Menurut JPPI, Tujuh Masalah Pendidikan Ini Masih Terjadi di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan masa depan bangsa nantinya. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam permasalahan. Tak hanya faktor kualitas pendidikan yang belum merata antar daerah, berbagai bidang pendidikan juga membutuhkan peningkatan kualitas. Melihat adanya fakta ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pun mengungkapkan beberapa masalah yang sebaiknya dipikirkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan tanah air. Apa sajakah masalah tersebut?

Menurut JPPI, Tujuh Masalah Pendidikan Ini Masih Terjadi di Indonesia
1k
View
Komentar

Inibaru.id - Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan masa depan bangsa nantinya. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam permasalahan. Tak hanya faktor kualitas pendidikan yang belum merata antar daerah, berbagai bidang pendidikan juga membutuhkan peningkatan kualitas. Melihat adanya fakta ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pun mengungkapkan beberapa masalah yang sebaiknya dipikirkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan tanah air. Apa sajakah masalah tersebut?

  1. Program Wajib Belajar 12 Tahun

Jika sebelumnya kita mengenal program wajib belajar 9 tahun, maka semenjak Presiden Joko Widodo menjabat, yakni tepatnya pada tahun 2015 silam, muncullah rencana program wajib belajar 12 tahun. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada perundang-undangan yang dibentuk untuk merealisasikan program tersebut.

  1. Tingginya Angka Putus Sekolah

Menurut data JPPI, angka putus sekolah dari murid SMP yang menuju SMA ternyata mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Koordinator Nasional dari JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh masih adanya angka pungutan liar di jenjang sekolah menengah atas. Meskipun banyak pemerintah daerah yang sudah menggratiskan biaya sekolah SMA atau SMK, banyak sekolah yang tetap memberlakukan SPP atau iuran lainnya demi menutupi kekurangan anggaran sekolah. Adanya pungutan inilah yang membuat banyak murid dari kalangan keluarga miskin memilih untuk tidak bersekolah.

  1. Evaluasi Bagi Pendidikan Agama

Hasil penelitian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari UIN Jakarta pada tahun 2016 silam mengungkapkan fakta mengejutkan jika 78 persen guru Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah ternyata menyetujui ide mengganti sistem pemerintahan kita menjadi yang berdasarkan dengan syariat Islam. Hal ini dianggap berbahaya bagi keutuhan negara. Pemerintah pun sebaiknya mulai mengevaluasi lagi pendidikan agama di sekolah-sekolah demi mencegah adanya bibit-bibit perpecahan negara di masa depan.

  1. Belum Diakuinya Pendidikan Pesantren dan Madrasah oleh Pemerintah

Karena dianggap tidak berjalan seiringan dengan kurikulum nasional, pemerintah belum juga memberikan pengakuan dan dukungan yang layak pada pesantren atau madrasah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Padahal, ada baiknya pemerintah mulai melakukan sinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan tersebut agar bisa memberikan pemerataan pendidikan di berbagai tempat.

  1. Distribusi Kartu Indonesia Pintar yang Tidak Tepat

Program yang sangat baik ini ternyata masih belum membantu banyak anak dari kalangan keluarga miskin untuk bisa bersekolah. JPPI menyebutkan jika distribusi yang tidak tepat, lambat, dan banyaknya penyelewangan dana menjadi penyebab dari hal ini.

  1. Kekerasan Masih Terjadi di Lingkungan Pendidikan

Tak hanya soal tawuran yang masih menjadi masalah kronis di berbagai sekolah, kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar juga masih banyak terjadi di berbagai tempat.

  1. Tidak Sesuainya Dunia Pendidikan dengan Dunia Kerja

Tahukah Anda jika kini ada 7 juta orang angkatan kerja yang masih menganggur? Padahal, masih banyak dunia usaha yang juga membutuhkan tenaga kerja terampil untuk memperkuat bisnisnya. Hal ini berarti, ada kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja kita. Banyak lulusan sekolah atau bahkan perguruan tinggi yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha tanah air. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat di era MEA seperti sekarang ini, serbuan tenaga kerja asing bisa membuat tenaga kerja lokal yang kurang berkompeten semakin tidak mendapatkan lapangan kerja. (AS/IB)

 

Tags :