Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB
Retno Marsudi bersama para delegasi negara dalam forum PBB. (Voaindonesia)

Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB

Setelah sebelumnya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.

Inibaru.id – Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2020-2022. Di periode sebelumnya, yakni 2019-2020, Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia meraih suara terbanyak dari negara-negara lainnya sehingga menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dari hasil pemungutan suara yang dilangsungkan secara tertutup ini, Indonesia meraih 174 suara, unggul jauh dari Jepang dan Korea Selatan yang sama-sama meraih 165 suara. Setelah kedua negara Asia Timur ini, ada Kepulauan Marshall yang mendapatkan 123 suara. Keempat negara inilah yang menjadi wakil dari kawasan Asia Pasifik di Dewan HAM PBB.

“Bersyukur karena Indonesia kembali dipilih menjadi anggota Dewan Ham PBB. Kita mengumpulkan suara terbanyak,” ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dilansir laman Antaranews, Jumat (18/10/2019).

Sebelum ini, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, serta 2015-2017. Tahun ini, sebanyak 47 negara menjadi anggota dewan HAM PBB yang mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Timur.

Retno menyebut keberhasilan Indonesia masuk dalam Dewan HAM PBB ini sebagai hasil kerja keras dari para diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam melakukan lobi-lobi sejak Indonesia mencalonkan diri masuk sebagai anggota Dewan Ham PBB pada 2018 lalu. Para diplomat ini secara intensif melakukan pertemuan dengan perwakilan dari negara lainnya.

Proses pendekatan kepada para anggota PBB nggak hanya dilakukan di Markas PBB yang ada di New York dan Jenewa, melainkan juga dilakukan para Duta Besar RI yang ada di berbagai negara. Mereka bekerja keras untuk memastikan Indonesia mendapatkan dukungan dari negara lain.

Sebagai contoh, dalam Sidang Umum ke-74 PBB serta Sidang ke-40 Dewan HAM PBB, perwakilan Indonesia setidaknya melakukan 50 pertemuan baik itu di tingkat Dubes hingga Menlu demi memastikan kampanye Indonesia mendapatkan hasil positif.

Kendati begitu, Indonesia masih memiliki catatan kasus HAM yang belum terselesaikan. Kasus-kasus tersebut di antaranya hilangnya Wiji Thukul yang hingga kini belum tahu kebenarannya hingga kematian Munir.

Semoga dengan terpilihnya Indonesia menjadi Dewan HAM PBB, kasus-kasus HAM di Indonesia segera dapat dituntaskan ya, Millens. (IB09/E04)