Isu PKI yang Diulang Tiap Tahun Itu Muspra, Kenapa?

Isu PKI yang Diulang Tiap Tahun Itu Muspra, Kenapa?
Ilustrasi: Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Front Pancasila membakar kain bersimbol partai komunis di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. (Tirto/Antara Foto/Didik Suhartono)

Isu PKI sering diulang oleh beberapa pihak tiap akhir September. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional menyebut hal ini muspra atau sia-sia karena kerap digunakan sebagai kepentingan politik belaka.

Inibaru.id – Peristiwa G30S sudah lama berlalu. Namun, hingga kini kejadian yang konon didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) itu terus diingat dan diperdebatkan. Bahkan, sekadar diputar atau tidaknya Pengkhianatan G30S PKI (1984) saja masih disoal. Merasa capai dengan isu ini? Ha-ha.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, polemik komunisme yang tiap tahun jadi perdebatan di Indonesia sejatinya cuma menguras energi.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. (Kompas.com)
Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. (Kompas.com)

Perdebatan ini, lanjutnya, mengorbankan tenaga serta pikiran generasi muda. Hal tersebut sengaja dimunculkan sejumlah kalangan dan didomplengi kepentingan politik tertentu.

"Kemunculan yang berulang ini," kata Agus, "sulit dimungkiri sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik.”

Agus menyadari bahwa sejarah PKI dan komunisme nggak dapat dihilangkan dengan mudah dari pikiran masyarakat Indonesia, sebab berhubungan dengan pikiran orang banyak yang sulit ditebak.

DN Aidit (kiri) dan Lukman Njoto (kanan) dalam satu kesempatan di Istana sekitar 1957-an. Keduanya merupakan sosok penting di tubuh Partai Komunis Indonesia. (Twitter/Potretlawas)
DN Aidit (kiri) dan Lukman Njoto (kanan) dalam satu kesempatan di Istana sekitar 1957-an. Keduanya merupakan sosok penting di tubuh Partai Komunis Indonesia. (Twitter/Potretlawas)

Karenanya, berbagai pengalaman perseorangan tentang PKI dituangkan dalam memoar buku, tulisan, bahkan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dahulu.

Namun ada pula yang menganggap dirinya anti-PKI dan merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme. Namun, Agus menjelaskan bahwa konstitusi negara sudah sangat jelas mengatur tentang larangan PKI.

Aturan tersebut tertuang dalam MPRS Nomor 25 Tahun 1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Keduanya dinilai cukup kuat untuk mencegah tumbuhnya paham serupa di masyarakat.

Ilustrasi buku komunisme. (Inilah.com)
Ilustrasi buku komunisme. (Inilah.com)

Oleh karenanya, Agus menilai bahwa perdebatan tentang PKI di masa kini merupakan hal yang sia-sia dan hanya membuat bangsa ini jalan di tempat.

“Polemik yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran, dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional. Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas-membalas ini tidak ada habisnya,” tandasnya.

Terkait isu PKI yang kerap muncul pada September ini, apa pendapat pribadimu, Millens?(Pik/IB27/E03)