Inibaru.id - Presiden Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Kota Semarang pada Selasa (30/6/2020). Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi melakukan rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta beberapa Bupati dan Wali Kota Jawa Tengah di Gedung Gradika Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai perkembangan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi. Ganjar Pranowo kemudian memaparkan laju kasus Covid-19 di Kota Semarang. Dia menampilkan data dalam bentuk presentasi.
Data real time sampai sekarang, jumlah ODP 50.588 kasus, dalam pemantauan 3.922, dan selesai pemantauan 46.666. Jumlah PDP 8.683 kasus, pasien dirawat masih 955, pasien sembuh 6.536, dengan pasien meninggal 1.192. Sedangkan positif 3.996 kasus, pasien dirawat 1.818 dan pasien sembuh1.856 serta pasien meninggal 322 orang.
“Maka sekarang kita lagi membantu kawan-kawan bupati, wali kota yang hari ini juga hadir dalam vidcon. Mereka, pasukan di depan yang kita minta untuk mengamankan daerah masing-masing,” kata Ganjar.
Pada peta epidemiologi yang diperlihatkan Ganjar, yampak beberapa daerah yang sebelumnya merah, kini beralih ke oranye atau kuning. Saat ini Ganjar mengungkapkan kalau harus berkonsentrasi ke daerah rawan, seperti Kota Semarang, Demak, dan Jepara. Namun tetap saja, Semarang Raya menjadi fokus khusus.
Sementara itu Joko Widodo berpesan kepada gubernur, bupati atau wali kota. Laki-laki asli Solo tersebut nggak ingin semua daerah gegabah menerapkan new normal. Kalau hendak mengambil keputusan alangkah baiknya mempertimbangkan pendapat para ahli.
Jokowi memang ingin menstabilkan ekonomi kembali. Namun bukan berarti mengesampingkan kasus Covid-19. Jangan sampai kalau ekonomi misalnya bisa pulih, tapi kasus Covid-19 terus naik.
“Gas dan remnya itu tolong diatur. Kalau data belum memungkinkan ya jangan dipaksa. Tidak perlu tergesa-gesa, tentukan prioritas,” kata Jokowi.
Kemudian Jokowi memberikan pesan-pesan sebelum menutup rapatnya. Dia meminta agar anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu bisa segera dikeluarkan karena menyangkut peredaran uang yang ada di masyarakat.
Kemudian terkait dana bansos juga jangan sampai terlambat. Ini penting agar kondisi sosial masyarakat bisa terpenuhi. Selain itu perhaitkan juga usaha mikro atau kecil yang ada di masyarakat. Bahkan dia meminta pemimpin daerah harus langsung turun ke lapangan agar mengetahui kondisinya secara jelas.
“Tiga hal ini tolong segera dikeluarkan dari APBD kita agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan kalau disbanding melakukan karantina secara misal di kota atau kabupaten, dia berpendapat kalau lebih efektif melakukan karantina yang berbasis lokal, atau lingkup-lingkup kecil seperti tingkat desa, RT, maupun RW.
“Strategi ini saya harap dipakai bersama-sama,” tandasnya.
Semoga arahan Jokowi dilaksanakan dengan seharusnya ya, Millens. (Audrian F/E05)
