Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Robot, Dedi Mulyadi: Itu Sindiran

Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Robot, Dedi Mulyadi: Itu Sindiran
Dedi Mulyadi. (transjabar.com)

Anggota DPR-RI, Dedi Mulyadi mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau robot. Menurutnya hal ini hanya sindiran bagi produktivitas para PNS.

Inibaru.id – Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang isinya akan mengganti pejabat Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (AI). Menurut anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, pernyataan ini merupakan hanya sindiran saja.

Kompas, Jumat (29/11/19) menulis, Dedi menganggap Jokowi berkata demikian karena ingin pegawai negeri memiliki produktivitas tinggi.

“Artinya Pak Jokowi mengarahkan PNS harus memiliki produktivitas yang tinggi. Itu semacam menyindir, masa kerjanya kalah sama robot,” kata Dedi.

Dedi menyebut banyak PNS, khususnya yang ada di eselon III dan IV yang tidak produktif. Padahal, anggaran yang dikeluarkan bagi mereka cukup besar. Dia juga menyebut jumlah pegawai golongan III menandakan masalah gemuknya birokrasi di Indonesia.

Hal ini membuat PNS di kelompok administrasi jumlahnya sangat banyak namun hasilnya nggak nampak. Sementara itu, di kelompok teknis justru kekurangan pegawai.

Dedi juga menyoroti nggak adanya ahli teknis atau aplikatif di kantor-kantor pemerintahan seperti ahli listrik, ahli bangunan, ahli taman, dan lain-lain. Sebagian besar pegawai ditempatkan di pos administrasi. Hal ini membuat pekerjaan teknis diserahkan ke pihak ketiga yang bisa memicu pemborosan anggaran.

“Apalagi misalnya Dia nggak punya ide inovasi, maka nyaris mati. Fungsi dan perannya hanya sekadar serap anggaran, bukan berpikir membangun inovasi,” lanjutnya.

Dedi kemudian mengusulkan pembangunan organisasi perangkat daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi. Konsep ini memang akan membuat eselon III dan IV dihapus, baik itu di pusat ataupun di daerah karena penggabungan kelembagaan. Konsep ini juga akan membuat orang-orang yang nggak lagi mumpuni akan diberi tawaran pensiun atau hal-hal lainnya seperti mutasi.

Nggak hanya perombakan konsep birokrasi, Dedi juga mengusulkan pengukuran kinerja PNS dengan pendekatan produksi layaknya yang diberlakukan perusahaan. Bonus hanya akan diberikan di akhir tahun sesuai dengan produktivitas pegawai.

“Sekarang yang berlaku adalah PNS dapat beberapa bonus akhir tahun, mulai gaji ketigabelas, keempatbelas, yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas,” pungkasnya.

Millens setuju nggak dengan usulan Dedi Mulyadi ini? (IB09/E06)