Di Semarang, DPRD DKI Jakarta Belajar Tangani Banjir

Di Semarang, DPRD DKI Jakarta Belajar Tangani Banjir
Anggota DPRD DKI Jakarta setelah bertemu dengan Wali Kota Semarang. (dprd.semarangkota.go.id)

Kota Semarang dianggap bisa dijadikan contoh menangani banjir. Apa saja ilmu yang didapatkan DPRD DKI Jakarta setelah bertemu dengan Wali Kota Semarang?

Inibaru.id – Banjir membuat DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencari tahu cara penanganan banjir dari wilayah-wiayah lainnya. Salah satu wilayah yang dianggap bisa memberikan contoh adalah Kota Semarang.

Detik, Jumat (7/2/2020) menulis, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyebut pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mampu mengurangi masalah banjir meski anggarannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan DKI Jakarta.

“Perlu jadi contoh, tidak perlu anggaran besar tapi pengurangan banjir signifikan, dari 40 sekian persen (area berpotensi banjir) tinggal 14 persen. Luar biasa,” ucap Ida setelah bertemu dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Nggak hanya soal penanganan banjir, DPRD DKI juga membahas penertiban PKL, penataan kabel komunikasi dengan sistem ducting, hingga soal kemajuan pariwisata di Semarang. Berbagai hal ini akan dijadikan pembahasan untuk rencana anggaran Ibu Kota 2021.

Ida menyebut Jakarta nggak memiliki anggaran khusus untuk menangani banjir. Hanya saja, ada dinas yang menangani masalah sumber daya air di Jakarta dengan anggaran sekitar Rp3 Triliun. Dinas ini bertugas membersihkan sungai, membebaskan lahan, membuat waduk, dan lain-lain.

Dalam pertemuan tersebut, Hendi menjelaskan langkah penanganan banjir di Semarang. Sebagai contoh, sudah ada 48 unit pompa yang ditujukan untuk mengendalikan genangan air di sejumlah wilayah. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pompa di Jakarta yang mencapai 470 unit dengan kapasitas kecil.

“Sistem memompa airnya di sini (Semarang) masing-masing 1.000 (liter/detik), kami di sana (Jakarta) hanya 250. Kapasitas terlalu kecil. Di sini butuh 5 pompa untuk 5.000 liter. Ini jadi contoh luar biasa. Kita ada 400 sekian pompa, ada yang sudah tua dan muda (usia pompanya),” terang Ida.

Meski mendapatkan banyak ilmu tentang pengendalian banjir, Ida menyebut proses penangaan banjir ini sangat bergantung pada niatan pemimpin daerah dalam mengeksusinya.

Hendi menyebut area berpotensi banjir di wilayah Kota Semarang memang semakin menurun. Data tahun 2010 menunjukkan 41 persen wilayah Kota Atlas rentan banjir. Namun pada 2019, hanya tinggal 13,7 persen saja.

“Kalau potret banjir di Semarang, 2010 area banjir sampai 41 persen. Hampir separuh berpotensi banjir kalau hujan dan rob. Dengan normalisasi, tutup muara sungai, pasang pompa, kesadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan, membangun embung di atas, dan polder di bawah. Pada 2019 tinggal 13,7 persen,” terang Hendi.

Kalau menurut Millens, apakah penanganan banjir di Semarang memang sudah cukup bagus? (IB09/E06)