ICW Hendak Gugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

ICW Hendak Gugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi
Demonstrasi mahasiswa di Semarang pada Selasa (24/9/2019). (Inibaru.id/ Audrian Firhannusa)

Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana menggugat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terbaru ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum ICW, perwakilan mahasiswa sudah mengambil langkah ini pada minggu lalu.

Inibaru.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana untuk mengajukan uji materi atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun.

Namun, ICW nggak pengin terburu-buru dalam mengajukan judicial review meski publik sudah mendorong pihaknya untuk mengajukan permohonan uji materi. ICW masih menanti UU KPK hasil revisi itu diundangkan dalam lembaga negara sehingga ada nomor peraturan perundangan yang nanti akan menjadi objek uji materi ke MK. Pihak ICW juga masih mencermati batu uji yang akan digabungkan untuk permohonan uji materi nanti.

"Kami mempertimbangkan pendapat masyarakat dulu karena nanti saat mendaftarkan uji materi kami nggak cuma mengatasnamakan ICW tapi juga bagian dari masyarakat," ujar Tama seperti diwartakan laman Republika, Rabu (25/9/2019).

Sebelum ini, sejumlah 18 mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia telah menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK yang baru disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa itu berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Pelita Harapan.

Dilansir dari laman CNN Indonesia, Rabu (18/9), terdapat dua gugatan yang diajukan yakni gugatan formil dan materiil. Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses pembentukan UU yang tak melibatkan partisipasi rakyat. Sementara itu, pada gugatan materiil, para penggugat mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Sejumlah syarat di antaranya tak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

Pusat Kajian Anti Korupsi (Universitas Gadjah Mada (PEKAT UGM) juga berniat mengajukan permohonan uji materi UU KPK ke MK. Langkah yang sama juga diambil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Menurut Millens, apakah langkah yang diambil ICW dan sejumlah pihak itu sudah tepat? (IB24/E04)