Kebijakan 5 Hari Sekolah Per Juli 2017, Tuai Banyak Kritik

Rencana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait waktu belajar sekolah lima hari dalam sepekan menuai banyak kritik.

Kebijakan 5 Hari Sekolah Per Juli 2017, Tuai Banyak Kritik
Kebijakan 5 Hari Sekolah (Foto : kompasiana.com)

inibaru.id - Rencana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait waktu belajar sekolah lima hari dalam sepekan menuai banyak kritik. Pasalnya menurut beberapa pakar menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidak berorientasi pada hak-hak anak dan berpotensi menggar undang-undang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan dengan diberlakukannya sekolah lima hari dalam sepekan setidaknya akan melanggar beberapa undang-undang. Salah satunya yaitu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat 2. Dalam pasal tersebut, menjelaskan terkait beban guru dalam ayat sebelumnya (ayat 1) adalah setidaknya mencapai dua puluh empat jam dan maksimal empat puluh jam tatap muka dalam satu minggu.

"Dengan kebijakan baru lima hari delapan jam belajar di sekolah, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut," jelas Susanto, Wakil Ketua KPAI, Senin (12/6) seperti yang dilansir daring metrotvnews.com.

KPAI juga meminta pihak mendikbud agar mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Menurut Susanto, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Karena KPAI meyakini pendidikan anak tak hanya berpusat pada pendidikan formal saja melainkan peran keluarga dalam pengasuhan serta keterlibatan masyarakat.

"Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, memperkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan lingkungan sosial," tambahnya.

Kritik lain juga datang dari Reni Marlinawati Ketua Fraksi PPP DPR RI. Bahkan politisi dari partai bergambar Ka’bah tersebut menolak dengan tegas rencana kebijakan waktu belajar sekolah lima hari ini.

Senada dengan KPAI, Reni menyebutkan kebijakan lima hari sekolah diyakininya akan menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan maupun kursus lain di luar jam sekolah seperti Madrasah Diniyyah (Madin). Padahal menurutnya sekolah lima hari sendiri belum tentu memberikan alokasi penambahan materi pendidikan keagamaan.

"Waktu belajar Madin yang biasanya dilakukan usai salat Ashar dipastikan secara pelan akan hilang di tengah masyarakat. Anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah," tutur dia.

Selain itu, kebijakan full day school juga diyakini Reni akan memicu masalah baru. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa. Misalnya, masih banyak dijumpai dalam satu sekolah yang dibuat dua gelombang jam sekolah, pagi dan sore karena keterbatasan lokal sekolah.

Sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut, Reni meminta kepada pihak Mendikbud untuk mengklarifikasi dan mengkaji ulang terkait kebijakannya tersebut. Menurutnya, hal tersebut dianggap sebagai tindakan preventif atas dampak penerapan yang akan muncul secara luas dikemudian hari.

"Jangan sampai masalah ini menambah kebingungan masyarakat. Saat ini masyarakat khususnya wali murid tengah berkonsentrasi menyiapkan tahun ajaran baru, daftar ulang anak sekolah, dan persoalan lainnya. Rencana penambahan jam belajar tersebut jelas akan menambah persoalan yang saat ini dihdapi oleh masyarakat," pungkas Reni. (NA/IB)

Tags :