Ini Tanggapan Walikota Solo Saat Ganjar Minta Pemkot Buat Perda Larangan Daging Anjing

Ini Tanggapan Walikota Solo Saat Ganjar Minta Pemkot Buat Perda Larangan Daging Anjing
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (sorotnusantara.com)

Ganjar Pranowo prihatin dengan banyaknya kuliner daging anjing di kawasan Solo Raya. Dia pun meminta Pemkot Solo untuk membuat Perda dem melarang peredarannya. Ini tanggapan dari walikota Surakarta.

Inibaru.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pelarangan daging anjing di wilayah tersebut.

Detik, Rabu (4/12/19) menulis, data yang dikeluarkan oleh Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyebut di kawasan Solo Raya, setidaknya ada 13.700 ekor anjing dikorbankan setiap bulannya. Daging anjing ini kemudian diolah menjadi makanan di 82 warung.

DMFI juga menyebut daging-daging anjing yang dikirim dari Jawa Barat ini ternyata belum bebas rabies. Hal ini membuat Ganjar prihatin. Di Jawa Tengah, angka konsumsi hewan pembawa rabies seperti anjing cukup tinggi sejak muncul pertama kali pada 1995.

“Kita mesti mendorong Pemerintah Kota Solo untuk membuat aturan yang tegas, DPRD-nya membuat regulasi yang melarang orang makan atau berjualan daging anjing,” ucap Ganjar.

Nggak hanya mengkhawatirkan risiko munculnya rabies, Ganjar juga menyebut anjing sebagai binatang yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ganjar pun meminta penjual daging anjing untuk segera mengganti pekerjaannya atau setidaknya mengganti daging yang mereka olah dengan jenis daging lainnya.

Hanya saja, Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo ternyata nggak langsung mengamini permintaan Ganjar. Baginya, Perda bisa saja dibuat untuk melarang daging anjing, tapi hal ini masih belum bisa memberikan solusi demi benar-benar menghentikan peredarannya. Dia juga masih mencari cara agar para pedagang daging anjing nggak kehilangan mata pencahariannya.

“Ini mesti kita carikan solusi karena mereka punya keluarga, butuh makan, menyekolahkan anak. Jangan sampai nanti justru dengan adanya pelarangan dan sebagainya justru akan menambah beban bagi pemerintah,” terang Rudy.

Saat ini wilayah tetangga Surakarta, yakni Kabupaten Karanganyar telah memberlakukan peraturan tegas demi melarang daging anjing. Bupati Karanganyar, Juliyatmono melarang keberadaan warung yang menyediakan daging anjing dan memberikan modal Rp 5 juta bagi para pedagang agar mau berganti profesi.  Dari 37 penjual yang ada di Karanganyar, sebagian mengikuti arahan ini meskipun ada sejumlah pedagang yang menolaknya.

Apakah Pemkot Solo bakal melakukan hal yang sama dengan Pemkab Karanganyar terkait penghapusan peredaran daging anjing ini? (IB09/E06)