan itu diberlakukan, wilayah tersebut  kekurangan jumlah tenaga pendidik (guru). Kekurangan guru paling banyak ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), terutama guru agama dan olahraga.

"Fakta di lapangan, kita mengalami kekurangan guru (tenaga pendidik). Kita sudah melaporkan hal ini. Tapi pemerintah pusat menilai kita sudah memiliki guru yang cukup," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Haryono, Jumat (14/07/2017) kepada KRJogja.com.

Baca juga:
250 Anak Muda dari 35 Negara Kumpul di Banyuwangi
Ketika Keluarga Jokowi Manortor di Ngunduh Mantu

Dia menjelaskan, perbedaan dasar penghitungan jumlah guru menjadi salah satu faktor perbedaan penilaian tersebut. "Kalau pemerintah pusat melihatnya dengan perbandingan guru dan siswa 1:20, tanpa melihat kondisi geografis. Sedangkan kita di lapangan harus mempertimbangkan kondisi geografis," imbuhnya.

Dia mencontohkan, di suatu sekolah yang ada di pinggiran daerah, satu kelas hanya bisa terisi 15 siswa. Jika merujuk pada aturan perbandingan guru dan siswa 1:20, maka siswa yang kurang harus digabung dengan siswa sekolah lain. Padahal, letak sekolah satu dan lainnya sangat jauh.

"Kalau diregrup kan kasihan, padahal harapan kita justru mendekatkan sekolah ke siswa.” (EBC/SA)