Jokowi Kritik Praktik Politik Tanpa Etika

Menurut Jokowi, nilai keindonesiaan yang sopan dan santun harus tecermin dalam praktik berpolitik di Tanah Air.

Jokowi Kritik Praktik Politik Tanpa Etika
Presiden Joko Widodo saat menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2017. (Tempo/Subekti)

Inibaru.id – Presiden RI Joko Widodo mengkritik praktik berpolitik tanpa etika yang acap dilakukan sejumlah politikus di Indonesia. Menurutnya, kelakuan semacam itu tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Seperti diberitakan Antaranews, Senin (20/11/2017), pria yang biasa disapa Jokowi itu menyayangkan para politikus yang melupakan kesantunan berpolitik sehingga kerap mengeluarkan tuduhan tidak berdasar, misalnya tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Coba kita lihat, masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng, atau bilang PKI bangkit,” ungkap Jokowi kala membuka "Simposium Nasional Kebudayaan 2017" di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Berbicara di hadapan para senior Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Jokowi mengungkapkan, kalaupun PKI benar-benar bangkit, ia menegaskan siap “menggebuk” mereka.

Baca juga:
Tentang “Benjol Sebesar Bakpau” di Pelipis Setya Novanto
Ngunduh Mantu, Tujuh Kereta Kencana Plus Kusirnya Diboyong Jokowi ke Medan

“Payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak (bicara) masalah ini?” tuturnya tegas, “Ini termasuk tentang anti-Islam, antiulama.”

Jokowi berharap, para elite politik tidak memberi pengaruh buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda. Dia ingin anak muda Indonesia meneladani kesantunan berpolitik.

"Bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara bicara yang beretika, menghargai senioritas, bagaimana menjaga nilai-nilai kesantunan," terangnya.

Menurutnya, cara berpolitik yang santun penting dikembangkan agar nilai keindonesiaan tidak luntur. Untuk itulah, lanjutnya, pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPI).

UKP PIPI sejauh ini telah mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar nilai keindonesiaan generasi muda tidak tergerus.

Baca juga:
Kisah Setnov sebelum Kecelakaan: Mondar-mandir di Istana Bogor
Tahap II, Bank Dunia Kembali Pinjami Indonesia Rp 4,05 T

"Nilai kesopanan dan kesantunan yang terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita, bagaimana mengenai kerukukanan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenai toleransi," jelasnya.

Dia menyadari, selain pendidikan dari guru dan orang tua, anak muda juga “dididik” media sosial (medsos). Bahkan, dia akui, pengaruh medsos pada era keterbukaan seperti sekarang ini sangatlah besar dan meliputi segala aspek. Hal inilah yang menurut dia harus diantisipasi.

“Percepatan teknologi informasi membuat lanskap ekonomi dan politik, baik internasional maupun nasional berubah. Jika tidak diantisipasi dengan karakter ke-Indonesia-an kita, nilai karekter bangsa akan tergerus,” tegas Presiden, “Apalagi kalau tidak betul-betul dimulai dari tahapan yang benar.” (OS/SA)