Fakta Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

Fakta Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan
Presiden Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah dari Jakarta. (Netralnews)

Presiden Jokowi memutuskan segera memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke pulau lainnya. Apa sajakah fakta-fakta yang terkait tentang proses pemindahan ini?

Inibaru.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota Indonesia akan segera dipindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Sebenarnya, seperti apa saja sih fakta-fakta tentang pemindahan ibu kota Ini?

Detik.com, Selasa (30/7/2019) menulis, setelah pengumuman pemindahan dilakukan tahun ini, proses perencanaan pemindahan akan dilakukan pada 2020. Diperkirakan, proses pembangunan akan dilakukan pada 2021-2023 dan pada 2024 akan dimulai proses pemindahan pusat pemerintahan.

Rencana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Saat itu, Presiden pertama RI ini sudah berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalmimantan Tengah. Namun, rencana ini batal dan ibu kota tetap berada di Jakarta.

Hanya saja, perkembangan Jakarta yang semakin padat, ditambah dengan adanya bencana banjir dan kemacetan yang semakin parah membuat pemerintah kembali mempertimbangkan pemindahan ibu kota.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut alasan utama pemindahan ibu kota terkait dengan berbagai masalah tersebut. Dia juga menyebut ada empat lokasi yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Namun, kini pilihan lokasi ibu kota baru mengerucut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Proses pemindahan ibu kota segera diumumkan Presiden Jokowi pada Agustus tahun. Menurut Bambang, mereka kini masih dipertimbangkan lokasi mana yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru, khususnya dalam hal kebencanaan dan keekonomian.

Bambang menyebut pemindahan ibu kota ini diharapkan berhasil layaknya yang terjadi di Brasil dengan ibu kotanya yang sekarang, Brasilia. Hanya saja, keputusan pemindahan ini juga menuai pro dan kontra. Sebagai contoh, empat anggota DPD DKI Jakarta menolaknya karena menganggap hal ini memakan biaya terlalu besar. Biaya ini bisa lebih berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Kalau menurut Millens, perlu nggak sih Ibu Kota Indonesia pindah dari Jakarta? (IB09/E04)